UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMakalah ini mengkaji evolusi mekanisme penyelesaian sengketa hukum melalui jalur non-litigasi di desa adat Blitar dan Karangasem, Indonesia, periode 1984–2023. Penelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. Metode etnografi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, studi kasus, kajian dokumen sejarah, dan peraturan adat digunakan untuk menganalisis integrasi prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan hukum adat. Hasil menunjukkan bahwa masyarakat adat telah memodifikasi praktik tradisional selama empat dekade terakhir untuk menangani sengketa tanah, konflik keluarga, dan isu pemerintahan serta menekankan konsensus, rekonsiliasi, dan keadilan restoratif sebagai pilar kohesi sosial. Integrasi ADR dengan mekanisme adat terbukti memperkuat pluralisme hukum dan menyediakan alternatif yang lebih sesuai daripada litigasi di masyarakat pedesaan yang beragam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan pemberdayaan hukum adat akan menjaga keadilan dan tatanan sosial serta menunjukkan pentingnya peran sengketa tradisional di sistem hukum modern.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal terbukti relevan dalam penyelesaian sengketa hukum di desa adat Jatinom (Blitar) dan Karangasem (Bali) melalui mekanisme ADR seperti mediasi yang menekankan musyawarah, nilai solidaritas, pengorbanan, keyakinan supranatural, dan prinsip keadilan.Integrasi ADR dengan kerangka adat terbukti berkelanjutan dan menguatkan pluralisme hukum di Indonesia dengan menjalankan penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang mempertahankan otentisitas budaya dan membangun kohesi sosial jangka panjang.Temuan ini mengimplikasikan perlunya kebijakan dan praktik hukum yang mengakomodasi mekanisme ADR berbasis kearifan lokal secara formal guna menjembatani celah antara hukum adat dan hukum negara sehingga akses terhadap keadilan dapat dipermudah dan lebih inklusif.
Penelitian lanjutan pertama dapat mengkaji model integrasi hasil mediasi adat ke dalam putusan pengadilan negeri, misalnya melalui studi komparatif pada beberapa pengadilan di Jawa Timur dan Bali. Fokusnya adalah mengevaluasi prosedur formal yang membuka ruang bagi legitimasi putusan adat serta mengidentifikasi tantangan administratif dan hukum yang muncul. Penelitian kedua dapat mengeksplorasi efektivitas program pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan untuk mediator adat di tingkat desa. Kajian ini bertujuan menilai secara sistematis bagaimana peningkatan kompetensi mediator adat berdampak pada kualitas penyelesaian sengketa non-litigasi, kepercayaan masyarakat, dan kohesi sosial di komunitas. Penelitian ketiga dapat menyelidiki persepsi warga desa dan aparat negara terhadap legalisasi putusan adat secara lebih luas, dengan pendekatan survei dan wawancara mendalam untuk memahami hambatan yuridis, budaya, dan sosial yang ditemui dalam implementasi. Ketiga ide penelitian ini diharapkan memperluas wawasan tentang integrasi kearifan lokal dalam sistem hukum formal sekaligus menyediakan rekomendasi praktis untuk merumuskan kebijakan yang inklusif, kontekstual, serta berkelanjutan di tingkat nasional.
