MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiArtikel ini membahas kemungkinan untuk Mahkamah Agung menjalankan fungsi sebagai peradilan konstitusional. Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. Perbedaannya adalah, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sementara Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan itu. Dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkara atau kasus abstrak. Dengan demikian, praktik ini memiliki kesamaan dengan praktik Mahkamah Agung Amerika Serikat, ketimbang praktik Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung argumen ini maka asas praduga konstitusional seharusnya tidak berlaku bagi Mahkamah Agung.
Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanisme konkrit untuk mewujudkan negara konstitusional yang ideal.Asas praduga konstitusional seharusnya tidak mengikat Mahkamah Agung sehingga hakim dapat menolak penerapan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi walaupun undang-undang tersebut pernah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.Pelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produk hukum agar konsisten dengan nilai-nilai fundamental konstitusional.
Saran penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada tiga topik inti. Pertama, studi empiris tentang konsistensi putusan Mahkamah Agung dalam pengujian konkrit konstitusionalitas undang-undang dapat dilakukan dengan menganalisis rentetan kasus untuk menguraikan pola penafsiran hakim, tantangan implementasi, dan faktor-faktor institusional yang memengaruhi hasil pengujian. Kedua, penelitian komparatif antara mekanisme concrete review di Indonesia dan praktik judicial review di Amerika Serikat akan membantu menyusun kerangka prosedur yang lebih sistematis dan transparan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap supremasi konstitusi dan kepastian hukum. Ketiga, riset mengenai program peningkatan kapasitas hakim dalam pemahaman konstitusional melalui pelatihan dan kurikulum pendidikan dapat dirancang sebagai survei dan evaluasi kebutuhan pelatihan empiris untuk merumuskan modul pembelajaran yang relevan, sehingga hakim memiliki landasan teoritis dan praktis yang kuat dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusional. Kajian ini juga dapat menelaah persepsi masyarakat terhadap putusan konkrit Mahkamah Agung untuk mengetahui tingkat kepercayaan publik dan efektivitas penerapan nilai konstitusional dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ketiga arah studi ini diharapkan tersusun rekomendasi kebijakan dan kerangka kerja yang konkret bagi penguatan peran Mahkamah Agung dalam mewujudkan prinsip supremasi konstitusi di Indonesia.
| File size | 415.77 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UMIUMI Masyarakat kalangan tertentu yang mayoritas merasa lebih berhak yang berimplikasi pada tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang merugikan atau membatasiMasyarakat kalangan tertentu yang mayoritas merasa lebih berhak yang berimplikasi pada tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang merugikan atau membatasi
STIM YKPNSTIM YKPN promosi penjualan, penjualan pribadi, pemasaran langsung, periklanan, dan hubungan masyarakat. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh menerapkanpromosi penjualan, penjualan pribadi, pemasaran langsung, periklanan, dan hubungan masyarakat. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh menerapkan
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian, praktik CGR telah memenuhi unsur keterlibatan multi-aktor, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam halSehubungan dengan rumusan masalah penelitian, praktik CGR telah memenuhi unsur keterlibatan multi-aktor, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam hal
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Distribusi kewenangan antar-lembaga negara memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap pembiayaan proyek publik, mulai dari perencanaan, penganggaran,Distribusi kewenangan antar-lembaga negara memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap pembiayaan proyek publik, mulai dari perencanaan, penganggaran,
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dengan pendekatan normatif-konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa constitutional complaint merupakan instrumen koreksi konstitusional terhadap pelanggaranDengan pendekatan normatif-konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa constitutional complaint merupakan instrumen koreksi konstitusional terhadap pelanggaran
IPTSIPTS Penelitian ini didasari oleh akan pentingnya memahami tradisi Mangulosi sebagai salah satu warisan budaya yang penuh makna simbolik dalam kehidupan masyarakatPenelitian ini didasari oleh akan pentingnya memahami tradisi Mangulosi sebagai salah satu warisan budaya yang penuh makna simbolik dalam kehidupan masyarakat
STAKATNPONTIANAKSTAKATNPONTIANAK Penelitian library Research atau pendekatan penelitian perpustakaan, observasi, dan wawancara digunakan. Dengan adanya penelitian, diharapkan sikap toleransiPenelitian library Research atau pendekatan penelitian perpustakaan, observasi, dan wawancara digunakan. Dengan adanya penelitian, diharapkan sikap toleransi
STAIBSLLGSTAIBSLLG Indonesia, dengan semangat dan prinsip demokrasi yang adil, telah melahirkan berbagai partai dan paradigma politik yang dianggap sebagai solusi dalam menyelesaikanIndonesia, dengan semangat dan prinsip demokrasi yang adil, telah melahirkan berbagai partai dan paradigma politik yang dianggap sebagai solusi dalam menyelesaikan
Useful /
POLTEKKES JOGJAPOLTEKKES JOGJA Artikel dipilih berdasarkan kriteria inklusi, seperti relevansi dengan ASI eksklusif dan stunting, ketersediaan full-text, dan publikasi dalam lima tahunArtikel dipilih berdasarkan kriteria inklusi, seperti relevansi dengan ASI eksklusif dan stunting, ketersediaan full-text, dan publikasi dalam lima tahun
POLTEKKES JOGJAPOLTEKKES JOGJA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pendampingan terhadap pasien RO TB di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian menggunakanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pendampingan terhadap pasien RO TB di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian menggunakan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pelaku usaha juga harus mendaftarkan kegiatan usaha mereka dalam TDUP. Pemerintah telah menyediakan platform SiCantik yang terintegrasi dengan sistem OSSPelaku usaha juga harus mendaftarkan kegiatan usaha mereka dalam TDUP. Pemerintah telah menyediakan platform SiCantik yang terintegrasi dengan sistem OSS
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidanaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidana