YAZRIYAZRI

Jurnal Pendidikan Sosial IndonesiaJurnal Pendidikan Sosial Indonesia

Desentralisasi menjadi isu strategis dalam tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam menjawab persoalan ketimpangan kesejahteraan dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dalam mencapai tujuan konstitusional negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menelaah regulasi, dokumen resmi, dan literatur ilmiah terkait kebijakan desentralisasi. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi hambatan struktural, seperti dualisme kebijakan, ketimpangan fiskal, dan lemahnya kapasitas kelembagaan. Selain itu, korupsi, rendahnya partisipasi publik, dan akuntabilitas yang minim menjadi tantangan tata kelola daerah. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi sistemik untuk memperkuat institusi lokal dan memastikan desentralisasi berfungsi optimal dalam mendorong keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tujuan konstitusional terkait pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.Efektivitas otonomi terhambat oleh ketimpangan kapasitas kelembagaan, lemahnya regulasi pelaksana, serta intervensi pusat yang berlebihan, sehingga hasil desentralisasi hanya optimal di daerah dengan kapasitas memadai.Diperlukan reformasi sistematis yang mencakup penguatan institusi lokal, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penataan ulang mekanisme pengawasan untuk memastikan otonomi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Pertama, perlu penelitian yang mengkaji model desentralisasi berbasis karakteristik lokal, seperti bagaimana daerah dengan keragaman budaya atau geografis ekstrem dapat mengembangkan kebijakan otonom yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakatnya. Kedua, penting untuk mempelajari penerapan sistem akuntabilitas kinerja daerah yang berbasis hasil nyata, bukan hanya serapan anggaran, termasuk bagaimana indikator kesejahteraan dan keadilan sosial dapat diukur secara objektif di tingkat lokal. Ketiga, perlu dikaji strategi penguatan peran DPRD dan masyarakat sipil dalam pengawasan anggaran daerah, terutama di daerah dengan rekam jejak korupsi tinggi, untuk mengetahui pendekatan mana yang paling efektif dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Studi-studi ini akan melengkapi saran dalam paper yang menyerukan reformasi sistemik, dengan memberikan panduan konkret tentang bagaimana otonomi dapat diterapkan secara lebih adil, transparan, dan adaptif di seluruh wilayah Indonesia.

  1. ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DAN KABUPATEN... doi.org/10.35450/jip.v9i03.234ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DAN KABUPATEN doi 10 35450 jip v9i03 234
  2. One moment, please.... one moment please wait request verified doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5One moment please one moment please wait request verified doi 10 59012 jsb v1i1 5
  3. Decentralisation in Africa: goals, dimensions, myths and challenges - Smoke - 2003 - Public Administration... doi.org/10.1002/pad.255Decentralisation in Africa goals dimensions myths and challenges Smoke 2003 Public Administration doi 10 1002 pad 255
  1. #karakter siswa#karakter siswa
  2. #otonomi daerah#otonomi daerah
Read online
File size335.55 KB
Pages11
Short Linkhttps://juris.id/p-2mY
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test