UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumArtikel ini bertujuan untuk menganalisis rasio hukum atau alasan hukum di balik alih kewenangan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder dan penyajian secara deskriptif. Pengajuan permohonan kepailitan perusahaan efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat dilakukan oleh Bapepam-LK karena, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, lembaga ini dianggap memahami kondisi perusahaan efek secara mendalam. Kewenangan tersebut diberikan semata-mata untuk menghindari pengajuan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau pemegang saham kepada perusahaan efek yang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Namun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan bagi perusahaan efek oleh OJK, di mana permohonan dari perusahaan efek atau kreditor ditujukan langsung kepada pimpinan Bapepam-LK atau melalui surat elektronik OJK sesuai ketentuan POJK Nomor 21 Tahun 2022.
Mandat hukum pembentukan lembaga jasa keuangan independen dan terintegrasi mengakibatkan kewenangan Bapepam-LK dialihkan ke OJK untuk menghadapi kompleksitas transaksi keuangan dan mengakomodasi seluruh sektor.Pengajuan kepailitan perusahaan efek kini diatur oleh POJK Nomor 21 Tahun 2022 dan dapat diajukan oleh perusahaan efek, kreditor, atau atas inisiatif OJK sesuai prosedur yang ditetapkan melalui surat langsung atau sistem elektronik.Ke depan, OJK diharapkan dapat beradaptasi secara cepat dan fleksibel dengan perkembangan digital dan teknologi demi menjaga stabilitas dan kepastian dalam pengawasan pasar modal.
Penelitian lanjutan dapat dimulai dengan mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan POJK Nomor 21 Tahun 2022 terkait pengajuan dan penanganan kepailitan perusahaan efek, dengan membandingkan indikator kinerja seperti durasi proses kepailitan, tingkat keberhasilan penagihan utang, dan dampak pada likuiditas perusahaan sebelum dan sesudah peralihan kewenangan dari Bapepam-LK ke OJK; penelitian ini dapat memanfaatkan data sekunder dari pengadilan niaga, laporan OJK, dan wawancara dengan hakim serta kurator untuk memperoleh gambaran empiris yang holistik. Selain itu, studi lain dapat meneliti pengaruh digitalisasi serta implementasi sistem komunikasi elektronik OJK dalam memfasilitasi mekanisme permohonan kepailitan, khususnya mengeksplorasi sejauh mana efektivitas antarmuka digital, tingkat kepuasan pengguna dari pihak perusahaan efek dan kreditor, serta hambatan regulasi atau teknis yang masih muncul selama proses pengajuan daring. Selanjutnya, penelitian dapat diarahkan untuk menilai kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur OJK dalam mengelola kompleksitas dan volume kasus kepailitan efek yang terus berkembang, termasuk identifikasi kebutuhan pelatihan, peningkatan kapasitas analis pengawas, serta penyusunan prosedur operasional standar yang adaptif terhadap dinamika pasar modal dan inovasi teknologi di sektor keuangan.
- Yuridika. civil actions default criminal acts fraud human rights perspective yuridika article home current... doi.org/10.20473/ydk.v39i3.51329Yuridika civil actions default criminal acts fraud human rights perspective yuridika article home current doi 10 20473 ydk v39i3 51329
- PENGARUH KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENGETAHUAN INVESTASI DAN UANG SAKU MAHASISWA TERHADAP MINAT INVESTASI... jes.stie-sak.ac.id/index.php/103044/article/view/227PENGARUH KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI PENGETAHUAN INVESTASI DAN UANG SAKU MAHASISWA TERHADAP MINAT INVESTASI jes stie sak ac index php 103044 article view 227
- Should Indonesia Learn from Malaysia and Singapore’s Cross-Border Insolvency Asset Settlements?... doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.79773Should Indonesia Learn from Malaysia and SingaporeAos Cross Border Insolvency Asset Settlements doi 10 20961 yustisia v13i1 79773
- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG... jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1093PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PASAR MODAL MENURUT UNDANG UNDANG PASAR MODAL DAN UNDANG UNDANG jurnal unikal ac index php hk article view 1093
| File size | 313.43 KB |
| Pages | 12 |
| Short Link | https://juris.id/p-aQ |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM 34 Tahun 2024 dibatalkan dan ketentuan tentang masa kedaluwarsa pelanggaran beserta penghapusan sanksi dimasukkan kembali ke Peraturan Manajemen Sumber34 Tahun 2024 dibatalkan dan ketentuan tentang masa kedaluwarsa pelanggaran beserta penghapusan sanksi dimasukkan kembali ke Peraturan Manajemen Sumber
UMMUMM Moderasi beragama adalah tema yang menonjol di Indonesia pada akhir dekade kedua tahun 2000-an. Tidak hanya sebagai gagasan seorang pemikir atau intelektual,Moderasi beragama adalah tema yang menonjol di Indonesia pada akhir dekade kedua tahun 2000-an. Tidak hanya sebagai gagasan seorang pemikir atau intelektual,
UMMUMM Pemerintah di seluruh dunia memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hubungan dengan warga dan memberikan layanan publik terbaik. Sehubungan dengan ini,Pemerintah di seluruh dunia memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hubungan dengan warga dan memberikan layanan publik terbaik. Sehubungan dengan ini,
UMMUMM Peran negara krusial dalam legislasi ketenagakerjaan untuk mengakomodasi realitas sosial dalam industri rokok Kudus, memastikan kearifan lokal diperhatikanPeran negara krusial dalam legislasi ketenagakerjaan untuk mengakomodasi realitas sosial dalam industri rokok Kudus, memastikan kearifan lokal diperhatikan
UMMUMM Tantangan ini menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana distribusi otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhiTantangan ini menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana distribusi otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi
UMMUMM Untuk meningkatkan kepastian hukum dan kerukunan, Indonesia dapat mempertimbangkan adaptasi pendekatan Jerman, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketaUntuk meningkatkan kepastian hukum dan kerukunan, Indonesia dapat mempertimbangkan adaptasi pendekatan Jerman, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa
UMMUMM Temuan menunjukkan pola konsisten di mana intensitas penegakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik kian meningkat mendekati hari pemilu, menandakanTemuan menunjukkan pola konsisten di mana intensitas penegakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik kian meningkat mendekati hari pemilu, menandakan
UMMUMM Pasal 54 mewajibkan pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna narkotika tanpa hak atauPasal 54 mewajibkan pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna narkotika tanpa hak atau
Useful /
UPIUPI Akibatnya, penghambatan faktor proangiogenik seperti vascular epidermal growth factor (VEGF) dapat digunakan sebagai strategi pengobatan kanker. BawangAkibatnya, penghambatan faktor proangiogenik seperti vascular epidermal growth factor (VEGF) dapat digunakan sebagai strategi pengobatan kanker. Bawang
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal terbukti relevan dalam penyelesaian sengketa hukum di desa adat Jatinom (Blitar) dan Karangasem (Bali)Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal terbukti relevan dalam penyelesaian sengketa hukum di desa adat Jatinom (Blitar) dan Karangasem (Bali)
UMMUMM 11 Tahun 2018 serta mengevaluasi implementasi praktisnya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan11 Tahun 2018 serta mengevaluasi implementasi praktisnya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan
UPIUPI Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan representasi terkini istilah teknologi dalam hubungannya dengan istilah terkait lainnya dalam pendidikan bahasa.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan representasi terkini istilah teknologi dalam hubungannya dengan istilah terkait lainnya dalam pendidikan bahasa.