UNESUNES
Jurnal Sakato Ekasakti Law ReviewJurnal Sakato Ekasakti Law ReviewPasal 63 Ayat (2) KUHP merupakan dasar berlakunya asas lex specialis derogat legi generali yang mengadung makna bahwa ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan hukum umum. Salah satu penerapannya pada tindak pidana di bidang properti yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Padang, namun terdapat perbedaan penerapan unsur tindak pidana yaitu ada yang menggunakan ketentuan umum sebagaimana yang diatur dalam KUHP, dan adapula yang menggunakan ketentuan khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Hal ini patut untuk diteliti dan dianalisa terhadap penerapan unsur suatu tindak pidana berdasarkan asas hukum yang berlaku khususnya pada tingkat penyidikan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan unsur tindak pidana di bidang property berdasarkan asas lex spesialis derogat legi generalis pada tingkat penyidikan dan apa pertimbangan penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana di bidang properti pada tingkat penyidikan. Penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang penerapan unsur tindak pidana di bidang properti berdasarkan asas lex spesialis derogat legi generalis pada tingkat penyidikan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analistis. Hasil pembahasan dan analisis disimpulkan bahwa terhadap peristiwa yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, maka aturan umum yaitu penipuan dan penggelapan dikesampingkan.
Penerapan unsur tindak pidana di bidang properti pada perkara nomor BP/B/265/V/2021/SPKT Unit II/Polresta Padang tidak terdapat perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, maka penyidik menerapkan unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP.BP/B/291/X/2018/SPKT Unit I/Polresta Padang, penyidik menerapkan asas lex specialis derogat legi generalis mengacu pada unsur perbuatan tersangka dan bukti fisik adanya perumahan dan dokumen tentang satuan lingkungan perumahan atau Lisiba maka penyidik menerapkan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.Pertimbangan penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana pada tingkat penyidikan berdasarkan asas lex spesialis derogat legi generalis adalah berpijak pada aturan khusus itu merupakan hukum yang valid dan memiliki kekuatan berikat untuk diterapkan pada peristiwa yang konkrit.Maka terhadap peristiwa yang sama-sama menimbulkan kerugian materiil terhadap korban, namun terhadap perbuatan yang berkaitan dengan properti secara khusus dan secara jelas unsur perbuatannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman maka aturan umum yaitu penipuan dan penggelapan dikesampingkan, karena lebih relevan dengan peristiwa yang terjadi.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam menanggulangi tindak pidana di bidang properti, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi para pihak. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada peran aktif aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana properti melalui peningkatan pengawasan terhadap perizinan pembangunan dan transaksi jual beli properti. Hal ini penting untuk meminimalkan potensi kerugian yang dialami oleh masyarakat. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam kasus tindak pidana properti di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum pidana di bidang properti, meningkatkan perlindungan masyarakat, dan mewujudkan kepastian hukum yang lebih baik.
| File size | 268.29 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
GOACADEMICAGOACADEMICA Transformasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan pemidanaan yang bersifat represif menuju sistem peradilan pidana yang lebih humanis,Transformasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan pemidanaan yang bersifat represif menuju sistem peradilan pidana yang lebih humanis,
UNISBA BLITARUNISBA BLITAR Salah satu lembaga pemerintah yang melakukan edukasi, budidaya, dan pemasaran maggot BSF adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. PenelitianSalah satu lembaga pemerintah yang melakukan edukasi, budidaya, dan pemasaran maggot BSF adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. Penelitian
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Dengan demikian, ketiadaan kepastian hukum dan mekanisme sanksi yang memadai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebabkan kerentanan sistem akuntabilitasDengan demikian, ketiadaan kepastian hukum dan mekanisme sanksi yang memadai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebabkan kerentanan sistem akuntabilitas
UNESUNES Membentuk Satuan Tugas oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat. d. Melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agarMembentuk Satuan Tugas oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat. d. Melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agar
UNUKALTIMUNUKALTIM Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan strategi manajemen di SMP Negeri 39 Samarinda cukup efektif meskipun memerlukan penyesuaian dan perbaikan secaraPenelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan strategi manajemen di SMP Negeri 39 Samarinda cukup efektif meskipun memerlukan penyesuaian dan perbaikan secara
UNUKALTIMUNUKALTIM Pendidikan di lingkungan asrama memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter santri yang mandiri, bertanggung jawab dan berdisiplin karena dalamPendidikan di lingkungan asrama memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter santri yang mandiri, bertanggung jawab dan berdisiplin karena dalam
UNESUNES G/2022/PN. Jmr yang mana kedua putusan tersebut muncul akibat adanya kegagalan dari sebuah covernote yang diterbitkan oleh Notaris, sehingga merugikanG/2022/PN. Jmr yang mana kedua putusan tersebut muncul akibat adanya kegagalan dari sebuah covernote yang diterbitkan oleh Notaris, sehingga merugikan
POLTEKKES JAYAPURAPOLTEKKES JAYAPURA Terdapat 57 responden, 80,7% berada di usia tidak berisiko, 45,6% memiliki pendidikan rendah, 56,2% merupakan multigravida, 54,8% mengalami anemia. SebanyakTerdapat 57 responden, 80,7% berada di usia tidak berisiko, 45,6% memiliki pendidikan rendah, 56,2% merupakan multigravida, 54,8% mengalami anemia. Sebanyak
Useful /
UNESUNES sehingga terjadi tumpang tindih dalam pengaturan pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat. Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahamisehingga terjadi tumpang tindih dalam pengaturan pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat. Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami
UNESUNES pada putusan pertama gugatan pembatalan covernote dan Surat Kesepakatan Damai ditolak, sementara pada putusan kedua gugatan penggugat dikabulkan denganpada putusan pertama gugatan pembatalan covernote dan Surat Kesepakatan Damai ditolak, sementara pada putusan kedua gugatan penggugat dikabulkan dengan
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Metode yang digunakan dalam studi ini adalah Metode PRISMA dan Analisis Bibliometrik. Marine debris (MD) merupakan salah satu masalah lingkungan globalMetode yang digunakan dalam studi ini adalah Metode PRISMA dan Analisis Bibliometrik. Marine debris (MD) merupakan salah satu masalah lingkungan global
APTISIAPTISI Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif cross-sectional, sampel berjumlah 130 tenaga medis di RSUD Sukajadi, Banyuasin, diambil melalui purposive sampling.Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif cross-sectional, sampel berjumlah 130 tenaga medis di RSUD Sukajadi, Banyuasin, diambil melalui purposive sampling.