PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA
Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan IndonesiaPSN merupakan instrumen percepatan pembangunan yang diatur melalui berbagai regulasi, termasuk UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden tentang PSN. Namun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (PSN) dengan meninjau dasar hukum, cakupan kewenangan eksekutif, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunan nasional. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan melalui analisis konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur akademik terkait kewenangan eksekutif dan hukum administrasi. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki legitimasi konstitusional untuk menjalankan PSN berdasarkan fungsi eksekutif dan mandat pembangunan nasional. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip otonomi daerah, akuntabilitas publik, dan pengawasan yudisial. Pelaksanaan PSN efektif ketika didukung koordinasi lintas lembaga dan penegakan prinsip good governance. Namun, potensi konflik kewenangan, sentralisasi keputusan, dan kurangnya partisipasi publik dapat menimbulkan persoalan implementatif. Studi ini menegaskan pentingnya harmonisasi kewenangan pusat-daerah, transparansi prosedural, serta penguatan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan PSN tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.
Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut dan harus diseimbangkan dengan prinsip-prinsip negara hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat.Keberhasilan pelaksanaan PSN sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi publik yang transparan dan akuntabel.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang telah ada, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai model pelaksanaan PSN di berbagai negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan risiko dan konflik kepentingan. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak sosial dan lingkungan dari PSN terhadap masyarakat lokal, termasuk analisis mengenai keadilan distribusi manfaat dan kerugian. Ketiga, studi tentang efektivitas mekanisme pengawasan independen dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan PSN perlu dilakukan. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola PSN di Indonesia, memastikan bahwa pembangunan strategis nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial, lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan PSN dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.
| File size | 557.59 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIKSUNIKS Penelitian ini memberikan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam prioritas perbaikan infrastruktur jalan. Secara keseluruhan, geometri ruas jalanPenelitian ini memberikan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam prioritas perbaikan infrastruktur jalan. Secara keseluruhan, geometri ruas jalan
UNTADUNTAD Teori yang digunakan adalah teori Bagiana (2022), Ini termasuk ukuran kesetaraan, independensi, tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Methods:Teori yang digunakan adalah teori Bagiana (2022), Ini termasuk ukuran kesetaraan, independensi, tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Methods:
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Norma subjektif juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat *whistleblowing*, demikian pula kendali perilaku yang dirasakan. Niat *whistleblowing*Norma subjektif juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat *whistleblowing*, demikian pula kendali perilaku yang dirasakan. Niat *whistleblowing*
UNIRAYAUNIRAYA Untuk meningkatkan gaya kepemimpinan yang lebih efektif dan efisien, pemimpin harus menjadi contoh yang baik dan memberikan semangat kepada pegawai. SemangatUntuk meningkatkan gaya kepemimpinan yang lebih efektif dan efisien, pemimpin harus menjadi contoh yang baik dan memberikan semangat kepada pegawai. Semangat
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 10 Tahun 2016, bertujuan untuk memastikan kepemimpinan yang cakap dengan memberlakukan persyaratan usia minimum bagi calon kandidat. Namun, putusan Mahkamah10 Tahun 2016, bertujuan untuk memastikan kepemimpinan yang cakap dengan memberlakukan persyaratan usia minimum bagi calon kandidat. Namun, putusan Mahkamah
UMCUMC Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa otonomi desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengurus dan mengelola desa tanpa adanya campurBerdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa otonomi desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengurus dan mengelola desa tanpa adanya campur
UNIPASUNIPAS Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah terdapat penerapan berbasis E-Government di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng yakni penerapan LayananHasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah terdapat penerapan berbasis E-Government di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng yakni penerapan Layanan
UNIPASUNIPAS Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja Guru di SD Negeri 1 Gitgit, secara umum dapat dapat berjalan dengan baik dimana kepala sekolahPeran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja Guru di SD Negeri 1 Gitgit, secara umum dapat dapat berjalan dengan baik dimana kepala sekolah
Useful /
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Temuan ini mengindikasikan bahwa karakteristik lingkungan magang yang lebih terstruktur dan suportif berkaitan dengan kondisi psikologis peserta didikTemuan ini mengindikasikan bahwa karakteristik lingkungan magang yang lebih terstruktur dan suportif berkaitan dengan kondisi psikologis peserta didik
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Sebaliknya, di Amerika Serikat, BJR memberikan perlindungan lebih kuat melalui mekanisme presumption of validity dan enhanced scrutiny yang lebih terukur,Sebaliknya, di Amerika Serikat, BJR memberikan perlindungan lebih kuat melalui mekanisme presumption of validity dan enhanced scrutiny yang lebih terukur,
UNTADUNTAD Kurangnya koordinasi, komitmen yang rendah, keterbatasan sumber daya, serta SOP yang tidak jelas dan fragmentasi birokrasi menghambat efektivitas kebijakan.Kurangnya koordinasi, komitmen yang rendah, keterbatasan sumber daya, serta SOP yang tidak jelas dan fragmentasi birokrasi menghambat efektivitas kebijakan.
UNDIKMAUNDIKMA Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang implementasi kurikulum mandiri di SMA Negeri 1 Kedamean untuk proyek P5. Untuk memudahkan pemahaman,Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang implementasi kurikulum mandiri di SMA Negeri 1 Kedamean untuk proyek P5. Untuk memudahkan pemahaman,