- Yuridika. binding power dispute board judgment construction settlement yuridika article home current... doi.org/10.20473/ydk.v38i1.42717Yuridika binding power dispute board judgment construction settlement yuridika article home current doi 10 20473 ydk v38i1 42717
- STUDY OF THE VALUE OF CULTURE AND LOCAL WISDOM IN THE INDIGENOUS PEOPLE OF TENGGER TRIBE | Al-Fatih |... jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/4212STUDY OF THE VALUE OF CULTURE AND LOCAL WISDOM IN THE INDIGENOUS PEOPLE OF TENGGER TRIBE Al Fatih jurnal umt ac index php replik article view 4212
- Mobilizing Society for Peace: Enhancing Access to Justice of Tribal Dispute Resolution in Baduy and Sasak... revistas.rcaap.pt/juridica/article/view/34549Mobilizing Society for Peace Enhancing Access to Justice of Tribal Dispute Resolution in Baduy and Sasak revistas rcaap pt juridica article view 34549
- Jurnal LITIGASI. alternative dispute resolution mechanisms conflict litigasi jurnal menu home current... doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7198Jurnal LITIGASI alternative dispute resolution mechanisms conflict litigasi jurnal menu home current doi 10 23969 litigasi v24i1 7198
| File size | 485 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
IPBIPB Hutan perkotaan menyimpan 241 ton karbon dan mengikat 17,85 ton per tahun, bernilai sekitar 151 juta rupiah. Nilai Indeks Suhu Kelembaban (THI) menunjukkanHutan perkotaan menyimpan 241 ton karbon dan mengikat 17,85 ton per tahun, bernilai sekitar 151 juta rupiah. Nilai Indeks Suhu Kelembaban (THI) menunjukkan
YASIN ALSYSYASIN ALSYS Temuan ini menekankan pentingnya memilih endorser dengan pengetahuan dan kredibilitas terukur untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Studi ini memberikanTemuan ini menekankan pentingnya memilih endorser dengan pengetahuan dan kredibilitas terukur untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Studi ini memberikan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Studi ini menawarkan perspektif baru dengan menghubungkan pengucilan epistemik dengan tantangan yang lebih luas dalam reformasi kebijakan kelautan danStudi ini menawarkan perspektif baru dengan menghubungkan pengucilan epistemik dengan tantangan yang lebih luas dalam reformasi kebijakan kelautan dan
STAIMUNSTAIMUN Penelitian ini meneliti faktor-faktor penting yang memengaruhi motivasi dan produktivitas guru di sekolah menengah atas negeri Akure-South, Ondo State.Penelitian ini meneliti faktor-faktor penting yang memengaruhi motivasi dan produktivitas guru di sekolah menengah atas negeri Akure-South, Ondo State.
UMMUMM Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitanMetode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan
YASIN ALSYSYASIN ALSYS Statistik deskriptif mengindikasikan bahwa buku cetak memperoleh rata-rata peringkat lebih tinggi dibandingkan e-book, khususnya dalam hal utilitas akademik.Statistik deskriptif mengindikasikan bahwa buku cetak memperoleh rata-rata peringkat lebih tinggi dibandingkan e-book, khususnya dalam hal utilitas akademik.
LITERASISAINSNUSANTARALITERASISAINSNUSANTARA Metode yang dipakai adalah tinjauan literatur dan analisis deskriptif, dengan memeriksa 17 artikel ilmiah yang dipilih secara cermat dari 40 artikel awalMetode yang dipakai adalah tinjauan literatur dan analisis deskriptif, dengan memeriksa 17 artikel ilmiah yang dipilih secara cermat dari 40 artikel awal
FDIKJOURNAL UINMAFDIKJOURNAL UINMA Penelitian ini mempertentangkan penanganan paham sempalan trans-nasional dalam perspektif manajemen dakwah. Setelah melakukan kajian, baik melalui studiPenelitian ini mempertentangkan penanganan paham sempalan trans-nasional dalam perspektif manajemen dakwah. Setelah melakukan kajian, baik melalui studi
Useful /
STAIMUNSTAIMUN Implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan sekolah, kegiatan pembiasaan keagamaan, dan integrasi dalam proses pembelajaran menciptakan lingkungan belajarImplementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan sekolah, kegiatan pembiasaan keagamaan, dan integrasi dalam proses pembelajaran menciptakan lingkungan belajar
STAIMUNSTAIMUN Berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas, disimpulkan bahwa peranan dari supervisi pembelajaran dengan pendekatan non-direktif dapat meningkatkan keterampilanBerdasarkan hasil uraian pembahasan diatas, disimpulkan bahwa peranan dari supervisi pembelajaran dengan pendekatan non-direktif dapat meningkatkan keterampilan
UMMUMM Namun, ada risiko bahwa perubahan tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik atau menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, pemantauanNamun, ada risiko bahwa perubahan tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik atau menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, pemantauan
UMMUMM Penelitian ini memprovokasi gagasan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia bekerja lebih seperti alat kontrol daripada instrumen pemberdayaan. DenganPenelitian ini memprovokasi gagasan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia bekerja lebih seperti alat kontrol daripada instrumen pemberdayaan. Dengan