APPIHIAPPIHI
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaMemorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari oleh fenomena meningkatnya penggunaan MoU sebagai bentuk kesepakatan awal dalam berbagai bidang termasuk penyelenggaraan ajang kontes kecantikan, namun dalam praktiknya masih terdapat kerancuan mengenai sejauh mana MoU memiliki kekuatan mengikat secara hukum khususnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perselisihan terjadi, sehingga penelitian ini merumuskan dua masalah utama yaitu bagaimana status hukum bagi dua pihak yang ikut dalam MoU pada perjanjian pageant Miss Beauty Jatim 2022 serta apa akibat hukum terhadap tidak terlaksananya MoU perjanjian tersebut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis praktik MoU pada Miss Beauty Jatim 2022, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MoU tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata Indonesia, MoU dapat dianggap sebagai perjanjian pendahuluan yang tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUHPerdata dengan status hukum para pihak yang bersifat mengikat sepanjang memenuhi unsur sah perjanjian (kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal), serta konsekuensi hukum apabila MoU tidak dilaksanakan dapat berupa tanggung jawab hukum yang diselesaikan melalui upaya non-litigasi (mediasi atau arbitrase) maupun litigasi apabila penyelesaian damai tidak tercapai, sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa MoU dalam Miss Beauty Jatim 2022 memiliki kekuatan hukum sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkan dirumuskan dengan jelas dan memenuhi syarat sahnya kontrak menurut hukum Indonesia.
MoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkan memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata.Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat menimbulkan tanggung jawab perdata yang diselesaikan melalui litigasi maupun non-litigasi.Penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindungan hukum yang kuat dalam industri kreatif.
Penelitian ini telah membuka dasar yang kuat untuk pengembangan kajian lebih lanjut dari berbagai sudut pandang. Sebagai langkah pertama, sebuah studi empiris dapat dilakukan untuk mengukur seberapa efektif penerapan MoU dalam mencegah sengketa nyata di berbagai industri kreatif di Indonesia. Penelitian ini tidak lagi sekadar mengkaji teori, tetapi akan melibatkan analisis data kasus konflik yang terjadi serta wawancara mendalam dengan para pelaku industri seperti penyelenggara acara, sponsor, dan peserta. Kedua, ada kebutuhan untuk meneliti secara komparatif apakah kekuatan hukum MoU memiliki implementasi dan tantangan yang berbeda di sektor kreatif lain seperti perfilman, musik, atau manajemen acara besar dibandingkan dengan konteks spesifik ajang pageant. Ketiga, sebuah penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi lebih jauh bagaimana kekuatan hukum MoU dalam sebuah pageant berpotensi berinteraksi dan tumpang tindih dengan ranah hukum lain. Misalnya, bagaimana hubungannya dengan hukum kekayaan intelektual terkait penggunaan citra dan nama peserta, atau dengan hukum perlindungan konsumen bagi penonton dan sponsor. Menggabungkan ketiga arah studi ini akan memberikan gambaran yang jauh lebih holistik dan praktis tentang peran MoU di Indonesia.
- Effects of the extension of geographical indications: a South Asian perspective | United Nations iLibrary.... doi.org/10.18356/68c8e35b-enEffects of the extension of geographical indications a South Asian perspective United Nations iLibrary doi 10 18356 68c8e35b en
- The representation of female beauty in the Instagram pageant lovers | Digital Theory, Culture & Society.... doi.org/10.61126/dtcs.v1i1.8The representation of female beauty in the Instagram pageant lovers Digital Theory Culture Society doi 10 61126 dtcs v1i1 8
- Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) pada Perjanjian Pageant Miss Beauty Jatim 2022 | Amandemen:... doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1287Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding MoU pada Perjanjian Pageant Miss Beauty Jatim 2022 Amandemen doi 10 62383 amandemen v2i4 1287
- Face Value | The Politics of Beauty | Robin Lakoff, Raquel Scherr | Ta. face value politics beauty robin... doi.org/10.4324/9781003346180Face Value The Politics of Beauty Robin Lakoff Raquel Scherr Ta face value politics beauty robin doi 10 4324 9781003346180
| File size | 449.26 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Penelitian ini menyimpulkan bahwa ojek pangkalan memiliki peran signifikan dalam dinamika politik lokal di Sorong.mereka sering dimanfaatkan oleh elitePenelitian ini menyimpulkan bahwa ojek pangkalan memiliki peran signifikan dalam dinamika politik lokal di Sorong.mereka sering dimanfaatkan oleh elite
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia hingga saat ini yang banyak mengalami pasang surut di beberapa wilayah Indonesia.Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia hingga saat ini yang banyak mengalami pasang surut di beberapa wilayah Indonesia.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Seiring dengan kemajuan itu, dunia bisnis pun tidak luput digunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunyaSeiring dengan kemajuan itu, dunia bisnis pun tidak luput digunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunya
APPIHIAPPIHI Selain itu, proses legislasi yang demikian cepat mencerminkan karakter konservatif dan elitis, di mana aspirasi masyarakat luas kurang terakomodasi. DenganSelain itu, proses legislasi yang demikian cepat mencerminkan karakter konservatif dan elitis, di mana aspirasi masyarakat luas kurang terakomodasi. Dengan
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal calon tunggal konstitusional; namun, legitimasi substantifnya patut dipertanyakan karena terbatasnya pilihanHasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal calon tunggal konstitusional; namun, legitimasi substantifnya patut dipertanyakan karena terbatasnya pilihan
MKRIMKRI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan tersebut terhadap partisipasi politik lokal dalam perspektif utilitarianisme. Metode yang digunakanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan tersebut terhadap partisipasi politik lokal dalam perspektif utilitarianisme. Metode yang digunakan
MKRIMKRI Berdasarkan simulasi penerapan sistem pemilu campuran pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024, dihasilkan partai mayoritas minimal di parlemen. Untuk menerapkanBerdasarkan simulasi penerapan sistem pemilu campuran pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024, dihasilkan partai mayoritas minimal di parlemen. Untuk menerapkan
UNISRIUNISRI Penguasa dapat menghapus kontrol sosial, yang mengarah ke konsentrasi kekuasaan. Metode penelitian hukum secara yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undanganPenguasa dapat menghapus kontrol sosial, yang mengarah ke konsentrasi kekuasaan. Metode penelitian hukum secara yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan
Useful /
APPIHIAPPIHI Persyaratan pailit di Indonesia terbilang mudah sehingga debitor dapat dengan mudah diputus pailit. Hal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampakPersyaratan pailit di Indonesia terbilang mudah sehingga debitor dapat dengan mudah diputus pailit. Hal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampak
APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantifPasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantif
APPIHIAPPIHI Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara lebih efektifPenelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara lebih efektif
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum perikatan merupakan konsep yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Di masa lalu, perikatan sering kali mengandalkan hukum adat dan norma sosial yangHukum perikatan merupakan konsep yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Di masa lalu, perikatan sering kali mengandalkan hukum adat dan norma sosial yang