MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiArtikel ini membahas kemungkinan untuk Mahkamah Agung menjalankan fungsi sebagai peradilan konstitusional. Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. Perbedaannya adalah, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sementara Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan itu. Dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkara atau kasus abstrak. Dengan demikian, praktik ini memiliki kesamaan dengan praktik Mahkamah Agung Amerika Serikat, ketimbang praktik Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung argumen ini maka asas praduga konstitusional seharusnya tidak berlaku bagi Mahkamah Agung.
Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanisme konkrit untuk mewujudkan negara konstitusional yang ideal.Asas praduga konstitusional seharusnya tidak mengikat Mahkamah Agung sehingga hakim dapat menolak penerapan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi walaupun undang-undang tersebut pernah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.Pelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produk hukum agar konsisten dengan nilai-nilai fundamental konstitusional.
Saran penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada tiga topik inti. Pertama, studi empiris tentang konsistensi putusan Mahkamah Agung dalam pengujian konkrit konstitusionalitas undang-undang dapat dilakukan dengan menganalisis rentetan kasus untuk menguraikan pola penafsiran hakim, tantangan implementasi, dan faktor-faktor institusional yang memengaruhi hasil pengujian. Kedua, penelitian komparatif antara mekanisme concrete review di Indonesia dan praktik judicial review di Amerika Serikat akan membantu menyusun kerangka prosedur yang lebih sistematis dan transparan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap supremasi konstitusi dan kepastian hukum. Ketiga, riset mengenai program peningkatan kapasitas hakim dalam pemahaman konstitusional melalui pelatihan dan kurikulum pendidikan dapat dirancang sebagai survei dan evaluasi kebutuhan pelatihan empiris untuk merumuskan modul pembelajaran yang relevan, sehingga hakim memiliki landasan teoritis dan praktis yang kuat dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusional. Kajian ini juga dapat menelaah persepsi masyarakat terhadap putusan konkrit Mahkamah Agung untuk mengetahui tingkat kepercayaan publik dan efektivitas penerapan nilai konstitusional dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ketiga arah studi ini diharapkan tersusun rekomendasi kebijakan dan kerangka kerja yang konkret bagi penguatan peran Mahkamah Agung dalam mewujudkan prinsip supremasi konstitusi di Indonesia.
| File size | 415.77 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris adat merupakan aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat adat. Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama danHukum waris adat merupakan aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat adat. Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama dan
IPTSIPTS Penelitian ini didasari oleh akan pentingnya memahami tradisi Mangulosi sebagai salah satu warisan budaya yang penuh makna simbolik dalam kehidupan masyarakatPenelitian ini didasari oleh akan pentingnya memahami tradisi Mangulosi sebagai salah satu warisan budaya yang penuh makna simbolik dalam kehidupan masyarakat
IPTSIPTS Mahasiswa dinilai sopan, santun, dan memiliki semangat belajar tinggi. Mereka juga mampu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Namun, berdasarkanMahasiswa dinilai sopan, santun, dan memiliki semangat belajar tinggi. Mereka juga mampu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Namun, berdasarkan
IPTSIPTS Hasil penelitian menunjukkan, (1) Pelaksanaan pembagian warisan dilakukan pada saat kedua orang tua telah meninggal dan hukum yang dipergunakan dalam pembagianHasil penelitian menunjukkan, (1) Pelaksanaan pembagian warisan dilakukan pada saat kedua orang tua telah meninggal dan hukum yang dipergunakan dalam pembagian
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Analisis episode “Dosa-Dosa Anies menegaskan bahwa media dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap calon presiden, sekaligus menimbulkan pertanyaanAnalisis episode “Dosa-Dosa Anies menegaskan bahwa media dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap calon presiden, sekaligus menimbulkan pertanyaan
PENERBITPENERBIT 3) Upakara atau upacara di dilaksanakan di Pura Dalem Taak, yaitu pada saat hari raya Kuningan. Integrasi Pura Dalem Taak dilakukan berkat komunikasi masyarakat3) Upakara atau upacara di dilaksanakan di Pura Dalem Taak, yaitu pada saat hari raya Kuningan. Integrasi Pura Dalem Taak dilakukan berkat komunikasi masyarakat
UPN VeteranUPN Veteran Dari analisis teori Irridex Doxey memberikan gambaran bahwa perkembangan dan peningkatan jumlah wisatawan di Taman Wisata Alam Kawah Ijen berdampak padaDari analisis teori Irridex Doxey memberikan gambaran bahwa perkembangan dan peningkatan jumlah wisatawan di Taman Wisata Alam Kawah Ijen berdampak pada
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Ditegaskan bahwa Wali Nanggroe tidak memiliki wewenang politik; Pasal 96 dan 97 UU No. 11/2006 menyatakan tugasnya sebagai perekat masyarakat Aceh melaluiDitegaskan bahwa Wali Nanggroe tidak memiliki wewenang politik; Pasal 96 dan 97 UU No. 11/2006 menyatakan tugasnya sebagai perekat masyarakat Aceh melalui
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Seiring dengan kemajuan itu, dunia bisnis pun tidak luput digunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunyaSeiring dengan kemajuan itu, dunia bisnis pun tidak luput digunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunya
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalamDalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalam
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor-faktor ini, yang terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Strategi kebijakanFaktor-faktor ini, yang terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Strategi kebijakan
UNDIKSHAUNDIKSHA Data dikumpulkan melalui tes kemampuan pemecahan masalah matematis yang telah divalidasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh pembelajaranData dikumpulkan melalui tes kemampuan pemecahan masalah matematis yang telah divalidasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh pembelajaran