UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini berfokus pada fenomena politisasi penegakan hukum kasus korupsi pada tahun-tahun pemilihan, di mana tindakan hukum diduga digunakan sebagai alat politik untuk melemahkan pihak lawan dan mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, penegakan hukum dipersepsikan sebagai “atas perintah dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Keterkaitan antara politik dan hukum ini disebabkan oleh kurangnya integritas dan nilai moral para pelaku, sehingga merusak praktik demokrasi dan keadilan. Kajian ini menganalisis mekanisme politisasi hukum dalam konteks pemilu dan dampaknya pada penegakan hukum, serta mengusulkan solusi pencegahan melalui pendekatan berbasis kearifan lokal. Metode penelitian bersifat sosio-legal dengan analisis data sekunder dari berbagai kasus korupsi yang muncul menjelang pemilu 2014, 2019, dan 2024, meliputi kajian pustaka, laporan investigatif, dan data lembaga penegak hukum. Temuan menunjukkan pola konsisten di mana intensitas penegakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik kian meningkat mendekati hari pemilu, menandakan upaya politisasi hukum; hal ini menurunkan kredibilitas upaya antikorupsi sejati dan memengaruhi persepsi publik. Dengan mencontoh keberhasilan Malaysia dalam memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan integritas melalui internalisasi nilai moral yang bersumber pada kearifan lokal seperti “Hasta Brata dan “sembilan nilai antikorupsi untuk menciptakan praktik demokrasi yang bermartabat dan penegakan hukum yang adil.
Strategi pencegahan politisasi penegakan hukum kasus korupsi harus melampaui pendekatan represif dengan mengintegrasikan tindakan preventif berbasis kearifan lokal.Internalisasi nilai-nilai Hasta Brata bagi pemimpin publik dan sembilan nilai antikorupsi bagi aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan integritas dan kesadaran etis sehingga menurunkan potensi penyalahgunaan wewenang.Pendekatan jangka panjang yang dimulai dari pendidikan keluarga hingga pelatihan profesional, didukung mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik, dapat membangun budaya antikorupsi yang kokoh di Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas integrasi kearifan lokal seperti prinsip Hasta Brata ke dalam modul pelatihan bagi aparat penegak hukum, dengan merancang studi eksperimental atau quasi-eksperimental yang melibatkan pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan sikap, nilai moral, dan praktik penegakan di berbagai unit kepolisian atau kejaksaan. Ide kedua adalah melakukan studi komparatif antar wilayah dengan kearifan lokal berbeda—misalnya Jawa, Madura, dan Kalimantan—untuk menilai bagaimana variasi prinsip budaya memengaruhi tingkat politisasi penegakan hukum saat pemilu, dengan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif berupa survei persepsi publik dan laporan kasus. Ketiga, penelitian dapat mengkaji peran kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan lembaga antikorupsi dalam memperkuat mekanisme transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum, dengan memetakan model partisipasi publik dan intensitas peliputan media sebagai variabel yang memengaruhi persepsi netralitas aparat hukum di masa kampanye. Dengan mengembangkan ketiga gagasan ini, riset selanjutnya diharapkan menyuguhkan bukti empiris yang komprehensif untuk merumuskan kebijakan pencegahan politisasi penegakan hukum berbasis kearifan lokal.
