APPIHIAPPIHI
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaPenelitian ini mengkaji peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum dari perspektif hukum domestik dan Islam, dengan fokus pada kasus-kasus di Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, kewarganegaraan mencerminkan hubungan hukum antara individu dan negara, dimana warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam proses penegakan hukum. Sedangkan menurut hukum Islam, partisipasi warga negara didasarkan pada prinsip amar maruf nahi munkar, yang mengharuskan individu muslim mendorong kebaikan dan mencegah keburukan. Penelitian ini mengadopsi metode hukum doktrinal, yang berfokus pada pencarian dan analisis kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Keunikan dari pendekatan ini terletak pada sifatnya yang preskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan panduan atau solusi terhadap isu hukum yang ada. Metode yang diterapkan adalah penelitian normatif atau doktrinal, yang sering juga disebut sebagai penelitian perpustakaan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan berbagai media perpustakaan, seperti majalah, buku, dokumen hukum, kitab, dan jurnal keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan sumber-sumber tertulis untuk mendalami dan menganalisis topik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan konsep dasar partisipasi warga. Implementasinya bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya dan hukum. Di Indonesia, peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Kajian ini merekomendasikan penguatan pendidikan hukum, pengembangan teknologi partisipatif dan harmonisasi hukum nasional dengan hukum Islam sebagai langkah untuk memperkuat peran warga negara dalam penegakan hukum. Dengan cara ini diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.
Peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum menurut perspektif hukum nasional berlandaskan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yang meliputi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku di Negara Indonesia.Peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum menurut perspektif hukum islam, bagi yang beragama Islam yaitu berlandaskan Al Quran dan Al Sunnah (Hadits), dengan tetap memperhatikan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.Penegakan hukum di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, baik melalui mekanisme hukum nasional maupun prinsip amar maruf nahi munkar dalam konteks hukum Islam.Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini menjadi kunci untuk menciptakan keadilan yang lebih berkelanjutan.
Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak pendidikan hukum formal terhadap kesadaran kewarganegaraan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kedua, studi tentang pengembangan teknologi partisipatif yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum, terutama dalam konteks hukum Islam. Ketiga, analisis mendalam mengenai tantangan harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini dapat membuka wawasan baru tentang integrasi nilai-nilai lokal dan internasional dalam sistem hukum yang kompleks.
| File size | 905.5 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
LAAROIBALAAROIBA Variabel Harga tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pakaian bekas impor, sedangkan variabel Pengetahuan Produk dan Kualitas ProdukVariabel Harga tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pakaian bekas impor, sedangkan variabel Pengetahuan Produk dan Kualitas Produk
LAAROIBALAAROIBA Banyaknya platform pinjaman berbasis syariah membuat MUI harus memerikan ketentuan dalam menjalankannya yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 117. PembentukanBanyaknya platform pinjaman berbasis syariah membuat MUI harus memerikan ketentuan dalam menjalankannya yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 117. Pembentukan
IAINPTKIAINPTK Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran hukum Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitāb al-Nikāḥ menyajikan model integratif yang menyelaraskan normaPenelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran hukum Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitāb al-Nikāḥ menyajikan model integratif yang menyelaraskan norma
IAINPTKIAINPTK Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam konteks minoritas berfungsi adaptif dan responsif dengan menekankan maqāṣid al-sharīʿah untuk menjagaPenelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam konteks minoritas berfungsi adaptif dan responsif dengan menekankan maqāṣid al-sharīʿah untuk menjaga
UINUIN Kedua, sharia dapat berdiri sendiri bagi kelompok agama tertentu yang meyakini kebenarannya dan menempatkannya pada posisi yang lebih tinggi dari hukumKedua, sharia dapat berdiri sendiri bagi kelompok agama tertentu yang meyakini kebenarannya dan menempatkannya pada posisi yang lebih tinggi dari hukum
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penelitian ini membahas aspek epistemologis Islam sebagai langkah dasar dalam reformasi pendidikan, mengkritisi kelemahan pendidikan Islam terkait kurangnyaPenelitian ini membahas aspek epistemologis Islam sebagai langkah dasar dalam reformasi pendidikan, mengkritisi kelemahan pendidikan Islam terkait kurangnya
UINUIN Penyebab konflik dapat disebabkan oleh banyak variabel seperti politik, budaya, agama, dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus konflik pembangunanPenyebab konflik dapat disebabkan oleh banyak variabel seperti politik, budaya, agama, dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus konflik pembangunan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Perdebatan hangat ini terjadi karena dalam Qanun ini memuat hukum rajam bagi pezina muh}s}an dalam salah satu isi pasalnya, sehingga legislasi Qanun HukumPerdebatan hangat ini terjadi karena dalam Qanun ini memuat hukum rajam bagi pezina muh}s}an dalam salah satu isi pasalnya, sehingga legislasi Qanun Hukum
Useful /
UGMUGM Namun, kepemilikan pemerintah memoderasi hubungan tersebut sehingga di bank milik pemerintah proporsi kredit UMKM yang lebih tinggi justru dapat meningkatkanNamun, kepemilikan pemerintah memoderasi hubungan tersebut sehingga di bank milik pemerintah proporsi kredit UMKM yang lebih tinggi justru dapat meningkatkan
UPUP Teman sebaya memberikan dukungan, dorongan positif, dan perbandingan sosial yang sehat, sehingga mendorong siswa untuk berprestasi lebih baik. Selain itu,Teman sebaya memberikan dukungan, dorongan positif, dan perbandingan sosial yang sehat, sehingga mendorong siswa untuk berprestasi lebih baik. Selain itu,
STIEMSTIEM Prinsip integritas dan prinsip objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan prinsip perilaku profesional tidak berpengaruh signifikanPrinsip integritas dan prinsip objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan prinsip perilaku profesional tidak berpengaruh signifikan
STIEMSTIEM Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan mempengaruhi underpricing. Underpricing terjadi karena asimetri informasiPenelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan mempengaruhi underpricing. Underpricing terjadi karena asimetri informasi