DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikIndependensi kekuasaan kehakiman (judicial independence) merupakan elemen kunci dalam mewujudkan good governance di dalam sistem demokrasi konstitusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana judicial independence berkontribusi terhadap indikator utama good governance, serta mengevaluasi tantangan struktural dan kelembagaan yang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkuat dengan data sekunder dari putusan pengadilan, laporan lembaga internasional, serta studi komparatif terhadap praktik negara lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain kesenjangan antara norma dan praktik, ketergantungan administratif terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, dan lemahnya pengawasan etik. Ketiadaan judicial independence berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang meliputi aspek regulatif, institusional, dan kultural agar peradilan dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar demokrasi dan pengawal tata kelola pemerintahan yang baik.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa judicial independence merupakan fondasi utama bagi terwujudnya good governance dalam sistem demokrasi konstitusional.Independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya dibutuhkan untuk menjamin pemisahan kekuasaan dan penegakan hukum, tetapi juga menjadi prasyarat bagi hadirnya pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan efektif.Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi prinsip judicial independence dalam berbagai instrumen hukum, baik melalui konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.Lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dibentuk untuk menopang struktur kekuasaan kehakiman yang merdeka.Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghambat tegaknya independensi peradilan.Ketergantungan terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, lemahnya pengawasan etik, serta praktik korupsi yudisial menjadi tantangan nyata.Penelitian ini juga menegaskan bahwa tanpa peradilan yang independen, prinsip good governance tidak akan dapat diwujudkan secara utuh.Akuntabilitas kekuasaan, transparansi kebijakan, penegakan hukum, partisipasi publik, dan efektivitas pemerintahan sangat tergantung pada kemampuan lembaga peradilan untuk bertindak secara bebas dan imparsial.Peradilan yang tunduk pada tekanan eksternal atau kepentingan elite akan memperbesar ruang impunitas, melemahkan kepercayaan publik, dan merusak legitimasi demokrasi.Oleh karena itu, reformasi mendalam terhadap sistem peradilan di Indonesia mutlak diperlukan.Rekomendasi strategis mencakup reformulasi mekanisme rekrutmen hakim berbasis meritokrasi dan transparansi, penguatan otonomi anggaran lembaga yudisial, pemberdayaan Komisi Yudisial sebagai pengawas etik yang efektif, serta internalisasi budaya hukum yang menjunjung integritas dan profesionalisme.Hanya dengan peradilan yang sungguh-sungguh independen, cita-cita demokrasi konstitusional dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai secara berkelanjutan.
Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam tentang bagaimana memperkuat sistem peradilan sebagai pilar utama demokrasi. Penelitian ini dapat fokus pada studi kasus Indonesia, dengan menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam upaya mewujudkan independensi yudisial. Kedua, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana independensi yudisial berkontribusi terhadap akuntabilitas dan legitimasi kekuasaan negara. Kajian ini dapat dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu-isu akuntabilitas dan legitimasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi independensi peradilan dalam konteks Indonesia. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengusulkan strategi-strategi konkret untuk memperkuat independensi peradilan di Indonesia. Hal ini dapat mencakup rekomendasi tentang reformasi sistem rekrutmen hakim, penguatan otonomi kelembagaan, dan peningkatan pengawasan etik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan good governance dan memperkuat pilar demokrasi di Indonesia.
