WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsStudi ini mengevaluasi kebijakan batas usia kepala daerah di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 melalui analisis yuridis normatif. Kebijakan batas usia, yang diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, bertujuan untuk memastikan kepemimpinan yang cakap dengan memberlakukan persyaratan usia minimum bagi calon kandidat. Namun, putusan Mahkamah Agung menimbulkan pertanyaan tentang keselarasan kebijakan ini dengan prinsip-prinsip konstitusional kesetaraan, non-diskriminasi, dan partisipasi demokratis. Analisis ini mengkaji peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan wawasan komparatif dari negara-negara demokratis lainnya untuk memahami dasar pemikiran dan implikasi kebijakan tersebut. Temuan menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang seimbang untuk memastikan konsistensi hukum dan mendorong tata kelola daerah yang inklusif serta efektif. Rekomendasi mencakup penurunan persyaratan usia minimum, penerapan rentang usia yang fleksibel, dan penggabungan bukti empiris untuk menyempurnakan kebijakan, memastikan kebijakan tersebut melayani prinsip-prinsip keadilan, partisipasi demokratis, dan tata kelola yang efektif.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menekankan perlunya evaluasi ulang kebijakan batas usia kepala daerah di Indonesia.Analisis yuridis normatif studi ini menunjukkan bahwa, meskipun batas usia bertujuan menjamin kepemimpinan yang kompeten, kebijakan tersebut harus sejalan dengan prinsip konstitusional kesetaraan, non-diskriminasi, dan partisipasi demokratis.Untuk meningkatkan kualitas tata kelola daerah, kebijakan batas usia perlu disempurnakan melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis bukti, sehingga mengakomodasi beragam kandidat dan memastikan inklusivitas serta keadilan.
Penelitian ini telah menyoroti pentingnya evaluasi ulang kebijakan batas usia kepala daerah melalui analisis yuridis normatif, namun terdapat celah signifikan untuk studi lebih lanjut yang dapat memperkaya pemahaman kita. Pertama, diperlukan studi empiris mendalam untuk mengukur secara konkret bagaimana korelasi antara usia kepala daerah dengan efektivitas kinerja pemerintahan daerah, inovasi kebijakan, dan tingkat partisipasi publik termanifestasi di berbagai konteks regional di Indonesia. Apakah terdapat rentang usia optimal yang secara konsisten menunjukkan hasil positif dalam aspek-aspek tersebut, ataukah faktor-faktor lain seperti pengalaman relevan dan kapasitas personal memiliki bobot yang lebih besar? Selanjutnya, untuk merespons rekomendasi adopsi rentang usia yang fleksibel, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi model-model kebijakan batas usia kepala daerah yang diterapkan di negara-negara demokratis lain dengan studi kasus yang mendalam. Analisis komparatif ini harus mencakup keberhasilan, tantangan, serta dampaknya terhadap keberagaman demografi kepemimpinan dan potensi inovasi dalam tata kelola. Ini akan membantu merumuskan kerangka kerja yang tidak hanya inklusif tetapi juga praktis untuk konteks Indonesia. Terakhir, dari perspektif sosiologi hukum dan studi kebijakan publik, penting untuk menganalisis bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan penyesuaian kebijakan batas usia secara faktual memengaruhi persepsi, motivasi, dan peluang partisipasi politik generasi muda serta kelompok masyarakat yang mungkin merasa terdiskriminasi. Penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif untuk menangkap pengalaman dan pandangan para calon potensial serta pemilih, memberikan wawasan tentang dampak sosial dan politik dari regulasi ini terhadap representasi demokrasi lokal. Ide-ide penelitian ini akan melengkapi analisis hukum yang sudah ada dengan dimensi empiris, komparatif, dan sosiologis, membentuk landasan yang lebih kuat untuk perbaikan kebijakan di masa depan.
| File size | 333.93 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Studi ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan manajemen risiko di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan mengevaluasi implementasi di lembagaStudi ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan manajemen risiko di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan mengevaluasi implementasi di lembaga
UNBARIUNBARI Metodologi penelitian menggunakan teknik yuridis sosiologis (empiris). Pengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masihMetodologi penelitian menggunakan teknik yuridis sosiologis (empiris). Pengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masih
IAIN SUIAIN SU Metode analisis yang digunakan adalah dengan melakukan kristalisasi terhadap beberapa permasalahan pokok, sehingga didapati permasalahan yang paling mendasar.Metode analisis yang digunakan adalah dengan melakukan kristalisasi terhadap beberapa permasalahan pokok, sehingga didapati permasalahan yang paling mendasar.
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan angkutan barang seperti pengawasan di ruas jalan utama dan wilayah rawan pelanggaran,Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan angkutan barang seperti pengawasan di ruas jalan utama dan wilayah rawan pelanggaran,
STIE TDNSTIE TDN Kabupaten Sigi memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya alam, namun kontribusiKabupaten Sigi memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya alam, namun kontribusi
ARITEKINARITEKIN Kebijakan ini mendorong industri migas untuk mengadopsi teknologi rendah karbon, diversifikasi energi, dan meningkatkan efisiensi operasional. PerusahaanKebijakan ini mendorong industri migas untuk mengadopsi teknologi rendah karbon, diversifikasi energi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Menggunakan grand theory open government dan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi literatur, peneliti melakukan pengumpulan data sekunderMenggunakan grand theory open government dan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi literatur, peneliti melakukan pengumpulan data sekunder
STIE AASSTIE AAS Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhanAlat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
Useful /
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Sebagai tanggapan terhadap kondisi ini, model pembelajaran role play dirancang, yang terdiri dari tiga tahap terintegrasi: kegiatan persiapan (psikolinguistik),Sebagai tanggapan terhadap kondisi ini, model pembelajaran role play dirancang, yang terdiri dari tiga tahap terintegrasi: kegiatan persiapan (psikolinguistik),
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Peningkatan signifikan dalam penelitian antara tahun 2019 dan 2024, serta munculnya aktor baru seperti penceramah digital, menegaskan relevansinya sebagaiPeningkatan signifikan dalam penelitian antara tahun 2019 dan 2024, serta munculnya aktor baru seperti penceramah digital, menegaskan relevansinya sebagai
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan kepabeanan di Indonesia dari perspektif hukum, menggunakan pendekatan yuridis normatif.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan kepabeanan di Indonesia dari perspektif hukum, menggunakan pendekatan yuridis normatif.
STIE AASSTIE AAS Tingkat BI memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen profitabilitas bank milik negara. NPL berpengaruh signifikan terhadap profitabilitasTingkat BI memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen profitabilitas bank milik negara. NPL berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas