UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewKemunculan filosofis mata uang kripto adalah konsekuensi dari keinginan untuk menghilangkan kendali pihak berwenang atas sistem moneter, yang mendorong orang untuk menghadapinya untuk investasi atau untuk memfasilitasi pemenuhan kewajiban keuangan mereka. Masalah penelitian direpresentasikan melalui kurangnya undang-undang yang mengatur transaksi dengan mata uang kripto di Irak. Ada banyak risiko teknis, hukum, dan keamanan untuk penggunaan dan peredaran mata uang kripto, yang harus ditangani secara hukum dan solusi yang sesuai ditemukan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis status hukum mata uang kripto di yurisdiksi terpilih melalui berbagai tahapan, dari pelarangan hingga perizinan dan regulasi. Artikel ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menganalisis status hukum mata uang kripto di yurisdiksi terpilih. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak berwenang Irak tidak memiliki sarana teknis atau hukum untuk mencegah penggunaan ilegal mata uang kripto. Selain itu, ada kesenjangan legislatif yang besar dengan negara-negara maju, dan anggota parlemen perlu mengatur mata uang kripto dengan memberlakukan undang-undang untuk melindungi orang-orang agar tidak menjadi korban penipuan.
Amerika Serikat memiliki salah satu pasar mata uang kripto terbesar di dunia, tetapi belum memiliki kejelasan mengenai status hukum mata uang kripto di masa depan.Sebaliknya, banyak pihak berwenang di AS memiliki fleksibilitas untuk mengadopsi peraturan yang memastikan penggunaan mata uang kripto secara legal.Sejalan dengan itu, terkait dengan status hukum mata uang kripto di UEA, para pembuat kebijakan telah melakukan upaya besar, terutama di ADGM dan pemerintah Dubai, dengan membentuk “Otoritas Pengatur Aset Virtual Dubai, sebuah organisasi yang akan bekerja sebagai regulator independen untuk “NFT dan aset kripto.Otoritas di AS dan UEA berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk teknologi inovatif dan mempromosikan pengembangan sistem keuangan yang dianggap sebagai pusat perdagangan global.Terkait dengan Irak, masalah status hukum dan legalitas mata uang kripto masih belum jelas, meskipun Bank Sentral Irak mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan ilegalitas mata uang kripto dan bahwa mereka yang berurusan dengannya tunduk pada Undang-Undang Pendanaan Teroris dan Anti Pencucian Uang Irak.Akan tetapi, pernyataan tersebut, yang mencakup larangan berurusan dengan mata uang kripto, hanya berlaku untuk bank sentral dan bank lokal karena bank tersebut merupakan otoritas eksekutif, bukan badan legislatif.
Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada pengembangan kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif untuk aset kripto di negara-negara berkembang, khususnya dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari pasar lokal dan kebutuhan perlindungan konsumen. Studi komparatif mendalam tentang efektivitas berbagai pendekatan regulasi di yurisdiksi yang berbeda, termasuk Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lain dengan kebijakan yang berbeda, dapat memberikan wawasan berharga. Analisis mendalam tentang dampak adopsi mata uang kripto terhadap inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah dengan akses terbatas ke layanan keuangan tradisional juga dapat memberikan kontribusi penting. Penelitian lanjutan juga dapat meneliti potensi risiko sistemik yang terkait dengan integrasi aset kripto ke dalam sistem keuangan konvensional dan mengusulkan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Akhirnya, penelitian yang berfokus pada pengembangan solusi teknologi untuk meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi aset kripto, serta untuk memerangi aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, akan sangat relevan dan berdampak.
