UNILAUNILA
Jurnal Sylva LestariJurnal Sylva LestariHutan rakyat merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah terhadap tekanan sumber daya hutan. Manfaat yang bisa diperoleh dari pengelolaan hutan rakyat antara lain pemenuhan kebutuhan kayu, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan produktivitas lahan milik masyarakat. Manfaat yang diperoleh masyarakat tergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh pemilik hutan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat yang turut berpartisipasi dalam mengelola hutan rakyat, dan untuk mengetahui tingkat pengelolaan hutan rakyat meliputi aspek perencanaan, organisasi, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. Penelitian dilaksanakan pada bulan agustus sampai dengan bulan september 2014 di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Jumlah sampel dalam penelitian ini ada 38 orang responden yang diperoleh dengan menggunakan metode simple random sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat yang mengelola hutan rakyat sebagian besar termasuk dalam usia produktif kerja dan mempunyai pekerjaan sampingan, jumlah tanggungan keluarga hanya sedikit dan luas lahan hutan rakyat yang mereka kelola cukup luas sehingga pendapatan mereka cukup tinggi, meskipun sebagian besar tingkat pendidikannya rendah; dan (2) pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan terdiri dari aspek perencanaan yang termasuk dalam kategori sedang, aspek organisasi termasuk dalam kategori sedang, aspek pelaksanaan penanaman termasuk dalam kategori baik, aspek pelaksanaan pemeliharaan termasuk dalam kategori sedang, aspek pelaksanaan pemanenan termasuk dalam kategori baik, aspek pelaksanaan pemasaran dalam kategori buruk, dan aspek monitoring dan evaluasi termasuk dalam kategori sedang. Secara keseluruhan tingkat pengelolaan hutan rakyat termasuk kategori sedang.
Pengelolaan hutan rakyat di Desa Bandar Dalam sebagian besar dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat yang aktif dan produktif, sehingga pendapatan tinggi meskipun tingkat pendidikan rendah.Kebijakan pengelolaan menunjukkan perencanaan, organisasi, dan pemeliharaan berada di kategori sedang, sementara pemasaran berada di kategori buruk.Secara keseluruhan, tingkat pengelolaan hutan rakyat berada pada kategori sedang.
Sebuah studi berikutnya dapat menilai efektivitas program pelatihan penyuluhan hutan rakyat dalam meningkatkan kualitas pemasaran kayu melalui penggunaan metode pemasaran digital dan jaringan sosial. Penelitian ini akan mengukur peningkatan pendapatan, kepuasan pengguna, serta adopsi teknologi oleh kelompok pemilik hutan rakyat. Kedua, penelitian dapat mengevaluasi dampak penerapan sistem agroforestry terintegrasi terhadap produktivitas lahan dan pendapatan keluarga di Desa Bandar Dalam. Analisis komparatif antara lahan dengan dan tanpa agroforestry dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat disebarluaskan. Ketiga, kajian perlu meneliti peran lembaga non-dinas (LSM) dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan rakyat. Studi ini akan memetakan mekanisme kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat serta hambatan yang dihadapi. Hasilnya dapat mendukung pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan penguatan kapasitas kelompok pengelola hutan rakyat. Seluruh penelitian harus melibatkan partisipasi aktif warga melalui focus group discussion, observasi lapangan, dan analisis data kuantitatif. Dengan pendekatan mixed-methods, hasil penelitian dapat diintegrasikan ke dalam program pembangunan berkelanjutan di tingkat kabupaten. Implementasi temuan akan mempromosikan pengelolaan hutan rakyat yang lebih efisien, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
| File size | 111.23 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UIDUID Mekanisme pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 PP No. Pembentukan daerahMekanisme pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 PP No. Pembentukan daerah
UIDUID Tanggung jawab produsen terhadap produk cacat ditinjau dari perlindungan konsumen, mengetahui pelaksanaan tanggung jawab produsen berkaitan dengan gugatanTanggung jawab produsen terhadap produk cacat ditinjau dari perlindungan konsumen, mengetahui pelaksanaan tanggung jawab produsen berkaitan dengan gugatan
UIDUID Kontribusi yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Internasional dilakukan dalam bentuk penyertaan modal negara. Permasalahan yang dihadapi adalah penyertaanKontribusi yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Internasional dilakukan dalam bentuk penyertaan modal negara. Permasalahan yang dihadapi adalah penyertaan
UIDUID DPRD Labuhanbatu-Selatan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang terlembagakan secara formal adalah penyuara kebutuhan rakyat, maka menjadi sangat pentingDPRD Labuhanbatu-Selatan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang terlembagakan secara formal adalah penyuara kebutuhan rakyat, maka menjadi sangat penting
UNISRIUNISRI Oleh karena itu, perjanjian hutang yang menjadikan jaminan sebagai pembayaran utang dengan cara mentransfer hak pada saat wanprestasi adalah batal. PerjanjianOleh karena itu, perjanjian hutang yang menjadikan jaminan sebagai pembayaran utang dengan cara mentransfer hak pada saat wanprestasi adalah batal. Perjanjian
UNSUNS Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi peraturan perundangan -undangan tentang peradilan lingkungan di Indonesia dan bagaimana konsep membangunTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi peraturan perundangan -undangan tentang peradilan lingkungan di Indonesia dan bagaimana konsep membangun
STTAASTTAA Esai ini bertujuan untuk menyelidiki secara eksegetik dan tematik Roma 3:21‑26, khususnya konsep dikaisounh dalam kaitannya dengan tujuan epistel Roma.Esai ini bertujuan untuk menyelidiki secara eksegetik dan tematik Roma 3:21‑26, khususnya konsep dikaisounh dalam kaitannya dengan tujuan epistel Roma.
UADUAD Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada mewajibkan kepala daerah incumbent untuk cuti jika yang bersangkutan akan mencalonkan kembali pada daerahPasal 70 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada mewajibkan kepala daerah incumbent untuk cuti jika yang bersangkutan akan mencalonkan kembali pada daerah
Useful /
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Program ini merupakan bentuk pendampingan terhadap Pokdarwis Sarga Nitya dalam merancang media website terpadu untuk mempromosikan potensi wisata. WebsiteProgram ini merupakan bentuk pendampingan terhadap Pokdarwis Sarga Nitya dalam merancang media website terpadu untuk mempromosikan potensi wisata. Website
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Sebagian besar kader, yaitu 100% mampu melakukan pijat bayi dengan cukup terampil di area wajah, 100% di area perut, 100% di area punggung. Terdapat pulaSebagian besar kader, yaitu 100% mampu melakukan pijat bayi dengan cukup terampil di area wajah, 100% di area perut, 100% di area punggung. Terdapat pula
UPIUPI Makalah ini berkontribusi pada bidang pendidikan rekayasa dengan menyediakan pendekatan komprehensif dan berpandangan ke depan terhadap pengembangan kurikulum.Makalah ini berkontribusi pada bidang pendidikan rekayasa dengan menyediakan pendekatan komprehensif dan berpandangan ke depan terhadap pengembangan kurikulum.
UNSUNS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan prinsip pengaturan non-alutsista sebagai upaya perlindungan hukum bagi anggota Tentara NasionalPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan prinsip pengaturan non-alutsista sebagai upaya perlindungan hukum bagi anggota Tentara Nasional