UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMakalah ini mengkaji evolusi mekanisme penyelesaian sengketa hukum melalui jalur non-litigasi di desa adat Blitar dan Karangasem, Indonesia, periode 1984–2023. Penelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. Metode etnografi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, studi kasus, kajian dokumen sejarah, dan peraturan adat digunakan untuk menganalisis integrasi prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan hukum adat. Hasil menunjukkan bahwa masyarakat adat telah memodifikasi praktik tradisional selama empat dekade terakhir untuk menangani sengketa tanah, konflik keluarga, dan isu pemerintahan serta menekankan konsensus, rekonsiliasi, dan keadilan restoratif sebagai pilar kohesi sosial. Integrasi ADR dengan mekanisme adat terbukti memperkuat pluralisme hukum dan menyediakan alternatif yang lebih sesuai daripada litigasi di masyarakat pedesaan yang beragam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan pemberdayaan hukum adat akan menjaga keadilan dan tatanan sosial serta menunjukkan pentingnya peran sengketa tradisional di sistem hukum modern.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal terbukti relevan dalam penyelesaian sengketa hukum di desa adat Jatinom (Blitar) dan Karangasem (Bali) melalui mekanisme ADR seperti mediasi yang menekankan musyawarah, nilai solidaritas, pengorbanan, keyakinan supranatural, dan prinsip keadilan.Integrasi ADR dengan kerangka adat terbukti berkelanjutan dan menguatkan pluralisme hukum di Indonesia dengan menjalankan penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang mempertahankan otentisitas budaya dan membangun kohesi sosial jangka panjang.Temuan ini mengimplikasikan perlunya kebijakan dan praktik hukum yang mengakomodasi mekanisme ADR berbasis kearifan lokal secara formal guna menjembatani celah antara hukum adat dan hukum negara sehingga akses terhadap keadilan dapat dipermudah dan lebih inklusif.
Penelitian lanjutan pertama dapat mengkaji model integrasi hasil mediasi adat ke dalam putusan pengadilan negeri, misalnya melalui studi komparatif pada beberapa pengadilan di Jawa Timur dan Bali. Fokusnya adalah mengevaluasi prosedur formal yang membuka ruang bagi legitimasi putusan adat serta mengidentifikasi tantangan administratif dan hukum yang muncul. Penelitian kedua dapat mengeksplorasi efektivitas program pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan untuk mediator adat di tingkat desa. Kajian ini bertujuan menilai secara sistematis bagaimana peningkatan kompetensi mediator adat berdampak pada kualitas penyelesaian sengketa non-litigasi, kepercayaan masyarakat, dan kohesi sosial di komunitas. Penelitian ketiga dapat menyelidiki persepsi warga desa dan aparat negara terhadap legalisasi putusan adat secara lebih luas, dengan pendekatan survei dan wawancara mendalam untuk memahami hambatan yuridis, budaya, dan sosial yang ditemui dalam implementasi. Ketiga ide penelitian ini diharapkan memperluas wawasan tentang integrasi kearifan lokal dalam sistem hukum formal sekaligus menyediakan rekomendasi praktis untuk merumuskan kebijakan yang inklusif, kontekstual, serta berkelanjutan di tingkat nasional.
