IAINPTKIAINPTK
Journal of Islamic LawJournal of Islamic LawKontroversi mengenai implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam aspek hukuman cambuk publik, telah banyak dikaji melalui pendekatan normatif dan politis. Namun, representasi dan reproduksi isu ini dalam ruang media digital masih merupakan area yang relatif terabaikan, padahal media online memainkan peran sentral dalam pembentukan opini publik serta negosiasi makna hukum dalam masyarakat yang semakin tergitalisasi. Artikel ini menganalisis bagaimana narasi media online membingkai pelaksanaan Qanun Jinayat, serta bagaimana wacana digital mencerminkan dan memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi, etika, dan efektivitas hukum syariah dalam konteks ketegangan antara nilai-nilai religius lokal dan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Dengan menggunakan metode netnografi dan framing discourse analysis terhadap sejumlah artikel media daring nasional dan internasional selama periode November 2024–Januari 2025, penelitian ini mengkaji tiga dimensi hukum: law in the idea (konsep), law in the book (norma hukum), dan law in action (praktik). Temuan menunjukkan adanya polarisasi narasi yang tajam antara media lokal yang cenderung menekankan legitimasi religius-kultural dan legalitas prosedural berbasis otonomi khusus, dan media internasional serta lembaga hak asasi manusia yang menyoroti praktik diskriminatif, inkonsistensi implementasi, serta pelanggaran terhadap hak-hak individu. Penelitian ini menunjukkan bahwa media digital tidak sekadar berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi sebagai aktor diskursif yang aktif dalam membentuk, mempertarungkan, dan merekonstruksi legalitas serta legitimasi moral syariah di Indonesia kontemporer. Dengan demikian, Qanun Jinayat harus dipahami tidak hanya sebagai teks hukum, melainkan sebagai konstruksi sosial yang senantiasa dinegosiasikan dalam ranah publik digital.
Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat—khususnya kontroversi hukuman cambuk—dimediasi secara kompleks dalam ranah media digital yang membentuk persepsi publik terkait legalitas, legitimasi, dan etika pelaksanaan hukum syariah.Polaritas narasi afirmatif yang menekankan dimensi budaya dan otonomi khusus dengan narasi kritis yang menyoroti diskriminasi, inkonsistensi penerapan, serta pelanggaran hak asasi manusia mencerminkan ketegangan struktural antara kedaulatan lokal dan komitmen internasional.Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner yang menyatukan dialog antar pemangku kepentingan, pendidikan literasi hukum dan HAM, serta mekanisme revisi partisipatif untuk menjembatani otentisitas nilai syariah dengan keadilan substantif yang menghormati martabat manusia.
Saran penelitian lanjutan yang pertama adalah melakukan studi lapangan dengan pendekatan etnografi partisipatif dan wawancara mendalam kepada tokoh adat, ulama, aparat penegak hukum, dan masyarakat terdampak hukuman cambuk untuk mengungkap praktik negosiasi makna Qanun Jinayat di kehidupan sehari-hari dan menilai bagaimana norma hukum syariah diinternalisasi serta dipertentangkan secara lokal. Saran kedua mengembangkan penelitian komparatif antara Aceh dan wilayah otonomi khusus lain atau negara serumpun yang memiliki peraturan serupa untuk menelaah variasi framing media digital, pola penerimaan publik, dan implikasi nilai lokal versus standar global HAM dalam konteks budaya yang berbeda. Saran ketiga merancang penelitian longitudinal berbasis analisis big data platform media sosial dan portal berita daring selama periode yang lebih panjang guna memantau evolusi wacana, level polarisasi narasi, dan efektivitas strategi komunikasi antar pihak yang mendukung dan menolak hukuman cambuk dalam menegosiasikan relasi antara syariah dan hak asasi manusia di ranah digital. Dengan mengintegrasikan metode kualitatif lapangan, komparasi lintas wilayah, dan analisis kuantitatif big data, penelitian mendatang dapat menghasilkan wawasan lebih komprehensif tentang dinamika sosial dan hukum syariah di era digital.
- Discourse on the formulation of the Jarimah of sexual violence against children in the Aceh Qanun Jinayat... doi.org/10.33448/rsd-v10i11.20059Discourse on the formulation of the Jarimah of sexual violence against children in the Aceh Qanun Jinayat doi 10 33448 rsd v10i11 20059
- Legal Protection of Minority Rights: Study on the Implementation of Qanun Number 6 of 2014 Concerning... doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7897Legal Protection of Minority Rights Study on the Implementation of Qanun Number 6 of 2014 Concerning doi 10 24090 mnh v17i2 7897
- Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. minangkabau doro tradition coexistence customary... doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15904Jurnal Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam minangkabau doro tradition coexistence customary doi 10 22373 sjhk v7i1 15904
- DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM DI ACEH... doi.org/10.22373/jiif.v19i2.3906DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARIAoAH DAN HUKUM DI ACEH doi 10 22373 jiif v19i2 3906
- Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis. justice times crisis study idah application criminal... doi.org/10.14421/qh.v24i1.4047Jurnal Studi Ilmu ilmu Al Quran dan Hadis justice times crisis study idah application criminal doi 10 14421 qh v24i1 4047
| File size | 755.53 KB |
| Pages | 30 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
IAINPTKIAINPTK Penambahan plastik di atas 20% justru menurunkan kekuatan karena plastik bersifat lentur dan mengurangi ikatan antar agregat. Paving block ramah lingkunganPenambahan plastik di atas 20% justru menurunkan kekuatan karena plastik bersifat lentur dan mengurangi ikatan antar agregat. Paving block ramah lingkungan
IAINPTKIAINPTK Artikel ini berargumen bahwa resistensi tersebut bukan merupakan penolakan teologis terhadap hukum Islam, melainkan lahir dari penalaran publik yang bertumpuArtikel ini berargumen bahwa resistensi tersebut bukan merupakan penolakan teologis terhadap hukum Islam, melainkan lahir dari penalaran publik yang bertumpu
UMMUMM Anak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjagaAnak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjaga
UMMUMM Beberapa parameter dapat digunakan untuk menelaah hubungan antara hak asasi manusia dan kekayaan intelektual. Pembaharuan sistem paten obat diperlukanBeberapa parameter dapat digunakan untuk menelaah hubungan antara hak asasi manusia dan kekayaan intelektual. Pembaharuan sistem paten obat diperlukan
Useful /
IAINPTKIAINPTK Selain itu, konsep tersebut secara jelas mengartikulasikan gagasannya tentang pembanding, yang merupakan cikal bakal konseptual dari uji materiil (judicialSelain itu, konsep tersebut secara jelas mengartikulasikan gagasannya tentang pembanding, yang merupakan cikal bakal konseptual dari uji materiil (judicial
IAINPTKIAINPTK Hasil temuan menunjukkan bahwa kesadaran kolektif berbasis etnis memengaruhi kecenderungan untuk lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan ketentuanHasil temuan menunjukkan bahwa kesadaran kolektif berbasis etnis memengaruhi kecenderungan untuk lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan ketentuan
UMMUMM Pembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingat tingginya tingkat korupsi. Studi ini menguraikan dua pertanyaanPembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingat tingginya tingkat korupsi. Studi ini menguraikan dua pertanyaan
UMMUMM Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah di daerah Urutsewu melalui pembentukan tim mediasi independen oleh pemerintah yang bertujuanBerbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah di daerah Urutsewu melalui pembentukan tim mediasi independen oleh pemerintah yang bertujuan