UMCUMC
SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan KomunikasiSOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan KomunikasiDalam UUD 1945 tidak disebutkan secara tegas tentang desa, kecuali penyebutan secara tersirat yang mengindikasikan tentang desa. Desa memiliki otonomi asli sebagai warisan sejarah jauh sebelum Republik Indonesia tahun 1945, sementara otonomi yang melekat pada daerah merupakan pemberian melalui skema desentralisasi. Desa dikenal dengan sebutan self-governing, sedangkan daerah dikenal dengan local-self government. Otonomi desa harus dipahami sebagai local self government yaitu desa yang mempunyai kedudukan dan kewenangan sebagai daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa otonom membutuhkan desentralisasi dari Negara, yakni pembagian tanggung jawab, sumber daya dan dasar desa. Desentralisasi ini adalah pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi daerah propinsi, daerah kabupaten/kota dan desa yang masing-masing daerah itu mempunyai hak, kewenangan, sumber daya dan tanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan.
Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa otonomi desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengurus dan mengelola desa tanpa adanya campur tangan dari kecamatan, kabupaten maupun pemerintah pusat.Dalam pelaksanaannya, pemaknaaan otonomi desa masih menemui perdebatan dalam menentukan kedudukan dan format otonomi desa.Dengan adanya kewenangan yang jelas dan tidak adanya intervensi dari atas, otonomi desa yang dicita-citakan kemungkinan besar akan terwujud.Dengan demikian akan tercipta kehidupan desa yang otonom dan mampu mengelola rumah tangganya sendiri.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dampak desentralisasi keuangan terhadap kemandirian desa, dengan fokus pada analisis efektivitas alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, penelitian mengenai peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap penggunaan dana desa, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat partisipasi masyarakat dan potensi peningkatan akuntabilitas. Ketiga, penelitian komparatif mengenai model-model otonomi desa yang berhasil di berbagai daerah di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, dapat memberikan pelajaran berharga bagi desa-desa lain dalam upaya mencapai kemandirian dan kesejahteraan.
| File size | 943.75 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UVAYABJMUVAYABJM Gubernur tetap menjalankan fungsi pengawasan administratif secara preventif melalui mekanisme konsultatif, seperti pemberian catatan evaluatif, pendampinganGubernur tetap menjalankan fungsi pengawasan administratif secara preventif melalui mekanisme konsultatif, seperti pemberian catatan evaluatif, pendampingan
STISIPOLP12STISIPOLP12 Selain itu, penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap tuduhan pemalsuan dokumen memperkuat Asas Praduga Keabsahan (Het Vermoeden van Rechtmatigheid)Selain itu, penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap tuduhan pemalsuan dokumen memperkuat Asas Praduga Keabsahan (Het Vermoeden van Rechtmatigheid)
NEWINERANEWINERA Selain itu, kerangka regulasi yang tetap top-down juga membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Namun, penelitianSelain itu, kerangka regulasi yang tetap top-down juga membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Namun, penelitian
PSPPJOURNALSPSPPJOURNALS This paper adds to the body of knowledge on e-governance because it addresses this gap on post implementation assessment on SIPD in large city municipalities.This paper adds to the body of knowledge on e-governance because it addresses this gap on post implementation assessment on SIPD in large city municipalities.
UNTADUNTAD Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai seberapa baik kelima prinsip tersebut diterapkan Good Corporate Governance dalam perencanaanDengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai seberapa baik kelima prinsip tersebut diterapkan Good Corporate Governance dalam perencanaan
UM SURABAYAUM SURABAYA Dalam penelitian ini, pendekatan hukum digunakan, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentangDalam penelitian ini, pendekatan hukum digunakan, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
MKRIMKRI Konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi kunci bersatunya Indonesia dalam bingkai kebhinekaan. Kekhususan Provinsi Aceh yang dituangkan dalam Undang-UndangKonstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi kunci bersatunya Indonesia dalam bingkai kebhinekaan. Kekhususan Provinsi Aceh yang dituangkan dalam Undang-Undang
UNIPASUNIPAS Fokus penelitiannya adalah tentang penerapan E-Government serta 6 indikator penerapan E-Government yakni Infrastruktur Data, Infrastruktur Manusia, InfrastrukturFokus penelitiannya adalah tentang penerapan E-Government serta 6 indikator penerapan E-Government yakni Infrastruktur Data, Infrastruktur Manusia, Infrastruktur
Useful /
POLKESBANPOLKESBAN Temuan ini memiliki implikasi penting bagi praktik klinis dan kebijakan pelayanan kebidanan, khususnya dalam mengembangkan panduan pengambilan keputusanTemuan ini memiliki implikasi penting bagi praktik klinis dan kebijakan pelayanan kebidanan, khususnya dalam mengembangkan panduan pengambilan keputusan
UNTADUNTAD Methods: Penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengkaji efektivitas sistem keterbukaan informasi dalamMethods: Penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengkaji efektivitas sistem keterbukaan informasi dalam
UNTADUNTAD Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, akses internet yang tidak merata, serta kurangnya pelatihan bagi aparat desa. OlehKondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, akses internet yang tidak merata, serta kurangnya pelatihan bagi aparat desa. Oleh
UMCUMC Kehadiran AHA Centre mencerminkan pergeseran paradigma dalam manajemen dan pengurangan risiko bencana di Indonesia dan ASEAN, dengan fokus pada komitmenKehadiran AHA Centre mencerminkan pergeseran paradigma dalam manajemen dan pengurangan risiko bencana di Indonesia dan ASEAN, dengan fokus pada komitmen