UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewDistribusi otoritas di antara lembaga negara merupakan komponen fundamental dalam setiap kerangka pemerintahan, karena membantu mencegah tumpang tindih yurisdiksi yang dapat menyebabkan konflik institusional. Ketika konflik semacam itu terjadi, sangat penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian. Studi ini dirancang untuk menjelajahi dan menganalisis struktur regulasi perbandingan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, sebagaimana diatur dalam undang-undang di Indonesia, Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik sengketa mengenai kewenangan lembaga negara dan menyarankan solusi regulasi optimal untuk penyelesaiannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi ini akan mengklarifikasi kerangka regulasi penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sesuai dengan undang-undang saat ini di setiap negara. Setiap kerangka ditandai oleh lembaga dan metode unik untuk menyelesaikan sengketa. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling komprehensif, mencakup seluruh lembaga negara di Jerman, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam proses penyelesaian sengketa di Jerman.
Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling luas karena mencakup seluruh lembaga negara, baik pusat maupun daerah.Prosedur penyelesaian sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci dan transparan dibandingkan Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepastian hukum.Mahkamah Konstitusi Indonesia berpotensi memperluas yurisdiksi dan menyempurnakan prosedur penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menjaga supremasi konstitusi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan di Indonesia dapat dirancang ulang agar menyerap elemen kejelasan prosedur dari sistem Jerman, khususnya dalam hal batas waktu pengajuan, keterlibatan pihak ketiga, dan kewajiban pemberian alasan hukum yang rinci dalam putusan. Selain itu, studi baru bisa menguji apakah penerapan sistem pengaduan berbasis digital—seperti yang diterapkan dalam beberapa yurisdiksi modern—dapat meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan penyelesaian sengketa antar lembaga negara di Indonesia tanpa mengurangi keadilan prosedural. Terakhir, perlu diteliti bagaimana keterlibatan masyarakat sipil atau lembaga non-negara dalam proses penyelesaian sengketa—meskipun bukan pihak resmi—dapat memberikan perspektif tambahan yang memperkaya keputusan konstitusional, dengan mempertimbangkan dampak sosial dari konflik kewenangan yang berkepanjangan bagi kehidupan publik. Ketiga pendekatan ini tidak hanya mengisi celah dalam praktik hukum Indonesia, tetapi juga mengembangkan teori tentang bagaimana lembaga konstitusional dapat menjadi lebih responsif, inklusif, dan efisien dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
| File size | 380.81 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUSIAUNUSIA Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilu mengalami pasang surut. Putusan Mahkamah KonstitusiKewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilu mengalami pasang surut. Putusan Mahkamah Konstitusi
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Studi ini merekomendasikan pembaruan strategi antikorupsi melalui penerapan teknologi seperti OSINT (Open Source Intelligence), penegakan hukum yang lebihStudi ini merekomendasikan pembaruan strategi antikorupsi melalui penerapan teknologi seperti OSINT (Open Source Intelligence), penegakan hukum yang lebih
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kajian ini menyoroti pentingnya sinergi di antara ketiga lembaga negara tersebut sebagai elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel,Kajian ini menyoroti pentingnya sinergi di antara ketiga lembaga negara tersebut sebagai elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel,
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif dan data sekunder yang bersumber dari laporan resmi lembaga negara,Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif dan data sekunder yang bersumber dari laporan resmi lembaga negara,
PUBMEDIAPUBMEDIA Selain itu, independensi yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keputusan kontroversialSelain itu, independensi yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keputusan kontroversial
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi dan implikasi praktis terhadap perlindungan hukum bagi whistleblower dalam kasus korupsiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi dan implikasi praktis terhadap perlindungan hukum bagi whistleblower dalam kasus korupsi
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Penelitian ini mengkaji peran dan dinamika politik Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) selama transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde BaruPenelitian ini mengkaji peran dan dinamika politik Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) selama transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru
UNSADAUNSADA Diplomasi dalam bentuk kerjasama pelatihan dilakukan oleh JMSDF bersama negara lainnya seperti Korea, Cina, Rusia, dan negara-negara di kawasan Asia Timur,Diplomasi dalam bentuk kerjasama pelatihan dilakukan oleh JMSDF bersama negara lainnya seperti Korea, Cina, Rusia, dan negara-negara di kawasan Asia Timur,
Useful /
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Masuk terhadap harga jual produk koleksi dengan studi kasusPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Masuk terhadap harga jual produk koleksi dengan studi kasus
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap Harga Saham. Sementara itu, Net Profit Margin, Earning Per Share,Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap Harga Saham. Sementara itu, Net Profit Margin, Earning Per Share,
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Sebanyak 21 perusahaan dipilih sebagai sampel menggunakan teknik purposive sampling, dan analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisisSebanyak 21 perusahaan dipilih sebagai sampel menggunakan teknik purposive sampling, dan analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis
IAINPTKIAINPTK nasionalisme, kemanusiaan, ketuhanan, kedaulatan rakyat, dan kesejahteraan sosial. Konsep ini berfungsi sebagai ijtihad sosio-politik yang mengkritik dominasinasionalisme, kemanusiaan, ketuhanan, kedaulatan rakyat, dan kesejahteraan sosial. Konsep ini berfungsi sebagai ijtihad sosio-politik yang mengkritik dominasi