UNISUNIS
Lex VeritatisLex VeritatisAborsi merupakan isu kontroversial yang melibatkan aspek hukum, kesehatan, moral, dan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi diatur dalam Pasal 299 hingga Pasal 304 yang secara umum melarang tindakan aborsi dengan ancaman pidana bagi pelaku dan pihak yang terlibat. Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memberikan pengecualian tertentu yang mengizinkan aborsi dalam kondisi-kondisi khusus, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Penelitian ini menemukan adanya ketidaksesuaian dan potensi konflik antara ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, terutama terkait definisi, syarat, dan prosedur pelaksanaan aborsi.
Implementasi Peraturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Tangerang tidak berjalan dengan baik.Rendahnya kesadaran dan penegakan hukum terhadap aborsi, minimnya data dan penelitian mengenai aborsi, serta kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi menjadi kendala utama dalam upaya pencegahan tindak pidana aborsi di wilayah tersebut.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas program edukasi kesehatan reproduksi yang ada, dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko aborsi ilegal dan akses terhadap layanan kesehatan yang aman. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong perempuan untuk melakukan aborsi, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ketiga, studi komparatif mengenai pengaturan aborsi di negara-negara lain dengan tingkat keberhasilan pencegahan aborsi yang lebih tinggi dapat memberikan wawasan berharga bagi perbaikan regulasi dan implementasi kebijakan di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mengurangi angka aborsi ilegal dan melindungi kesehatan serta hak-hak perempuan di Indonesia.
| File size | 181.38 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
GOACADEMICAGOACADEMICA Transformasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan pemidanaan yang bersifat represif menuju sistem peradilan pidana yang lebih humanis,Transformasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan pemidanaan yang bersifat represif menuju sistem peradilan pidana yang lebih humanis,
UntikaUntika Namun, penerapan Living Law dalam Peraturan Pemerintah sebagai kerangka dan atau Patokan saja dalam rangka melihat secara perspektif Peraturan PerundanganNamun, penerapan Living Law dalam Peraturan Pemerintah sebagai kerangka dan atau Patokan saja dalam rangka melihat secara perspektif Peraturan Perundangan
AKABAAKABA Kasus pemanfaatan anak sebagai pengemis masih sering terjadi di Indonesia. Padahal, anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya selalu dijaga danKasus pemanfaatan anak sebagai pengemis masih sering terjadi di Indonesia. Padahal, anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya selalu dijaga dan
FKM UNTIKAFKM UNTIKA Pengaruh sampah terhadap Kesehatan secara tidak langsung dapat berupa penyakit bawaan vektor yang berkembang biak di dalam sampah salah satunya lalat.Pengaruh sampah terhadap Kesehatan secara tidak langsung dapat berupa penyakit bawaan vektor yang berkembang biak di dalam sampah salah satunya lalat.
NEOLECTURANEOLECTURA Terkait dengan putusan mahkamah agung nomor 2298 K/Pid. Sus/2019 yang memvonis bebas terhadap terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri senilai Rp 1,8 triliun,Terkait dengan putusan mahkamah agung nomor 2298 K/Pid. Sus/2019 yang memvonis bebas terhadap terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri senilai Rp 1,8 triliun,
AMSIRAMSIR Selain itu, pejabat pemerintah diharapkan memiliki sikap yang etis sebagai penyelenggara negara guna menjamin implementasi yang transparan dan akuntabelSelain itu, pejabat pemerintah diharapkan memiliki sikap yang etis sebagai penyelenggara negara guna menjamin implementasi yang transparan dan akuntabel
UNISMAUNISMA Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hak menguasai negara yang ideal. Pengadaan tanah untuk pembangunanImplementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hak menguasai negara yang ideal. Pengadaan tanah untuk pembangunan
UNISMAUNISMA Secara formil, rekam medis sebagai alat bukti mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk tertulis berdasarkan pasalSecara formil, rekam medis sebagai alat bukti mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk tertulis berdasarkan pasal
Useful /
ARIPIARIPI Terdapat kontribusi antara koordinasi mata-kaki terhadap hasil shooting sepakbola sebesar 2,70% dan sisanya 97,30% dipengaruhi oleh faktor lain. TerdapatTerdapat kontribusi antara koordinasi mata-kaki terhadap hasil shooting sepakbola sebesar 2,70% dan sisanya 97,30% dipengaruhi oleh faktor lain. Terdapat
GOACADEMICAGOACADEMICA Oleh karena itu, pemilik dan manajer UMKM dianjurkan untuk mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan pengembangan teknologi dengan pemberdayaanOleh karena itu, pemilik dan manajer UMKM dianjurkan untuk mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan pengembangan teknologi dengan pemberdayaan
UINSAIZUUINSAIZU Ada beberapa model ijtihad yang biasa digunakan ulama dalam menjawab permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Ijtihad yang paling mungkin dan cocok dilakukanAda beberapa model ijtihad yang biasa digunakan ulama dalam menjawab permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Ijtihad yang paling mungkin dan cocok dilakukan
UNISMAUNISMA Abstrak dalam dokumen membahas kekaburan hukum pada klausul tanpa hak dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian dilakukan secaraAbstrak dalam dokumen membahas kekaburan hukum pada klausul tanpa hak dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian dilakukan secara