| File size | 343.78 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
FEBUBHARA SBYFEBUBHARA SBY Selain itu, studi lanjutan bisa mengeksplorasi apakah persepsi investor terhadap kebijakan dividen (DPR) berubah seiring waktu, misalnya dengan menganalisisSelain itu, studi lanjutan bisa mengeksplorasi apakah persepsi investor terhadap kebijakan dividen (DPR) berubah seiring waktu, misalnya dengan menganalisis
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Langkah-langkah hukum yang dilakukan dalam proses penyelesaian kasus BLBI adalah mengalihkan hak tagih BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional,Langkah-langkah hukum yang dilakukan dalam proses penyelesaian kasus BLBI adalah mengalihkan hak tagih BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional,
YWNRYWNR Awal tahun 2023, kondisi pasar modal di Indonesia masih diwarnai dengan isu kelanjutan pandemi COVID-19 dan informasi isu krisis global sehingga cenderungAwal tahun 2023, kondisi pasar modal di Indonesia masih diwarnai dengan isu kelanjutan pandemi COVID-19 dan informasi isu krisis global sehingga cenderung
UMKUMK Sebaliknya, solvabilitas berdampak signifikan secara positif terhadap krisis keuangan, yang berarti tingginya modal tidak selalu melindungi bank, tetapiSebaliknya, solvabilitas berdampak signifikan secara positif terhadap krisis keuangan, yang berarti tingginya modal tidak selalu melindungi bank, tetapi
IUQIBOGORIUQIBOGOR Peran bank sentral menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika global dan domestik yang kompleks, serta membutuhkan koordinasi yang baik dengan kebijakanPeran bank sentral menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika global dan domestik yang kompleks, serta membutuhkan koordinasi yang baik dengan kebijakan
ISEIISEI (1) Literasi digital - mewakili kemampuan dan pemahaman digital. (2) Akses digital - mewakili aksesibilitas dan infrastruktur digital. (3) Faktor sosioekonomi(1) Literasi digital - mewakili kemampuan dan pemahaman digital. (2) Akses digital - mewakili aksesibilitas dan infrastruktur digital. (3) Faktor sosioekonomi
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Banyak generasi muda yang menganut prinsip YOLO atau You Only Live Once sehingga hal ini menjadi alasan memanfaatkan keuangan pribadi untuk self-rewardBanyak generasi muda yang menganut prinsip YOLO atau You Only Live Once sehingga hal ini menjadi alasan memanfaatkan keuangan pribadi untuk self-reward
UGMUGM Artikel ini membahas pelaksanaan kebijakan moneter selama suku bunga menargetkan dalam perekonomian kecil terbuka (seperti Malaysia) dengan menggunakanArtikel ini membahas pelaksanaan kebijakan moneter selama suku bunga menargetkan dalam perekonomian kecil terbuka (seperti Malaysia) dengan menggunakan
Useful /
ALFARABIALFARABI Program seperti hafalan juz 30, qiroat, dan boarding school telah diperkenalkan dengan efektif.meski demikian, masih ada perbedaan antara teori manajemenProgram seperti hafalan juz 30, qiroat, dan boarding school telah diperkenalkan dengan efektif.meski demikian, masih ada perbedaan antara teori manajemen
UNHASUNHAS Artikel ini didedikasikan untuk menganalisis secara normatif berbagai pendekatan hukum yang digunakan untuk mengelola pengelolaan limbah plastik di Indonesia,Artikel ini didedikasikan untuk menganalisis secara normatif berbagai pendekatan hukum yang digunakan untuk mengelola pengelolaan limbah plastik di Indonesia,
UNHASUNHAS Selain itu, dengan adanya data geospasial terintegrasi, data tersebut dapat digunakan sebagai alat dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atauSelain itu, dengan adanya data geospasial terintegrasi, data tersebut dapat digunakan sebagai alat dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau
UNSUNS Berdasarkan konstitusi UUD 1945, Indonesia dapat melepaskan diri dari kutukan sumber daya alam melalui pengaturan dan pengelolaan produksi migas sebagaiBerdasarkan konstitusi UUD 1945, Indonesia dapat melepaskan diri dari kutukan sumber daya alam melalui pengaturan dan pengelolaan produksi migas sebagai