UMPRUMPR
Anterior JurnalAnterior JurnalTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa hukum pernikahan sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, untuk mengetahui rukun dan syarat perkawinan dan untuk mengetahui bagaimana peranan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam sosialisasi isbat nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah inventarisasi peraturan yang berkaitan dengan isbat nikah melegalkan pernikahan sirri menurut Hukum Positif dan Hukum Agama. Hasil hukum pernikahan sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, menurut Hukum Islam pernikahan sirri tidak sah karena tidak memiliki wali nikah, sedangkan nikah sirri menurut pandangan sebagian besar masyarakat indonesia adalah pernikahan yang tidak tercatat tetapi syarat dan rukun nikahnya sudah terpenuhi sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan menurut Hukum Positif pernikahan sirri adalah sebagaimana menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia jika perkawinan sah secara syari maka sah pula menurut perundang-undangan. “Perkawinan tidak dicatat adalah sah menurut peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (sebagai ius constitutun), juncto Pasal 3 RUU-HM-PA-Bperkw Tahun 2007 (sebagai ius constituendum).
Pernikahan sirri tidak sah menurut Hukum Islam karena tidak memenuhi rukun wali nikah, meskipun syarat-syarat lainnya terpenuhi.Namun, menurut Hukum Positif Indonesia, pernikahan yang sah secara syari tetap diakui hukum meskipun tidak dicatat, selama memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.Pengadilan Agama Palangka Raya berperan dalam mengisbatkan pernikahan sirri untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak sipil suami, istri, dan anak, namun sosialisasi masih terbatas akibat kurangnya anggaran dan kesadaran masyarakat.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana efektivitas sosialisasi isbat nikah oleh Pengadilan Agama terhadap masyarakat pedesaan di Kalimantan Tengah, khususnya bagi pasangan yang menikah sebelum tahun 1974 tanpa akta nikah dan belum mengikuti isbat, serta bagaimana persepsi mereka terhadap kebutuhan hukum anak-anak mereka yang lahir sebelum isbat. Selain itu, perlu diteliti apakah model kerja sama antara Kementerian Agama, Mahkamah Agung, dan pemerintah daerah dalam menggelar sosialisasi isbat nikah melalui organisasi kemasyarakatan Islam dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dibandingkan dengan program nikah massal yang hanya bersifat simbolis. Terakhir, studi ini juga bisa mengembangkan indikator keberhasilan isbat nikah berdasarkan dampaknya terhadap akses anak terhadap akta kelahiran, pendidikan, dan waris, untuk menilai sejauh mana isbat nikah benar-benar menjamin keadilan hukum bagi keluarga yang sebelumnya terpinggirkan.
| File size | 145.07 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STAISARSTAISAR Posisi hukum isbat nikah memainkan peran signifikan dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial-agama yang timbul dari pernikahan tidak terdaftar. KeberadaannyaPosisi hukum isbat nikah memainkan peran signifikan dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial-agama yang timbul dari pernikahan tidak terdaftar. Keberadaannya
STIAAMUNTAISTIAAMUNTAI Berdasarkan analisis, terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di UPT. Puskesmas Pasar Sabtu Kecamatan Sungai TabukanBerdasarkan analisis, terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di UPT. Puskesmas Pasar Sabtu Kecamatan Sungai Tabukan
STIAAMUNTAISTIAAMUNTAI Kedelapan, sikap tegas pegawai sudah cukup baik dan kesembilan, perhatian pegawai sudah cukup baik. Faktor yang mempengaruhi yakni, sarana fisik kantorKedelapan, sikap tegas pegawai sudah cukup baik dan kesembilan, perhatian pegawai sudah cukup baik. Faktor yang mempengaruhi yakni, sarana fisik kantor
STIAAMUNTAISTIAAMUNTAI Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan nikah dalam penerapan SIMKAH masih kurang baik. Aspek reliability, pemberian pelayanan yang tepatHasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan nikah dalam penerapan SIMKAH masih kurang baik. Aspek reliability, pemberian pelayanan yang tepat
IC MESIC MES Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori post-strukturalisme untuk menganalisis bagaimana MHM dan UEA membentuk rezim kebenaranArtikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori post-strukturalisme untuk menganalisis bagaimana MHM dan UEA membentuk rezim kebenaran
UMNUMN Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota dalam sosialisasi kepada masyarakat berlandaskan pada Surat Keputusan MenteriPelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota dalam sosialisasi kepada masyarakat berlandaskan pada Surat Keputusan Menteri
IAINPTKIAINPTK Perkawinan di bawah usia yang ditetapkan berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum, biologis, psikologis, sosial, serta risiko penyimpangan seksualPerkawinan di bawah usia yang ditetapkan berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum, biologis, psikologis, sosial, serta risiko penyimpangan seksual
STAIBSLLGSTAIBSLLG Namun, pendekatan politik yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan seperti penolakan tegas hukum Syariah dan poligami memicu kontroversi dan reaksiNamun, pendekatan politik yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan seperti penolakan tegas hukum Syariah dan poligami memicu kontroversi dan reaksi
Useful /
STAISARSTAISAR Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman untuk mengidentifikasi tema dan pola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bulanAnalisis dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman untuk mengidentifikasi tema dan pola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bulan
STAISARSTAISAR 2 Tahun 2025 yang mengatur prosedur perizinan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai instrumen hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam konteks2 Tahun 2025 yang mengatur prosedur perizinan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai instrumen hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam konteks
STAISARSTAISAR Kekurangan ini menciptakan ambiguitas bagi konsumen, tantangan bagi pelaku usaha, dan potensi konflik. Makalah ini mengusulkan perubahan legislatif padaKekurangan ini menciptakan ambiguitas bagi konsumen, tantangan bagi pelaku usaha, dan potensi konflik. Makalah ini mengusulkan perubahan legislatif pada
IAINPTKIAINPTK Untuk mengkritik konsep feminis tentang hak dan kewajiban suami isteri, penulis menggunakan teori Maslahah dengan pendekatan filosofis-sosiologi. ParaUntuk mengkritik konsep feminis tentang hak dan kewajiban suami isteri, penulis menggunakan teori Maslahah dengan pendekatan filosofis-sosiologi. Para