UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini mengkaji bagaimana kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berinteraksi untuk menciptakan undang-undang dan regulasi di Malaysia dan Indonesia. Di sebagian besar negara, pemerintah pusat bukan satu-satunya pengatur dalam pengembangan undang-undang dan regulasi. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintah yang didelegasikan kepada mereka. Wewenang ini mencakup kekuasaan untuk merancang dan mengesahkan peraturan daerah, yang mencerminkan kemandirian daerah dalam mengelola pemerintahan lokal. Peraturan daerah berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan desentralisasi, mendorong otonomi yang lebih besar dengan memberdayakan daerah untuk menangani kebutuhan lokal melalui legislatif yang disesuaikan. Namun, delegasi wewenang tersebut juga menghadirkan potensi untuk konflik regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara daerah itu sendiri. Oleh karena itu, analisis komprehensif sangat diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana hubungan antara otoritas pemerintah pusat dan daerah mempengaruhi proses legislasi di Indonesia. Menggunakan pendekatan komparatif hukum memberikan metode yang efektif untuk memeriksa dinamika otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, menawarkan wawasan berharga dan rekomendasi kebijakan untuk menyelaraskan kerangka kerja regulasi undang-undang.
Di bawah konsep negara hukum, undang-undang dan peraturan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menjaga pemerintahan, memastikan bahwa otoritas dan keputusan dipandu oleh kerangka hukum yang telah ditetapkan, bukan oleh kepentingan individu atau kelompok.Undang-undang dan peraturan ini merupakan komponen integral dari kehidupan nasional dan negara, membentuk dasar pemerintahan yang tertib.Signifikan bahwa pemerintah pusat bukanlah satu-satunya entitas yang bertanggung jawab untuk menciptakan undang-undang dan peraturan.Di banyak negara, pemerintah daerah diberi wewenang untuk merumuskan peraturan daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada yurisdiksi mereka.Praktik ini bukan hanya umum di negara-negara yang menerapkan sistem otonomi daerah tetapi juga di negara-negara bagian federal.Otoritas pemerintah daerah untuk menetapkan peraturannya sendiri mencerminkan tingkat kemandirian yang signifikan dalam mengelola pemerintahan lokal.Namun, memberikan wewenang ini juga memperkenalkan potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama ketika peraturan saling bertentangan atau tidak sejalan.Tantangan ini menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana distribusi otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi proses legislatif di Indonesia.
Untuk penelitian selanjutnya, ada baiknya untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana interaksi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dioptimalkan agar lebih harmonis dalam pembentukan undang-undang. Misalnya, bagaimana mekanisme kolaborasi bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mencegah konflik peraturan antara tingkat pemerintahan. Selain itu, penting untuk melakukan studi kasus yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan desentralisasi di beberapa daerah, guna menemukan best practices yang bisa diadopsi di tingkat nasional. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membentuk arah studi baru yang akan memperkaya pemahaman kita tentang dinamika pemerintahan dan otonomi daerah di Indonesia.
- Edukasi Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa | Jurnal Dedikasi Hukum. edukasi... ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/23467Edukasi Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Jurnal Dedikasi Hukum edukasi ejournal umm ac index php jdh article view 23467
- Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.... doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art2Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang Undang Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM doi 10 20885 iustum vol27 iss2 art2
- The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia | Lex Scientia Law Review. hierarchical... doi.org/10.15294/LESREV.V7I2.74651The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia Lex Scientia Law Review hierarchical doi 10 15294 LESREV V7I2 74651
| File size | 332.77 KB |
| Pages | 20 |
| Short Link | https://juris.id/p-aO |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Makalah ini mengkaji hak penghapusan digital atas pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah daerah serta sanksi yang dikenakan, danMakalah ini mengkaji hak penghapusan digital atas pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah daerah serta sanksi yang dikenakan, dan
UMMUMM Berdasarkan sejarah dan kepemimpinan Muhammadiyah, tidak dapat disangkal bahwa Muhammadiyah adalah panutan bagi organisasi dan gerakan Islam moderat *parBerdasarkan sejarah dan kepemimpinan Muhammadiyah, tidak dapat disangkal bahwa Muhammadiyah adalah panutan bagi organisasi dan gerakan Islam moderat *par
UMMUMM Kewenangan tersebut diberikan semata-mata untuk menghindari pengajuan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau pemegang saham kepada perusahaan efekKewenangan tersebut diberikan semata-mata untuk menghindari pengajuan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau pemegang saham kepada perusahaan efek
UMMUMM Menariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, sepertiMenariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, seperti
SAINTEKMUSAINTEKMU Metode penelitian yang digunakan adalah SDLC jenis waterfall yaitu analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Sistem ini dikembangkan menggunakan PHPMetode penelitian yang digunakan adalah SDLC jenis waterfall yaitu analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Sistem ini dikembangkan menggunakan PHP
UMMUMM Indonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 TahunIndonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun
UMMUMM Temuan menunjukkan pola konsisten di mana intensitas penegakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik kian meningkat mendekati hari pemilu, menandakanTemuan menunjukkan pola konsisten di mana intensitas penegakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik kian meningkat mendekati hari pemilu, menandakan
UMMUMM Di sisi lain, peraturan daerah dapat memperluas dan memperkuat peraturan nasional dengan mengadaptasi pendekatan lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat.Di sisi lain, peraturan daerah dapat memperluas dan memperkuat peraturan nasional dengan mengadaptasi pendekatan lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Useful /
UMMUMM Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperkenalkan perubahan paradigma dalam ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah dengan mengganti persyaratanPutusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperkenalkan perubahan paradigma dalam ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah dengan mengganti persyaratan
SAINTEKMUSAINTEKMU Sistem yang dikembangkan pada penelitian ini menggunakan metode air terjun dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan dengan UML, dan implementasiSistem yang dikembangkan pada penelitian ini menggunakan metode air terjun dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan dengan UML, dan implementasi
SAINTEKMUSAINTEKMU Penelitian ini mengusulkan sistem perolehan suara berbasis Android untuk memantau jumlah pemilih calon legislatif dalam pemilihan calon anggota dewan diPenelitian ini mengusulkan sistem perolehan suara berbasis Android untuk memantau jumlah pemilih calon legislatif dalam pemilihan calon anggota dewan di
SAINTEKMUSAINTEKMU Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi kompas kiblat digital yang dapat digunakan oleh penyandang tunanetra berbasis platform Android.Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi kompas kiblat digital yang dapat digunakan oleh penyandang tunanetra berbasis platform Android.