UNILAUNILA

Jurnal Sylva LestariJurnal Sylva Lestari

Perubahan penutupan lahan akan menyebabkan perubahan ketersediaan unsur hara dan sifat-sifat tanah lainnya. Pada kawasan hutan, pembukaan hutan dihawatirkan akan menyebabkan degradasi lahan. KPHL Batutegi merupakan kawasan hutan lindung yang menjadi catchment area penting bagi ketersediaan air Waduk Batutegi. Tingginya perambahan yang masih terjadi di KPHL Batutegi menimbulkan pertanyaan penting tentang status kesuburan tanah di wilayah tersebut. Hal ini berkaitan dengan daya dukung tanah terhadap pertumbuhan tanaman. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan informasi tentang status kesuburan tanah pada dua tipe penutupan lahan, hutan sekunder dan kebun kopi campuran berumur 1 tahun. Penelitian ini dilaksanakan pada dua tipe lahan yang ada di KPHL Batutegi, yaitu pada lahan hutan sekunder dan lahan kebun kopi campuran berumur 1 tahun. Kebun kopi tersebut dibuka oleh perambah dengan cara dibakar. Contoh tanah terganggu dan tidak terganggu diambil dengan purposive sampling. Parameter yang diamati meliputi kandungan unsur hara (N, P dan C-organik), pH, KTK, ketebalan solum, ruang pori total dan tekstur tanah. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan status kesuburan tanah pada kedua tipe lahan dilihat dari perubahan kandungan unsur hara dan sifat kimia tanah. Hal penting yang diperoleh dari penelitian ini adalah hilangnya 10 cm lapisan tanah dalam waktu 1 tahun setelah lahan hutan sekunder dibuka menjadi kebun kopi campuran.

Kandungan unsur hara dan sifat kimia tanah pada kedua tipe tutupan lahan tidak jauh berbeda, namun terdapat indikasi berkurangnya ketebalan solum tanah hingga 10 cm dalam waktu satu tahun setelah hutan sekunder diubah menjadi kebun kopi campuran.Perubahan ini diduga akibat erosi dan pencucian partikel tanah akibat pembakaran lahan dan hilangnya penutup vegetasi.Meskipun kesuburan kimia tanah tetap relatif stabil, hilangnya lapisan tanah atas mengancam keberlanjutan produktivitas lahan jangka panjang.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada seberapa cepat ketebalan tanah terus berkurang selama 3-5 tahun setelah pembukaan hutan, karena data saat ini hanya mencakup satu tahun. Selain itu, perlu diteliti bagaimana pengaruh penambahan pupuk organik atau reboisasi cepat dengan tanaman penutup tanah terhadap pemulihan lapisan tanah atas yang hilang, karena saat ini tidak ada upaya rehabilitasi yang diterapkan. Terakhir, penting untuk mengkaji ulang hubungan antara hilangnya 10 cm tanah dengan penurunan kapasitas penyerapan air dan peningkatan risiko banjir di Waduk Batutegi, karena ini berdampak langsung pada fungsi hidrologis kawasan hutan lindung yang seharusnya dilindungi. Dengan memahami laju kehilangan tanah secara dinamis, dampak jangka panjang terhadap ketahanan air dan produktivitas pertanian di wilayah hilir bisa diprediksi lebih akurat, sehingga kebijakan perlindungan hutan lindung bisa didasarkan pada bukti ilmiah yang lebih kuat.

Read online
File size56.1 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

JURIS MEKANISME PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP CALON KABUPATEN KEPULAUAN SELAUT BESAR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NAD Irmayadi Sastra 2025More at 2025

UIDUID Pembentukan daerah otonom baru dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Faktor pendorong pemekaran meliputiPembentukan daerah otonom baru dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Faktor pendorong pemekaran meliputi

JURIS Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Produk Cacat 2025More at 2025

UIDUID Tanggung jawab pelaku usaha mencakup pengembalian uang, penggantian barang, atau pemberian santunan sesuai ketentuan UUPK. Kendala utama adalah lama penyelesaianTanggung jawab pelaku usaha mencakup pengembalian uang, penggantian barang, atau pemberian santunan sesuai ketentuan UUPK. Kendala utama adalah lama penyelesaian