- Jokowi's Political Dynasties: Impact and its Comparison to Nehru-Gandhi Dynasties | Journal of Islamic... jiwp.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/76Jokowis Political Dynasties Impact and its Comparison to Nehru Gandhi Dynasties Journal of Islamic jiwp umy ac index php jiwp article view 76
- Code of Ethics Violations Due to Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Towards the Dynamics... ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/1484Code of Ethics Violations Due to Constitutional Court Decision Number 90 PUU XXI 2023 Towards the Dynamics ejournal uhb ac index php inconcreto article view 1484
- The Dissolution of Political Parties as Sanctions for Corruption Crimes | Ramadhan | Jurnal Ilmiah Mizani:... ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/2941The Dissolution of Political Parties as Sanctions for Corruption Crimes Ramadhan Jurnal Ilmiah Mizani ejournal uinfasbengkulu ac index php mizani article view 2941
| File size | 397.63 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Penelitian menelaah seluruh ketentuan hukum terkait hak penghapusan digital pelanggaran kedisiplinan dan menggunakan pendekatan analitis komparatif antaraPenelitian menelaah seluruh ketentuan hukum terkait hak penghapusan digital pelanggaran kedisiplinan dan menggunakan pendekatan analitis komparatif antara
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Mengikuti protokol PRISMA, kami melakukan pencarian sistematik pada database Scopus untuk artikel yang diterbitkan antara 2015-2025. Dengan menggunakanMengikuti protokol PRISMA, kami melakukan pencarian sistematik pada database Scopus untuk artikel yang diterbitkan antara 2015-2025. Dengan menggunakan
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Peningkatan keahlian mekanik mendorong pemahaman prosedur kerja sesuai SOP dan deteksi kebutuhan pemeliharaan, sementara peningkatan keterampilan mekanikPeningkatan keahlian mekanik mendorong pemahaman prosedur kerja sesuai SOP dan deteksi kebutuhan pemeliharaan, sementara peningkatan keterampilan mekanik
UNHJAMBIUNHJAMBI Persoalan ini mengacu pada tempat penampungan sampah atau TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang sudah tidak dapat menampung sampah dan alat berat yang sudahPersoalan ini mengacu pada tempat penampungan sampah atau TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang sudah tidak dapat menampung sampah dan alat berat yang sudah
UMMUMM Indonesia mewajibkan persyaratan administratif, teknis, dan khusus melalui PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang seringkali menghambat pendirian rumah ibadahIndonesia mewajibkan persyaratan administratif, teknis, dan khusus melalui PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang seringkali menghambat pendirian rumah ibadah
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengadopsi pendekatan rehabilitatif terhadapPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengadopsi pendekatan rehabilitatif terhadap
UMMUMM Untuk memahami sepenuhnya bagaimana teks Islam berkontribusi terhadap wacana hak asasi manusia saat ini, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis bibliometrikUntuk memahami sepenuhnya bagaimana teks Islam berkontribusi terhadap wacana hak asasi manusia saat ini, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis bibliometrik
UMMUMM Adanya dualisme kewenangan dalam pembatalan Peraturan Daerah antara Mahkamah Agung melalui pengujian yudisial dan Pemerintah melalui pengujian eksekutifAdanya dualisme kewenangan dalam pembatalan Peraturan Daerah antara Mahkamah Agung melalui pengujian yudisial dan Pemerintah melalui pengujian eksekutif
Useful /
UNHJAMBIUNHJAMBI Agrowisata ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan sumber daya alam dan budaya pertanian setempat, namun terdapatAgrowisata ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan sumber daya alam dan budaya pertanian setempat, namun terdapat
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Sektor pendidikan vokasi menghadapi tantangan besar dalam mempersiapkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan industri di era digital. Data SMKN 1 PadangSektor pendidikan vokasi menghadapi tantangan besar dalam mempersiapkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan industri di era digital. Data SMKN 1 Padang
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Temuan menunjukkan bahwa novel ini mencerminkan ideologi patriarki dunia nyata dengan menggambarkan bagaimana bahasa dan norma institusional mempertahankanTemuan menunjukkan bahwa novel ini mencerminkan ideologi patriarki dunia nyata dengan menggambarkan bagaimana bahasa dan norma institusional mempertahankan
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan performa menembak harus melibatkan pengembangan fisik dan psikologis terpadu, terutama dengan memperkuat koordinasiTemuan ini menunjukkan bahwa peningkatan performa menembak harus melibatkan pengembangan fisik dan psikologis terpadu, terutama dengan memperkuat koordinasi