UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMakalah ini membahas mekanisme perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. Di Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, yang mewajibkan pemenuhan persyaratan administratif, teknis, dan khusus untuk memperoleh izin. Namun, peraturan tersebut mengandung celah yang memungkinkan penolakan pendirian rumah ibadah sehingga berpotensi menghambat kebebasan beribadah. Sebaliknya, Jerman menerapkan pendekatan ekologi, spasial, dan arsitektural dalam perizinan rumah ibadah dengan menganut Baugesetzbuch dan memperhatikan Flächennutzungsplan serta Bebauungsplan sebagai pedoman. Penelitian normatif-yuridis ini menggunakan pendekatan komparatif, konseptual, dan yuridis. Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi, karakteristik, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Indonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda.Indonesia mewajibkan persyaratan administratif, teknis, dan khusus melalui PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang seringkali menghambat pendirian rumah ibadah minoritas, sedangkan Jerman mengedepankan aspek ekologi, spasial, arsitektural, serta konsultasi publik melalui Baugesetzbuch, Flächennutzungsplan, dan Bebayungsplan.Untuk meningkatkan kepastian hukum dan kerukunan, Indonesia dapat mempertimbangkan adaptasi pendekatan Jerman, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif, serta memperkuat kerja sama bilateral dalam pertukaran praktik regulasi.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat memperkuat prosedur perizinan rumah ibadah dan mencegah konflik, misalnya dengan menganalisis dampak kesesuaian lokasi dan ketentuan zonasi terhadap tingkat penolakan masyarakat. Selanjutnya, sebuah studi komparatif dapat merancang model mediasi baru yang memadukan mekanisme deliberasi komunitas di Indonesia dan konsultasi publik di Jerman, untuk menilai efektivitas kedua pendekatan dalam mempercepat penyelesaian sengketa dan meningkatkan toleransi antarkelompok. Selain itu, penelitian empiris dapat menelaah implikasi peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pasca-omnibus law, dengan fokus pada beban administratif yang dihadapi rumah ibadah minoritas dan dampaknya terhadap keberlanjutan operasional serta penerimaan sosial. Lebih jauh, studi transformatif diperlukan untuk mengevaluasi peran digitalisasi perizinan melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dalam mempercepat proses PBG dan mengidentifikasi hambatan akses yang dialami komunitas minoritas di wilayah terluar. Dengan menggabungkan keempat arah penelitian ini, diharapkan tercipta rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, efektif, dan mampu menjaga kerukunan beragama di berbagai tingkatan pemerintahan.
| File size | 323.99 KB |
| Pages | 16 |
| Short Link | https://juris.id/p-aN |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara hak penghapusan digital dengan ketentuan masa kedaluwarsa pelanggaran kedisiplinan serta penghapusanHasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara hak penghapusan digital dengan ketentuan masa kedaluwarsa pelanggaran kedisiplinan serta penghapusan
UMMUMM Kementerian Agama, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab atas kehidupan beragama, telah menerbitkan beberapa dokumen terkait moderasi beragama.Kementerian Agama, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab atas kehidupan beragama, telah menerbitkan beberapa dokumen terkait moderasi beragama.
UMMUMM Kewenangan tersebut diberikan semata-mata untuk menghindari pengajuan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau pemegang saham kepada perusahaan efekKewenangan tersebut diberikan semata-mata untuk menghindari pengajuan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau pemegang saham kepada perusahaan efek
UMMUMM Dalam praktiknya, operator pengepres bekerja untuk penggiling—pekerja perusahaan yang menerima upah berbasis produksi—dengan pembagian 60:40. Menariknya,Dalam praktiknya, operator pengepres bekerja untuk penggiling—pekerja perusahaan yang menerima upah berbasis produksi—dengan pembagian 60:40. Menariknya,
UMMUMM Di banyak negara, pemerintah daerah diberi wewenang untuk merumuskan peraturan daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahanDi banyak negara, pemerintah daerah diberi wewenang untuk merumuskan peraturan daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan
SAINTEKMUSAINTEKMU Sistem juga dirancang dengan memperhatikan keamanan data, kemudahan penggunaan, serta integrasi dengan infrastruktur sekolah yang sudah ada. Hasil pengujianSistem juga dirancang dengan memperhatikan keamanan data, kemudahan penggunaan, serta integrasi dengan infrastruktur sekolah yang sudah ada. Hasil pengujian
UMMUMM Internalisasi nilai-nilai Hasta Brata bagi pemimpin publik dan sembilan nilai antikorupsi bagi aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan integritasInternalisasi nilai-nilai Hasta Brata bagi pemimpin publik dan sembilan nilai antikorupsi bagi aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan integritas
UMMUMM Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia menetapkan kerangka hukum nasional untuk rehabilitasi, perlindungan, dan pemberantasanUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia menetapkan kerangka hukum nasional untuk rehabilitasi, perlindungan, dan pemberantasan
Useful /
UMMUMM Dari sudut pandang Al Farabi tentang konsep negara ideal, tanggung jawab untuk memenuhi kriteria utama negara ditentukan oleh pemimpin dan dukungan kerjaDari sudut pandang Al Farabi tentang konsep negara ideal, tanggung jawab untuk memenuhi kriteria utama negara ditentukan oleh pemimpin dan dukungan kerja
UMMUMM Dinas Pariwisata dan Perhutani telah memulai keterlibatan pemangku kepentingan, program sosialisasi, dan sesi pelatihan untuk mengatasi masalah ini. Namun,Dinas Pariwisata dan Perhutani telah memulai keterlibatan pemangku kepentingan, program sosialisasi, dan sesi pelatihan untuk mengatasi masalah ini. Namun,
SAINTEKMUSAINTEKMU Metodologi pengembangan aplikasi yang penulis gunakan adalah metode SDLC (Software Development Life Cycle) dengan model waterfall dengan proses pembuatanMetodologi pengembangan aplikasi yang penulis gunakan adalah metode SDLC (Software Development Life Cycle) dengan model waterfall dengan proses pembuatan
UNDIPUNDIP Wanita melaporkan tingkat malaria lebih rendah daripada pria, terutama di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Barat, penggunaan kelambu dikaitkan denganWanita melaporkan tingkat malaria lebih rendah daripada pria, terutama di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Barat, penggunaan kelambu dikaitkan dengan