UNESUNES
Jurnal Sakato Ekasakti Law ReviewJurnal Sakato Ekasakti Law ReviewMenurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Upaya non penal oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat terhadap pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat yaitu a. melaksanakan kegiatan literasi atau edukasi terhadap pencegahan berita pers yang memicu konflik masyarakat. b. Menghilangkan adanya kesempatan dalam penyebaran berita pers. c. Membentuk Satuan Tugas oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat. d. Melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agar masyarakat tidak panik akibat penyebaran berita tersebut. e. Mengontrol atau melakukan monitoring terhadap akun, maupun situs, yang menerbitkan berita pers. f. Melakukan Pengawasan terhadap peberitaan-pemberitaan pers. Hambatan eksternal dan internal dalam upaya non penal oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat terhadap pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di Masyarakat diantaranya peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral. sehingga terjadi tumpang tindih dalam pengaturan pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat. Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam dalam upaya penanggulangan pemberitaan pers yang memicu konflik di masyarakat, Pengaruh upaya non penal pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat terhadap konflik yang terjadi di Pasaman Barat dapat menekan tingkat potensi konflik sebagai akibat dari pemberitaan pers di wilayah hukum Polres Pasaman Barat dan disertai pula dukungan dan partisipasi dari warga masyarakat Pasaman Barat dalam sosialisasi pemeberitaan pers dengan sendirinya dapat menutup serta mempersempit gerak langkah orang atau pihak yang akan melakukan upaya kejahatan untuk memicu konflik dalam masyarakat.
Penelitian dapat dilakukan untuk menguji efektivitas aplikasi canggih dalam memblokir pemberitaan pers yang memicu konflik secara otomatis.kajian mendalam perlu mengungkap bagaimana regulasi hukum dapat diselaraskan untuk menghindari tumpang tindih dalam mengatur pemberitaan pers konflik.dan penelitian lanjutan harus mengeksplorasi cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program literasi yang lebih inovatif dan terukur mengurangi penyebaran informasi hoaks.
Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan hambatan seperti tumpang tindih regulasi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, penelitian lanjutan bisa fokus pada bagaimana aplikasi terintegrasi antara platform media sosial dan polisi untuk memantau serta memblokir berita provokatif secara real-time dapat diminimalkan risiko konflik sosial. Misalnya, studi bisa menjelajahi apakah pengembangan algoritma kecerdasan buatan khusus untuk deteksi hoax di media daring mampu meningkatkan ketepatan pencegahan pemberitaan pers yang memicu ketegangan antar kelompok masyarakat. Selain itu, penelitian baru dapat menganalisis relevansi kurikulum literasi digital di sekolah yang melibatkan simulasi penyebaran berita palsu untuk mengukur seberapa jauh hal itu membentuk pola pikir orang tua dan remaja dalam verifikasi informasi sehari-hari guna mencegah eskalasi konflik dari akun anonim. Ide penelitian lain adalah menyelidiki dampak kolaborasi lintas sektoral seperti antara kepolisian, jurnalis, dan masyarakat sipil dalam membentuk tim pemantauan bersama untuk mengembangkan protokol standar penghentian berita memicu konflik sebelum viral, yang tentunya mengisi celah keterbatasan sarana dan prasarana saat ini. Terakhir, penelitian lanjutan bisa memperluas pada evaluasi program sosialisasi anti-hoax di daerah pedesaan dengan survei sebelum-dan-sesudah intervensi untuk memahami apakah upaya pencegahan non-penal ini efektif mengubah perilaku penyebaran informasi berbasis teknologi informasi guna membangun masyarakat yang lebih harmonis. Dengan menggabungkan pendekatan ini, kita bisa melihat sinergi antara teknologi dan edukasi masyarakat dalam mengatasi pemberitaan pers yang sering skyrocketed.CONTAIN GARA menginspirasi masyarakat tidak parade Gerakan anti-hoax terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu memerlukan penelitian untuk memetakan bagaimana peran polisi dan komunitas daerah mampu memperkuat pencegahan konflik yang berasal dari media komunikasi modern, sehingga informasi yang positif lebih berkembang biak daripada berita yang merusak harmoni sosial daripada waktu. Kesulitan masyarakat dalam membedakan fakta dan opini dalam berita berkembang pesat, menyebabkan penelitian lanjutan memerlukan model evaluasi dampak edukasi pencegahan secara berkelanjutan. Penal memberikan insight baru mengenai bagaimana kelompok minoritas bisa dilibatkan dalam proses monitoring berita untuk mencegah bias dan pengucilan sosial. Penelitian lebih inovatif yaitu pengembangan platform pendidikan virtual yang interaktif untuk anak sekolah dan orang tua, guna melatih ketahanan terhadap propaganda media yang bersifat provokatif, yang kemudian diukur dengan test ulang setelah program untuk melihat peningkatan literasi informasi di tingkat masyarakat akar rumput.
