UINSIUINSI
MAZAHIBMAZAHIBZakat dan waqf merupakan alat vital dalam upaya penanggulangan kemiskinan di negara-negara Islam. Namun, pengelolaannya seringkali tertinggal dari kemajuan teknologi, sehingga legalitas dan tata kelola yang baik tidak dapat dilihat secara langsung oleh muzakki. Di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, digitalisasi zakat dan waqf telah muncul sebagai reformasi signifikan, didukung oleh peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Penelitian ini mengkaji integrasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam pengelolaan zakat dan waqf digital, dengan fokus pada kerangka regulasi yang mengatur praktik-praktik tersebut. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis Undang-Undang Pengelolaan Zakat (No. 23 tahun 2011) dan Undang-Undang Wakaf (No. 31 tahun 2004), serta studi kasus platform zakat dan waqf digital. Temuan menunjukkan bahwa peraturan ini mewajibkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pemantauan, pelaporan, dan distribusi dana. Adopsi tata kelola perusahaan, termasuk penggalangan dana digital, pelacakan real-time, dan audit kinerja, telah secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam zakat dan waqf. Namun, tantangan masih tersisa, seperti celah regulasi dalam memantau ketidakpatuhan dan mengintegrasikan inovasi sektor swasta. Penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat pengawasan regulasi dan mengadopsi praktik terbaik global untuk mengoptimalkan dampak sosial-ekonomi zakat dan waqf di Indonesia.
Penelitian ini menunjukkan peran penting modernisasi dan digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan zakat dan waqf di Indonesia.Kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Pengelolaan Zakat (No.23 tahun 2011) dan Undang-Undang Wakaf (No.41 tahun 2004), memberikan dasar yang kuat untuk tata kelola institusional, sekaligus mendorong profesionalisasi sistem zakat dan waqf.Namun, undang-undang tersebut tidak dirancang untuk mengakomodasi kompleksitas platform digital.Tantangan seperti ancaman siber, kurangnya standar digital yang seragam, dan kepercayaan publik yang terbatas terhadap sistem digital, menunjukkan kebutuhan akan reformasi regulasi yang terarah.Dengan mengadopsi teknologi canggih, memperkuat prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, dan belajar dari praktik terbaik internasional, Indonesia dapat mengubah sistem zakat dan waqf menjadi model efisiensi dan kredibilitas.Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi zakat dan waqf, sehingga berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan dan pengembangan masyarakat.
Untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas sistem zakat dan waqf digital di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis berikut: Pertama, memperkuat kapasitas institusi seperti BAZNAS dan BWI dengan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk pelatihan, akuisisi teknologi, dan perluasan staf, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam memantau dan menegakkan kepatuhan. Kedua, melakukan amandemen legislatif pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Wakaf untuk memasukkan ketentuan khusus untuk platform digital, seperti standar keamanan siber yang wajib dan persyaratan transparansi. Ketiga, memberikan insentif kepatuhan seperti manfaat pajak atau subsidi kepada organisasi yang memenuhi standar kepatuhan digital, sehingga mendorong adopsi praktik terbaik secara luas. Keempat, mendorong kemitraan publik-swasta antara badan pemerintah dan perusahaan teknologi swasta untuk mendorong inovasi dan mengurangi biaya implementasi. Dengan menerapkan teknologi seperti blockchain untuk catatan transaksi yang tak dapat diubah, Indonesia dapat meningkatkan pengawasan dan mencegah praktik penipuan. Selain itu, kampanye kesadaran publik melalui media digital dan tradisional dapat meningkatkan partisipasi dan kepatuhan. Pelajaran dapat diambil dari negara-negara mayoritas Muslim lainnya yang telah berhasil mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan zakat dan waqf, seperti program digitalisasi zakat Malaysia dan penggunaan blockchain oleh Direktorat Jenderal Yayasan Turki untuk mengelola aset wakaf. Dengan menerapkan rekomendasi ini, Indonesia dapat mengatasi celah regulasi dan meningkatkan efektivitas dan kredibilitas sistem zakat dan waqf digitalnya, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan memastikan instrumen filantropi Islam ini mencapai potensi penuhnya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
- Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia: A Legal And Governance Perspective | Mazahib. modernizing... journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/9419Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia A Legal And Governance Perspective Mazahib modernizing journal uinsi ac index php mazahib article view 9419
