UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini mengkaji bagaimana kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berinteraksi untuk menciptakan undang-undang dan regulasi di Malaysia dan Indonesia. Di sebagian besar negara, pemerintah pusat bukan satu-satunya pengatur dalam pengembangan undang-undang dan regulasi. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintah yang didelegasikan kepada mereka. Wewenang ini mencakup kekuasaan untuk merancang dan mengesahkan peraturan daerah, yang mencerminkan kemandirian daerah dalam mengelola pemerintahan lokal. Peraturan daerah berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan desentralisasi, mendorong otonomi yang lebih besar dengan memberdayakan daerah untuk menangani kebutuhan lokal melalui legislatif yang disesuaikan. Namun, delegasi wewenang tersebut juga menghadirkan potensi untuk konflik regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara daerah itu sendiri. Oleh karena itu, analisis komprehensif sangat diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana hubungan antara otoritas pemerintah pusat dan daerah mempengaruhi proses legislasi di Indonesia. Menggunakan pendekatan komparatif hukum memberikan metode yang efektif untuk memeriksa dinamika otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, menawarkan wawasan berharga dan rekomendasi kebijakan untuk menyelaraskan kerangka kerja regulasi undang-undang.
Di bawah konsep negara hukum, undang-undang dan peraturan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menjaga pemerintahan, memastikan bahwa otoritas dan keputusan dipandu oleh kerangka hukum yang telah ditetapkan, bukan oleh kepentingan individu atau kelompok.Undang-undang dan peraturan ini merupakan komponen integral dari kehidupan nasional dan negara, membentuk dasar pemerintahan yang tertib.Signifikan bahwa pemerintah pusat bukanlah satu-satunya entitas yang bertanggung jawab untuk menciptakan undang-undang dan peraturan.Di banyak negara, pemerintah daerah diberi wewenang untuk merumuskan peraturan daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada yurisdiksi mereka.Praktik ini bukan hanya umum di negara-negara yang menerapkan sistem otonomi daerah tetapi juga di negara-negara bagian federal.Otoritas pemerintah daerah untuk menetapkan peraturannya sendiri mencerminkan tingkat kemandirian yang signifikan dalam mengelola pemerintahan lokal.Namun, memberikan wewenang ini juga memperkenalkan potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama ketika peraturan saling bertentangan atau tidak sejalan.Tantangan ini menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana distribusi otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi proses legislatif di Indonesia.
Untuk penelitian selanjutnya, ada baiknya untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana interaksi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dioptimalkan agar lebih harmonis dalam pembentukan undang-undang. Misalnya, bagaimana mekanisme kolaborasi bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mencegah konflik peraturan antara tingkat pemerintahan. Selain itu, penting untuk melakukan studi kasus yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan desentralisasi di beberapa daerah, guna menemukan best practices yang bisa diadopsi di tingkat nasional. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membentuk arah studi baru yang akan memperkaya pemahaman kita tentang dinamika pemerintahan dan otonomi daerah di Indonesia.
- Edukasi Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa | Jurnal Dedikasi Hukum. edukasi... ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/23467Edukasi Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Jurnal Dedikasi Hukum edukasi ejournal umm ac index php jdh article view 23467
- Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.... doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art2Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang Undang Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM doi 10 20885 iustum vol27 iss2 art2
- The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia | Lex Scientia Law Review. hierarchical... doi.org/10.15294/LESREV.V7I2.74651The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia Lex Scientia Law Review hierarchical doi 10 15294 LESREV V7I2 74651
| File size | 332.77 KB |
| Pages | 20 |
| Short Link | https://juris.id/p-aO |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Self‑efficacy terbukti menjadi mediator utama dalam hubungan antara Integrated E‑Modules dan Body Spa Skills, sementara Learning Motivation tidak menunjukkanSelf‑efficacy terbukti menjadi mediator utama dalam hubungan antara Integrated E‑Modules dan Body Spa Skills, sementara Learning Motivation tidak menunjukkan
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Penelitian ini mengkaji interseksi antara ideologi gender dan hubungan kekuasaan dalam novel The Handmaids Tale karya Margaret Atwood yang menggambarkanPenelitian ini mengkaji interseksi antara ideologi gender dan hubungan kekuasaan dalam novel The Handmaids Tale karya Margaret Atwood yang menggambarkan
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Studi hikayat ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai inti yang dikandungnya dan menghubungkannya dengan tujuan pembelajaran sastra modern. DenganStudi hikayat ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai inti yang dikandungnya dan menghubungkannya dengan tujuan pembelajaran sastra modern. Dengan
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG = 0,028 < 0,05), serta interaksi signifikan antara metode pelatihan dan motivasi terhadap VO2max (Sig. = 0,000 < 0,05). Selain itu, perbedaan VO2max diamati= 0,028 < 0,05), serta interaksi signifikan antara metode pelatihan dan motivasi terhadap VO2max (Sig. = 0,000 < 0,05). Selain itu, perbedaan VO2max diamati
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Hasil evaluasi konteks menunjukkan bahwa program PJOK Fase C sesuai dengan kurikulum, namun perlu penyesuaian dengan karakteristik siswa. Pada aspek inputHasil evaluasi konteks menunjukkan bahwa program PJOK Fase C sesuai dengan kurikulum, namun perlu penyesuaian dengan karakteristik siswa. Pada aspek input
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Rendahnya tingkat keterlibatan dan prestasi siswa pada model pembelajaran inovatif di bidang ekonomi vokasional menjadi latar belakang penelitian ini.Rendahnya tingkat keterlibatan dan prestasi siswa pada model pembelajaran inovatif di bidang ekonomi vokasional menjadi latar belakang penelitian ini.
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori diterapkan pada sampel 197 siswa SMK yang dipilih melalui stratified random sampling proporsional.Pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori diterapkan pada sampel 197 siswa SMK yang dipilih melalui stratified random sampling proporsional.
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Durasi terbatas penggunaan media sosial sebaiknya diimbangi dengan aktivitas interaktif langsung. Penelitian lanjut dianjurkan untuk memetakan efek jangkaDurasi terbatas penggunaan media sosial sebaiknya diimbangi dengan aktivitas interaktif langsung. Penelitian lanjut dianjurkan untuk memetakan efek jangka
Useful /
UMMUMM Mengambil dari sumber primer, termasuk Keputusan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2022 tentang aplikasi Pengelolaan Hubungan Warga dan wawancaraMengambil dari sumber primer, termasuk Keputusan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2022 tentang aplikasi Pengelolaan Hubungan Warga dan wawancara
UMMUMM Temuan menunjukkan pola konsisten di mana intensitas penegakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik kian meningkat mendekati hari pemilu, menandakanTemuan menunjukkan pola konsisten di mana intensitas penegakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik kian meningkat mendekati hari pemilu, menandakan
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Penelitian ini juga menawarkan tiga rekomendasi, yaitu: guru hendaknya menyusun kontrak pembelajaran di awal semester; kepala sekolah mengirim guru untukPenelitian ini juga menawarkan tiga rekomendasi, yaitu: guru hendaknya menyusun kontrak pembelajaran di awal semester; kepala sekolah mengirim guru untuk
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Tingkat ketuntasan belajar mencapai 75%, dan kuesioner karakteristik mengindikasikan skor rata-rata 83,8 yang mencerminkan kemudahan penggunaan dan ketertarikanTingkat ketuntasan belajar mencapai 75%, dan kuesioner karakteristik mengindikasikan skor rata-rata 83,8 yang mencerminkan kemudahan penggunaan dan ketertarikan