UNISUNIS
Lex VeritatisLex VeritatisAborsi merupakan isu kontroversial yang melibatkan aspek hukum, kesehatan, moral, dan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi diatur dalam Pasal 299 hingga Pasal 304 yang secara umum melarang tindakan aborsi dengan ancaman pidana bagi pelaku dan pihak yang terlibat. Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memberikan pengecualian tertentu yang mengizinkan aborsi dalam kondisi-kondisi khusus, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Penelitian ini menemukan adanya ketidaksesuaian dan potensi konflik antara ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, terutama terkait definisi, syarat, dan prosedur pelaksanaan aborsi.
Implementasi Peraturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Tangerang tidak berjalan dengan baik.Rendahnya kesadaran dan penegakan hukum terhadap aborsi, minimnya data dan penelitian mengenai aborsi, serta kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi menjadi kendala utama dalam upaya pencegahan tindak pidana aborsi di wilayah tersebut.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas program edukasi kesehatan reproduksi yang ada, dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko aborsi ilegal dan akses terhadap layanan kesehatan yang aman. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong perempuan untuk melakukan aborsi, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ketiga, studi komparatif mengenai pengaturan aborsi di negara-negara lain dengan tingkat keberhasilan pencegahan aborsi yang lebih tinggi dapat memberikan wawasan berharga bagi perbaikan regulasi dan implementasi kebijakan di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mengurangi angka aborsi ilegal dan melindungi kesehatan serta hak-hak perempuan di Indonesia.
| File size | 181.38 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
TAMANLITERATAMANLITERA Fenomena pernikahan anak ini menimbulkan berbagai masalah baru, salah satunya adalah meningkatnya angka perceraian. Berdasarkan realitas tersebut, penelitianFenomena pernikahan anak ini menimbulkan berbagai masalah baru, salah satunya adalah meningkatnya angka perceraian. Berdasarkan realitas tersebut, penelitian
FKM UNTIKAFKM UNTIKA Sampah saat ini menjadi masalah penting bagi tatanan kebijakan Nasional dan daerah di Indonesia. Keberadaan sampah dapat memberikan pengaruh KesehatanSampah saat ini menjadi masalah penting bagi tatanan kebijakan Nasional dan daerah di Indonesia. Keberadaan sampah dapat memberikan pengaruh Kesehatan
UNISUNIS Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian adanya kasus tersebut menimbulkan akibatMetode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian adanya kasus tersebut menimbulkan akibat
UNISUNIS Metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwaMetode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
UNISUNIS Kebijakan ideal bagi penegakan hukum adalah membuat regulasi khusus terkait artificial intelligence (AI) yang mengklasifikasikannya berdasarkan tingkatKebijakan ideal bagi penegakan hukum adalah membuat regulasi khusus terkait artificial intelligence (AI) yang mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat
NEOLECTURANEOLECTURA Ketiga, Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Keempat, Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan dan kelima Pengulangan tindak pidanaKetiga, Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Keempat, Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan dan kelima Pengulangan tindak pidana
UNISMAUNISMA Ratio Legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksaan Asas Opportunitas yang memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnyaRatio Legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksaan Asas Opportunitas yang memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya
STMIKLOMBOKSTMIKLOMBOK Salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada guru berprestasi adalah membantu dalam promosi jabatan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencariSalah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada guru berprestasi adalah membantu dalam promosi jabatan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari
Useful /
YWNRYWNR Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata return saham di industri otomotif memiliki risiko-return tradeoff yang lebih baik pada bulan April. SelainHasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata return saham di industri otomotif memiliki risiko-return tradeoff yang lebih baik pada bulan April. Selain
YWNRYWNR Temuan utama dari studi ini adalah bahwa perubahan harga minyak dunia cenderung tidak diikuti oleh perubahan indeks pasar di Indonesia. Pada awal tahunTemuan utama dari studi ini adalah bahwa perubahan harga minyak dunia cenderung tidak diikuti oleh perubahan indeks pasar di Indonesia. Pada awal tahun
Q2LIIQ2LII Rata-rata kualitas hidup pada lansia setelah dilakukan senam jantung sehat adalah 111,88ada pengaruh senam jantung terhadap kualitas hidup di Panti WerdhaRata-rata kualitas hidup pada lansia setelah dilakukan senam jantung sehat adalah 111,88ada pengaruh senam jantung terhadap kualitas hidup di Panti Werdha
UNISMAUNISMA Semenjak diberi kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, di tahun 2018 pada tingkat pertama pengadilan agama telah menangani 347 perkara. Dari 347Semenjak diberi kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, di tahun 2018 pada tingkat pertama pengadilan agama telah menangani 347 perkara. Dari 347