PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA
Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan IndonesiaPSN merupakan instrumen percepatan pembangunan yang diatur melalui berbagai regulasi, termasuk UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden tentang PSN. Namun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (PSN) dengan meninjau dasar hukum, cakupan kewenangan eksekutif, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunan nasional. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan melalui analisis konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur akademik terkait kewenangan eksekutif dan hukum administrasi. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki legitimasi konstitusional untuk menjalankan PSN berdasarkan fungsi eksekutif dan mandat pembangunan nasional. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip otonomi daerah, akuntabilitas publik, dan pengawasan yudisial. Pelaksanaan PSN efektif ketika didukung koordinasi lintas lembaga dan penegakan prinsip good governance. Namun, potensi konflik kewenangan, sentralisasi keputusan, dan kurangnya partisipasi publik dapat menimbulkan persoalan implementatif. Studi ini menegaskan pentingnya harmonisasi kewenangan pusat-daerah, transparansi prosedural, serta penguatan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan PSN tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.
Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut dan harus diseimbangkan dengan prinsip-prinsip negara hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat.Keberhasilan pelaksanaan PSN sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi publik yang transparan dan akuntabel.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang telah ada, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai model pelaksanaan PSN di berbagai negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan risiko dan konflik kepentingan. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak sosial dan lingkungan dari PSN terhadap masyarakat lokal, termasuk analisis mengenai keadilan distribusi manfaat dan kerugian. Ketiga, studi tentang efektivitas mekanisme pengawasan independen dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan PSN perlu dilakukan. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola PSN di Indonesia, memastikan bahwa pembangunan strategis nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial, lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan PSN dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.
| File size | 557.59 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Hasil tinjauan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berperan penting, namun literatur masih kurang memperhatikan interaksi di antara mereka dalam konteksHasil tinjauan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berperan penting, namun literatur masih kurang memperhatikan interaksi di antara mereka dalam konteks
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Artikel dikumpulkan melalui Google Scholar dengan bantuan aplikasi Publish or Perish, menggunakan kata kunci kombinasi “AI or Artificial IntelligenceArtikel dikumpulkan melalui Google Scholar dengan bantuan aplikasi Publish or Perish, menggunakan kata kunci kombinasi “AI or Artificial Intelligence
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR (2) Mengenai konsekuensi hukum apabila Restitusi tidak mampu dibayar oleh Terdakwa sejauh ini belum diatur secara khusus baik di dalam Undang-Undang Nomor(2) Mengenai konsekuensi hukum apabila Restitusi tidak mampu dibayar oleh Terdakwa sejauh ini belum diatur secara khusus baik di dalam Undang-Undang Nomor
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Penelitian normatif merupakan suatu metode berfokus pada analisis yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma,Penelitian normatif merupakan suatu metode berfokus pada analisis yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma,
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Pelayanan publik yang efektif dan partisipatif adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola yang baik, terutama di era digitalisasi saat ini. Artikel iniPelayanan publik yang efektif dan partisipatif adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola yang baik, terutama di era digitalisasi saat ini. Artikel ini
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Tindakan pemutusan kontrak secara sepihak berpotensi menimbulkan sengketa perdata maupun Tata Usaha Negara, yang dapat merugikan baik negara maupun penyediaTindakan pemutusan kontrak secara sepihak berpotensi menimbulkan sengketa perdata maupun Tata Usaha Negara, yang dapat merugikan baik negara maupun penyedia
45MATARAM45MATARAM Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia melalui inovasi seperti e-filing,Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia melalui inovasi seperti e-filing,
UNIMMANUNIMMAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang uji Analisis Kadar Flavonoid Total dan Aktivitas Antioksidan Dari Ekstrak Etanol Serta Fraksi DariBerdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang uji Analisis Kadar Flavonoid Total dan Aktivitas Antioksidan Dari Ekstrak Etanol Serta Fraksi Dari
Useful /
UMPOUMPO Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa menulis cerita pendek pada siklus I mencapai nilai rata-rata 69,00 dan pada akhir siklus II meningkat menjadiHal ini terlihat dari hasil belajar siswa menulis cerita pendek pada siklus I mencapai nilai rata-rata 69,00 dan pada akhir siklus II meningkat menjadi
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan utama. Pertama, kewajiban nafkah masih dipahami normatif sebagai tanggung jawab suami sebagaimana dikonfirmasiHasil penelitian menunjukkan beberapa temuan utama. Pertama, kewajiban nafkah masih dipahami normatif sebagai tanggung jawab suami sebagaimana dikonfirmasi
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING faktor inti yang sangat konsisten (kesadaran, pengetahuan, pendapatan), faktor institusional yang cukup konsisten (kualitas layanan), dan faktor kontekstualfaktor inti yang sangat konsisten (kesadaran, pengetahuan, pendapatan), faktor institusional yang cukup konsisten (kualitas layanan), dan faktor kontekstual
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah secara konsisten memiliki efek positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan, menyoroti pentingnyaHasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah secara konsisten memiliki efek positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan, menyoroti pentingnya