UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini berfokus pada fenomena politisasi penegakan hukum kasus korupsi pada tahun-tahun pemilihan, di mana tindakan hukum diduga digunakan sebagai alat politik untuk melemahkan pihak lawan dan mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, penegakan hukum dipersepsikan sebagai “atas perintah dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Keterkaitan antara politik dan hukum ini disebabkan oleh kurangnya integritas dan nilai moral para pelaku, sehingga merusak praktik demokrasi dan keadilan. Kajian ini menganalisis mekanisme politisasi hukum dalam konteks pemilu dan dampaknya pada penegakan hukum, serta mengusulkan solusi pencegahan melalui pendekatan berbasis kearifan lokal. Metode penelitian bersifat sosio-legal dengan analisis data sekunder dari berbagai kasus korupsi yang muncul menjelang pemilu 2014, 2019, dan 2024, meliputi kajian pustaka, laporan investigatif, dan data lembaga penegak hukum. Temuan menunjukkan pola konsisten di mana intensitas penegakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik kian meningkat mendekati hari pemilu, menandakan upaya politisasi hukum; hal ini menurunkan kredibilitas upaya antikorupsi sejati dan memengaruhi persepsi publik. Dengan mencontoh keberhasilan Malaysia dalam memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan integritas melalui internalisasi nilai moral yang bersumber pada kearifan lokal seperti “Hasta Brata dan “sembilan nilai antikorupsi untuk menciptakan praktik demokrasi yang bermartabat dan penegakan hukum yang adil.
Strategi pencegahan politisasi penegakan hukum kasus korupsi harus melampaui pendekatan represif dengan mengintegrasikan tindakan preventif berbasis kearifan lokal.Internalisasi nilai-nilai Hasta Brata bagi pemimpin publik dan sembilan nilai antikorupsi bagi aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan integritas dan kesadaran etis sehingga menurunkan potensi penyalahgunaan wewenang.Pendekatan jangka panjang yang dimulai dari pendidikan keluarga hingga pelatihan profesional, didukung mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik, dapat membangun budaya antikorupsi yang kokoh di Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas integrasi kearifan lokal seperti prinsip Hasta Brata ke dalam modul pelatihan bagi aparat penegak hukum, dengan merancang studi eksperimental atau quasi-eksperimental yang melibatkan pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan sikap, nilai moral, dan praktik penegakan di berbagai unit kepolisian atau kejaksaan. Ide kedua adalah melakukan studi komparatif antar wilayah dengan kearifan lokal berbeda—misalnya Jawa, Madura, dan Kalimantan—untuk menilai bagaimana variasi prinsip budaya memengaruhi tingkat politisasi penegakan hukum saat pemilu, dengan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif berupa survei persepsi publik dan laporan kasus. Ketiga, penelitian dapat mengkaji peran kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan lembaga antikorupsi dalam memperkuat mekanisme transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum, dengan memetakan model partisipasi publik dan intensitas peliputan media sebagai variabel yang memengaruhi persepsi netralitas aparat hukum di masa kampanye. Dengan mengembangkan ketiga gagasan ini, riset selanjutnya diharapkan menyuguhkan bukti empiris yang komprehensif untuk merumuskan kebijakan pencegahan politisasi penegakan hukum berbasis kearifan lokal.
- Jokowi's Political Dynasties: Impact and its Comparison to Nehru-Gandhi Dynasties | Journal of Islamic... jiwp.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/76Jokowis Political Dynasties Impact and its Comparison to Nehru Gandhi Dynasties Journal of Islamic jiwp umy ac index php jiwp article view 76
- Code of Ethics Violations Due to Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Towards the Dynamics... ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/1484Code of Ethics Violations Due to Constitutional Court Decision Number 90 PUU XXI 2023 Towards the Dynamics ejournal uhb ac index php inconcreto article view 1484
- The Dissolution of Political Parties as Sanctions for Corruption Crimes | Ramadhan | Jurnal Ilmiah Mizani:... ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/2941The Dissolution of Political Parties as Sanctions for Corruption Crimes Ramadhan Jurnal Ilmiah Mizani ejournal uinfasbengkulu ac index php mizani article view 2941
| File size | 397.63 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
ETDCIETDCI Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan utama terjadi pada tahap transformasi, proses keterampilan, dan penulisan jawaban akhir. Faktor penyebab kesalahanHasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan utama terjadi pada tahap transformasi, proses keterampilan, dan penulisan jawaban akhir. Faktor penyebab kesalahan
UMMUMM Mandat hukum pembentukan lembaga jasa keuangan independen dan terintegrasi mengakibatkan kewenangan Bapepam-LK dialihkan ke OJK untuk menghadapi kompleksitasMandat hukum pembentukan lembaga jasa keuangan independen dan terintegrasi mengakibatkan kewenangan Bapepam-LK dialihkan ke OJK untuk menghadapi kompleksitas
UMMUMM Kudus dapat berfungsi sebagai laboratorium sosial, menunjukkan bahwa tradisi dan hukum dapat bekerja bersama untuk menciptakan keadilan substantif bagiKudus dapat berfungsi sebagai laboratorium sosial, menunjukkan bahwa tradisi dan hukum dapat bekerja bersama untuk menciptakan keadilan substantif bagi
UMMUMM Indonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda. IndonesiaIndonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda. Indonesia
Useful /
ETDCIETDCI Analisis menunjukkan kontribusi masing‑masing sumber terhadap total kemiripan, serta menyoroti pentingnya pemantauan plagiarisme dalam konteks akademik.Analisis menunjukkan kontribusi masing‑masing sumber terhadap total kemiripan, serta menyoroti pentingnya pemantauan plagiarisme dalam konteks akademik.
UMMUMM UUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan tidak mudah dimodifikasi. Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutanUUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan tidak mudah dimodifikasi. Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutan
UMMUMM Namun, memberikan wewenang ini juga memperkenalkan potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama ketika peraturan saling bertentangan atauNamun, memberikan wewenang ini juga memperkenalkan potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama ketika peraturan saling bertentangan atau
INABJINABJ Serum dan plasma yang didapatkan disimpan pada suhu -80°C untuk analisis sebagai berikut: hepatitis B surface antigen (HBSAg), hepatitis C virus (HCV),Serum dan plasma yang didapatkan disimpan pada suhu -80°C untuk analisis sebagai berikut: hepatitis B surface antigen (HBSAg), hepatitis C virus (HCV),