UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMakalah ini membahas mekanisme perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. Di Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, yang mewajibkan pemenuhan persyaratan administratif, teknis, dan khusus untuk memperoleh izin. Namun, peraturan tersebut mengandung celah yang memungkinkan penolakan pendirian rumah ibadah sehingga berpotensi menghambat kebebasan beribadah. Sebaliknya, Jerman menerapkan pendekatan ekologi, spasial, dan arsitektural dalam perizinan rumah ibadah dengan menganut Baugesetzbuch dan memperhatikan Flächennutzungsplan serta Bebauungsplan sebagai pedoman. Penelitian normatif-yuridis ini menggunakan pendekatan komparatif, konseptual, dan yuridis. Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi, karakteristik, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Indonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda.Indonesia mewajibkan persyaratan administratif, teknis, dan khusus melalui PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang seringkali menghambat pendirian rumah ibadah minoritas, sedangkan Jerman mengedepankan aspek ekologi, spasial, arsitektural, serta konsultasi publik melalui Baugesetzbuch, Flächennutzungsplan, dan Bebayungsplan.Untuk meningkatkan kepastian hukum dan kerukunan, Indonesia dapat mempertimbangkan adaptasi pendekatan Jerman, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif, serta memperkuat kerja sama bilateral dalam pertukaran praktik regulasi.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat memperkuat prosedur perizinan rumah ibadah dan mencegah konflik, misalnya dengan menganalisis dampak kesesuaian lokasi dan ketentuan zonasi terhadap tingkat penolakan masyarakat. Selanjutnya, sebuah studi komparatif dapat merancang model mediasi baru yang memadukan mekanisme deliberasi komunitas di Indonesia dan konsultasi publik di Jerman, untuk menilai efektivitas kedua pendekatan dalam mempercepat penyelesaian sengketa dan meningkatkan toleransi antarkelompok. Selain itu, penelitian empiris dapat menelaah implikasi peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pasca-omnibus law, dengan fokus pada beban administratif yang dihadapi rumah ibadah minoritas dan dampaknya terhadap keberlanjutan operasional serta penerimaan sosial. Lebih jauh, studi transformatif diperlukan untuk mengevaluasi peran digitalisasi perizinan melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dalam mempercepat proses PBG dan mengidentifikasi hambatan akses yang dialami komunitas minoritas di wilayah terluar. Dengan menggabungkan keempat arah penelitian ini, diharapkan tercipta rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, efektif, dan mampu menjaga kerukunan beragama di berbagai tingkatan pemerintahan.
| File size | 323.99 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIDAUNIDA This research aims to identify collaborative-based tourism governance research in tourism development. The output of this research is to provide recommendationsThis research aims to identify collaborative-based tourism governance research in tourism development. The output of this research is to provide recommendations
FHUKIFHUKI 23 Tahun 2004, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Mrn menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas lex specialis23 Tahun 2004, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Mrn menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas lex specialis
FHUKIFHUKI Pst and Decision of Medan District Court No. Sus/202 /PN. Mdn is not enough just to refer to the construction of the norms listed in Article 127 of LawPst and Decision of Medan District Court No. Sus/202 /PN. Mdn is not enough just to refer to the construction of the norms listed in Article 127 of Law
FHUKIFHUKI 43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan
FHUKIFHUKI The data used is secondary data in the form of primary book materials: Civil Code, Law Number 21 of 2007, Government Regulation Number 7 of 2018 and DecisionThe data used is secondary data in the form of primary book materials: Civil Code, Law Number 21 of 2007, Government Regulation Number 7 of 2018 and Decision
UMMUMM Artikel ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam prosesArtikel ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam proses
UNISLAUNISLA Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan bahasa Inggris siswa kelas sepuluh yang berjurusan Otomasi Perkantoran dan Tata Kelola. PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan bahasa Inggris siswa kelas sepuluh yang berjurusan Otomasi Perkantoran dan Tata Kelola. Penelitian
UNUDUNUD It is important to discuss such issue since the influences of pre and post Majapahit cultural traditions have indeed influenced the cultural identity ofIt is important to discuss such issue since the influences of pre and post Majapahit cultural traditions have indeed influenced the cultural identity of
Useful /
UMMUMM Penelitian ini meneliti otoritas Pemerintah Aceh dalam mengonversi lembaga keuangan konvensional menjadi entitas yang patuh syariah di bawah Qanun AcehPenelitian ini meneliti otoritas Pemerintah Aceh dalam mengonversi lembaga keuangan konvensional menjadi entitas yang patuh syariah di bawah Qanun Aceh
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan bagi perusahaan efek oleh OJK, di mana permohonan dari perusahaan efek atau kreditor ditujukanHasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan bagi perusahaan efek oleh OJK, di mana permohonan dari perusahaan efek atau kreditor ditujukan
UMMUMM Praktik ini bukan hanya umum di negara-negara yang menerapkan sistem otonomi daerah tetapi juga di negara-negara bagian federal. Otoritas pemerintah daerahPraktik ini bukan hanya umum di negara-negara yang menerapkan sistem otonomi daerah tetapi juga di negara-negara bagian federal. Otoritas pemerintah daerah
UNIPMAUNIPMA Kegiatan pelaksanaan program workshop bina prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan pendalaman materi akuntansi di SMKN 1 Geger. Pendalaman materi iniKegiatan pelaksanaan program workshop bina prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan pendalaman materi akuntansi di SMKN 1 Geger. Pendalaman materi ini