UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMakalah ini membahas mekanisme perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. Di Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, yang mewajibkan pemenuhan persyaratan administratif, teknis, dan khusus untuk memperoleh izin. Namun, peraturan tersebut mengandung celah yang memungkinkan penolakan pendirian rumah ibadah sehingga berpotensi menghambat kebebasan beribadah. Sebaliknya, Jerman menerapkan pendekatan ekologi, spasial, dan arsitektural dalam perizinan rumah ibadah dengan menganut Baugesetzbuch dan memperhatikan Flächennutzungsplan serta Bebauungsplan sebagai pedoman. Penelitian normatif-yuridis ini menggunakan pendekatan komparatif, konseptual, dan yuridis. Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi, karakteristik, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Indonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda.Indonesia mewajibkan persyaratan administratif, teknis, dan khusus melalui PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang seringkali menghambat pendirian rumah ibadah minoritas, sedangkan Jerman mengedepankan aspek ekologi, spasial, arsitektural, serta konsultasi publik melalui Baugesetzbuch, Flächennutzungsplan, dan Bebayungsplan.Untuk meningkatkan kepastian hukum dan kerukunan, Indonesia dapat mempertimbangkan adaptasi pendekatan Jerman, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif, serta memperkuat kerja sama bilateral dalam pertukaran praktik regulasi.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat memperkuat prosedur perizinan rumah ibadah dan mencegah konflik, misalnya dengan menganalisis dampak kesesuaian lokasi dan ketentuan zonasi terhadap tingkat penolakan masyarakat. Selanjutnya, sebuah studi komparatif dapat merancang model mediasi baru yang memadukan mekanisme deliberasi komunitas di Indonesia dan konsultasi publik di Jerman, untuk menilai efektivitas kedua pendekatan dalam mempercepat penyelesaian sengketa dan meningkatkan toleransi antarkelompok. Selain itu, penelitian empiris dapat menelaah implikasi peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pasca-omnibus law, dengan fokus pada beban administratif yang dihadapi rumah ibadah minoritas dan dampaknya terhadap keberlanjutan operasional serta penerimaan sosial. Lebih jauh, studi transformatif diperlukan untuk mengevaluasi peran digitalisasi perizinan melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dalam mempercepat proses PBG dan mengidentifikasi hambatan akses yang dialami komunitas minoritas di wilayah terluar. Dengan menggabungkan keempat arah penelitian ini, diharapkan tercipta rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, efektif, dan mampu menjaga kerukunan beragama di berbagai tingkatan pemerintahan.
| File size | 323.99 KB |
| Pages | 16 |
| Short Link | https://juris.id/p-aN |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Selain itu, selaras dengan konsep akuntabilitas keamanan informasi Al Farabi, penekanan ditempatkan pada tanggung jawab sosial kolaboratif antara pemilikSelain itu, selaras dengan konsep akuntabilitas keamanan informasi Al Farabi, penekanan ditempatkan pada tanggung jawab sosial kolaboratif antara pemilik
UMMUMM Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara hak penghapusan digital dan ketentuan masa kedaluwarsa pelanggaran kedisiplinan serta penghapusanPenelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara hak penghapusan digital dan ketentuan masa kedaluwarsa pelanggaran kedisiplinan serta penghapusan
UMMUMM Pengaturan mengenai penundaan pemilihan umum di negara-negara ini bervariasi. Di Malaysia, hal itu tidak diatur dalam konstitusi. Sementara itu, di MyanmarPengaturan mengenai penundaan pemilihan umum di negara-negara ini bervariasi. Di Malaysia, hal itu tidak diatur dalam konstitusi. Sementara itu, di Myanmar
UMMUMM Penelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkanPenelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkan
UNIMALUNIMAL Salah satu komoditas pertanian utama adalah kopi Arabika Gayo. Limbah agro-kopi seperti ampas kopi mengandung glukosa, bahan organik, protein, nitrogen,Salah satu komoditas pertanian utama adalah kopi Arabika Gayo. Limbah agro-kopi seperti ampas kopi mengandung glukosa, bahan organik, protein, nitrogen,
UNIMALUNIMAL Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai kalor tertinggi diamati dari sampel daun nilam yang dikumpulkan sebelum proses penyulingan dengan nilai 15,65 MJ/kgHasil analisis menunjukkan bahwa nilai kalor tertinggi diamati dari sampel daun nilam yang dikumpulkan sebelum proses penyulingan dengan nilai 15,65 MJ/kg
UNIMALUNIMAL Berdasarkan hasil simulasi, kapasitas arus hubung singkat yang diperoleh memberikan pengaruh baik pada sistem jaringan Universitas Andalas dengan penambahanBerdasarkan hasil simulasi, kapasitas arus hubung singkat yang diperoleh memberikan pengaruh baik pada sistem jaringan Universitas Andalas dengan penambahan
UNIMALUNIMAL COBIT 5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan mencapai tujuan mereka dalam tata kelola perusahaan dan tata kelola TI. KerangkaCOBIT 5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan mencapai tujuan mereka dalam tata kelola perusahaan dan tata kelola TI. Kerangka
Useful /
UNUSAUNUSA Pemeriksaan antigen permukaan Hepatitis B (HBsAg) menggunakan metode tes immunochromatography pada petugas kebersihan yang bekerja di RSUD dr. Dunda LimbotoPemeriksaan antigen permukaan Hepatitis B (HBsAg) menggunakan metode tes immunochromatography pada petugas kebersihan yang bekerja di RSUD dr. Dunda Limboto
UNUSAUNUSA Terdapat perbedaan signifikan dalam kadar GDP dan jumlah neutrofil di semua kelompok. Kombinasi lycopene dan metformin menunjukkan konsentrasi GDP lebihTerdapat perbedaan signifikan dalam kadar GDP dan jumlah neutrofil di semua kelompok. Kombinasi lycopene dan metformin menunjukkan konsentrasi GDP lebih
UNILAUNILA Pengambilan sampel dilakukan secara sistematik dengan pola diagonal. Dalam penelitian ini teridentifikasi 9 jenis hama yang menyerang dalam persemaianPengambilan sampel dilakukan secara sistematik dengan pola diagonal. Dalam penelitian ini teridentifikasi 9 jenis hama yang menyerang dalam persemaian
UNILAUNILA Dosis pupuk kompos kotoran sapi sebagai perlakuan terdiri dari 0 kg/tanaman, 2 kg/tanaman, 3 kg/tanaman, 4 kg/tanaman, 5 kg/tanaman, dan 6 kg/tanaman.Dosis pupuk kompos kotoran sapi sebagai perlakuan terdiri dari 0 kg/tanaman, 2 kg/tanaman, 3 kg/tanaman, 4 kg/tanaman, 5 kg/tanaman, dan 6 kg/tanaman.