MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Untuk mengatur hal‑hal lebih lanjut, dibentuklah Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, undang‑undang tersebut masih belum menjelaskan detail hukum acara kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur hal‑hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Karenanya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara bertanggal 18 Juli 2006 dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, peraturan itu belum juga diubah sampai sekarang padahal berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah menentukan beberapa hal yang terkait dengan hukum formal di Mahkamah Konstitusi. Bahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi juga belum direvisi. Tulisan ini akan memfokuskan pada analisis terhadap hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi pasca beberapa putusan yang telah dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi.

PMK 8/2006 menambah norma penarikan kembali permohonan dengan pengecualian bila sengketa memerlukan solusi konstitusional dan kepentingan umum.Meskipun UU 8/2011 tidak mengubah prosedur, putusan Mahkamah Konstitusi tetap bersifat final dan mengikat.Namun, masih diperlukan revisi PMK untuk mengatur pihak terkait dan menyesuaikan ketentuan saksi serta ahli dalam sengketa kewenangan lembaga negara.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana penambahan pihak terkait dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi keadilan dan efisiensi penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, misalnya dengan membandingkan kasus yang melibatkan pihak terkait versus yang tidak. Selanjutnya, studi komparatif mengenai prosedur hukum acara di Mahkamah Konstitusi negara lain, seperti Korea atau Amerika Serikat, dapat memberikan wawasan untuk memperbaiki atau memperbaharui PMK 8/2006 agar lebih adaptif terhadap dinamika sengketa konstitusional. Penelitian ketiga dapat menilai relevansi persyaratan dua saksi dan dua ahli dalam setiap perkara sengketa kewenangan, dan menguji apakah standar fleksibel yang mempertimbangkan kompleksitas kasus dapat meningkatkan kualitas keputusan tanpa mengurangi kepastian hukum. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian akan memperkaya literatur hukum acara konstitusional dan menawarkan rekomendasi praktis bagi legislator serta Mahkamah Konstitusi. Ide-ide ini diharapkan dapat menutup celah regulasi yang masih ada dan meningkatkan legitimasi proses pengambilan keputusan konstitusional.

Read online
File size417.17 KB
Pages21
DMCAReport

Related /

JURIS Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia 2026More at 2026

UNRIKAUNRIKA Kedudukan KPK sebagai lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia masih terus dipertanyakan. Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 TahunKedudukan KPK sebagai lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia masih terus dipertanyakan. Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun

JURIS Pengawasan Terhadap Fungsi Legislasi Dpr Ri Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan 2026More at 2026

IIM JAMBIIIM JAMBI Tetapi konstitusi diharapkan dapat menjamin pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR itu. Pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR RI sangat penting danTetapi konstitusi diharapkan dapat menjamin pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR itu. Pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR RI sangat penting dan

JURIS Analisis Kerentanan Siber Kebocoran Data Polri oleh Bjorka 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan keamanan siber membutuhkan pembaruan sistem, kompetensi SDM, dan penegakan hukum yang konsisten agar kejadianPenelitian ini menegaskan bahwa peningkatan keamanan siber membutuhkan pembaruan sistem, kompetensi SDM, dan penegakan hukum yang konsisten agar kejadian

JURIS Reposisi Hukum Kelembagaan BNPP dalam Tata Kelola Pembangunan Wilayah Perbatasan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Evaluasi kebijakan pun belum terintegrasi dalam siklus kebijakan BNPP, sehingga keberhasilan hanya diukur dari output fisik tanpa memperhatikan dampakEvaluasi kebijakan pun belum terintegrasi dalam siklus kebijakan BNPP, sehingga keberhasilan hanya diukur dari output fisik tanpa memperhatikan dampak

JURIS Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang Undang UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukanSelain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukan

JURIS Breaking Through Customary Domination for Child Protection An Analysis of the Gerakan Anti Merarik Kodeq GAMAK from the Perspective of Maqasid al Shariah 2025More at 2025

IAIN LANGSAIAIN LANGSA Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan di bawah umur memerlukan transformasi norma adat yang mengakar melalui kolaborasi antara tokoh masyarakat,Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan di bawah umur memerlukan transformasi norma adat yang mengakar melalui kolaborasi antara tokoh masyarakat,

JURIS Perubahan Undang Undang Dasar Pemahaman Tentang Arti Perubahan Tata Cara Perubahan Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai bentuk constitutional reform yang evolutif, sedangkan penggantian konstitusi identik dengan perubahan radikal.Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai bentuk constitutional reform yang evolutif, sedangkan penggantian konstitusi identik dengan perubahan radikal.

JURIS DPR GR dalam Transisi Kekuasaan Soekarno ke Orde Baru Tahun 1965 1971 2025More at 2025

UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Dengan menggunakan pendekatan historis-politik dan analisis dokumen primer, penelitian ini mengungkap bagaimana DPR-GR dimanfaatkan sebagai alat untukDengan menggunakan pendekatan historis-politik dan analisis dokumen primer, penelitian ini mengungkap bagaimana DPR-GR dimanfaatkan sebagai alat untuk

Useful /

JURIS Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor di Bawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Ditinjau dari UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Surabaya Pusat 2026More at 2026

UNRIKAUNRIKA Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan utama berupa keterbatasan personil dan kendaraan patroli, kurangnya dana operasional, serta rendahnya sosialisasiNamun, pelaksanaannya menghadapi hambatan utama berupa keterbatasan personil dan kendaraan patroli, kurangnya dana operasional, serta rendahnya sosialisasi

JURIS Putusan MUI Pusat No 83 Tahun 2023 tentang Pemboikotan Produk Produk yang Terafiliasi dengan Israel Perspektif Siyasah Syariyah 2026More at 2026

STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Selain itu, boikot ini dianggap sebagai kebijakan yang selaras dengan prinsip Siyasah Syariyah, namun pelaksanaannya menghadapi hambatan ekonomi, ketergantunganSelain itu, boikot ini dianggap sebagai kebijakan yang selaras dengan prinsip Siyasah Syariyah, namun pelaksanaannya menghadapi hambatan ekonomi, ketergantungan

JURIS Analisis Framing Model Robert N Entman Dalam Representasi Publik Figur Politik Episode Dosa Dosa Anies di Program Kick Andy Metro TV 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Analisis ini menggunakan metode kualitatif dan kerangka kerja dari Robert N. Entman untuk memahami suatu media melalui wawancara yang menghadirkan AniesAnalisis ini menggunakan metode kualitatif dan kerangka kerja dari Robert N. Entman untuk memahami suatu media melalui wawancara yang menghadirkan Anies

JURIS Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat 2022More at 2022

MKRIMKRI Masyarakat hukum adat tidak mendapatkan manfaat yang maksimal atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bahkan justru dampak negatif yang dialamiMasyarakat hukum adat tidak mendapatkan manfaat yang maksimal atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bahkan justru dampak negatif yang dialami

ads-block-test