PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA
Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan IndonesiaPSN merupakan instrumen percepatan pembangunan yang diatur melalui berbagai regulasi, termasuk UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden tentang PSN. Namun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (PSN) dengan meninjau dasar hukum, cakupan kewenangan eksekutif, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunan nasional. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan melalui analisis konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur akademik terkait kewenangan eksekutif dan hukum administrasi. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki legitimasi konstitusional untuk menjalankan PSN berdasarkan fungsi eksekutif dan mandat pembangunan nasional. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip otonomi daerah, akuntabilitas publik, dan pengawasan yudisial. Pelaksanaan PSN efektif ketika didukung koordinasi lintas lembaga dan penegakan prinsip good governance. Namun, potensi konflik kewenangan, sentralisasi keputusan, dan kurangnya partisipasi publik dapat menimbulkan persoalan implementatif. Studi ini menegaskan pentingnya harmonisasi kewenangan pusat-daerah, transparansi prosedural, serta penguatan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan PSN tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.
Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut dan harus diseimbangkan dengan prinsip-prinsip negara hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat.Keberhasilan pelaksanaan PSN sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi publik yang transparan dan akuntabel.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang telah ada, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai model pelaksanaan PSN di berbagai negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan risiko dan konflik kepentingan. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak sosial dan lingkungan dari PSN terhadap masyarakat lokal, termasuk analisis mengenai keadilan distribusi manfaat dan kerugian. Ketiga, studi tentang efektivitas mekanisme pengawasan independen dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan PSN perlu dilakukan. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola PSN di Indonesia, memastikan bahwa pembangunan strategis nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial, lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan PSN dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.
| File size | 557.59 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akuntansi telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporan, yang melibatkanHasil penelitian menunjukkan bahwa proses akuntansi telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporan, yang melibatkan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dari pergumulan ini, muncul Kontroversi Arian pada abad ke-4, melibatkan Arius dan Athanasius. Arius berpendapat bahwa Ketuhanan Bapa dan Anak tidak selaluDari pergumulan ini, muncul Kontroversi Arian pada abad ke-4, melibatkan Arius dan Athanasius. Arius berpendapat bahwa Ketuhanan Bapa dan Anak tidak selalu
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas desentralisasi, kewenangan pengawasan proyek konstruksi terbagi antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas desentralisasi, kewenangan pengawasan proyek konstruksi terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
UNJUNJ Kondisi ini meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana serta tekanan terhadap lingkungan. Pendekatan evaluasi kesesuaian lahan berbasis Sistem InformasiKondisi ini meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana serta tekanan terhadap lingkungan. Pendekatan evaluasi kesesuaian lahan berbasis Sistem Informasi
UMSUUMSU Penguatan hak identitas difabel perlu dilakukan agar mereka mendapatkan akses yang setara terhadap pekerjaan dan bantuan sosial, tidak hanya berdasarkanPenguatan hak identitas difabel perlu dilakukan agar mereka mendapatkan akses yang setara terhadap pekerjaan dan bantuan sosial, tidak hanya berdasarkan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam Sistem Penyuluhan di Indonesia setelah perubahanPenelitian ini mengkaji kedudukan hukum Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam Sistem Penyuluhan di Indonesia setelah perubahan
UBAYAUBAYA Hal tersebut didasarkan pada capaian indeks pembangunan manusia yang menempatkan Papua sebagai provinsi terendah di Indonesia dan tren jumlah konflik diHal tersebut didasarkan pada capaian indeks pembangunan manusia yang menempatkan Papua sebagai provinsi terendah di Indonesia dan tren jumlah konflik di
UMNYARSIUMNYARSI Konflik antara regional heads dan deputies di Indonesia adalah fenomena umum yang berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. ArtikelKonflik antara regional heads dan deputies di Indonesia adalah fenomena umum yang berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Artikel
Useful /
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem yang efektif guna mendeteksi dan mencegah kecurangan, di mana audit internal dan sistem whistleblowing menjadiOleh karena itu, penting untuk memiliki sistem yang efektif guna mendeteksi dan mencegah kecurangan, di mana audit internal dan sistem whistleblowing menjadi
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Populasi penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar di Desa Tawengan, Boyolali. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis surveiPopulasi penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar di Desa Tawengan, Boyolali. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian menggunakan variasi kadar aspal 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, dan 7% dengan penambahan serbuk karet alam 30% dan 35% dari berat aspal. Parameter yangPenelitian menggunakan variasi kadar aspal 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, dan 7% dengan penambahan serbuk karet alam 30% dan 35% dari berat aspal. Parameter yang
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Analisis statistik menunjukkan bahwa setelah akuisisi oleh EXCL dan Axiata, kinerja keuangan PT Link Net Tbk menurun signifikan, dengan penurunan tajamAnalisis statistik menunjukkan bahwa setelah akuisisi oleh EXCL dan Axiata, kinerja keuangan PT Link Net Tbk menurun signifikan, dengan penurunan tajam