MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPrinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun permasalahannya ketika pertambangan mineral dan batubara berada pada tanah ulayat masyarakat hukum adat, prinsip hukum sebagaimana dimaksud belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat hukum adat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubara belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tidak mendapatkan manfaat yang maksimal atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bahkan justru dampak negatif yang dialami bukan hanya generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Selain itu ada pemikiran pentingnya prinsip pengakuan dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai prinsip hukum yang berpihak kepada masyarakat hukum adat, karena prinsip hukum tersebut memosisikan masyarakat hukum adat sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangunan.
Prinsip pertambangan mineral dan batubara saat ini belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.Masyarakat hukum adat tidak memperoleh manfaat maksimal dari pengelolaan pertambangan dan justru mengalami dampak negatif yang berkelanjutan.Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek, bukan objek dalam pembangunan.
Pertama, perlu penelitian mengenai penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dalam proyek pertambangan di wilayah adat, untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat benar-benar memahami dampak proyek dan dapat memberikan persetujuan secara bebas dan mandiri. Kedua, penting untuk mengkaji model pengelolaan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat hukum adat dalam pengusahaan sumber daya mineral dan batubara, guna mengetahui bentuk kemitraan yang adil dan memberdayakan masyarakat secara ekonomi serta hukum. Ketiga, perlu penelitian tentang perlindungan hak-hak adat pasca kegiatan pertambangan selesai, termasuk restorasi lingkungan dan pengembalian lahan, untuk memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat hukum adat dan tidak terjadinya eksploitasi tanpa tanggung jawab jangka panjang dari pihak pelaku usaha.
| File size | 409.01 KB |
| Pages | 22 |
| Short Link | https://juris.id/p-Cm |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS Artikel ini menguji ketegangan hukum antara hukum adat istiadat masyarakat adat dan komitmen konstitusional Malaysia terhadap kesetaraan gender, sebagaimanaArtikel ini menguji ketegangan hukum antara hukum adat istiadat masyarakat adat dan komitmen konstitusional Malaysia terhadap kesetaraan gender, sebagaimana
UKIUKI Tujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi peran etika komunikasi dalam pembentukan personal branding seorang content creator pada platform TikTok.Tujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi peran etika komunikasi dalam pembentukan personal branding seorang content creator pada platform TikTok.
OSOOSO Dari hasil penelitian, peluang untuk membuka bisnis di objek wisata Tugu Khatulistiwa masih terbuka lebar dan masyarakat dapat membuka UMKM di bidang tokoDari hasil penelitian, peluang untuk membuka bisnis di objek wisata Tugu Khatulistiwa masih terbuka lebar dan masyarakat dapat membuka UMKM di bidang toko
UNDIPUNDIP Wawancara semi terstruktur terarah dilakukan dengan 10 responden Badjao yang dipilih secara purposif dari Barangay Bus-Bus, Jolo-Sulu, Filipina. Data dianalisisWawancara semi terstruktur terarah dilakukan dengan 10 responden Badjao yang dipilih secara purposif dari Barangay Bus-Bus, Jolo-Sulu, Filipina. Data dianalisis
UNHASUNHAS This practice, which contravenes legislation, has created a significant gap necessitating attention and rectification. The presence of more foreign touristsThis practice, which contravenes legislation, has created a significant gap necessitating attention and rectification. The presence of more foreign tourists
UMMUMM Perlindungan hukum terhadap suku indigenous di Asia Tenggara masih belum memadai, terutama dalam menghadapi era digital. Pemerintah lebih condong kepadaPerlindungan hukum terhadap suku indigenous di Asia Tenggara masih belum memadai, terutama dalam menghadapi era digital. Pemerintah lebih condong kepada
UNHASUNHAS Pengawasan dan penegakan hukum terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang perlu ditingkatkan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta risiko bagi masyarakatPengawasan dan penegakan hukum terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang perlu ditingkatkan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta risiko bagi masyarakat
UGMUGM Akuntabilitas manajemen terwujud dalam tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan atas pencapaian atau kegagalan dalam implementar dana,Akuntabilitas manajemen terwujud dalam tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan atas pencapaian atau kegagalan dalam implementar dana,
Useful /
MKRIMKRI (1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan(1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan
UNDIPUNDIP Kebersihan genital yang buruk dapat memengaruhi infeksi menular seksual, sehingga penting untuk menyelidiki faktor-faktor yang terkait dengan perilakuKebersihan genital yang buruk dapat memengaruhi infeksi menular seksual, sehingga penting untuk menyelidiki faktor-faktor yang terkait dengan perilaku
UNPARUNPAR Perkembangan pesat perekonomian Cina khususnya dalam dua dekade terakhir mendorong tingginya ketergantungan Cina akan impor minyak bumi melebihi kapasitasPerkembangan pesat perekonomian Cina khususnya dalam dua dekade terakhir mendorong tingginya ketergantungan Cina akan impor minyak bumi melebihi kapasitas
UGMUGM Dalam makalah ini terdapat implikasi dan rekomendasi untuk studi masa depan. Penelitian ini menunjukkan bahwa fokus pada kompetensi inti, pengurangan biaya,Dalam makalah ini terdapat implikasi dan rekomendasi untuk studi masa depan. Penelitian ini menunjukkan bahwa fokus pada kompetensi inti, pengurangan biaya,