Publisher

APPIHIAPPIHI

Journal Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Abstract

Penelitian ini mengkaji peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum dari perspektif hukum domestik dan Islam, dengan fokus pada kasus-kasus di Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, kewarganegaraan mencerminkan hubungan hukum antara individu dan negara, dimana warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam proses penegakan hukum. Sedangkan menurut hukum Islam, partisipasi warga negara didasarkan pada prinsip amar maruf nahi munkar, yang mengharuskan individu muslim mendorong kebaikan dan mencegah keburukan. Penelitian ini mengadopsi metode hukum doktrinal, yang berfokus pada pencarian dan analisis kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Keunikan dari pendekatan ini terletak pada sifatnya yang preskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan panduan atau solusi terhadap isu hukum yang ada. Metode yang diterapkan adalah penelitian normatif atau doktrinal, yang sering juga disebut sebagai penelitian perpustakaan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan berbagai media perpustakaan, seperti majalah, buku, dokumen hukum, kitab, dan jurnal keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan sumber-sumber tertulis untuk mendalami dan menganalisis topik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan konsep dasar partisipasi warga. Implementasinya bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya dan hukum. Di Indonesia, peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Kajian ini merekomendasikan penguatan pendidikan hukum, pengembangan teknologi partisipatif dan harmonisasi hukum nasional dengan hukum Islam sebagai langkah untuk memperkuat peran warga negara dalam penegakan hukum. Dengan cara ini diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Conclusion

Peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum menurut perspektif hukum nasional berlandaskan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yang meliputi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku di Negara Indonesia.Peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum menurut perspektif hukum islam, bagi yang beragama Islam yaitu berlandaskan Al Quran dan Al Sunnah (Hadits), dengan tetap memperhatikan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.Penegakan hukum di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, baik melalui mekanisme hukum nasional maupun prinsip amar maruf nahi munkar dalam konteks hukum Islam.Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini menjadi kunci untuk menciptakan keadilan yang lebih berkelanjutan.

Future Research

Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak pendidikan hukum formal terhadap kesadaran kewarganegaraan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kedua, studi tentang pengembangan teknologi partisipatif yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum, terutama dalam konteks hukum Islam. Ketiga, analisis mendalam mengenai tantangan harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini dapat membuka wawasan baru tentang integrasi nilai-nilai lokal dan internasional dalam sistem hukum yang kompleks.

References

1. Peran Kewarganegaraan Dalam Penegakan Hukum : Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam | Amandemen:... doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.628Peran Kewarganegaraan Dalam Penegakan Hukum Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Amandemen doi 10 62383 amandemen v1i4 628

Metadata

File size	905.5 KB
Pages	11
DMCA	Report