MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Untuk mengatur hal‑hal lebih lanjut, dibentuklah Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, undang‑undang tersebut masih belum menjelaskan detail hukum acara kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur hal‑hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Karenanya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara bertanggal 18 Juli 2006 dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, peraturan itu belum juga diubah sampai sekarang padahal berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah menentukan beberapa hal yang terkait dengan hukum formal di Mahkamah Konstitusi. Bahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi juga belum direvisi. Tulisan ini akan memfokuskan pada analisis terhadap hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi pasca beberapa putusan yang telah dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi.

PMK 8/2006 menambah norma penarikan kembali permohonan dengan pengecualian bila sengketa memerlukan solusi konstitusional dan kepentingan umum.Meskipun UU 8/2011 tidak mengubah prosedur, putusan Mahkamah Konstitusi tetap bersifat final dan mengikat.Namun, masih diperlukan revisi PMK untuk mengatur pihak terkait dan menyesuaikan ketentuan saksi serta ahli dalam sengketa kewenangan lembaga negara.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana penambahan pihak terkait dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi keadilan dan efisiensi penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, misalnya dengan membandingkan kasus yang melibatkan pihak terkait versus yang tidak. Selanjutnya, studi komparatif mengenai prosedur hukum acara di Mahkamah Konstitusi negara lain, seperti Korea atau Amerika Serikat, dapat memberikan wawasan untuk memperbaiki atau memperbaharui PMK 8/2006 agar lebih adaptif terhadap dinamika sengketa konstitusional. Penelitian ketiga dapat menilai relevansi persyaratan dua saksi dan dua ahli dalam setiap perkara sengketa kewenangan, dan menguji apakah standar fleksibel yang mempertimbangkan kompleksitas kasus dapat meningkatkan kualitas keputusan tanpa mengurangi kepastian hukum. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian akan memperkaya literatur hukum acara konstitusional dan menawarkan rekomendasi praktis bagi legislator serta Mahkamah Konstitusi. Ide-ide ini diharapkan dapat menutup celah regulasi yang masih ada dan meningkatkan legitimasi proses pengambilan keputusan konstitusional.

Read online
File size417.17 KB
Pages21
DMCAReport

Related /

JURIS Keadilan Sosial Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Viktimologi 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengungkap pentingnya keadilan sosial bagi korban korupsi melalui perspektif viktimologi. Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hakPenelitian ini mengungkap pentingnya keadilan sosial bagi korban korupsi melalui perspektif viktimologi. Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hak

JURIS A Cross National Analysis of State Institutional Authority Disputes 2025More at 2025

UNHASUNHAS Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik sengketa mengenai kewenangan lembaga negara dan menyarankan solusi regulasi optimalSelain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik sengketa mengenai kewenangan lembaga negara dan menyarankan solusi regulasi optimal

JURIS Analisis Framing Model Robert N Entman Dalam Representasi Publik Figur Politik Episode Dosa Dosa Anies di Program Kick Andy Metro TV 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Oleh karena itu, pengamat politik dan masyarakat harus secara kritis menganalisis konten media serta menegakkan integritas, akuntabilitas, dan etika jurnalistikOleh karena itu, pengamat politik dan masyarakat harus secara kritis menganalisis konten media serta menegakkan integritas, akuntabilitas, dan etika jurnalistik

JURIS Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 PUU IV 2006 dan 025 PUU XIV 2016 2022More at 2022

MKRIMKRI Oleh karena itu, model asas legalitas formil‑materiil dengan syarat khusus (kasuistis, berlaku bagi orang tertentu, diakui masyarakat adat, dan memerlukanOleh karena itu, model asas legalitas formil‑materiil dengan syarat khusus (kasuistis, berlaku bagi orang tertentu, diakui masyarakat adat, dan memerlukan

JURIS Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaanberdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaan

JURIS Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang; 1) bentuk-bentuk tindakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasinya,Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang; 1) bentuk-bentuk tindakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasinya,

JURIS Peradilan Konstitusional oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret 2022More at 2022

MKRIMKRI Pelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produkPelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produk

JURIS Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat 2022More at 2022

MKRIMKRI Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek,Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek,

Useful /

JURIS Between Revelation and Constitution The Sovereignty Fiqh of Muhammad Yamin s Sociopolitical IjtihAd 2025More at 2025

IAINPTKIAINPTK Fikih kedaulatan dalam pemikiran politik-hukum Yamin merupakan kerangka konseptual yang muncul dari integrasi nilai-nilai Islam, tradisi adat lokal, danFikih kedaulatan dalam pemikiran politik-hukum Yamin merupakan kerangka konseptual yang muncul dari integrasi nilai-nilai Islam, tradisi adat lokal, dan

JURIS Contesting Sharia and Human Rights in the Digital Sphere Media Representations of the Caning Controversy under the Qanun Jinayat in Aceh 2025More at 2025

IAINPTKIAINPTK Temuan menunjukkan adanya polarisasi narasi yang tajam antara media lokal yang cenderung menekankan legitimasi religius-kultural dan legalitas proseduralTemuan menunjukkan adanya polarisasi narasi yang tajam antara media lokal yang cenderung menekankan legitimasi religius-kultural dan legalitas prosedural

JURIS Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 PUU XIII 2015 2022More at 2022

MKRIMKRI Keberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat PemberitahuanKeberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat Pemberitahuan

JURIS Imprediktibilitas Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Tantangan dan Ancaman Rezim Donald Trump Terhadap ASEAN 2017More at 2017

UNPARUNPAR Arah kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat yang ditentukan oleh presiden terpilih juga berpengaruh terhadap kawasan ASEAN yang sebagian besar negara anggotanyaArah kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat yang ditentukan oleh presiden terpilih juga berpengaruh terhadap kawasan ASEAN yang sebagian besar negara anggotanya

ads-block-test