Publisher

UMMUMM

Journal Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan berbasis pariwisata berkelanjutan di desa wisata kawasan hutan dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata serta pengelola wisata dalam mencapai pariwisata berkelanjutan. Studi ini mengadopsi metodologi hukum empiris dengan menggabungkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dialog dengan pihak terkait, termasuk pengelola wisata dan pejabat pemerintah. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum, peraturan daerah, dan laporan pemerintah. Temuan menunjukkan tiga faktor utama yang berkontribusi pada manajemen yang tidak efektif: (1) kerangka hukum yang tidak memadai yang kurang referensi eksplisit terhadap pariwisata berkelanjutan dan keadilan ekologis, (2) koordinasi lemah antara Dinas Pariwisata dan Perhutani yang menyebabkan pengawasan dan sinergi yang buruk, serta (3) kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang rendah. Selain itu, tantangan seperti partisipasi masyarakat yang terbatas, keterbatasan tenaga kerja dan anggaran, perlindungan produk wisata unggulan yang tidak memadai, serta kontribusi pendapatan wisata yang terbatas menghambat implementasi pariwisata berkelanjutan. Dinas Pariwisata dan Perhutani telah memulai keterlibatan pemangku kepentingan, program sosialisasi, dan sesi pelatihan untuk mengatasi masalah ini. Namun, kerangka hukum yang lebih kuat, kolaborasi kelembagaan yang ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi sangat penting untuk mencapai pariwisata berkelanjutan di desa wisata kawasan hutan.

Conclusion

Kegagalan implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata di kawasan hutan Kabupaten Karanganyar berasal dari masalah substansi hukum, struktur, dan budaya hukum.Tantangan seperti koordinasi antarlembaga yang lemah, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan perlindungan produk unggulan yang tidak memadai semakin menghambat upaya tersebut.Oleh karena itu, harmonisasi antara lembaga regional dan instansi pengelola izin pemanfaatan hutan sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Future Research

Sebagai saran penelitian lanjutan, pertama, bisa dilakukan studi komparatif antara model regulasi desa wisata berbasis pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar dengan daerah lain di Indonesia, seperti Yogyakarta atau Bali, untuk melihat bagaimana perbedaan kondisi lingkungan dan sosial memengaruhi efektivitas aturan. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi dampak teknologi digital, seperti aplikasi mobile untuk memantau pengunjung dan konsultasi virtual dengan masyarakat setempat, terhadap pemulihan ekosistem hutan yang rusak akibat wisata tidak bertanggung jawab, dengan tujuan mencari solusi inovatif yang ramah lingkungan dan mudah diakses oleh pengelola desa. Ketiga, satu arah studi dapat fokus pada analisis pola perilaku wisatawan asing vs lokal di desa wisata hutan, seperti Sakura Hills atau Lawu Park, untuk mengembangkan strategi edukasi keadilan ekologis yang disesuaikan, sehingga wisatawan lebih paham risiko lingkungan dan berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi lokal tanpa merusak biodiversitas hutan. Penelitian ini bisa dilakukan dengan metode survei online dan observasi lapangan selama satu tahun, melibatkan data dari lebih 500 responden wisatawan, dan diintegrasikan dengan program sosialisasi dari Disparpora serta Perhutani. Dengan demikian, hasilnya akan membantu meminimalkan dampak negatif seperti polusi dan degradasi lahan, sekaligus meningkatkan pendapatan desa melalui wisata yang adil dan lestari. Berdasarkan keterbatasan paper sebelumnya yang fokus pada regulasi statis, studi lanjutan ini akan menggabungkan aspek dinamis seperti perubahan iklim, untuk memastikan desa wisata tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek tetapi juga mendukung SDG 8 tentang pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, penelitian dapat memperluas ke desa wisata non-hutan untuk perbandingan, mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang sering disebutkan, dengan melatih inisiator lokal sebagai peneliti pendamping. Akhirnya, implikasinya bisa berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran pada monitoring hutan digital, sehingga pariwisata berkelanjutan benar-benar terwujud di seluruh Indonesia tanpa menimbulkan bahaya seperti kebakaran hutan atau punahnya spesies lokal.

References

1. Legal optic on digitalization of cultural heritage through e-tourism and e-government to back up ecotourism... doi.org/10.22219/ljih.v30i2.21420Legal optic on digitalization of cultural heritage through e tourism and e government to back up ecotourism doi 10 22219 ljih v30i2 21420
2. Pentingnya Pariwisata Berkelanjutan dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan | AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam... doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4613Pentingnya Pariwisata Berkelanjutan dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam doi 10 37680 almikraj v4i02 4613
3. Indonesia's Sustainable Development Goals Resolving Waste Problem: Informal to Formal Policy | IIETA.... iieta.org/journals/ijsdp/paper/10.18280/ijsdp.170230Indonesias Sustainable Development Goals Resolving Waste Problem Informal to Formal Policy IIETA iieta journals ijsdp paper 10 18280 ijsdp 170230
4. Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development | Journal of Sustainable Development... journal.contrariusactus.com/index.php/JSDERI/article/view/56Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development Journal of Sustainable Development journal contrariusactus index php JSDERI article view 56

Metadata

File size	514.22 KB
Pages	21
DMCA	ReportReport