- Yuridika. gagasan pengaduan penerapannya sistem yuridika article home current archives scopus citation... e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/273Yuridika gagasan pengaduan penerapannya sistem yuridika article home current archives scopus citation e journal unair ac index php YDK article view 273
- Yuridika. good governance presidential election yuridika article home current archives scopus citation... doi.org/10.20473/ydk.v36i2.21096Yuridika good governance presidential election yuridika article home current archives scopus citation doi 10 20473 ydk v36i2 21096
- Dimensions of Judges Independence in The Judicial Process | Alauddin Law Development Journal. dimensions... journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/51651Dimensions of Judges Independence in The Judicial Process Alauddin Law Development Journal dimensions journal uin alauddin ac index php aldev article view 51651
| File size | 389.97 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
PNLPNL Permasalahan ini diperparah oleh keterlibatan aparatur gampong yang tidak menyeluruh dalam proses penatabukuan akuntansi, yang berpotensi menimbulkan kesalahanPermasalahan ini diperparah oleh keterlibatan aparatur gampong yang tidak menyeluruh dalam proses penatabukuan akuntansi, yang berpotensi menimbulkan kesalahan
UPI YAIUPI YAI Ia mengajak penonton serta pembaca untuk mempertimbangkan ulang nilai-nilai kepemimpinan partisipatif dan tata kelola yang akuntabel dalam masyarakat kontemporerIa mengajak penonton serta pembaca untuk mempertimbangkan ulang nilai-nilai kepemimpinan partisipatif dan tata kelola yang akuntabel dalam masyarakat kontemporer
STAI AL-HIDAYAHSTAI AL-HIDAYAH Model pendidikan kader di lembaga kader partai menunjukkan kecenderungan menuju model yang integratif dan hierarkis, di mana nilai nasionalisme dan religiusitasModel pendidikan kader di lembaga kader partai menunjukkan kecenderungan menuju model yang integratif dan hierarkis, di mana nilai nasionalisme dan religiusitas
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Kegiatan penelitian dilaksanakan di Kota Kendari dengan fokus Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara selama dua bulan, yaitu Agustus hingga SeptemberKegiatan penelitian dilaksanakan di Kota Kendari dengan fokus Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara selama dua bulan, yaitu Agustus hingga September
APPISIAPPISI Penelitian ini menggunakan analisis strategis mendalam dengan fokus pada Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE) dan kerangka SWOT terintegrasi. Metode yang digunakanPenelitian ini menggunakan analisis strategis mendalam dengan fokus pada Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE) dan kerangka SWOT terintegrasi. Metode yang digunakan
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan digitalisasi informasi, evaluasi dampak program, dan penguatan pengawasan partisipatif guna memperkuatTemuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan digitalisasi informasi, evaluasi dampak program, dan penguatan pengawasan partisipatif guna memperkuat
PUBMEDIAPUBMEDIA Pengaturan pengawasan internal terhadap tindakan koruptif ASN telah diatur secara komprehensif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangPengaturan pengawasan internal terhadap tindakan koruptif ASN telah diatur secara komprehensif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
JURNALKUJURNALKU Penelitian dilakukan menggunakan regresi data panel dengan model Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) pada 8 negara ASEAN periode 2002-2019. Hasil penelitianPenelitian dilakukan menggunakan regresi data panel dengan model Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) pada 8 negara ASEAN periode 2002-2019. Hasil penelitian
Useful /
UKSWUKSW Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui pengembangan konten website Desa Wisata Tingkir Lor berhasil dilaksanakan sesuai target waktu, denganKegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui pengembangan konten website Desa Wisata Tingkir Lor berhasil dilaksanakan sesuai target waktu, dengan
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Sampel terdiri dari 17 perusahaan yang dipilih melalui purposive sampling dengan menggunakan laporan keuangan tahunan yang diaudit dari situs resmi BEI.Sampel terdiri dari 17 perusahaan yang dipilih melalui purposive sampling dengan menggunakan laporan keuangan tahunan yang diaudit dari situs resmi BEI.
UKSWUKSW This improvement shows that the method of talking with picture books is effective in developing childrens language skills, especially in listening andThis improvement shows that the method of talking with picture books is effective in developing childrens language skills, especially in listening and
JURNALKUJURNALKU Munculnya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya peningkatan limbah medis berupa bahan berbahaya dan beracun (B3). Oleh karena itu, upaya pengelolaanMunculnya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya peningkatan limbah medis berupa bahan berbahaya dan beracun (B3). Oleh karena itu, upaya pengelolaan