UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewDistribusi otoritas di antara lembaga negara merupakan komponen fundamental dalam setiap kerangka pemerintahan, karena membantu mencegah tumpang tindih yurisdiksi yang dapat menyebabkan konflik institusional. Ketika konflik semacam itu terjadi, sangat penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian. Studi ini dirancang untuk menjelajahi dan menganalisis struktur regulasi perbandingan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, sebagaimana diatur dalam undang-undang di Indonesia, Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik sengketa mengenai kewenangan lembaga negara dan menyarankan solusi regulasi optimal untuk penyelesaiannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi ini akan mengklarifikasi kerangka regulasi penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sesuai dengan undang-undang saat ini di setiap negara. Setiap kerangka ditandai oleh lembaga dan metode unik untuk menyelesaikan sengketa. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling komprehensif, mencakup seluruh lembaga negara di Jerman, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam proses penyelesaian sengketa di Jerman.
Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling luas karena mencakup seluruh lembaga negara, baik pusat maupun daerah.Prosedur penyelesaian sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci dan transparan dibandingkan Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepastian hukum.Mahkamah Konstitusi Indonesia berpotensi memperluas yurisdiksi dan menyempurnakan prosedur penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menjaga supremasi konstitusi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan di Indonesia dapat dirancang ulang agar menyerap elemen kejelasan prosedur dari sistem Jerman, khususnya dalam hal batas waktu pengajuan, keterlibatan pihak ketiga, dan kewajiban pemberian alasan hukum yang rinci dalam putusan. Selain itu, studi baru bisa menguji apakah penerapan sistem pengaduan berbasis digital—seperti yang diterapkan dalam beberapa yurisdiksi modern—dapat meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan penyelesaian sengketa antar lembaga negara di Indonesia tanpa mengurangi keadilan prosedural. Terakhir, perlu diteliti bagaimana keterlibatan masyarakat sipil atau lembaga non-negara dalam proses penyelesaian sengketa—meskipun bukan pihak resmi—dapat memberikan perspektif tambahan yang memperkaya keputusan konstitusional, dengan mempertimbangkan dampak sosial dari konflik kewenangan yang berkepanjangan bagi kehidupan publik. Ketiga pendekatan ini tidak hanya mengisi celah dalam praktik hukum Indonesia, tetapi juga mengembangkan teori tentang bagaimana lembaga konstitusional dapat menjadi lebih responsif, inklusif, dan efisien dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
| File size | 380.81 KB |
| Pages | 20 |
| Short Link | https://juris.id/p-2O |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut yang cacat secara administrasi dan hukum dapat dibatalkan. Pembatalan sertifikat dapat dilakukan melalui prosesPenerbitan sertifikat hak atas tanah di laut yang cacat secara administrasi dan hukum dapat dibatalkan. Pembatalan sertifikat dapat dilakukan melalui proses
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnyaPenelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnya
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jaminan asuransi keselamatan penumpang kapal laut penyebrangan Baubau‑Waara dan perlindunganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jaminan asuransi keselamatan penumpang kapal laut penyebrangan Baubau‑Waara dan perlindungan
UNISMUHUNISMUH Kemiskinan, sebagai kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan. Kemiskinan dan kejahatan memilikiKemiskinan, sebagai kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan. Kemiskinan dan kejahatan memiliki
UNISMUHUNISMUH Kesadaran hukum merupakan elemen fundamental dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, meminimalisir pelanggaran hukum, serta menumbuhkan sikap tanggungKesadaran hukum merupakan elemen fundamental dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, meminimalisir pelanggaran hukum, serta menumbuhkan sikap tanggung
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum agraria di Indonesia dan mendorong reformasi kebijakanPenelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum agraria di Indonesia dan mendorong reformasi kebijakan
UMMUMM UNCLOS 1982 yang belum dijabarkan secara rinci dalam suatu peraturan perundangan-undangan, menimbulkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengelolaanUNCLOS 1982 yang belum dijabarkan secara rinci dalam suatu peraturan perundangan-undangan, menimbulkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengelolaan
UNHASUNHAS Namun, penerapan sanksi terhadap anak tidak efektif karena adanya konflik aturan hukum, paradigma petugas penegak hukum yang berbeda dalam menangani prosesNamun, penerapan sanksi terhadap anak tidak efektif karena adanya konflik aturan hukum, paradigma petugas penegak hukum yang berbeda dalam menangani proses
Useful /
STMIKISTMIKI Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang pentingnya dokumentasi, serta keterbatasan teknologi ditemukan menjadiFaktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang pentingnya dokumentasi, serta keterbatasan teknologi ditemukan menjadi
IAINPTKIAINPTK Data dianalisis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi logistik. Hasil menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan media sosial dan interaksiData dianalisis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi logistik. Hasil menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan media sosial dan interaksi
IAINPTKIAINPTK Data dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi struktural-fungsional yang memandang penerapan hukum sebagai suatu fenomena sosial. Hasil temuan menunjukkanData dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi struktural-fungsional yang memandang penerapan hukum sebagai suatu fenomena sosial. Hasil temuan menunjukkan
POLIMEDIAPOLIMEDIA Kegiatan ini berjalan lancar dan mendapat apresiasi tinggi oleh peserta PKM, dan berharap kegiatan bisa berlanjut untuk periode berikutnya. TerlaksananyaKegiatan ini berjalan lancar dan mendapat apresiasi tinggi oleh peserta PKM, dan berharap kegiatan bisa berlanjut untuk periode berikutnya. Terlaksananya