- Cash Waqf Management for Education: Challenges, Solutions and Strategies | Shirkah: Journal of Economics... doi.org/10.22515/shirkah.v9i2.723Cash Waqf Management for Education Challenges Solutions and Strategies Shirkah Journal of Economics doi 10 22515 shirkah v9i2 723
- 0. endobj filter flatedecode index length prev root size type xref growingscience.com/ijds/Vol8/ijdns_2023_146.pdf0 endobj filter flatedecode index length prev root size type xref growingscience ijds Vol8 ijdns 2023 146 pdf
- Unveiling the Power of Good Corporate Governance: The Key to Effective Zakat Administration | Filantropi... ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/filantropi/article/view/10104Unveiling the Power of Good Corporate Governance The Key to Effective Zakat Administration Filantropi ejournal uinsaid ac index php filantropi article view 10104
| File size | 434.51 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA PLTU batubara masih menjadi sumber energi dominan, namun menimbulkan emisi tinggi dan risiko kesehatan masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode yuridisPLTU batubara masih menjadi sumber energi dominan, namun menimbulkan emisi tinggi dan risiko kesehatan masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode yuridis
STHBSTHB Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan kerangka normatif dan institusional yang menempatkan negara tidak hanya sebagai administrator sanksi, tetapiUntuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan kerangka normatif dan institusional yang menempatkan negara tidak hanya sebagai administrator sanksi, tetapi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 19 Tahun 2003 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan19 Tahun 2003 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil pada jurnal ini menunjukkan bahwa durasi pada kepemilikan tanah di IKN memiliki potensi inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip keadilan.Hasil pada jurnal ini menunjukkan bahwa durasi pada kepemilikan tanah di IKN memiliki potensi inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip keadilan.
MKRIMKRI Kondisi ini secara substansi merusak kualitas demokrasi lokal karena membatasi pilihan pemilih dan melemahkan kompetisi serta mekanisme checks and balances,Kondisi ini secara substansi merusak kualitas demokrasi lokal karena membatasi pilihan pemilih dan melemahkan kompetisi serta mekanisme checks and balances,
MKRIMKRI Presiden wajib menjaga netralitasnya selama proses pemilihan untuk menjamin demokrasi substantif yang berintegritas. Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1)Presiden wajib menjaga netralitasnya selama proses pemilihan untuk menjamin demokrasi substantif yang berintegritas. Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1)
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Hukum adat yang masih hidup dan menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik cenderung mengesampingkan ketentuan formal qanun. Selain itu, kurangnyaHukum adat yang masih hidup dan menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik cenderung mengesampingkan ketentuan formal qanun. Selain itu, kurangnya
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengungkap bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan BUMN di Indonesia,Penelitian ini mengungkap bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan BUMN di Indonesia,
Useful /
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI solcher menilik sisi keamanan, Confidential Compute Architecture (CCA) menjadi titik pencio untuk menciptakan sistem komputasi yang lebih aman termasuksolcher menilik sisi keamanan, Confidential Compute Architecture (CCA) menjadi titik pencio untuk menciptakan sistem komputasi yang lebih aman termasuk
STIKESMEDISTRA INDONESIASTIKESMEDISTRA INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media Explosion Box terhadap kendali diri dan pengambilan keputusan remaja perempuan dalam mengonsumsiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media Explosion Box terhadap kendali diri dan pengambilan keputusan remaja perempuan dalam mengonsumsi
STKIP JBSTKIP JB Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja memiliki pengaruh simultan terhadap variabel kinerja pegawai. Dengan nilai Adjusted R SquareHasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja memiliki pengaruh simultan terhadap variabel kinerja pegawai. Dengan nilai Adjusted R Square
STKIP JBSTKIP JB Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai apa yang menjadi alasan konsumen mempunyai minat beli pada produk-produk Oriflame. Tujuan penelitianPeneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai apa yang menjadi alasan konsumen mempunyai minat beli pada produk-produk Oriflame. Tujuan penelitian