DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikIndependensi kekuasaan kehakiman (judicial independence) merupakan elemen kunci dalam mewujudkan good governance di dalam sistem demokrasi konstitusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana judicial independence berkontribusi terhadap indikator utama good governance, serta mengevaluasi tantangan struktural dan kelembagaan yang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkuat dengan data sekunder dari putusan pengadilan, laporan lembaga internasional, serta studi komparatif terhadap praktik negara lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain kesenjangan antara norma dan praktik, ketergantungan administratif terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, dan lemahnya pengawasan etik. Ketiadaan judicial independence berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang meliputi aspek regulatif, institusional, dan kultural agar peradilan dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar demokrasi dan pengawal tata kelola pemerintahan yang baik.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa judicial independence merupakan fondasi utama bagi terwujudnya good governance dalam sistem demokrasi konstitusional.Independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya dibutuhkan untuk menjamin pemisahan kekuasaan dan penegakan hukum, tetapi juga menjadi prasyarat bagi hadirnya pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan efektif.Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi prinsip judicial independence dalam berbagai instrumen hukum, baik melalui konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.Lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dibentuk untuk menopang struktur kekuasaan kehakiman yang merdeka.Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghambat tegaknya independensi peradilan.Ketergantungan terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, lemahnya pengawasan etik, serta praktik korupsi yudisial menjadi tantangan nyata.Penelitian ini juga menegaskan bahwa tanpa peradilan yang independen, prinsip good governance tidak akan dapat diwujudkan secara utuh.Akuntabilitas kekuasaan, transparansi kebijakan, penegakan hukum, partisipasi publik, dan efektivitas pemerintahan sangat tergantung pada kemampuan lembaga peradilan untuk bertindak secara bebas dan imparsial.Peradilan yang tunduk pada tekanan eksternal atau kepentingan elite akan memperbesar ruang impunitas, melemahkan kepercayaan publik, dan merusak legitimasi demokrasi.Oleh karena itu, reformasi mendalam terhadap sistem peradilan di Indonesia mutlak diperlukan.Rekomendasi strategis mencakup reformulasi mekanisme rekrutmen hakim berbasis meritokrasi dan transparansi, penguatan otonomi anggaran lembaga yudisial, pemberdayaan Komisi Yudisial sebagai pengawas etik yang efektif, serta internalisasi budaya hukum yang menjunjung integritas dan profesionalisme.Hanya dengan peradilan yang sungguh-sungguh independen, cita-cita demokrasi konstitusional dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai secara berkelanjutan.
Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam tentang bagaimana memperkuat sistem peradilan sebagai pilar utama demokrasi. Penelitian ini dapat fokus pada studi kasus Indonesia, dengan menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam upaya mewujudkan independensi yudisial. Kedua, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana independensi yudisial berkontribusi terhadap akuntabilitas dan legitimasi kekuasaan negara. Kajian ini dapat dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu-isu akuntabilitas dan legitimasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi independensi peradilan dalam konteks Indonesia. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengusulkan strategi-strategi konkret untuk memperkuat independensi peradilan di Indonesia. Hal ini dapat mencakup rekomendasi tentang reformasi sistem rekrutmen hakim, penguatan otonomi kelembagaan, dan peningkatan pengawasan etik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan good governance dan memperkuat pilar demokrasi di Indonesia.
- Yuridika. gagasan pengaduan penerapannya sistem yuridika article home current archives scopus citation... e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/273Yuridika gagasan pengaduan penerapannya sistem yuridika article home current archives scopus citation e journal unair ac index php YDK article view 273
- Yuridika. good governance presidential election yuridika article home current archives scopus citation... doi.org/10.20473/ydk.v36i2.21096Yuridika good governance presidential election yuridika article home current archives scopus citation doi 10 20473 ydk v36i2 21096
- Dimensions of Judges Independence in The Judicial Process | Alauddin Law Development Journal. dimensions... journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/51651Dimensions of Judges Independence in The Judicial Process Alauddin Law Development Journal dimensions journal uin alauddin ac index php aldev article view 51651
| File size | 389.97 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Situbondo tahun 2021Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Situbondo tahun 2021
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (PSN) dengan meninjau dasar hukum, cakupan kewenangan eksekutif, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis (PSN) dengan meninjau dasar hukum, cakupan kewenangan eksekutif, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunan
DINASTIREVDINASTIREV Berpijak pada kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan yang meliputi sinergi kelembagaan, pembaruan kebijakan pengawasan, peningkatan literasiBerpijak pada kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan yang meliputi sinergi kelembagaan, pembaruan kebijakan pengawasan, peningkatan literasi
ASTHAGRAFIKAASTHAGRAFIKA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip responsibility masih lemah akibat keterbatasan ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagaiHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip responsibility masih lemah akibat keterbatasan ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai
RISETPRESSRISETPRESS Kepercayaan terhadap sistem politik dan aksesibilitas proses pemilu menjadi faktor utama. Jika merasa sistem tidak transparan atau partai/calon tidak mewakiliKepercayaan terhadap sistem politik dan aksesibilitas proses pemilu menjadi faktor utama. Jika merasa sistem tidak transparan atau partai/calon tidak mewakili
STIEJBSTIEJB Suatu sub sector industri pengolahan di Kabupaten Mimika digolongkan sebagai sub sektor yang dapat diprioritaskan pengembangannya sebagai penggerak pertumbuhanSuatu sub sector industri pengolahan di Kabupaten Mimika digolongkan sebagai sub sektor yang dapat diprioritaskan pengembangannya sebagai penggerak pertumbuhan
UNIRA MALANGUNIRA MALANG dan pendataan serta penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ke Keluarga Penerima Manfaat yang rentan terjadi praktik korupsi, seperti manipulasi datadan pendataan serta penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ke Keluarga Penerima Manfaat yang rentan terjadi praktik korupsi, seperti manipulasi data
STAINSTAIN pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sesungguhnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Laranganpengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sesungguhnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Useful /
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-UndangPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang
IBRAHIMYIBRAHIMY Data diperoleh melalui tinjauan pustaka, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah signifikan dalamData diperoleh melalui tinjauan pustaka, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah signifikan dalam
APTISIAPTISI Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara luas diadopsi untuk mendukung pembelajaran daring dengan berbagai metodologi. TIK mengubah cara pengelolaanTeknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara luas diadopsi untuk mendukung pembelajaran daring dengan berbagai metodologi. TIK mengubah cara pengelolaan
APTISIAPTISI Pada tahun 2020, virus corona (covid-19) telah mengejutkan dunia. Virus ini menyerang imunitas tubuh seseorang dan penyebarannya sangat cepat. MelemahnyaPada tahun 2020, virus corona (covid-19) telah mengejutkan dunia. Virus ini menyerang imunitas tubuh seseorang dan penyebarannya sangat cepat. Melemahnya