UNESUNES

Jurnal Sakato Ekasakti Law ReviewJurnal Sakato Ekasakti Law Review

Pasal 63 Ayat (2) KUHP merupakan dasar berlakunya asas lex specialis derogat legi generali yang mengadung makna bahwa ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan hukum umum. Salah satu penerapannya pada tindak pidana di bidang properti yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Padang, namun terdapat perbedaan penerapan unsur tindak pidana yaitu ada yang menggunakan ketentuan umum sebagaimana yang diatur dalam KUHP, dan adapula yang menggunakan ketentuan khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Hal ini patut untuk diteliti dan dianalisa terhadap penerapan unsur suatu tindak pidana berdasarkan asas hukum yang berlaku khususnya pada tingkat penyidikan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan unsur tindak pidana di bidang property berdasarkan asas lex spesialis derogat legi generalis pada tingkat penyidikan dan apa pertimbangan penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana di bidang properti pada tingkat penyidikan. Penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang penerapan unsur tindak pidana di bidang properti berdasarkan asas lex spesialis derogat legi generalis pada tingkat penyidikan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analistis. Hasil pembahasan dan analisis disimpulkan bahwa terhadap peristiwa yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, maka aturan umum yaitu penipuan dan penggelapan dikesampingkan.

Penerapan unsur tindak pidana di bidang properti pada perkara nomor BP/B/265/V/2021/SPKT Unit II/Polresta Padang tidak terdapat perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, maka penyidik menerapkan unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP.BP/B/291/X/2018/SPKT Unit I/Polresta Padang, penyidik menerapkan asas lex specialis derogat legi generalis mengacu pada unsur perbuatan tersangka dan bukti fisik adanya perumahan dan dokumen tentang satuan lingkungan perumahan atau Lisiba maka penyidik menerapkan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.Pertimbangan penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana pada tingkat penyidikan berdasarkan asas lex spesialis derogat legi generalis adalah berpijak pada aturan khusus itu merupakan hukum yang valid dan memiliki kekuatan berikat untuk diterapkan pada peristiwa yang konkrit.Maka terhadap peristiwa yang sama-sama menimbulkan kerugian materiil terhadap korban, namun terhadap perbuatan yang berkaitan dengan properti secara khusus dan secara jelas unsur perbuatannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman maka aturan umum yaitu penipuan dan penggelapan dikesampingkan, karena lebih relevan dengan peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam menanggulangi tindak pidana di bidang properti, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi para pihak. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada peran aktif aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana properti melalui peningkatan pengawasan terhadap perizinan pembangunan dan transaksi jual beli properti. Hal ini penting untuk meminimalkan potensi kerugian yang dialami oleh masyarakat. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam kasus tindak pidana properti di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum pidana di bidang properti, meningkatkan perlindungan masyarakat, dan mewujudkan kepastian hukum yang lebih baik.

  1. Penerapan Unsur Tindak Pidana Di Bidang Properti Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali... journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/333Penerapan Unsur Tindak Pidana Di Bidang Properti Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali journal unespadang ac JSELR article view 333
  1. #penerapan unsur#penerapan unsur
  2. #legislasi undang nomor#legislasi undang nomor
Read online
File size268.29 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

ads-block-test