UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumKorupsi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang sangat menghargai transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Indonesia harus terus berinovasi dalam upayanya memerangi korupsi. Pembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingat tingginya tingkat korupsi. Studi ini menguraikan dua pertanyaan penelitian utama: 1) Peraturan perampasan aset di berbagai negara; 2) Urgensi pengaturan perampasan aset untuk kejahatan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan studi literatur untuk mengumpulkan bahan hukum. Temuan menunjukkan bahwa berbagai negara telah menetapkan dan melaksanakan peraturan perampasan aset dengan konsep yang berbeda, yaitu Perampasan Aset Berbasis Pemidanaan dan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan. Namun, Indonesia belum memiliki ketentuan khusus dan hanya memperlakukan perampasan aset sebagai hukuman tambahan.
Indonesia perlu mengadopsi peraturan perampasan aset yang komprehensif untuk mengatasi korupsi tinggi.Perampasan aset harus menjadi norma lengkap, bukan sekadar hukuman tambahan, dengan mengadopsi konsep non-conviction based.RUU Perampasan Aset mendesak untuk memulihkan kerugian negara dan meningkatkan penegakan hukum progresif.
Untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut, studi pertama bisa mengeksplorasi bagaimana penerapan peraturan perampasan aset di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia dapat disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia, sehingga membantu mengatasi hambatan budaya dan hukum dalam mengadopsi konsep non-conviction based yang lebih efektif melawan korupsi. Selain itu, penelitian kedua dapat menyelidiki dampak jangka panjang dari pengembalian aset korupsi terhadap perekonomian nasional, seperti meningkatnya investasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan menganalisis data sebelum dan sesudah peraturan baru diterapkan. Penelitian ketiga bisa membahas tantangan teknis dalam melacak aset korupsi yang disembunyikan di luar negeri, termasuk peran teknologi digital dalam mempercepat proses pemulihan aset untuk meminimalisir kerugian negara yang terus berlanjut. Ketiga ide penelitian ini saling terhubung, karena semuanya bertujuan memperdalam pemahaman tentang perampasan aset sebagai alat utama mengejar uang korupsi daripada hanya fokus pada pelaku, serta menawarkan inovasi baru untuk memerangi korupsi yang terus berkembang di era globalisasi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan rekomendasi praktis yang lebih relevan bagi pembuat kebijakan, memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya teoretis tetapi juga berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari orang-orang di Indonesia. Pada akhirnya, penelitian lanjutan semacam ini akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih kuat, transparan, dan adil, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan percaya pada pemerintah.
- Collaborative efforts in ASEAN for global asset recovery frameworks to combat corruption in the digital... doi.org/10.22219/LJIH.V31I2.29381Collaborative efforts in ASEAN for global asset recovery frameworks to combat corruption in the digital doi 10 22219 LJIH V31I2 29381
- CARUT MARUT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI | Prosiding SENAPENMAS. carut marut penegakan... doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15154CARUT MARUT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Prosiding SENAPENMAS carut marut penegakan doi 10 24912 psenapenmas v0i0 15154
- View of Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. view perampasan aset... journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/20462/pdfView of Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law view perampasan aset journal uii ac Lex Renaissance article view 20462 pdf
| File size | 325.26 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
RCRSRCRS Artikel yang berjudul “Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Evaluasi terhadap Rumusan Kebijakan Kurikulum Bidang Pendidikan Tinggi ini fokus pada kajianArtikel yang berjudul “Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Evaluasi terhadap Rumusan Kebijakan Kurikulum Bidang Pendidikan Tinggi ini fokus pada kajian
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan hasil analisis beberapa alternatif dan didukung oleh temuan empiris, rekayasa paling rasional yang harus diterapkan adalah memendekkan masaBerdasarkan hasil analisis beberapa alternatif dan didukung oleh temuan empiris, rekayasa paling rasional yang harus diterapkan adalah memendekkan masa
DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaanMetode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan
DINASTIREVDINASTIREV Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 belum efektif membatasi koalisi besar, yang berdampak pada meningkatnya calon tunggal dan melemahnyaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 belum efektif membatasi koalisi besar, yang berdampak pada meningkatnya calon tunggal dan melemahnya
IAIN MADURAIAIN MADURA Pembubaran HTI dan FPI membawa dampak negatif terhadap demokrasi Indonesia, meningkatkan kecurigaan dan mengurangi kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkanPembubaran HTI dan FPI membawa dampak negatif terhadap demokrasi Indonesia, meningkatkan kecurigaan dan mengurangi kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkan
APPIHIAPPIHI Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang hanya berlangsung selama 42 hari mengindikasikan adanya percepatan yang berpotensi mengabaikan substansi dan kualitasPembahasan Rancangan Undang-Undang yang hanya berlangsung selama 42 hari mengindikasikan adanya percepatan yang berpotensi mengabaikan substansi dan kualitas
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antarinstansi dan pendekatan budaya dalam pelaksanaan tugas keamanan. Temuan ini diharapkan dapat menjadiPenelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antarinstansi dan pendekatan budaya dalam pelaksanaan tugas keamanan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi
OJSOJS Dan menjelaskan peran penting mahasiswa dalam demokrasi di Indonesia. Lalu, menjelaskan hubungan erat antara Pendidikan dan demokrasi. serta, ketertarikanDan menjelaskan peran penting mahasiswa dalam demokrasi di Indonesia. Lalu, menjelaskan hubungan erat antara Pendidikan dan demokrasi. serta, ketertarikan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Hasil studi menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan UU ITE.Hasil studi menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan UU ITE.
DINASTIRESDINASTIRES Sementara itu, Turki sedang mengalami transformasi dari sekularisme kaku menuju pemerintahan agama terkendali yang didominasi interpretasi Islam ortodoksSementara itu, Turki sedang mengalami transformasi dari sekularisme kaku menuju pemerintahan agama terkendali yang didominasi interpretasi Islam ortodoks
UMMUMM Undang‑Undang dan regulasi agraria Indonesia menyediakan jalur memperoleh hak melalui permohonan dan redistribusi, namun proses tersebut terhambat kebijakanUndang‑Undang dan regulasi agraria Indonesia menyediakan jalur memperoleh hak melalui permohonan dan redistribusi, namun proses tersebut terhambat kebijakan
UMMUMM Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, menganalisis persimpangan antara hukum dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya,Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, menganalisis persimpangan antara hukum dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya,