UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini mengkaji bagaimana kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berinteraksi untuk menciptakan undang-undang dan regulasi di Malaysia dan Indonesia. Di sebagian besar negara, pemerintah pusat bukan satu-satunya pengatur dalam pengembangan undang-undang dan regulasi. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintah yang didelegasikan kepada mereka. Wewenang ini mencakup kekuasaan untuk merancang dan mengesahkan peraturan daerah, yang mencerminkan kemandirian daerah dalam mengelola pemerintahan lokal. Peraturan daerah berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan desentralisasi, mendorong otonomi yang lebih besar dengan memberdayakan daerah untuk menangani kebutuhan lokal melalui legislatif yang disesuaikan. Namun, delegasi wewenang tersebut juga menghadirkan potensi untuk konflik regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara daerah itu sendiri. Oleh karena itu, analisis komprehensif sangat diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana hubungan antara otoritas pemerintah pusat dan daerah mempengaruhi proses legislasi di Indonesia. Menggunakan pendekatan komparatif hukum memberikan metode yang efektif untuk memeriksa dinamika otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, menawarkan wawasan berharga dan rekomendasi kebijakan untuk menyelaraskan kerangka kerja regulasi undang-undang.
Di bawah konsep negara hukum, undang-undang dan peraturan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menjaga pemerintahan, memastikan bahwa otoritas dan keputusan dipandu oleh kerangka hukum yang telah ditetapkan, bukan oleh kepentingan individu atau kelompok.Undang-undang dan peraturan ini merupakan komponen integral dari kehidupan nasional dan negara, membentuk dasar pemerintahan yang tertib.Signifikan bahwa pemerintah pusat bukanlah satu-satunya entitas yang bertanggung jawab untuk menciptakan undang-undang dan peraturan.Di banyak negara, pemerintah daerah diberi wewenang untuk merumuskan peraturan daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada yurisdiksi mereka.Praktik ini bukan hanya umum di negara-negara yang menerapkan sistem otonomi daerah tetapi juga di negara-negara bagian federal.Otoritas pemerintah daerah untuk menetapkan peraturannya sendiri mencerminkan tingkat kemandirian yang signifikan dalam mengelola pemerintahan lokal.Namun, memberikan wewenang ini juga memperkenalkan potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama ketika peraturan saling bertentangan atau tidak sejalan.Tantangan ini menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana distribusi otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi proses legislatif di Indonesia.
Untuk penelitian selanjutnya, ada baiknya untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana interaksi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dioptimalkan agar lebih harmonis dalam pembentukan undang-undang. Misalnya, bagaimana mekanisme kolaborasi bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mencegah konflik peraturan antara tingkat pemerintahan. Selain itu, penting untuk melakukan studi kasus yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan desentralisasi di beberapa daerah, guna menemukan best practices yang bisa diadopsi di tingkat nasional. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membentuk arah studi baru yang akan memperkaya pemahaman kita tentang dinamika pemerintahan dan otonomi daerah di Indonesia.
- Edukasi Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa | Jurnal Dedikasi Hukum. edukasi... ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/23467Edukasi Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Jurnal Dedikasi Hukum edukasi ejournal umm ac index php jdh article view 23467
- Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.... doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art2Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang Undang Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM doi 10 20885 iustum vol27 iss2 art2
- The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia | Lex Scientia Law Review. hierarchical... doi.org/10.15294/LESREV.V7I2.74651The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia Lex Scientia Law Review hierarchical doi 10 15294 LESREV V7I2 74651
| File size | 332.77 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UNKRISWINAUNKRISWINA Kemudian dari perspektif keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung aquo bertentangan dengan aspek keadilan yang mana menurut Aristoteles menyebutkan bahwa keadilanKemudian dari perspektif keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung aquo bertentangan dengan aspek keadilan yang mana menurut Aristoteles menyebutkan bahwa keadilan
UMMUMM Beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia tidak mengatur penundaan pemilihan umum dalam konstitusi mereka, tetapi Myanmar dan Kamboja mengaturnya.Beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia tidak mengatur penundaan pemilihan umum dalam konstitusi mereka, tetapi Myanmar dan Kamboja mengaturnya.
UMMUMM Namun, peraturan tersebut mengandung celah yang memungkinkan penolakan pendirian rumah ibadah sehingga berpotensi menghambat kebebasan beribadah. Sebaliknya,Namun, peraturan tersebut mengandung celah yang memungkinkan penolakan pendirian rumah ibadah sehingga berpotensi menghambat kebebasan beribadah. Sebaliknya,
UMPOUMPO Namun, forum eksternum yang mengekspresikan keyakinan harus diatur oleh undang‑undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1)‑(2) UUD 1945, danNamun, forum eksternum yang mengekspresikan keyakinan harus diatur oleh undang‑undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1)‑(2) UUD 1945, dan
UMPOUMPO Artikel ini bertujuan untuk memahami makna konsep Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah dan bentuk-bentuk implementasi akan internalisasi nilai-nilaiArtikel ini bertujuan untuk memahami makna konsep Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah dan bentuk-bentuk implementasi akan internalisasi nilai-nilai
AKABAAKABA Namun, dalam pelaksanaannya ada pertentangan mengenai sifat putusan arbitrase yang seharusnya final dan binding, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikanNamun, dalam pelaksanaannya ada pertentangan mengenai sifat putusan arbitrase yang seharusnya final dan binding, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan
UINSIUINSI Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran signifikan dalam pendekatan hukum, dari sistem hukum adat dan nasional menuju penerapan syariatHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran signifikan dalam pendekatan hukum, dari sistem hukum adat dan nasional menuju penerapan syariat
UMAUMA Sejalan dengan perkembangan zaman menuju globalisasi dan telah dirancangkannya otonomi daerah agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik dalamSejalan dengan perkembangan zaman menuju globalisasi dan telah dirancangkannya otonomi daerah agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik dalam
Useful /
UMMUMM Temuan menunjukkan tiga faktor utama yang berkontribusi pada manajemen yang tidak efektif: (1) kerangka hukum yang tidak memadai yang kurang referensiTemuan menunjukkan tiga faktor utama yang berkontribusi pada manajemen yang tidak efektif: (1) kerangka hukum yang tidak memadai yang kurang referensi
UMMUMM Dalam praktiknya, operator pengepres bekerja untuk penggiling—pekerja perusahaan yang menerima upah berbasis produksi—dengan pembagian 60:40. Menariknya,Dalam praktiknya, operator pengepres bekerja untuk penggiling—pekerja perusahaan yang menerima upah berbasis produksi—dengan pembagian 60:40. Menariknya,
UMPOUMPO Sekolah Dasar memiliki peran penting dalam mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis Pancasila melalui metode keteladanan dan pembiasaan. ImplementasiSekolah Dasar memiliki peran penting dalam mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis Pancasila melalui metode keteladanan dan pembiasaan. Implementasi
UBTUBT Salah satu produk dari air nira aren adalah bioethanol, yang dihasilkan melalui proses biologis. Pengembangan bioethanol di Desa Lonuo sebelumnya telahSalah satu produk dari air nira aren adalah bioethanol, yang dihasilkan melalui proses biologis. Pengembangan bioethanol di Desa Lonuo sebelumnya telah