UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumKorupsi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang sangat menghargai transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Indonesia harus terus berinovasi dalam upayanya memerangi korupsi. Pembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingat tingginya tingkat korupsi. Studi ini menguraikan dua pertanyaan penelitian utama: 1) Peraturan perampasan aset di berbagai negara; 2) Urgensi pengaturan perampasan aset untuk kejahatan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan studi literatur untuk mengumpulkan bahan hukum. Temuan menunjukkan bahwa berbagai negara telah menetapkan dan melaksanakan peraturan perampasan aset dengan konsep yang berbeda, yaitu Perampasan Aset Berbasis Pemidanaan dan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan. Namun, Indonesia belum memiliki ketentuan khusus dan hanya memperlakukan perampasan aset sebagai hukuman tambahan.
Indonesia perlu mengadopsi peraturan perampasan aset yang komprehensif untuk mengatasi korupsi tinggi.Perampasan aset harus menjadi norma lengkap, bukan sekadar hukuman tambahan, dengan mengadopsi konsep non-conviction based.RUU Perampasan Aset mendesak untuk memulihkan kerugian negara dan meningkatkan penegakan hukum progresif.
Untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut, studi pertama bisa mengeksplorasi bagaimana penerapan peraturan perampasan aset di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia dapat disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia, sehingga membantu mengatasi hambatan budaya dan hukum dalam mengadopsi konsep non-conviction based yang lebih efektif melawan korupsi. Selain itu, penelitian kedua dapat menyelidiki dampak jangka panjang dari pengembalian aset korupsi terhadap perekonomian nasional, seperti meningkatnya investasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan menganalisis data sebelum dan sesudah peraturan baru diterapkan. Penelitian ketiga bisa membahas tantangan teknis dalam melacak aset korupsi yang disembunyikan di luar negeri, termasuk peran teknologi digital dalam mempercepat proses pemulihan aset untuk meminimalisir kerugian negara yang terus berlanjut. Ketiga ide penelitian ini saling terhubung, karena semuanya bertujuan memperdalam pemahaman tentang perampasan aset sebagai alat utama mengejar uang korupsi daripada hanya fokus pada pelaku, serta menawarkan inovasi baru untuk memerangi korupsi yang terus berkembang di era globalisasi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan rekomendasi praktis yang lebih relevan bagi pembuat kebijakan, memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya teoretis tetapi juga berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari orang-orang di Indonesia. Pada akhirnya, penelitian lanjutan semacam ini akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih kuat, transparan, dan adil, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan percaya pada pemerintah.
- Collaborative efforts in ASEAN for global asset recovery frameworks to combat corruption in the digital... doi.org/10.22219/LJIH.V31I2.29381Collaborative efforts in ASEAN for global asset recovery frameworks to combat corruption in the digital doi 10 22219 LJIH V31I2 29381
- CARUT MARUT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI | Prosiding SENAPENMAS. carut marut penegakan... doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15154CARUT MARUT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Prosiding SENAPENMAS carut marut penegakan doi 10 24912 psenapenmas v0i0 15154
- View of Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. view perampasan aset... journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/20462/pdfView of Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law view perampasan aset journal uii ac Lex Renaissance article view 20462 pdf
| File size | 325.26 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Dari perspektif Generasi Z di tingkat universitas, proses penyusunan undang-undang dianggap kurang transparan, menutup ruang partisipasi publik, dan melemahkanDari perspektif Generasi Z di tingkat universitas, proses penyusunan undang-undang dianggap kurang transparan, menutup ruang partisipasi publik, dan melemahkan
RCRSRCRS Artikel yang berjudul “Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Evaluasi terhadap Rumusan Kebijakan Kurikulum Bidang Pendidikan Tinggi ini fokus pada kajianArtikel yang berjudul “Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Evaluasi terhadap Rumusan Kebijakan Kurikulum Bidang Pendidikan Tinggi ini fokus pada kajian
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antarinstansi dan pendekatan budaya dalam pelaksanaan tugas keamanan. Temuan ini diharapkan dapat menjadiPenelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antarinstansi dan pendekatan budaya dalam pelaksanaan tugas keamanan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi
ADPETIKISINDOADPETIKISINDO Penelitian ini menunjukkan bahwa Al‑Quran memuat lima prinsip utama—amanah, musyawarah, keadilan, hak asasi manusia, dan ketaatan kepada pemimpin—yangPenelitian ini menunjukkan bahwa Al‑Quran memuat lima prinsip utama—amanah, musyawarah, keadilan, hak asasi manusia, dan ketaatan kepada pemimpin—yang
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Meskipun sebagian hukum berbasis agama dapat berkoeksistensi dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, banyak di antaranya menimbulkan tantangan substantifMeskipun sebagian hukum berbasis agama dapat berkoeksistensi dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, banyak di antaranya menimbulkan tantangan substantif
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dari perspektif Islam, demokrasi memiliki prinsip yang berbeda dari prinsip demokrasi Barat, termasuk prinsip musyawarah, prinsip kesetaraan, prinsip kekuasaanDari perspektif Islam, demokrasi memiliki prinsip yang berbeda dari prinsip demokrasi Barat, termasuk prinsip musyawarah, prinsip kesetaraan, prinsip kekuasaan
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Mussolini mengambil keuntungan dari tekanan‑tekanan sosial dan kerinduan di kalangan rakyat Italia akan perubahan. Kepercayaan luas bahwa sudah lenyapMussolini mengambil keuntungan dari tekanan‑tekanan sosial dan kerinduan di kalangan rakyat Italia akan perubahan. Kepercayaan luas bahwa sudah lenyap
STAIBSLLGSTAIBSLLG Partai tersebut juga berperan penting dalam memperjuangkan aspirasi umat beragama minoritas, meski harus bersaing dengan penganut Islam yang memiliki ajaranPartai tersebut juga berperan penting dalam memperjuangkan aspirasi umat beragama minoritas, meski harus bersaing dengan penganut Islam yang memiliki ajaran
Useful /
UMMUMM Studi ini bersifat normatif, dengan fokus pada pengembangan konsep kolaborasi internasional di ruang angkasa. Bahan hukum primer dan sekunder serta sumberStudi ini bersifat normatif, dengan fokus pada pengembangan konsep kolaborasi internasional di ruang angkasa. Bahan hukum primer dan sekunder serta sumber
UMMUMM Tulisan ini menyimpulkan bahwa pemahaman hubungan antara hak asasi manusia dan keadilan restoratif di Indonesia memerlukan pemahaman tentang kolokasi.Tulisan ini menyimpulkan bahwa pemahaman hubungan antara hak asasi manusia dan keadilan restoratif di Indonesia memerlukan pemahaman tentang kolokasi.
UMMUMM Dapat dikatakan, penyediaan hak dan perlindungan dasar harus diberikan tanpa pandang bulu kepada semua pekerja migran, terlepas dari status hukum mereka.Dapat dikatakan, penyediaan hak dan perlindungan dasar harus diberikan tanpa pandang bulu kepada semua pekerja migran, terlepas dari status hukum mereka.
UMMUMM Temuan kajian menunjukkan bahwa Hak Paten atas obat-obat dan produk farmasi adalah hak eksklusif yang berpotongan dengan hak asasi manusia dalam sistemTemuan kajian menunjukkan bahwa Hak Paten atas obat-obat dan produk farmasi adalah hak eksklusif yang berpotongan dengan hak asasi manusia dalam sistem