Publisher

UMMUMM

Journal Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum Abstract

Artikel ini menguji dan menganalisis peraturan mengenai penundaan pemilihan umum di berbagai negara, terutama negara-negara yang telah menunda pemilihan umum dan negara-negara yang konstitusinya mengatur penundaan pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum dan konstitusi berbagai negara, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan jurnal tentang pemilihan umum dan hukum darurat. Analisis menunjukkan bahwa di negara-negara yang diteliti, penundaan pemilihan umum dapat terjadi dalam keadaan darurat atau ketika negara dalam bahaya. Beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia tidak mengatur penundaan pemilihan umum dalam konstitusi mereka, tetapi Myanmar dan Kamboja mengaturnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pemilihan umum sebaiknya hanya dilakukan dalam beberapa bulan (penundaan terbatas waktu) karena faktor eksternal (seperti bencana alam) dan untuk penyelamatan kemanusiaan. Penelitian ini merekomendasikan pemberian wewenang kepada presiden untuk mengusulkan penundaan pemilihan umum atas usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang kemudian meminta persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akhirnya, peran Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menilai apakah alasan penundaan pemilihan umum selaras dengan gagasan kriteria pengaturan penundaan pemilihan umum yang diusulkan yang termasuk dalam UUD 1945.

Conclusion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di negara-negara yang termasuk dalam studi ini, penundaan pemilihan umum dapat dilakukan dalam kondisi darurat atau ketika negara dalam keadaan bahaya.Pengaturan mengenai penundaan pemilihan umum di negara-negara ini bervariasi.Di Malaysia, hal itu tidak diatur dalam konstitusi.Sementara itu, di Myanmar dan Kamboja, konstitusi mengatur penundaan pemilihan umum, yang mengatur mekanisme dan kondisi untuk menunda pemilihan umum.Oleh karena itu, penundaan pemilihan umum hanya boleh dilakukan karena kondisi darurat (hanya jika diperlukan) dengan tiga kriteria.hanya dalam waktu singkat beberapa bulan (penundaan terbatas waktu), karena faktor eksternal (seperti bencana alam), dan untuk penyelamatan kemanusiaan (Humanitarian).Konsep ideal mengenai penundaan pemilihan umum di Indonesia adalah bahwa pengaturan harus diatur dalam UUD 1945.UUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan tidak mudah dimodifikasi.Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutan dan keadaan yang berubah-ubah dapat terjadi.Untuk menegakkan prinsip checks and balances, Presiden, setelah usulan dari KPU, dapat menyarankan penundaan pemilihan umum dalam hal keadaan darurat yang telah ditentukan sebelumnya.Usulan ini kemudian harus disetujui oleh MPR, yang mencerminkan kehendak rakyat.Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menentukan apakah alasan penundaan pemilihan umum sesuai dengan kriteria penundaan tersebut yang ditentukan dalam UUD 1945.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai mekanisme penentuan keadaan darurat yang menjadi dasar penundaan pemilu, khususnya terkait dengan kriteria dan indikator yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Studi komparatif juga perlu diperluas dengan melibatkan lebih banyak negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengaturan penundaan pemilu. Selain itu, perlu diteliti dampak penundaan pemilu terhadap partisipasi pemilih dan legitimasi hasil pemilu, sehingga dapat dirumuskan strategi mitigasi yang efektif. Penelitian lanjutan juga dapat berfokus pada pengembangan model partisipasi publik yang inklusif dalam pengambilan keputusan terkait penundaan pemilu, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Lebih lanjut, bagaimana jika dianalisis pula dampak penundaan pemilu terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional, serta bagaimana menjaga agar penundaan pemilu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek. Mengingat potensi dampak yang signifikan, studi mendalam mengenai aspek-aspek ini akan memberikan kontribusi berharga bagi perbaikan sistem pemilu di Indonesia dan negara-negara lain.

References

1. PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA... rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/514PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA rechtsvinding bphn go ejournal index php jrv article view 514
2. Legal Social Justice in Appointment Non-Definitive Regional Heads toward Welfare State | Siboy | BESTUUR.... jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/71055Legal Social Justice in Appointment Non Definitive Regional Heads toward Welfare State Siboy BESTUUR jurnal uns ac bestuur article view 71055
3. Elections and COVID-19 in Indonesia: Voter Participation in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections... jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/74Elections and COVID 19 in Indonesia Voter Participation in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections jpi ubb ac index php JPI article view 74

Metadata

File size	348.3 KB
Pages	20
DMCA	Report