UNISMUHUNISMUH
RESTORATIVE JOURNALRESTORATIVE JOURNALPeraturan Undang-undang Agraria Indonesia memiliki implikasi penting dalam mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan tanah. Aspek sosial dan hukum dari undang-undang Agraria sangat memengaruhi keseimbangan antara kebutuhan bangsa, rakyat, dan individu dalam membuat dan menggunakan uang. Dengan menggunakan analisis literatur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan sosial yang terdapat dalam peraturan Agraria di Indonesia. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur hukum dan sosial yang relevan untuk memahami hubungan antara undang-undang Agraria dan segala bentuk kebijakan pemerintah, dan dampaknya terhadap masyarakat umum. Temuan analisis menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang Agraria di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dan revisi, masih banyak masalah dengan implementasi hukum yang terkait dengan tanah sengketa, tanah hak pembagian, dan konsekuensi sosial dari kebijakan pertanian yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum agraria di Indonesia dan mendorong reformasi kebijakan yang lebih adil dan inklusif.
Peraturan agraria Indonesia masih menghadapi tantangan implementasi, termasuk ketidakmampuan hukum menyelesaikan sengketa tanah dan ketimpangan sosial dalam penguasaan tanah.Isu-isu tersebut menuntut reformasi agraria yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat kecil, serta penegakan hukum yang lebih kuat.Diharapkan reformasi tersebut dapat memberikan solusi terhadap masalah ketidakadilan dan konflik agraria.
Mengingat kesenjangan akses tanah tetap tajam, penelitian pertama dapat meneliti penggunaan pemetaan digital dan GIS untuk memperkuat penyelesaian sengketa lahan. Fokusnya adalah bagaimana sistem ini dapat meningkatkan kepastian hukum bagi petani kecil dan komunitas adat. Penelitian kedua dapat melakukan studi perbandingan antar provinsi guna mengidentifikasi praktik best‑practice dalam reformasi agraria. Analisis ini akan menilai seberapa baik kebijakan menyeimbangkan kepemilikan negara dan swasta sambil memastikan keadilan sosial. Dengan demikian, hasilnya dapat menghasilkan pedoman yang lebih adaptif bagi pengambilan keputusan tingkat daerah. Penelitian ketiga dapat mengevaluasi dampak amendemen UU Pokok Agraria terhadap pelaksanaan hak tanah bagi masyarakat adat. Metodologi bersifat campuran, menggabungkan analisis normatif dan survei rumah tangga yang berfokus pada pencegahan diskriminasi. Sisanya melibatkan studi kasus konflik tanah yang melibatkan pihak pemerintah, swasta, dan adat, untuk memahami dinamika kepentingan. Penelitian lanjutan ini juga akan mencakup pemetaan perjalanan hak penggunaan tanah (Hak Pakai) selama perpanjangan periode. Diharapkan dengan tiga arah studi tersebut, kebijakan agraria Indonesia dapat lebih inklusif, transparan, dan efektif dalam meredakan ketimpangan sosial.
| File size | 119.91 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
ULBULB Di sisi lain, kelompok tani mengaku belum dilibatkan secara optimal dalam proses penetapan maupun penyelesaian status hukum tanah sehingga masih beradaDi sisi lain, kelompok tani mengaku belum dilibatkan secara optimal dalam proses penetapan maupun penyelesaian status hukum tanah sehingga masih berada
STFXAMBONSTFXAMBON Praktik etnoreligi komunitas adat Sumping Layang mencerminkan iman dan spiritualitas lokal yang hidup, mengekspresikan hubungan harmonis antara manusia,Praktik etnoreligi komunitas adat Sumping Layang mencerminkan iman dan spiritualitas lokal yang hidup, mengekspresikan hubungan harmonis antara manusia,
STAITARUNASTAITARUNA Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik pustaka (documentary study). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1). Dekonstruksi terhadap epistemologiTeknik pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik pustaka (documentary study). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1). Dekonstruksi terhadap epistemologi
UIN SUKAUIN SUKA Laju degradasi hutan di Indonesia terus meningkat secara mengkhawatirkan, dengan kehilangan sekitar 1,45 juta hektare hutan dalam lima tahun terakhir.Laju degradasi hutan di Indonesia terus meningkat secara mengkhawatirkan, dengan kehilangan sekitar 1,45 juta hektare hutan dalam lima tahun terakhir.
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Temuan mengungkapkan bahwa pengucilan pengetahuan ekologi tradisional tidak hanya bersifat kebetulan, tetapi berakar pada asimetri kekuasaan struktural,Temuan mengungkapkan bahwa pengucilan pengetahuan ekologi tradisional tidak hanya bersifat kebetulan, tetapi berakar pada asimetri kekuasaan struktural,
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Temuan ini memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor tersebut selama tantangan transisi pendidikan tinggi pascapandemi COVID-19, sekaligus mendukungTemuan ini memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor tersebut selama tantangan transisi pendidikan tinggi pascapandemi COVID-19, sekaligus mendukung
UM MetroUM Metro Pentingnya penggabungan pemahaman mendalam tentang budaya, tradisi, serta nilai-nilai masyarakat adat dengan keterampilan konseling yang kuat. KonselorPentingnya penggabungan pemahaman mendalam tentang budaya, tradisi, serta nilai-nilai masyarakat adat dengan keterampilan konseling yang kuat. Konselor
DINASTIREVDINASTIREV Pertama, permasalahan di kalangan masyarakat hukum adat sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian hukum. Hukum sektoral yang mengatur komunitas hukumPertama, permasalahan di kalangan masyarakat hukum adat sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian hukum. Hukum sektoral yang mengatur komunitas hukum
Useful /
UNIKASTPAULUSUNIKASTPAULUS Data dikumpulkan melalui tes pemecahan masalah pada materi perbandingan senilai serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik denganData dikumpulkan melalui tes pemecahan masalah pada materi perbandingan senilai serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik dengan
ULBULB Sus-Anak/2024/PN Kdr, hakim menempatkan status korban sebagai anak yang belum memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk memberikan persetujuan sebagaiSus-Anak/2024/PN Kdr, hakim menempatkan status korban sebagai anak yang belum memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk memberikan persetujuan sebagai
ULBULB 1 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dalam menjawab problematika sosial yang telah lama berkembang di masyarakat Indonesia. Pengaturan ini memberikan1 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dalam menjawab problematika sosial yang telah lama berkembang di masyarakat Indonesia. Pengaturan ini memberikan
UAJYUAJY Salah satu teknologi yang sering digunakan dalam menyebarkan informasi adalah website. Website menjadi pilihan utama karena langsung terhubung dengan sistemSalah satu teknologi yang sering digunakan dalam menyebarkan informasi adalah website. Website menjadi pilihan utama karena langsung terhubung dengan sistem