APPIHIAPPIHI
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaMemorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari oleh fenomena meningkatnya penggunaan MoU sebagai bentuk kesepakatan awal dalam berbagai bidang termasuk penyelenggaraan ajang kontes kecantikan, namun dalam praktiknya masih terdapat kerancuan mengenai sejauh mana MoU memiliki kekuatan mengikat secara hukum khususnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perselisihan terjadi, sehingga penelitian ini merumuskan dua masalah utama yaitu bagaimana status hukum bagi dua pihak yang ikut dalam MoU pada perjanjian pageant Miss Beauty Jatim 2022 serta apa akibat hukum terhadap tidak terlaksananya MoU perjanjian tersebut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis praktik MoU pada Miss Beauty Jatim 2022, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MoU tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata Indonesia, MoU dapat dianggap sebagai perjanjian pendahuluan yang tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUHPerdata dengan status hukum para pihak yang bersifat mengikat sepanjang memenuhi unsur sah perjanjian (kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal), serta konsekuensi hukum apabila MoU tidak dilaksanakan dapat berupa tanggung jawab hukum yang diselesaikan melalui upaya non-litigasi (mediasi atau arbitrase) maupun litigasi apabila penyelesaian damai tidak tercapai, sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa MoU dalam Miss Beauty Jatim 2022 memiliki kekuatan hukum sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkan dirumuskan dengan jelas dan memenuhi syarat sahnya kontrak menurut hukum Indonesia.
MoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkan memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata.Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat menimbulkan tanggung jawab perdata yang diselesaikan melalui litigasi maupun non-litigasi.Penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindungan hukum yang kuat dalam industri kreatif.
Penelitian ini telah membuka dasar yang kuat untuk pengembangan kajian lebih lanjut dari berbagai sudut pandang. Sebagai langkah pertama, sebuah studi empiris dapat dilakukan untuk mengukur seberapa efektif penerapan MoU dalam mencegah sengketa nyata di berbagai industri kreatif di Indonesia. Penelitian ini tidak lagi sekadar mengkaji teori, tetapi akan melibatkan analisis data kasus konflik yang terjadi serta wawancara mendalam dengan para pelaku industri seperti penyelenggara acara, sponsor, dan peserta. Kedua, ada kebutuhan untuk meneliti secara komparatif apakah kekuatan hukum MoU memiliki implementasi dan tantangan yang berbeda di sektor kreatif lain seperti perfilman, musik, atau manajemen acara besar dibandingkan dengan konteks spesifik ajang pageant. Ketiga, sebuah penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi lebih jauh bagaimana kekuatan hukum MoU dalam sebuah pageant berpotensi berinteraksi dan tumpang tindih dengan ranah hukum lain. Misalnya, bagaimana hubungannya dengan hukum kekayaan intelektual terkait penggunaan citra dan nama peserta, atau dengan hukum perlindungan konsumen bagi penonton dan sponsor. Menggabungkan ketiga arah studi ini akan memberikan gambaran yang jauh lebih holistik dan praktis tentang peran MoU di Indonesia.
