UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMakalah ini membahas mekanisme perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. Di Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, yang mewajibkan pemenuhan persyaratan administratif, teknis, dan khusus untuk memperoleh izin. Namun, peraturan tersebut mengandung celah yang memungkinkan penolakan pendirian rumah ibadah sehingga berpotensi menghambat kebebasan beribadah. Sebaliknya, Jerman menerapkan pendekatan ekologi, spasial, dan arsitektural dalam perizinan rumah ibadah dengan menganut Baugesetzbuch dan memperhatikan Flächennutzungsplan serta Bebauungsplan sebagai pedoman. Penelitian normatif-yuridis ini menggunakan pendekatan komparatif, konseptual, dan yuridis. Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi, karakteristik, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Indonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda.Indonesia mewajibkan persyaratan administratif, teknis, dan khusus melalui PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang seringkali menghambat pendirian rumah ibadah minoritas, sedangkan Jerman mengedepankan aspek ekologi, spasial, arsitektural, serta konsultasi publik melalui Baugesetzbuch, Flächennutzungsplan, dan Bebayungsplan.Untuk meningkatkan kepastian hukum dan kerukunan, Indonesia dapat mempertimbangkan adaptasi pendekatan Jerman, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif, serta memperkuat kerja sama bilateral dalam pertukaran praktik regulasi.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat memperkuat prosedur perizinan rumah ibadah dan mencegah konflik, misalnya dengan menganalisis dampak kesesuaian lokasi dan ketentuan zonasi terhadap tingkat penolakan masyarakat. Selanjutnya, sebuah studi komparatif dapat merancang model mediasi baru yang memadukan mekanisme deliberasi komunitas di Indonesia dan konsultasi publik di Jerman, untuk menilai efektivitas kedua pendekatan dalam mempercepat penyelesaian sengketa dan meningkatkan toleransi antarkelompok. Selain itu, penelitian empiris dapat menelaah implikasi peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pasca-omnibus law, dengan fokus pada beban administratif yang dihadapi rumah ibadah minoritas dan dampaknya terhadap keberlanjutan operasional serta penerimaan sosial. Lebih jauh, studi transformatif diperlukan untuk mengevaluasi peran digitalisasi perizinan melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dalam mempercepat proses PBG dan mengidentifikasi hambatan akses yang dialami komunitas minoritas di wilayah terluar. Dengan menggabungkan keempat arah penelitian ini, diharapkan tercipta rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, efektif, dan mampu menjaga kerukunan beragama di berbagai tingkatan pemerintahan.
| File size | 323.99 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Kerja sama ini adil dan bermanfaat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar filsafat dan etika politik. Penelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindunganKerja sama ini adil dan bermanfaat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar filsafat dan etika politik. Penelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindungan
UMMUMM Pendekatan multi-stakeholder, yang mengintegrasikan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, sangat penting untuk membangun sistem keuanganPendekatan multi-stakeholder, yang mengintegrasikan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, sangat penting untuk membangun sistem keuangan
UMMUMM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang secara kontroversial mengubah persyaratan pencalonan kepala daerah dari berbasis kursi atau suaraPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang secara kontroversial mengubah persyaratan pencalonan kepala daerah dari berbasis kursi atau suara
UMMUMM Menariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, sepertiMenariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, seperti
Useful /
UMMUMM Makalah ini mengkaji hak penghapusan digital atas pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah daerah serta sanksi yang dikenakan, danMakalah ini mengkaji hak penghapusan digital atas pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah daerah serta sanksi yang dikenakan, dan
UMMUMM 18 Tahun 2020. Kementerian Agama, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab atas kehidupan beragama, telah menerbitkan beberapa dokumen terkait18 Tahun 2020. Kementerian Agama, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab atas kehidupan beragama, telah menerbitkan beberapa dokumen terkait
UMMUMM Dengan menekankan pentingnya pragmatisme hukum, artikel ini menggambarkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai norma teoretis dan alat yang efektif untukDengan menekankan pentingnya pragmatisme hukum, artikel ini menggambarkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai norma teoretis dan alat yang efektif untuk
UMMUMM Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pemilihan umum sebaiknya hanya dilakukan dalam beberapa bulan (penundaan terbatas waktu) karena faktorTemuan penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pemilihan umum sebaiknya hanya dilakukan dalam beberapa bulan (penundaan terbatas waktu) karena faktor