JURIS Aspek Hukum Pengaturan Penyertaan Modal Negara Kepada Lembaga Keuangan Internasional 2025More at 2025

UIDUID Permasalahan yang dihadapi adalah penyertaan modal negara dari sisi pembiayaan keuangan negara selalu dikaitkan dengan penerbitan Peraturan PemerintahPermasalahan yang dihadapi adalah penyertaan modal negara dari sisi pembiayaan keuangan negara selalu dikaitkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah

JURIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Sutan Tanjung 2025More at 2025

UIDUID Pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu-Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalahPelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu-Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah

JURIS Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove Community Participation in Mangrove Management 2021More at 2021

UNILAUNILA Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan terstruktur kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan Teori Arstein dan Hobley. Hasil menunjukkanData diperoleh melalui wawancara mendalam dan terstruktur kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan Teori Arstein dan Hobley. Hasil menunjukkan

JURIS Pengelolaan Hutan Rakyat Oleh Kelompok Pemilik Hutan Rakyat Di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan 2020More at 2020

UNILAUNILA Manfaat yang diperoleh masyarakat tergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh pemilik hutan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristikManfaat yang diperoleh masyarakat tergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh pemilik hutan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik

JURIS Pemurnian Sistem Presidensil dan Parlemen Dua Kamar di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945 2017More at 2017

UADUAD Dalam tatanan ideal, konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme. Namun realitanya saat ini, konstitusi negara IndonesiaDalam tatanan ideal, konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme. Namun realitanya saat ini, konstitusi negara Indonesia

JURIS Problematika Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia 2017More at 2017

UADUAD Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada mewajibkan kepala daerah incumbent untuk cuti jika yang bersangkutan akan mencalonkan kembali pada daerahPasal 70 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada mewajibkan kepala daerah incumbent untuk cuti jika yang bersangkutan akan mencalonkan kembali pada daerah

Useful /

JURIS Penilaian Kesehatan Hutan pada Berbagai Tipe Hutan di Provinsi Lampung Assessment of Forest Health in Various Forest Types in Lampung Province 2021More at 2021

UNILAUNILA Di Provinsi Lampung, kesadaran tentang pentingnya kesehatan hutan dalam mencapai pengelolaan hutan yang lestari di berbagai tipe hutan sampai saat iniDi Provinsi Lampung, kesadaran tentang pentingnya kesehatan hutan dalam mencapai pengelolaan hutan yang lestari di berbagai tipe hutan sampai saat ini

JURIS Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna di Kawasan Hutan Bukit Datuk Dumai Provinsi Riau Biodiversity Flora and Fauna in the Region Forest Bukit Datuk Dumai Riau Province 2021More at 2021

UNILAUNILA ) dengan INP=24,62%. Jumlah jenis burung yang ditemukan sebanyak 33 spesies dengan indeks keragaman 2,63, indeks kemerataan 0,75, dan indeks kekayaan jenis) dengan INP=24,62%. Jumlah jenis burung yang ditemukan sebanyak 33 spesies dengan indeks keragaman 2,63, indeks kemerataan 0,75, dan indeks kekayaan jenis

JURIS Keanekaragaman Jenis Avifauna di Pusat Latihan Gajah PLG Taman Nasional Way Kambas Diversity of Avifauna at the Elephant Training Center Way Kambas National Park 2021More at 2021

UNILAUNILA Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi kertas ramah lingkungan. Kulit pisang dikumpulkan dari pasar tradisional, dikeringkan,Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi kertas ramah lingkungan. Kulit pisang dikumpulkan dari pasar tradisional, dikeringkan,

JURIS Pergeseran Kompetensi Absolut PTUN Dalam Sistem Hukum Indonesia 2017More at 2017

UADUAD Permasalahan dalam penelitian ini terhadap adalah, pertama, benarkah diskresi telah menjadi buah simalakama penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, BagaimanaPermasalahan dalam penelitian ini terhadap adalah, pertama, benarkah diskresi telah menjadi buah simalakama penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, Bagaimana

ads-block-test