DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikIndependensi kekuasaan kehakiman (judicial independence) merupakan elemen kunci dalam mewujudkan good governance di dalam sistem demokrasi konstitusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana judicial independence berkontribusi terhadap indikator utama good governance, serta mengevaluasi tantangan struktural dan kelembagaan yang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkuat dengan data sekunder dari putusan pengadilan, laporan lembaga internasional, serta studi komparatif terhadap praktik negara lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain kesenjangan antara norma dan praktik, ketergantungan administratif terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, dan lemahnya pengawasan etik. Ketiadaan judicial independence berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang meliputi aspek regulatif, institusional, dan kultural agar peradilan dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar demokrasi dan pengawal tata kelola pemerintahan yang baik.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa judicial independence merupakan fondasi utama bagi terwujudnya good governance dalam sistem demokrasi konstitusional.Independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya dibutuhkan untuk menjamin pemisahan kekuasaan dan penegakan hukum, tetapi juga menjadi prasyarat bagi hadirnya pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan efektif.Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi prinsip judicial independence dalam berbagai instrumen hukum, baik melalui konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.Lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dibentuk untuk menopang struktur kekuasaan kehakiman yang merdeka.Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghambat tegaknya independensi peradilan.Ketergantungan terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, lemahnya pengawasan etik, serta praktik korupsi yudisial menjadi tantangan nyata.Penelitian ini juga menegaskan bahwa tanpa peradilan yang independen, prinsip good governance tidak akan dapat diwujudkan secara utuh.Akuntabilitas kekuasaan, transparansi kebijakan, penegakan hukum, partisipasi publik, dan efektivitas pemerintahan sangat tergantung pada kemampuan lembaga peradilan untuk bertindak secara bebas dan imparsial.Peradilan yang tunduk pada tekanan eksternal atau kepentingan elite akan memperbesar ruang impunitas, melemahkan kepercayaan publik, dan merusak legitimasi demokrasi.Oleh karena itu, reformasi mendalam terhadap sistem peradilan di Indonesia mutlak diperlukan.Rekomendasi strategis mencakup reformulasi mekanisme rekrutmen hakim berbasis meritokrasi dan transparansi, penguatan otonomi anggaran lembaga yudisial, pemberdayaan Komisi Yudisial sebagai pengawas etik yang efektif, serta internalisasi budaya hukum yang menjunjung integritas dan profesionalisme.Hanya dengan peradilan yang sungguh-sungguh independen, cita-cita demokrasi konstitusional dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai secara berkelanjutan.
Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam tentang bagaimana memperkuat sistem peradilan sebagai pilar utama demokrasi. Penelitian ini dapat fokus pada studi kasus Indonesia, dengan menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam upaya mewujudkan independensi yudisial. Kedua, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana independensi yudisial berkontribusi terhadap akuntabilitas dan legitimasi kekuasaan negara. Kajian ini dapat dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu-isu akuntabilitas dan legitimasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi independensi peradilan dalam konteks Indonesia. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengusulkan strategi-strategi konkret untuk memperkuat independensi peradilan di Indonesia. Hal ini dapat mencakup rekomendasi tentang reformasi sistem rekrutmen hakim, penguatan otonomi kelembagaan, dan peningkatan pengawasan etik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan good governance dan memperkuat pilar demokrasi di Indonesia.
- Yuridika. gagasan pengaduan penerapannya sistem yuridika article home current archives scopus citation... e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/273Yuridika gagasan pengaduan penerapannya sistem yuridika article home current archives scopus citation e journal unair ac index php YDK article view 273
- Yuridika. good governance presidential election yuridika article home current archives scopus citation... doi.org/10.20473/ydk.v36i2.21096Yuridika good governance presidential election yuridika article home current archives scopus citation doi 10 20473 ydk v36i2 21096
- Dimensions of Judges Independence in The Judicial Process | Alauddin Law Development Journal. dimensions... journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/51651Dimensions of Judges Independence in The Judicial Process Alauddin Law Development Journal dimensions journal uin alauddin ac index php aldev article view 51651
| File size | 389.97 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
STIALANSTIALAN Melalui studi kasus, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi jual beli jabatan, termasuk budaya birokrasi yangMelalui studi kasus, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi jual beli jabatan, termasuk budaya birokrasi yang
STIE TDNSTIE TDN Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES memberikan dampak nyata pada lima tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, penganggaran,Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES memberikan dampak nyata pada lima tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, penganggaran,
STIE TDNSTIE TDN Beberapa platform fintech P2P syariah menghadapi kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi akad yangBeberapa platform fintech P2P syariah menghadapi kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi akad yang
STIE TDNSTIE TDN Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggabungkan netnografi dengan metode survei dan wawancara untuk mengeksplorasi persepsi keamanan danOleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggabungkan netnografi dengan metode survei dan wawancara untuk mengeksplorasi persepsi keamanan dan
DINASTIREVDINASTIREV Implementasi kebijakan kesehatan reproduksi bagi kelompok masyarakat marginal saat ini di Kota Bandung belum maksimal dibuktikan dengan masih terdapatImplementasi kebijakan kesehatan reproduksi bagi kelompok masyarakat marginal saat ini di Kota Bandung belum maksimal dibuktikan dengan masih terdapat
RISETPRESSRISETPRESS Partisipasi politik generasi Z dalam pemilihan wilayah 2024 dipengaruhi oleh perhitungan manfaat dan biaya, termasuk tingkat kepercayaan terhadap sistemPartisipasi politik generasi Z dalam pemilihan wilayah 2024 dipengaruhi oleh perhitungan manfaat dan biaya, termasuk tingkat kepercayaan terhadap sistem
STKYAKOBUSSTKYAKOBUS Perilaku korupsi di kalangan wakil rakyat memperburuk anggapan ini. Padahal, Gereja mengajarkan bahwa politisi wajib memperjuangkan pelayanan dan kesejahteraanPerilaku korupsi di kalangan wakil rakyat memperburuk anggapan ini. Padahal, Gereja mengajarkan bahwa politisi wajib memperjuangkan pelayanan dan kesejahteraan
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Tujuan penelitian ini terdiri atas 2 (dua) hal. Pertama, menguraikan urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunaiTujuan penelitian ini terdiri atas 2 (dua) hal. Pertama, menguraikan urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai
Useful /
STIALANSTIALAN Penguatan SDM aparatur merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program strategis pemerintah.melaluiPenguatan SDM aparatur merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program strategis pemerintah.melalui
ISQIISQI Fungsi sosial kemanusiaan yang dijalankan masjid menandakan masjid telah menyatu dengan kehidupan umat, masjid mengambil peran yang lebih besar di tengahFungsi sosial kemanusiaan yang dijalankan masjid menandakan masjid telah menyatu dengan kehidupan umat, masjid mengambil peran yang lebih besar di tengah
PSPINDONESIAPSPINDONESIA Penelitian ini menggunakan metode kualitatif khususnya studi pustaka. Dengan melihat peristiwa yang terjadi di masyarakat terutama komunitas anak-anakPenelitian ini menggunakan metode kualitatif khususnya studi pustaka. Dengan melihat peristiwa yang terjadi di masyarakat terutama komunitas anak-anak
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Artikel ini menjelaskan permasalahan tata kelola angaran Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia. Menggunakan grand theory open government dan pendekatanArtikel ini menjelaskan permasalahan tata kelola angaran Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia. Menggunakan grand theory open government dan pendekatan