| File size | 293.39 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
RCRSRCRS Temuan penelitian ini adalah kebijakan kurikulum mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia merupakan produk elite dan lemah dalam sosialisasi,Temuan penelitian ini adalah kebijakan kurikulum mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia merupakan produk elite dan lemah dalam sosialisasi,
IAIN MADURAIAIN MADURA Pemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagai alat politik untuk memperkuat nasionalisme dan menekan gerakan Islamis. Pembubaran HTI dan FPI membawaPemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagai alat politik untuk memperkuat nasionalisme dan menekan gerakan Islamis. Pembubaran HTI dan FPI membawa
APPIHIAPPIHI Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.
UNUKALTIMUNUKALTIM Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara tak terstruktur terhadap Kepala Sekolah dan beberapa orang guru di SD Negeri 010 SamarindaData dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara tak terstruktur terhadap Kepala Sekolah dan beberapa orang guru di SD Negeri 010 Samarinda
OJSOJS Nilai-nilai demokrasi mewakili konsep tentang bagaimana manusia dapat mengatur kehidupan pribadi, sosial, nasional, dan negara berdasarkan prinsip kesetaraan,Nilai-nilai demokrasi mewakili konsep tentang bagaimana manusia dapat mengatur kehidupan pribadi, sosial, nasional, dan negara berdasarkan prinsip kesetaraan,
STAINIDAELADABISTAINIDAELADABI Makalah ini mencari paradigma paling relevan dan koheren untuk menginterpretasikan Pancasila. Karenanya makalah ini akan menguji ketiga paradigma relasi/dialektikaMakalah ini mencari paradigma paling relevan dan koheren untuk menginterpretasikan Pancasila. Karenanya makalah ini akan menguji ketiga paradigma relasi/dialektika
UNTAGUNTAG Sehingga kualitas dan kuantitas proposal atau aspirasi belum dimaksimalkan dalam mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang dihasilkan dalam Musrenbangdes.Sehingga kualitas dan kuantitas proposal atau aspirasi belum dimaksimalkan dalam mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang dihasilkan dalam Musrenbangdes.
STAIBSLLGSTAIBSLLG Namun, pendekatan politik yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan seperti penolakan tegas hukum Syariah dan poligami memicu kontroversi dan reaksiNamun, pendekatan politik yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan seperti penolakan tegas hukum Syariah dan poligami memicu kontroversi dan reaksi
Useful /
IAIN MADURAIAIN MADURA Perkembangan teknologi telah mengganggu budaya hukum masyarakat Muslim Aceh, terutama dengan meningkatnya praktik perjudian dan prostitusi online.meskipunPerkembangan teknologi telah mengganggu budaya hukum masyarakat Muslim Aceh, terutama dengan meningkatnya praktik perjudian dan prostitusi online.meskipun
UNUDUNUD Temuan menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip Menyama Braya mendorong lingkungan pembelajaran yang kooperatif di mana siswa, termasuk mereka yangTemuan menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip Menyama Braya mendorong lingkungan pembelajaran yang kooperatif di mana siswa, termasuk mereka yang
UNUDUNUD The research suggests managing a difference of priority in the positioning strategy. for unfamiliar visitors, focus on similarity, and for experiencedThe research suggests managing a difference of priority in the positioning strategy. for unfamiliar visitors, focus on similarity, and for experienced
STAIBSLLGSTAIBSLLG Memberikan kemandirian kepada mahasiswa dalam mengelola berbagai kegiatan yang mendukung aktivitas, 4. Memajukan kegiatan ekstrakurikuler di lingkunganMemberikan kemandirian kepada mahasiswa dalam mengelola berbagai kegiatan yang mendukung aktivitas, 4. Memajukan kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan