MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Files
IAIN SUIAIN SU Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki payung hukum yang jelas namun belum efektif dilaksanakan. Permasalahan utama Baznas Sumatera Utara meliputi strukturPengelolaan zakat di Indonesia memiliki payung hukum yang jelas namun belum efektif dilaksanakan. Permasalahan utama Baznas Sumatera Utara meliputi struktur
IAIN SUIAIN SU Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy tentang poligami adalah haram kecuali dalam keadaan darurat karena ketidakmampuan suamiPenelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy tentang poligami adalah haram kecuali dalam keadaan darurat karena ketidakmampuan suami
IAIN SUIAIN SU Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perbankan syariah mencerminkan dimensi kebijakan dasar sebagai respons terhadap perkembangan industri perbankanHasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perbankan syariah mencerminkan dimensi kebijakan dasar sebagai respons terhadap perkembangan industri perbankan
IAIN SUIAIN SU Kebijakan pendidikan nasional menghendaki para pendidik di Indonesia harus memiliki empat kompetensi, di antaranya kompetensi kepribadian. Pendidikan nasionalKebijakan pendidikan nasional menghendaki para pendidik di Indonesia harus memiliki empat kompetensi, di antaranya kompetensi kepribadian. Pendidikan nasional
IAIN SUIAIN SU Metode yang digunakan adalah metode tematik (maudhûi), yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang profesionalitas guru. Selanjutnya, untukMetode yang digunakan adalah metode tematik (maudhûi), yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang profesionalitas guru. Selanjutnya, untuk
IAIN SUIAIN SU Islam sebagai agama sempurna bukan saja menjelaskan dimensi ideologis dan ritual agama saja, tetapi juga memberikan pencerahan kepada manusia tentang lingkungan.Islam sebagai agama sempurna bukan saja menjelaskan dimensi ideologis dan ritual agama saja, tetapi juga memberikan pencerahan kepada manusia tentang lingkungan.
IAIN SUIAIN SU Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti budaya akademik yang diteruskan secara turun temurun, penggunaan kurikulum tradisional, metodologi pengajaranHal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti budaya akademik yang diteruskan secara turun temurun, penggunaan kurikulum tradisional, metodologi pengajaran
IAIN SUIAIN SU Sedangkan kendala-kendala pengembangan kompetensi profesionalisme guru di antaranya pelatihan guru bidang studi pendidikan agama Islam berjalan di tempat,Sedangkan kendala-kendala pengembangan kompetensi profesionalisme guru di antaranya pelatihan guru bidang studi pendidikan agama Islam berjalan di tempat,
IAIN SUIAIN SU Selanjutnya, ide pemikiran sekularisme ini juga masuk menyebar ke dunia Islam dan juga masuk ke dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. TujuanSelanjutnya, ide pemikiran sekularisme ini juga masuk menyebar ke dunia Islam dan juga masuk ke dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Tujuan
Latest /
UINSUNAUINSUNA Perkembangan wakaf tersebut tetap harus dalam koridor syariat sehingga nilai ubudiyah dan iqtishadiyah nya tetap ada. Potensi tanah wakaf di IndonesiaPerkembangan wakaf tersebut tetap harus dalam koridor syariat sehingga nilai ubudiyah dan iqtishadiyah nya tetap ada. Potensi tanah wakaf di Indonesia
STAI MIFDASTAI MIFDA Pola asuh yang diberikan oleh orang tua dengan NPD dapat memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak pada usia dini. Penelitian ini jugaPola asuh yang diberikan oleh orang tua dengan NPD dapat memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak pada usia dini. Penelitian ini juga
UMKUMK SSI menjadi kekuatan relatif, sementara CE dan WMP menunjukkan kesenjangan kritis dan EEM berada di posisi moderat. Studi menegaskan pentingnya menyeimbangkanSSI menjadi kekuatan relatif, sementara CE dan WMP menunjukkan kesenjangan kritis dan EEM berada di posisi moderat. Studi menegaskan pentingnya menyeimbangkan
ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER Hasilnya menunjukkan bahwa wewenang Presiden untuk membentuk tim didukung oleh Pasal 4 ayat (1) Undang‑Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002, selamaHasilnya menunjukkan bahwa wewenang Presiden untuk membentuk tim didukung oleh Pasal 4 ayat (1) Undang‑Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002, selama