Publisher

UMMUMM

Journal Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum Abstract

Kebebasan beragama memiliki berbagai interpretasi dalam praktiknya, meskipun hukum mengatur hak ini. Dalam banyak kasus, kebebasan beragama erat terkait dengan hak asasi manusia dan studi keamanan, namun tidak jarang kasus-kasus tersebut bersinggungan dengan kebijakan politik. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kasus mengenai kebebasan beragama di Indonesia dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji berbagai fenomena terkait kesulitan dan pendirian tempat ibadah, khususnya bagi kelompok tertentu di Indonesia, dalam berbagai kebijakan dan regulasi hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian non-empiris, dengan semua data dan informasi diperoleh dari berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwa perdebatan mengenai relatifitas hak asasi manusia sering menghasilkan persepsi yang berbeda terhadap standar hak asasi manusia. Berbagai undang-undang terkait komunitas tempat ibadah, dalam banyak kasus dianggap oleh para ahli melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Penelitian ini juga menekankan bahwa pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia terkait kebebasan beragama tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor historis, sosiologis, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri.

Conclusion

Keragaman komunitas beragama dan kebebasan beragama di Indonesia telah dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun tetap menjadi ancaman bagi integrasi sosial-politik bangsa.Beberapa kasus penolakan pendirian dan perusakan tempat ibadah jelas melanggar UUD 1945, hak asasi manusia, serta konvensi internasional tentang hak asasi manusia.Regulasi SKB/PBM tentang pendirian tempat ibadah mengalami interpretasi berbeda antara pemimpin dan kelompok masyarakat, yang memperdalam konflik sosial, sehingga diperlukan aturan khusus yang jelas dan mengikat secara nasional, serta kerja sama lintas sektor untuk mengatasi konflik antaragama.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana masyarakat lokal di daerah konflik tempat ibadah memahami konsep kebebasan beragama secara sehari-hari, apakah mereka melihatnya sebagai hak individu atau ancaman terhadap identitas kelompok. Selain itu, perlu dikaji bagaimana peran media sosial dan narasi keagamaan di platform digital memperkuat stigma terhadap kelompok minoritas, serta apakah narasi ini memengaruhi keputusan warga dalam menolak pendirian tempat ibadah meskipun secara hukum telah memenuhi syarat. Terakhir, penelitian ini bisa mengembangkan model pendidikan toleransi berbasis komunitas yang dirancang bersama pemimpin agama, guru, dan tokoh adat, lalu diuji dampaknya terhadap perubahan sikap warga terhadap keberadaan tempat ibadah minoritas, dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya lokal yang sudah ada, sehingga tidak hanya berfokus pada perubahan kebijakan tetapi juga transformasi persepsi masyarakat secara bertahap.

References

1. The adversity on establishing places of worship: has religious freedom failed in Indonesia? | Legality... doi.org/10.22219/ljih.v29i1.15317The adversity on establishing places of worship has religious freedom failed in Indonesia Legality doi 10 22219 ljih v29i1 15317
2. PELAKSANAAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA (EXTERNAL FREEDOM) DIHUBUNGKAN IJIN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH... doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.183PELAKSANAAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA EXTERNAL FREEDOM DIHUBUNGKAN IJIN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH doi 10 20884 1 jdh 2011 11 2 183
3. ANALISIS KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI ACEH SINGKIL | Hartani | Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik.... doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154ANALISIS KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI ACEH SINGKIL Hartani Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik doi 10 24198 jkrk v2i2 28154
4. . doi.org/10.5553/rem/.000010doi 10 5553 rem 000010

Metadata

File size	349 KB
Pages	21
DMCA	ReportReport