UNISMUHUNISMUH
RESTORATIVE JOURNALRESTORATIVE JOURNALPenerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan korban korupsi, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka yang terdampak. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnya pemulihan hak korban, dan perspektif penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, serta mengadopsi mekanisme restitusi yang efektif untuk memulihkan kerugian korban dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Penelitian ini mengungkap pentingnya keadilan sosial bagi korban korupsi melalui perspektif viktimologi.Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hak masyarakat, terutama kelompok rentan yang terabaikan sistem hukum eksisting.Reformasi hukum perlu dilakukan untuk meningkatkan pemulihan hak korban melalui transparansi, partisipasi umum, dan restitusi efektif.
Berdasarkan latar belakang yang menyoroti dampak korupsi terhadap masyarakat rentan, metode penelitian kualitatif melalui telaah literatur, hasil yang mengidentifikasi minimnya perhatian pada korban korupsi, serta keterbatasan dalam sistem hukum yang kurang responsif, serta saran reformasi hukum di dalam paper yang bisa dikembangkan, maka pengembangan penelitian lanjutan dapat mencakup studi tentang bagaimana parlamenteo part berperan aktif memperbaiki undang-undang antisurapsi korupsi untuk memberikan hak lebih besar kepada korban korupsi; apakah analisis data lapangan dapat menunjukkan bahwa kampanye pendidikan tentang viktimologi di sekolah-sekolah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah korupsi di tingkat komunitas; serta penelitian komparatif antara negara-negara tetangga Indonesia untuk melihat efektivitas mekanisme partisipasi publik dalam proses hukum korupsi, sehingga dapat menghasilkan model baru yang mengintegrasikan teknologi digital untuk melacak pengembalian aset korupsi secara transparan dan langsung menguntungkan korban, dengan tujuan akhir memperkuat pembangunan sosial yang adil dan berkelanjutan di Indonesia, memastikan bahwa korban tidak hanya mendapat kompensasi materi tetapi juga dukungan sosial jangka panjang, dan akhirnya mendorong sistem hukum yang lebih holistik yang melindungi semua warga negaramirai dari ancaman korupsi.Penelitian ini bisa diekspansi dengan fokus pada dampak psikologis korban korupsi, seperti stres dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, melalui survei dan wawancara di daerah-daerah terdampak, yang bisa membantu merancang mekanisme dukungan emosional dalam kebijakan restitusi. Selain itu, penelitian dapat mengkaji peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi publik terhadap pengawasan korupsi, misalnya melalui analisis data big data tentang tren diskusi online, yang kemudian mengusulkan aplikasi mobile baru untuk pelaporan cepat dan pemulihan hak korban secara daring.Pengembangan lebih lanjut bisa mencakup studi longitudinal selama beberapa tahun untuk mengukur efektivitas reformasi hukum saat ini, seperti pemantauan implementasi undang-undang baru tentang hak korban korupsi, dengan melibatkan kolaborasi antara pengadilan dan organisasi masyarakat, serta mengintegrasikan praktek restoratif justice untuk mengkaji apakah proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban dapat mengurangi dampak sosial korupsi secara keseluruhan.
| File size | 235.96 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang KPK yang baru dinilai belum matang, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK tetap independen meskiHasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang KPK yang baru dinilai belum matang, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK tetap independen meski
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Kejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritasKejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritas
DINASTIRESDINASTIRES Abstrak: Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan wewenang koordinasi kepada KPK untuk mengawasi penyelidikan, penyidikan,Abstrak: Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan wewenang koordinasi kepada KPK untuk mengawasi penyelidikan, penyidikan,
DINASTIREVDINASTIREV Minimnya pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam penyusunan naskah akademik serta pembahasan rancangan undang-undang menimbulkan potensi cacat formil,Minimnya pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam penyusunan naskah akademik serta pembahasan rancangan undang-undang menimbulkan potensi cacat formil,
UNIRAYAUNIRAYA Tindak Pidana Pencabulan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang wanita dengan kekerasan atau ancaman kekerasanTindak Pidana Pencabulan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang wanita dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
APPIHIAPPIHI Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.
MKRIMKRI Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnyaNamun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya
YAYASANBHZYAYASANBHZ Adapun persyaratan yang harus terpenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan pada usia tersebut adalah sebagai berikut. Harus didasarkan atas persetujuanAdapun persyaratan yang harus terpenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan pada usia tersebut adalah sebagai berikut. Harus didasarkan atas persetujuan
Useful /
UNUBLITARUNUBLITAR Gempolkrep adalah Rp.23.785.399, sementara menurut perhitungan EPQ adalah Rp.22.574.245, menghasilkan penghematan biaya sebesar Rp.1. 211.154. Dari hasilGempolkrep adalah Rp.23.785.399, sementara menurut perhitungan EPQ adalah Rp.22.574.245, menghasilkan penghematan biaya sebesar Rp.1. 211.154. Dari hasil
EDUPEDEDUPED Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan rumus Aikens V untuk menentukan tingkat validitas konten. Hasil analisis menunjukkan bahwa 21 item memilikiData dianalisis secara kuantitatif menggunakan rumus Aikens V untuk menentukan tingkat validitas konten. Hasil analisis menunjukkan bahwa 21 item memiliki
YAYASANBHZYAYASANBHZ 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya dalam Pasal 4 ayat 2 (poin b dan poin c) telah bertentangan dengan Convention on The Rights of Persons with Disabilities1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya dalam Pasal 4 ayat 2 (poin b dan poin c) telah bertentangan dengan Convention on The Rights of Persons with Disabilities
YAYASANBHZYAYASANBHZ Dalam artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mencari literatur yang membahas masalah tersebut termasuk kitab fiqh muamalah. Dalam penelusuranDalam artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mencari literatur yang membahas masalah tersebut termasuk kitab fiqh muamalah. Dalam penelusuran