IAIN SUIAIN SU
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu KeislamanMIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu KeislamanPenghimpunan zakat di Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas. Akan tetapi, data penghimpunan (fundraising) zakat dan infak Badan Amil Zakat Nasional di Sumatera Utara periode 2015 menunjukkan perolehan zakat yang masih rendah yaitu hanya Rp. 14,55 milyar, dan infak sedekah Rp. 4,82 milyar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi amil dalam penghimpunan zakat untuk menemukan rekomendasi solusi pemecahannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mengambil sampel secara purposive beberapa cabang Badan Amil Zakat Nasional se-Sumatera Utara yang memiliki penghimpunan zakat terbesar. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah dengan melakukan kristalisasi terhadap beberapa permasalahan pokok, sehingga didapati permasalahan yang paling mendasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang dan peraturan zakat belum terlaksana secara efektif, pemerintah kurang memberi perhatian terhadap pengelolaan zakat, dan tidak dimilikinya sumber daya manusia profesional.
Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki payung hukum yang jelas namun belum efektif dilaksanakan.Permasalahan utama Baznas Sumatera Utara meliputi struktur organisasi yang belum sesuai, kurangnya dukungan pemerintah, sumber daya manusia yang tidak profesional, dan lemahnya administrasi.Rekomendasi meliputi pengangkatan pengurus, pelaksanaan Inpres untuk optimalisasi zakat, dan penyediaan anggaran yang memadai.
Untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut, studi bisa mengeksplorasi bagaimana penerapan teknologi digital seperti aplikasi online dapat meningkatkan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat secara efektif. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan untuk mengukur dampak program edukasi berkelanjutan tentang manfaat zakat bagi kesejahteraan sosial pada skala nasional. Selain itu, kajian longitudinal tentang evolusi penghimpunan zakat setelah restrukturisasi Baznas di berbagai daerah dapat memberikan wawasan baru mengenai efek jangka panjang dari kebijakan pemerintah. Ide riset ini bisa dikembangkan dari temuan sebelumnya bahwa efektivitas UU zakat masih rendah, sehingga fokusnya adalah pada inovasi praktik fundraising yang inovatif. Misalnya, penelitian bisa menjawab apakah kampanye media sosial bisa menjadi alternatif kuat untuk mengatasi rendahnya dukungan pemerintah. Atau, studi tentang peran masyarakat sipil dalam pengawasan transparansi zakat, terutama setelah keterbatasan administrasi yang ditemukan. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini akan melengkapi rekomendasi praktis seperti pengangkatan pengurus dengan analisis empiris yang lebih dalam terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi.
| File size | 505.2 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena politik lokal di Sorong, Papua Barat, dengan menyoroti pemanfaatan solidaritas ojek pangkalan dalam kepentinganPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena politik lokal di Sorong, Papua Barat, dengan menyoroti pemanfaatan solidaritas ojek pangkalan dalam kepentingan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Artikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsungArtikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Berbanding lurus dengan hal tersebut, berbagai upaya pun dilakukan guna mencegah dan mempersempit ruang gerak para pelaku pencucian uang ini, terutamaBerbanding lurus dengan hal tersebut, berbagai upaya pun dilakukan guna mencegah dan mempersempit ruang gerak para pelaku pencucian uang ini, terutama
APPIHIAPPIHI Penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindunganPenelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindungan
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal calon tunggal konstitusional; namun, legitimasi substantifnya patut dipertanyakan karena terbatasnya pilihanHasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal calon tunggal konstitusional; namun, legitimasi substantifnya patut dipertanyakan karena terbatasnya pilihan
MKRIMKRI Ambang batas pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan partai politik memiliki kursi di DPRD menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan suara sah partaiAmbang batas pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan partai politik memiliki kursi di DPRD menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan suara sah partai
MKRIMKRI Hal tersebut sejalan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 yang, dalam pertimbangan hukumnya, menghendaki penyempurnaan sistem proporsional sekalipunHal tersebut sejalan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 yang, dalam pertimbangan hukumnya, menghendaki penyempurnaan sistem proporsional sekalipun
UNISRIUNISRI Yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia masih terbatas, sehingga diperlukan reformasi birokrasi melalui Undang-Undang Administrasi PemerintahanYurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia masih terbatas, sehingga diperlukan reformasi birokrasi melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Useful /
APPIHIAPPIHI Penjual umumnya memahami pentingnya produk izin BPOM, tetapi konsumen tetap memilih produk ilegal karena preferensi hasil instan. BPOM menerapkan perlindunganPenjual umumnya memahami pentingnya produk izin BPOM, tetapi konsumen tetap memilih produk ilegal karena preferensi hasil instan. BPOM menerapkan perlindungan
APPIHIAPPIHI Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.
APPIHIAPPIHI Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara lebih efektifPenelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara lebih efektif
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum perikatan merupakan konsep yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Di masa lalu, perikatan sering kali mengandalkan hukum adat dan norma sosial yangHukum perikatan merupakan konsep yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Di masa lalu, perikatan sering kali mengandalkan hukum adat dan norma sosial yang