MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiArtikel ini membahas kemungkinan untuk Mahkamah Agung menjalankan fungsi sebagai peradilan konstitusional. Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. Perbedaannya adalah, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sementara Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan itu. Dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkara atau kasus abstrak. Dengan demikian, praktik ini memiliki kesamaan dengan praktik Mahkamah Agung Amerika Serikat, ketimbang praktik Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung argumen ini maka asas praduga konstitusional seharusnya tidak berlaku bagi Mahkamah Agung.
Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanisme konkrit untuk mewujudkan negara konstitusional yang ideal.Asas praduga konstitusional seharusnya tidak mengikat Mahkamah Agung sehingga hakim dapat menolak penerapan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi walaupun undang-undang tersebut pernah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.Pelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produk hukum agar konsisten dengan nilai-nilai fundamental konstitusional.
Saran penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada tiga topik inti. Pertama, studi empiris tentang konsistensi putusan Mahkamah Agung dalam pengujian konkrit konstitusionalitas undang-undang dapat dilakukan dengan menganalisis rentetan kasus untuk menguraikan pola penafsiran hakim, tantangan implementasi, dan faktor-faktor institusional yang memengaruhi hasil pengujian. Kedua, penelitian komparatif antara mekanisme concrete review di Indonesia dan praktik judicial review di Amerika Serikat akan membantu menyusun kerangka prosedur yang lebih sistematis dan transparan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap supremasi konstitusi dan kepastian hukum. Ketiga, riset mengenai program peningkatan kapasitas hakim dalam pemahaman konstitusional melalui pelatihan dan kurikulum pendidikan dapat dirancang sebagai survei dan evaluasi kebutuhan pelatihan empiris untuk merumuskan modul pembelajaran yang relevan, sehingga hakim memiliki landasan teoritis dan praktis yang kuat dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusional. Kajian ini juga dapat menelaah persepsi masyarakat terhadap putusan konkrit Mahkamah Agung untuk mengetahui tingkat kepercayaan publik dan efektivitas penerapan nilai konstitusional dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ketiga arah studi ini diharapkan tersusun rekomendasi kebijakan dan kerangka kerja yang konkret bagi penguatan peran Mahkamah Agung dalam mewujudkan prinsip supremasi konstitusi di Indonesia.
| File size | 415.77 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk hukuman sosial digital, faktor sosial dan budaya yang mendorong munculnya mekanisme ini, sertaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk hukuman sosial digital, faktor sosial dan budaya yang mendorong munculnya mekanisme ini, serta
UMSIUMSI Penelitian ini menilai persepsi masyarakat terhadap peternakan ayam petelur di Kecamatan Sumarambu, Palopo, dengan mengkaji aspek lingkungan, ekonomi,Penelitian ini menilai persepsi masyarakat terhadap peternakan ayam petelur di Kecamatan Sumarambu, Palopo, dengan mengkaji aspek lingkungan, ekonomi,
DINASTIREVDINASTIREV The main focus of the study is the overlap of authority and the lack of clarity regarding jurisdiction among law enforcement agencies, such as the Police,The main focus of the study is the overlap of authority and the lack of clarity regarding jurisdiction among law enforcement agencies, such as the Police,
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak masyarakat hukum adat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan tanah untukHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak masyarakat hukum adat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan tanah untuk
GOODWOODPUBGOODWOODPUB Upaya korporasi saja tidak cukup tanpa mengatasi hambatan lokal dan dukungan tata kelola. Studi ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara upaya konservasi,Upaya korporasi saja tidak cukup tanpa mengatasi hambatan lokal dan dukungan tata kelola. Studi ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara upaya konservasi,
UNDARUNDAR Keadaan darurat ini merupakan pelajaran untuk memahami bahwa konsolidasi demokrasi membutuhkan persetujuan, kesepakatan, legitimasi, kinerja, dan budayaKeadaan darurat ini merupakan pelajaran untuk memahami bahwa konsolidasi demokrasi membutuhkan persetujuan, kesepakatan, legitimasi, kinerja, dan budaya
UNIKOMUNIKOM Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan yang bertaraf internasional dan saat ini sedang dalam proses transformasi menuju green port/eco-port. MasyarakatPelabuhan Panjang merupakan pelabuhan yang bertaraf internasional dan saat ini sedang dalam proses transformasi menuju green port/eco-port. Masyarakat
STAKATNPONTIANAKSTAKATNPONTIANAK Penelitian library Research atau pendekatan penelitian perpustakaan, observasi, dan wawancara digunakan. Dengan adanya penelitian, diharapkan sikap toleransiPenelitian library Research atau pendekatan penelitian perpustakaan, observasi, dan wawancara digunakan. Dengan adanya penelitian, diharapkan sikap toleransi
Useful /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir memerlukan tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektorPembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir memerlukan tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Selain itu persoalan sampah yang di hilir tidak akan selesai jika hulunya tidak menjalankan regulasi yang ada. Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepadaSelain itu persoalan sampah yang di hilir tidak akan selesai jika hulunya tidak menjalankan regulasi yang ada. Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pelaku usaha harus mendaftarkan kegiatan usaha dalam TDUP. Pelaku usaha dalam memperoleh NIB wajib melakukan pendaftaran TDUP melalui Teknik informatikaPelaku usaha harus mendaftarkan kegiatan usaha dalam TDUP. Pelaku usaha dalam memperoleh NIB wajib melakukan pendaftaran TDUP melalui Teknik informatika
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi menunjukkan konsistensi sistem acara pidana ke konsep integrated criminal justice system; kedua Pemahaman akan arti penting penyampaianMahkamah Konstitusi menunjukkan konsistensi sistem acara pidana ke konsep integrated criminal justice system; kedua Pemahaman akan arti penting penyampaian