- Effects of the extension of geographical indications: a South Asian perspective | United Nations iLibrary.... doi.org/10.18356/68c8e35b-enEffects of the extension of geographical indications a South Asian perspective United Nations iLibrary doi 10 18356 68c8e35b en
- The representation of female beauty in the Instagram pageant lovers | Digital Theory, Culture & Society.... doi.org/10.61126/dtcs.v1i1.8The representation of female beauty in the Instagram pageant lovers Digital Theory Culture Society doi 10 61126 dtcs v1i1 8
- Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) pada Perjanjian Pageant Miss Beauty Jatim 2022 | Amandemen:... doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1287Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding MoU pada Perjanjian Pageant Miss Beauty Jatim 2022 Amandemen doi 10 62383 amandemen v2i4 1287
- Face Value | The Politics of Beauty | Robin Lakoff, Raquel Scherr | Ta. face value politics beauty robin... doi.org/10.4324/9781003346180Face Value The Politics of Beauty Robin Lakoff Raquel Scherr Ta face value politics beauty robin doi 10 4324 9781003346180
| File size | 449.26 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Hal inilah yang menjadi penyebab pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa. Terjadinya pelanggaran hukum inilah yang menimbulkan daya dorong bagiHal inilah yang menjadi penyebab pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa. Terjadinya pelanggaran hukum inilah yang menimbulkan daya dorong bagi
UIDUID Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural,Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural,
IRPIIRPI Teknologi barcode memungkinkan pencatatan otomatis yang dapat mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses pengelolaan stok. Metode pengembanganTeknologi barcode memungkinkan pencatatan otomatis yang dapat mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses pengelolaan stok. Metode pengembangan
UNHASUNHAS Namun, studi ini juga mengidentifikasi risiko penting dan masalah etis serta hukum yang serius yang terkait dengan integrasi alat IA ke dalam sistem keadilan.Namun, studi ini juga mengidentifikasi risiko penting dan masalah etis serta hukum yang serius yang terkait dengan integrasi alat IA ke dalam sistem keadilan.
APPIHIAPPIHI Selain itu, hukum Islam mempertimbangkan hak-hak non-Muslim di dalam negara Islam melalui konsep ahl al-dhimmah (orang-orang yang terjamin) dan tolok ukurSelain itu, hukum Islam mempertimbangkan hak-hak non-Muslim di dalam negara Islam melalui konsep ahl al-dhimmah (orang-orang yang terjamin) dan tolok ukur
OJSOJS Ikut membahagiakan negara melalui prestasi di berbagai bidang, termasuk membela negara. Di masa globalisasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuanIkut membahagiakan negara melalui prestasi di berbagai bidang, termasuk membela negara. Di masa globalisasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan
UINUIN Pluralisme hukum di Indonesia diperlukan karena perbedaan suku, adat, dan agama. Sistem hukum yang tidak monolitik ini mengakibatkan ketegangan dan konflik.Pluralisme hukum di Indonesia diperlukan karena perbedaan suku, adat, dan agama. Sistem hukum yang tidak monolitik ini mengakibatkan ketegangan dan konflik.
AKABAAKABA Untuk itu, perlu diperhatikan bagaimana hukum mengatur dan tanggungjawab negara ketika terjadi perbuatan pembakaran hutan yang disebabkan faktor manusiaUntuk itu, perlu diperhatikan bagaimana hukum mengatur dan tanggungjawab negara ketika terjadi perbuatan pembakaran hutan yang disebabkan faktor manusia
Useful /
UBBGUBBG Hasil analisis data mengungkapkan bahwa pemerintah menggunakan strategi evaluasi moral, strategi rasionalisasi, dan strategi otorisasi. Dari ketiga strategiHasil analisis data mengungkapkan bahwa pemerintah menggunakan strategi evaluasi moral, strategi rasionalisasi, dan strategi otorisasi. Dari ketiga strategi
UBBGUBBG Pola lama dalam mempelajari bahasa warisan telah terganggu karena saat ini, beberapa orang tua tidak lagi berbicara dalam bahasa warisan mereka kepadaPola lama dalam mempelajari bahasa warisan telah terganggu karena saat ini, beberapa orang tua tidak lagi berbicara dalam bahasa warisan mereka kepada
UBBGUBBG Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, dan uji-t sampel berpasangan digunakan untuk menguji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian, skor rata-rataData dianalisis menggunakan statistik deskriptif, dan uji-t sampel berpasangan digunakan untuk menguji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian, skor rata-rata
UNILAUNILA Tipe kelembagaan partisipatif terdiri dari partisipasi pasif yaitu pada gabungan kelompok tani, kelompok pengolah ikan, kelompok pengolah terasi dan kelompokTipe kelembagaan partisipatif terdiri dari partisipasi pasif yaitu pada gabungan kelompok tani, kelompok pengolah ikan, kelompok pengolah terasi dan kelompok