- Yuridika. binding power dispute board judgment construction settlement yuridika article home current... doi.org/10.20473/ydk.v38i1.42717Yuridika binding power dispute board judgment construction settlement yuridika article home current doi 10 20473 ydk v38i1 42717
- STUDY OF THE VALUE OF CULTURE AND LOCAL WISDOM IN THE INDIGENOUS PEOPLE OF TENGGER TRIBE | Al-Fatih |... jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/4212STUDY OF THE VALUE OF CULTURE AND LOCAL WISDOM IN THE INDIGENOUS PEOPLE OF TENGGER TRIBE Al Fatih jurnal umt ac index php replik article view 4212
- Mobilizing Society for Peace: Enhancing Access to Justice of Tribal Dispute Resolution in Baduy and Sasak... revistas.rcaap.pt/juridica/article/view/34549Mobilizing Society for Peace Enhancing Access to Justice of Tribal Dispute Resolution in Baduy and Sasak revistas rcaap pt juridica article view 34549
- Jurnal LITIGASI. alternative dispute resolution mechanisms conflict litigasi jurnal menu home current... doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7198Jurnal LITIGASI alternative dispute resolution mechanisms conflict litigasi jurnal menu home current doi 10 23969 litigasi v24i1 7198
| File size | 485 KB |
| Pages | 25 |
| Short Link | https://juris.id/p-aU |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Banyak hal yang menjadi penyebab rusaknya hutan di Indonesia, salah satunya karena kurangnya keterlibatan Masyarakat Hukum Adat setempat untuk berperanBanyak hal yang menjadi penyebab rusaknya hutan di Indonesia, salah satunya karena kurangnya keterlibatan Masyarakat Hukum Adat setempat untuk berperan
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Rangkaian kegiatan KKA di Desa Sampuabalo berhasil berkat dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat. Program-program yang dilaksanakanRangkaian kegiatan KKA di Desa Sampuabalo berhasil berkat dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat. Program-program yang dilaksanakan
UNDIPUNDIP Penelitian ini merekomendasikan agar praktik klinis memprioritaskan intervensi kesehatan mental yang sensitif secara budaya yang disesuaikan dengan pengalamanPenelitian ini merekomendasikan agar praktik klinis memprioritaskan intervensi kesehatan mental yang sensitif secara budaya yang disesuaikan dengan pengalaman
DINASTIREVDINASTIREV Hukum sektoral yang mengatur komunitas hukum indegenous berbeda satu sama lain. Kedua, tahap pemilihan alternatif kebijakan, adanya konflik kepentinganHukum sektoral yang mengatur komunitas hukum indegenous berbeda satu sama lain. Kedua, tahap pemilihan alternatif kebijakan, adanya konflik kepentingan
DINASTIREVDINASTIREV Sehingga menurut penulis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk wanprestasiSehingga menurut penulis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk wanprestasi
DINASTIREVDINASTIREV Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan dengan berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat belum masuk pada tahapan broken marriage,Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan dengan berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat belum masuk pada tahapan broken marriage,
UNHASUNHAS Sementara itu, desentralisasi yang mengarah ke sistem federal memiliki efek positif dan negatif terhadap pelaksanaan fungsi dan tujuan negara, sebagaimanaSementara itu, desentralisasi yang mengarah ke sistem federal memiliki efek positif dan negatif terhadap pelaksanaan fungsi dan tujuan negara, sebagaimana
UNSIQUNSIQ Desa Sungai Itik memiliki potensi ekonomi yang signifikan, termasuk UMKM, industri kecil, peternakan, perkebunan, dan pertanian. Meskipun potensi ini telahDesa Sungai Itik memiliki potensi ekonomi yang signifikan, termasuk UMKM, industri kecil, peternakan, perkebunan, dan pertanian. Meskipun potensi ini telah
Useful /
UBUB Selama kegiatan, siswa menunjukkan antusiasme tinggi, khususnya pada sesi praktik, di mana sebagian besar mampu menjelaskan kembali tahapan pembuatan eco-enzymeSelama kegiatan, siswa menunjukkan antusiasme tinggi, khususnya pada sesi praktik, di mana sebagian besar mampu menjelaskan kembali tahapan pembuatan eco-enzyme
UBUB Pemasaran hasil tangkap lingkup lokal, penurunan produktivitas perikanan tangkap serta keberlanjutan sumber daya ikan merupakan masalah yang dihadapi pelakuPemasaran hasil tangkap lingkup lokal, penurunan produktivitas perikanan tangkap serta keberlanjutan sumber daya ikan merupakan masalah yang dihadapi pelaku
UNHASUNHAS Konsumsi produk dan bahan plastik yang terus meningkat di Indonesia telah memaksa negara ini untuk mendorong cara dan pendekatan dalam menangani pembuangannya.Konsumsi produk dan bahan plastik yang terus meningkat di Indonesia telah memaksa negara ini untuk mendorong cara dan pendekatan dalam menangani pembuangannya.
UNSUNS Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa