UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewDistribusi otoritas di antara lembaga negara merupakan komponen fundamental dalam setiap kerangka pemerintahan, karena membantu mencegah tumpang tindih yurisdiksi yang dapat menyebabkan konflik institusional. Ketika konflik semacam itu terjadi, sangat penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian. Studi ini dirancang untuk menjelajahi dan menganalisis struktur regulasi perbandingan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, sebagaimana diatur dalam undang-undang di Indonesia, Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik sengketa mengenai kewenangan lembaga negara dan menyarankan solusi regulasi optimal untuk penyelesaiannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi ini akan mengklarifikasi kerangka regulasi penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sesuai dengan undang-undang saat ini di setiap negara. Setiap kerangka ditandai oleh lembaga dan metode unik untuk menyelesaikan sengketa. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling komprehensif, mencakup seluruh lembaga negara di Jerman, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam proses penyelesaian sengketa di Jerman.
Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling luas karena mencakup seluruh lembaga negara, baik pusat maupun daerah.Prosedur penyelesaian sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci dan transparan dibandingkan Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepastian hukum.Mahkamah Konstitusi Indonesia berpotensi memperluas yurisdiksi dan menyempurnakan prosedur penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menjaga supremasi konstitusi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan di Indonesia dapat dirancang ulang agar menyerap elemen kejelasan prosedur dari sistem Jerman, khususnya dalam hal batas waktu pengajuan, keterlibatan pihak ketiga, dan kewajiban pemberian alasan hukum yang rinci dalam putusan. Selain itu, studi baru bisa menguji apakah penerapan sistem pengaduan berbasis digital—seperti yang diterapkan dalam beberapa yurisdiksi modern—dapat meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan penyelesaian sengketa antar lembaga negara di Indonesia tanpa mengurangi keadilan prosedural. Terakhir, perlu diteliti bagaimana keterlibatan masyarakat sipil atau lembaga non-negara dalam proses penyelesaian sengketa—meskipun bukan pihak resmi—dapat memberikan perspektif tambahan yang memperkaya keputusan konstitusional, dengan mempertimbangkan dampak sosial dari konflik kewenangan yang berkepanjangan bagi kehidupan publik. Ketiga pendekatan ini tidak hanya mengisi celah dalam praktik hukum Indonesia, tetapi juga mengembangkan teori tentang bagaimana lembaga konstitusional dapat menjadi lebih responsif, inklusif, dan efisien dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
| File size | 380.81 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi lembaga negara penegak hukum di Indonesia. Perbedaan kewenangan dan fungsiArtikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi lembaga negara penegak hukum di Indonesia. Perbedaan kewenangan dan fungsi
IBLAMIBLAM Namun kini demokrasi di Indonesia hanya dimaknai sebatas pemilihan presiden dan wakil serta lebaga representatif untuk duduk di parlemen. Setelah itu partisipasiNamun kini demokrasi di Indonesia hanya dimaknai sebatas pemilihan presiden dan wakil serta lebaga representatif untuk duduk di parlemen. Setelah itu partisipasi
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Kejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritasKejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritas
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Oleh karena itu, penerapan constitutional complaint di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk menegakkan prinsip rule of law, checks and balances,Oleh karena itu, penerapan constitutional complaint di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk menegakkan prinsip rule of law, checks and balances,
UNHASUNHAS Penelitian ini mengeksplorasi fenomena sharenting, yaitu praktik luas orang tua dalam berbagi informasi, foto, dan video anak-anak mereka secara daringPenelitian ini mengeksplorasi fenomena sharenting, yaitu praktik luas orang tua dalam berbagi informasi, foto, dan video anak-anak mereka secara daring
NEOLECTURANEOLECTURA Kesulitan melacak keberadaan penjahat narkotika merupakan masalah utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Hal ini menjadi hambatanKesulitan melacak keberadaan penjahat narkotika merupakan masalah utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Hal ini menjadi hambatan
PELITABANGSAPELITABANGSA Kegunaan hak prerogatif salah satunya digunakan untuk memberikan keringanan terhadap beberapa terpidana dengan pemberian grasi. Pemberian grasi oleh PresidenKegunaan hak prerogatif salah satunya digunakan untuk memberikan keringanan terhadap beberapa terpidana dengan pemberian grasi. Pemberian grasi oleh Presiden
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Kajian ini menunjukkan ada beberapa aspek hubungan konfliktual yang melahirkan sebuah gerakan. Muhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formalKajian ini menunjukkan ada beberapa aspek hubungan konfliktual yang melahirkan sebuah gerakan. Muhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formal
Useful /
UNHASUNHAS Kesadaran akan pentingnya mengintegrasikan Corporate Social Responsibility (CSR) lingkungan dengan prinsip ekonomi sirkular telah menjadi semakin kritisKesadaran akan pentingnya mengintegrasikan Corporate Social Responsibility (CSR) lingkungan dengan prinsip ekonomi sirkular telah menjadi semakin kritis
IAINPTKIAINPTK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran politik-hukum Muhammad Yamin dengan mengungkap bagaimana interaksi antara wahyu dan konstitusi mengonstruksiPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran politik-hukum Muhammad Yamin dengan mengungkap bagaimana interaksi antara wahyu dan konstitusi mengonstruksi
IAINPTKIAINPTK Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual, dialogis, dan responsif terhadap pluralitas hukum dalam masyarakat adat.Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual, dialogis, dan responsif terhadap pluralitas hukum dalam masyarakat adat.
UNIPASBYUNIPASBY Mengingat topik anak berkebutuhan khusus juga sangat terbatas dibicarakan secara umum, para orang tua semakin sulit untuk mendapatkan informasi tentangMengingat topik anak berkebutuhan khusus juga sangat terbatas dibicarakan secara umum, para orang tua semakin sulit untuk mendapatkan informasi tentang