UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini berfokus pada fenomena politisasi penegakan hukum kasus korupsi pada tahun-tahun pemilihan, di mana tindakan hukum diduga digunakan sebagai alat politik untuk melemahkan pihak lawan dan mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, penegakan hukum dipersepsikan sebagai “atas perintah dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Keterkaitan antara politik dan hukum ini disebabkan oleh kurangnya integritas dan nilai moral para pelaku, sehingga merusak praktik demokrasi dan keadilan. Kajian ini menganalisis mekanisme politisasi hukum dalam konteks pemilu dan dampaknya pada penegakan hukum, serta mengusulkan solusi pencegahan melalui pendekatan berbasis kearifan lokal. Metode penelitian bersifat sosio-legal dengan analisis data sekunder dari berbagai kasus korupsi yang muncul menjelang pemilu 2014, 2019, dan 2024, meliputi kajian pustaka, laporan investigatif, dan data lembaga penegak hukum. Temuan menunjukkan pola konsisten di mana intensitas penegakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik kian meningkat mendekati hari pemilu, menandakan upaya politisasi hukum; hal ini menurunkan kredibilitas upaya antikorupsi sejati dan memengaruhi persepsi publik. Dengan mencontoh keberhasilan Malaysia dalam memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan integritas melalui internalisasi nilai moral yang bersumber pada kearifan lokal seperti “Hasta Brata dan “sembilan nilai antikorupsi untuk menciptakan praktik demokrasi yang bermartabat dan penegakan hukum yang adil.
Strategi pencegahan politisasi penegakan hukum kasus korupsi harus melampaui pendekatan represif dengan mengintegrasikan tindakan preventif berbasis kearifan lokal.Internalisasi nilai-nilai Hasta Brata bagi pemimpin publik dan sembilan nilai antikorupsi bagi aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan integritas dan kesadaran etis sehingga menurunkan potensi penyalahgunaan wewenang.Pendekatan jangka panjang yang dimulai dari pendidikan keluarga hingga pelatihan profesional, didukung mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik, dapat membangun budaya antikorupsi yang kokoh di Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas integrasi kearifan lokal seperti prinsip Hasta Brata ke dalam modul pelatihan bagi aparat penegak hukum, dengan merancang studi eksperimental atau quasi-eksperimental yang melibatkan pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan sikap, nilai moral, dan praktik penegakan di berbagai unit kepolisian atau kejaksaan. Ide kedua adalah melakukan studi komparatif antar wilayah dengan kearifan lokal berbeda—misalnya Jawa, Madura, dan Kalimantan—untuk menilai bagaimana variasi prinsip budaya memengaruhi tingkat politisasi penegakan hukum saat pemilu, dengan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif berupa survei persepsi publik dan laporan kasus. Ketiga, penelitian dapat mengkaji peran kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan lembaga antikorupsi dalam memperkuat mekanisme transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum, dengan memetakan model partisipasi publik dan intensitas peliputan media sebagai variabel yang memengaruhi persepsi netralitas aparat hukum di masa kampanye. Dengan mengembangkan ketiga gagasan ini, riset selanjutnya diharapkan menyuguhkan bukti empiris yang komprehensif untuk merumuskan kebijakan pencegahan politisasi penegakan hukum berbasis kearifan lokal.
- Jokowi's Political Dynasties: Impact and its Comparison to Nehru-Gandhi Dynasties | Journal of Islamic... jiwp.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/76Jokowis Political Dynasties Impact and its Comparison to Nehru Gandhi Dynasties Journal of Islamic jiwp umy ac index php jiwp article view 76
- Code of Ethics Violations Due to Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Towards the Dynamics... ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/1484Code of Ethics Violations Due to Constitutional Court Decision Number 90 PUU XXI 2023 Towards the Dynamics ejournal uhb ac index php inconcreto article view 1484
- The Dissolution of Political Parties as Sanctions for Corruption Crimes | Ramadhan | Jurnal Ilmiah Mizani:... ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/2941The Dissolution of Political Parties as Sanctions for Corruption Crimes Ramadhan Jurnal Ilmiah Mizani ejournal uinfasbengkulu ac index php mizani article view 2941
| File size | 397.63 KB |
| Pages | 22 |
| Short Link | https://juris.id/p-aM |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Studi ini merekomendasikan agar amandemen terbaru Peraturan Dinas Sipil No. 34 Tahun 2024 dibatalkan dan ketentuan tentang masa kedaluwarsa pelanggaranStudi ini merekomendasikan agar amandemen terbaru Peraturan Dinas Sipil No. 34 Tahun 2024 dibatalkan dan ketentuan tentang masa kedaluwarsa pelanggaran
UMMUMM Moderatisme dalam Muhammadiyah adalah faktor penting yang telah membuat Muhammadiyah terus tumbuh melampaui usianya yang lebih dari satu abad. KonsistensiModeratisme dalam Muhammadiyah adalah faktor penting yang telah membuat Muhammadiyah terus tumbuh melampaui usianya yang lebih dari satu abad. Konsistensi
UMMUMM Namun, kerangka hukum yang lebih kuat, kolaborasi kelembagaan yang ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi sangat penting untuk mencapaiNamun, kerangka hukum yang lebih kuat, kolaborasi kelembagaan yang ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi sangat penting untuk mencapai
UMMUMM Namun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakanNamun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakan
UMMUMM Penelitian ini memprovokasi gagasan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia bekerja lebih seperti alat kontrol daripada instrumen pemberdayaan. DenganPenelitian ini memprovokasi gagasan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia bekerja lebih seperti alat kontrol daripada instrumen pemberdayaan. Dengan
UMMUMM Menggunakan pendekatan komparatif hukum memberikan metode yang efektif untuk memeriksa dinamika otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, menawarkanMenggunakan pendekatan komparatif hukum memberikan metode yang efektif untuk memeriksa dinamika otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, menawarkan
UMMUMM Untuk meningkatkan kepastian hukum dan kerukunan, Indonesia dapat mempertimbangkan adaptasi pendekatan Jerman, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketaUntuk meningkatkan kepastian hukum dan kerukunan, Indonesia dapat mempertimbangkan adaptasi pendekatan Jerman, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa
UMMUMM Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi hukum terhadap pecandu narkotika di Indonesia serta perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba,Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi hukum terhadap pecandu narkotika di Indonesia serta perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba,
Useful /
UMMUMM Mengambil dari sumber primer, termasuk Keputusan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2022 tentang aplikasi Pengelolaan Hubungan Warga dan wawancaraMengambil dari sumber primer, termasuk Keputusan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2022 tentang aplikasi Pengelolaan Hubungan Warga dan wawancara
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Universitas Islam Negeri Ar-Raniry diubah dari status Institut menjadi Universitas pada tahun 2013. Transformasi ini datang dengan berbagai persyaratanUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry diubah dari status Institut menjadi Universitas pada tahun 2013. Transformasi ini datang dengan berbagai persyaratan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Positifnya, Politeknik Kota Bharu harus memperkenalkan kursus formal Project-Based Learning ke dalam sistem politeknik di Malaysia. Beberapa kesimpulanPositifnya, Politeknik Kota Bharu harus memperkenalkan kursus formal Project-Based Learning ke dalam sistem politeknik di Malaysia. Beberapa kesimpulan
UMMUMM Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknyaArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknya