UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewKontrol dan kepemilikan tanah memunculkan norma hukum yang mencakup kewenangan, hak, kewajiban, serta kekuasaan. Secara yuridis, sistem ini bertujuan melindungi dan mendorong nilai-nilai yang diterima kuat oleh masyarakat. Penelitian ini menyajikan survei terkini mengenai konflik antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat di Indonesia. Pendekatan normatif dan empiris diterapkan untuk mengkaji kerangka hukum serta data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMN lebih rentan terhadap tekanan institusional akibat lemahnya otoritas “kepemilikan negara. Kelemahan tersebut muncul dari kombinasi konflik ideologis, ancaman yang dianggap terhadap keamanan nasional, dan klaim keunggulan kompetitif yang tidak adil. Temuan ini tidak hanya memperluas teori institusional dalam menjelaskan efek diferensial bagi pelaku baru, tetapi juga mengungkap bagaimana investor asing berkarakteristik khusus secara proaktif membangun otoritas di negara tuan rumah.
Dalam negara tuan rumah, BUMN lebih rentan terhadap tekanan institusional dibanding perusahaan swasta, dan status tanah bukanlah aset negara karena penguasaannya dibentuk melalui alih kepemilikan dengan partisipasi modal yang diikuti penghapusan status.Penyelesaian konflik pertanahan atas aset BUMN yang dikuasai masyarakat dapat dilakukan melalui harmonisasi hukum antara undang-undang dan peraturan yang menetapkan aset milik pemerintah, pengaturan hukum adat sebagai sarana penyelesaian, dan pelaksanaan reformasi agraria.Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengatasi ketidakpastian hukum dan ketimpangan kontrol atas tanah.
Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas harmonisasi regulasi nasional dan regional dalam menyelesaikan konflik pertanahan aset BUMN, dengan fokus meneliti bagaimana penyelarasan Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah mempengaruhi kejelasan kewenangan pemberian hak guna usaha serta proses administratif, sehingga meminimalkan tumpang tindih hukum dan mempersingkat durasi penyelesaian sengketa antara BUMN dan masyarakat. Kedua, studi lanjutan dapat mengeksplorasi peran lembaga dan mekanisme hukum adat sebagai alternatif mediasi konflik antara masyarakat pemegang hak ulayat dan BUMN, misalnya melalui penelitian kualitatif terhadap proses musyawarah adat, kewenangan tokoh adat, legitimasi putusan adat, serta potensi integrasi hasil mediasi adat ke dalam kerangka hukum nasional untuk menciptakan model penyelesaian sengketa yang lebih kontekstual dan menghormati kearifan lokal. Ketiga, riset berikutnya dapat mengkaji model reformasi agraria yang inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sekitar aset BUMN, seperti analisis kebijakan redistribusi lahan berkelanjutan, skema kemitraan koperasi berbasis lahan BUMN, dan program sertifikasi partisipatif yang mendorong pengelolaan bersama, sehingga dapat mengevaluasi sejauh mana implementasi reformasi agraria dapat mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi potensi konflik di masa depan.
| File size | 334.22 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UNHASUNHAS Menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi ini akan mengklarifikasi kerangka regulasi penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sesuai denganMenggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi ini akan mengklarifikasi kerangka regulasi penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sesuai dengan
UNHASUNHAS Hasil menunjukkan nilai kalor limbah plastik mencapai 42 MJ/kg, lebih tinggi dari batubara (25 MJ/kg). Emisi CO2 lebih rendah 15% dibanding batubara, namunHasil menunjukkan nilai kalor limbah plastik mencapai 42 MJ/kg, lebih tinggi dari batubara (25 MJ/kg). Emisi CO2 lebih rendah 15% dibanding batubara, namun
UNHASUNHAS Namun, potensi besar tersebut tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya perkebunan kelapa sawit ilegal, yang diperparah oleh tumpang tindihnyaNamun, potensi besar tersebut tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya perkebunan kelapa sawit ilegal, yang diperparah oleh tumpang tindihnya
UNHASUNHAS Tujuan utama artikel ini adalah untuk membandingkan rasionalitas dan kesesuaian hukuman yang diberlakukan atas kejahatan pengayaan tidak sah dalam ProklamasiTujuan utama artikel ini adalah untuk membandingkan rasionalitas dan kesesuaian hukuman yang diberlakukan atas kejahatan pengayaan tidak sah dalam Proklamasi
Useful /
UPIUPI Kedawung diproses menjadi bubuk kedawung (BK), ekstrak kedawung (SK), dan kedawung terhidrolisis (HK), kemudian dianalisis kandungan proksimat dan totalKedawung diproses menjadi bubuk kedawung (BK), ekstrak kedawung (SK), dan kedawung terhidrolisis (HK), kemudian dianalisis kandungan proksimat dan total
UNHASUNHAS Untuk memahami pembentukan hak ini, perlu terlebih dahulu mengidentifikasi titel hukum yang digunakan. titel tersebut menandakan apakah pembentukan dilakukanUntuk memahami pembentukan hak ini, perlu terlebih dahulu mengidentifikasi titel hukum yang digunakan. titel tersebut menandakan apakah pembentukan dilakukan
UNHASUNHAS Di dunia global, hubungan internasional harus memprioritaskan persahabatan dan penghormatan terhadap konvensi serta hukum kebiasaan. Berdasarkan praktikDi dunia global, hubungan internasional harus memprioritaskan persahabatan dan penghormatan terhadap konvensi serta hukum kebiasaan. Berdasarkan praktik
UNHASUNHAS Metode kualitatif digunakan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan bahwa penerapan teknologi cleaner productionMetode kualitatif digunakan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan bahwa penerapan teknologi cleaner production