DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikIndependensi kekuasaan kehakiman (judicial independence) merupakan elemen kunci dalam mewujudkan good governance di dalam sistem demokrasi konstitusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana judicial independence berkontribusi terhadap indikator utama good governance, serta mengevaluasi tantangan struktural dan kelembagaan yang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkuat dengan data sekunder dari putusan pengadilan, laporan lembaga internasional, serta studi komparatif terhadap praktik negara lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain kesenjangan antara norma dan praktik, ketergantungan administratif terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, dan lemahnya pengawasan etik. Ketiadaan judicial independence berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang meliputi aspek regulatif, institusional, dan kultural agar peradilan dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar demokrasi dan pengawal tata kelola pemerintahan yang baik.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa judicial independence merupakan fondasi utama bagi terwujudnya good governance dalam sistem demokrasi konstitusional.Independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya dibutuhkan untuk menjamin pemisahan kekuasaan dan penegakan hukum, tetapi juga menjadi prasyarat bagi hadirnya pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan efektif.Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi prinsip judicial independence dalam berbagai instrumen hukum, baik melalui konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.Lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dibentuk untuk menopang struktur kekuasaan kehakiman yang merdeka.Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghambat tegaknya independensi peradilan.Ketergantungan terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, lemahnya pengawasan etik, serta praktik korupsi yudisial menjadi tantangan nyata.Penelitian ini juga menegaskan bahwa tanpa peradilan yang independen, prinsip good governance tidak akan dapat diwujudkan secara utuh.Akuntabilitas kekuasaan, transparansi kebijakan, penegakan hukum, partisipasi publik, dan efektivitas pemerintahan sangat tergantung pada kemampuan lembaga peradilan untuk bertindak secara bebas dan imparsial.Peradilan yang tunduk pada tekanan eksternal atau kepentingan elite akan memperbesar ruang impunitas, melemahkan kepercayaan publik, dan merusak legitimasi demokrasi.Oleh karena itu, reformasi mendalam terhadap sistem peradilan di Indonesia mutlak diperlukan.Rekomendasi strategis mencakup reformulasi mekanisme rekrutmen hakim berbasis meritokrasi dan transparansi, penguatan otonomi anggaran lembaga yudisial, pemberdayaan Komisi Yudisial sebagai pengawas etik yang efektif, serta internalisasi budaya hukum yang menjunjung integritas dan profesionalisme.Hanya dengan peradilan yang sungguh-sungguh independen, cita-cita demokrasi konstitusional dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai secara berkelanjutan.
Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam tentang bagaimana memperkuat sistem peradilan sebagai pilar utama demokrasi. Penelitian ini dapat fokus pada studi kasus Indonesia, dengan menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam upaya mewujudkan independensi yudisial. Kedua, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana independensi yudisial berkontribusi terhadap akuntabilitas dan legitimasi kekuasaan negara. Kajian ini dapat dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu-isu akuntabilitas dan legitimasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi independensi peradilan dalam konteks Indonesia. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengusulkan strategi-strategi konkret untuk memperkuat independensi peradilan di Indonesia. Hal ini dapat mencakup rekomendasi tentang reformasi sistem rekrutmen hakim, penguatan otonomi kelembagaan, dan peningkatan pengawasan etik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan good governance dan memperkuat pilar demokrasi di Indonesia.
- Yuridika. gagasan pengaduan penerapannya sistem yuridika article home current archives scopus citation... e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/273Yuridika gagasan pengaduan penerapannya sistem yuridika article home current archives scopus citation e journal unair ac index php YDK article view 273
- Yuridika. good governance presidential election yuridika article home current archives scopus citation... doi.org/10.20473/ydk.v36i2.21096Yuridika good governance presidential election yuridika article home current archives scopus citation doi 10 20473 ydk v36i2 21096
- Dimensions of Judges Independence in The Judicial Process | Alauddin Law Development Journal. dimensions... journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/51651Dimensions of Judges Independence in The Judicial Process Alauddin Law Development Journal dimensions journal uin alauddin ac index php aldev article view 51651
| File size | 389.97 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Kedua, penindakan hukum (represif) saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sistemik ini. Solusi preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupaKedua, penindakan hukum (represif) saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sistemik ini. Solusi preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa
STHBSTHB Penelitian menganalisis peraturan perundang‑undangan terkait manajemen bencana dan dana bantuan sosial, dan mengungkap adanya ketidakpastian hukum akibatPenelitian menganalisis peraturan perundang‑undangan terkait manajemen bencana dan dana bantuan sosial, dan mengungkap adanya ketidakpastian hukum akibat
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus tentang kejahatan doxing guna memberikan perlindungan yang lebih jelas, responsif, dan komprehensifPenelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus tentang kejahatan doxing guna memberikan perlindungan yang lebih jelas, responsif, dan komprehensif
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Integrasi model ke dalam chatbot memungkinkan analisis real‑time oleh masyarakat dan petugas lapangan, sehingga sistem berpotensi mendukung respons cepatIntegrasi model ke dalam chatbot memungkinkan analisis real‑time oleh masyarakat dan petugas lapangan, sehingga sistem berpotensi mendukung respons cepat
IDEREACHIDEREACH Temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Tangerang Selatan berfokus pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi layananTemuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Tangerang Selatan berfokus pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi layanan
KEMENSOSKEMENSOS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peringatan dini (SPD) berbasis masyarakat yang dikembangkan di daerah rawan bencana. Secara spesifik,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peringatan dini (SPD) berbasis masyarakat yang dikembangkan di daerah rawan bencana. Secara spesifik,
STKYAKOBUSSTKYAKOBUS Oleh karena itu, politisi hendaknya tetap menjunjung tinggi kebaikan bersama dalam melaksanakan tugasnya. Politik dan moralitas memiliki keterkaitan erat,Oleh karena itu, politisi hendaknya tetap menjunjung tinggi kebaikan bersama dalam melaksanakan tugasnya. Politik dan moralitas memiliki keterkaitan erat,
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengukur Akuntabilitas Politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan KotaHasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengukur Akuntabilitas Politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Kota
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Unsur-unsurnya meliputi melawan hukum, memperkaya diri, dan merugikan keuangan negara. Penyebab korupsi berasal dari faktor internal individu dan faktorUnsur-unsurnya meliputi melawan hukum, memperkaya diri, dan merugikan keuangan negara. Penyebab korupsi berasal dari faktor internal individu dan faktor
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan adanya proses yang dilakukan Ormas dalam menggugat Undang-Undang yang dianggap merugikan, membatasi, dan menindas Ormas. PenyebabHasil penelitian menunjukkan adanya proses yang dilakukan Ormas dalam menggugat Undang-Undang yang dianggap merugikan, membatasi, dan menindas Ormas. Penyebab
UGMUGM Kami menemukan bahwa risiko kredit, operasional dan likuiditas secara keseluruhan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudarabah, musyarakah,Kami menemukan bahwa risiko kredit, operasional dan likuiditas secara keseluruhan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudarabah, musyarakah,
UGMUGM Menggunakan data panel dari indeks Industri Produk dari Bursa Malaysia selama 2003-2006, menunjukkan bahwa mendarah-daging hidup-nilai rakit antara pengusahaMenggunakan data panel dari indeks Industri Produk dari Bursa Malaysia selama 2003-2006, menunjukkan bahwa mendarah-daging hidup-nilai rakit antara pengusaha