APPIHIAPPIHI
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaPenelitian ini mengkaji peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum dari perspektif hukum domestik dan Islam, dengan fokus pada kasus-kasus di Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, kewarganegaraan mencerminkan hubungan hukum antara individu dan negara, dimana warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam proses penegakan hukum. Sedangkan menurut hukum Islam, partisipasi warga negara didasarkan pada prinsip amar maruf nahi munkar, yang mengharuskan individu muslim mendorong kebaikan dan mencegah keburukan. Penelitian ini mengadopsi metode hukum doktrinal, yang berfokus pada pencarian dan analisis kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Keunikan dari pendekatan ini terletak pada sifatnya yang preskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan panduan atau solusi terhadap isu hukum yang ada. Metode yang diterapkan adalah penelitian normatif atau doktrinal, yang sering juga disebut sebagai penelitian perpustakaan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan berbagai media perpustakaan, seperti majalah, buku, dokumen hukum, kitab, dan jurnal keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan sumber-sumber tertulis untuk mendalami dan menganalisis topik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan konsep dasar partisipasi warga. Implementasinya bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya dan hukum. Di Indonesia, peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Kajian ini merekomendasikan penguatan pendidikan hukum, pengembangan teknologi partisipatif dan harmonisasi hukum nasional dengan hukum Islam sebagai langkah untuk memperkuat peran warga negara dalam penegakan hukum. Dengan cara ini diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.
Peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum menurut perspektif hukum nasional berlandaskan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yang meliputi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku di Negara Indonesia.Peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum menurut perspektif hukum islam, bagi yang beragama Islam yaitu berlandaskan Al Quran dan Al Sunnah (Hadits), dengan tetap memperhatikan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.Penegakan hukum di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, baik melalui mekanisme hukum nasional maupun prinsip amar maruf nahi munkar dalam konteks hukum Islam.Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini menjadi kunci untuk menciptakan keadilan yang lebih berkelanjutan.
Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak pendidikan hukum formal terhadap kesadaran kewarganegaraan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kedua, studi tentang pengembangan teknologi partisipatif yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum, terutama dalam konteks hukum Islam. Ketiga, analisis mendalam mengenai tantangan harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini dapat membuka wawasan baru tentang integrasi nilai-nilai lokal dan internasional dalam sistem hukum yang kompleks.
| File size | 905.5 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUUNU Hal ini kemudian menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda-beda mengenai batasan usia menikah. Artikel ini menghasilkan pembahasan tentangHal ini kemudian menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda-beda mengenai batasan usia menikah. Artikel ini menghasilkan pembahasan tentang
JOURNAL LAAROIBAJOURNAL LAAROIBA 157/DSN-MUI/VII/2024. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum Islam, mengkaji dasar hukum, instrumen157/DSN-MUI/VII/2024. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum Islam, mengkaji dasar hukum, instrumen
IFTKLEDALEROIFTKLEDALERO Prinsip keharmonisan dalam filsafat Timur, seperti taoisme, konfusianisme, buddhisme, dan hinduisme, memiliki kesamaan dengan pepatah tersebut dalam mendorongPrinsip keharmonisan dalam filsafat Timur, seperti taoisme, konfusianisme, buddhisme, dan hinduisme, memiliki kesamaan dengan pepatah tersebut dalam mendorong
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Peraturan tersebut juga harus sejalan dengan hierarki peraturan perundang‑undangan yang berlaku di Indonesia, tidak bertentangan dengan peraturan yangPeraturan tersebut juga harus sejalan dengan hierarki peraturan perundang‑undangan yang berlaku di Indonesia, tidak bertentangan dengan peraturan yang
STAIBSLLGSTAIBSLLG Transaksi jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, termasuk dalam jual beli secara e-commerce. Para pihak yang melakukan transaksi jualTransaksi jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, termasuk dalam jual beli secara e-commerce. Para pihak yang melakukan transaksi jual
UINSIUINSI Fokus analisis meliputi perubahan substansi hukum, bentuk sanksi, dan dasar yuridis penerapan hukum pidana di Aceh berdasarkan otonomi khusus. Hasil penelitianFokus analisis meliputi perubahan substansi hukum, bentuk sanksi, dan dasar yuridis penerapan hukum pidana di Aceh berdasarkan otonomi khusus. Hasil penelitian
UINUIN Legislasi hukum Islam menjadi perundang‑undangan memiliki kontribusi positif dalam memperkuat komitmen umat Islam terhadap negara kebangsaan Indonesia.Legislasi hukum Islam menjadi perundang‑undangan memiliki kontribusi positif dalam memperkuat komitmen umat Islam terhadap negara kebangsaan Indonesia.
UINUIN Membuka seluruh argumen tentang konsep murtad adalah keniscayaan. Ada beberapa ayat Alquran yang membicarakan murtad dan ada beragam tafsir murtad yangMembuka seluruh argumen tentang konsep murtad adalah keniscayaan. Ada beberapa ayat Alquran yang membicarakan murtad dan ada beragam tafsir murtad yang
Useful /
STAIBSLLGSTAIBSLLG Dan pola asuh yang diterapkan secara proporsional tergantung pada keadaan dan situasi tertentu, sehingga mampu mencetak generasi generasi yang pintar danDan pola asuh yang diterapkan secara proporsional tergantung pada keadaan dan situasi tertentu, sehingga mampu mencetak generasi generasi yang pintar dan
STAIBSLLGSTAIBSLLG Oleh karena itu, pendidikan tentang hijab memerlukan komunikasi yang baik, penciptaan lingkungan yang mendukung, keteladanan orang tua dalam berhijab yangOleh karena itu, pendidikan tentang hijab memerlukan komunikasi yang baik, penciptaan lingkungan yang mendukung, keteladanan orang tua dalam berhijab yang
UNEJUNEJ Karena Thailand tidak mengakui status pengungsi mereka, hak‑hak manusia yang dijanjikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak dijamin bagi kelompokKarena Thailand tidak mengakui status pengungsi mereka, hak‑hak manusia yang dijanjikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak dijamin bagi kelompok
UINSIUINSI 2 (Desember 2017), yang mencatat terminologi, konsep, dan penulis yang muncul dalam artikel-artikel yang diterbitkan. Indeks ini berfungsi sebagai alat2 (Desember 2017), yang mencatat terminologi, konsep, dan penulis yang muncul dalam artikel-artikel yang diterbitkan. Indeks ini berfungsi sebagai alat