MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Putusan ini bermula dari permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan politik perempuan. Dasar permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dinilai masih diskriminatif terhadap perempuan yang mencalonkan diri. Mahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya karena pasal-pasal yang dimohonkan dinilai inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah jaminan kepastian hukum bagi tindakan khusus untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, secara empiris, putusan tersebut tidak berdampak positif di pemilu legislatif 2014-2019 dimana perbedaan jumlah keterwakilan yang masih terlampau jauh. Diperlukan instrumen hukum yang lebih tegas dan efektif untuk peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, yang dimana sasaran implementasinya haruslah kepada partai politik dan budaya masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut.1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah.a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas berbagai model sistem Pemilihan Umum dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dapat mengeksplorasi berbagai pendekatan seperti sistem kuota proporsional, sistem daftar prioritas, atau kombinasi keduanya, serta menganalisis dampaknya terhadap representasi perempuan. Kedua, penting untuk meneliti bagaimana cara meningkatkan komitmen partai politik dalam memberikan pendidikan politik yang memadai kepada kader-kader perempuan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen partai politik, serta merumuskan strategi untuk mendorong partai politik dalam mengembangkan program-program pelatihan dan pendampingan bagi perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap perempuan dalam politik. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana media menggambarkan perempuan sebagai calon legislatif atau politisi, serta dampaknya terhadap dukungan publik terhadap perempuan dalam politik. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik.
| File size | 396.36 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.
UNHASUNHAS Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik sengketa mengenai kewenangan lembaga negara dan menyarankan solusi regulasi optimalSelain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik sengketa mengenai kewenangan lembaga negara dan menyarankan solusi regulasi optimal
MKRIMKRI Metode penafsiran original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiranMetode penafsiran original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran
MKRIMKRI Artikel ini bertujuan menemukan format ideal implementasi asas erga omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi undang-undang. AsasArtikel ini bertujuan menemukan format ideal implementasi asas erga omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi undang-undang. Asas
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asasPutusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas
MKRIMKRI Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannyaBerdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
MKRIMKRI Keberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat PemberitahuanKeberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat Pemberitahuan
UPN VeteranUPN Veteran Berdasarkan urian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perisidangan perkara pidana secara online ini telah memiliki kekuatan hukum atauBerdasarkan urian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perisidangan perkara pidana secara online ini telah memiliki kekuatan hukum atau
Useful /
IAINPTKIAINPTK Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi fatwa MUI mencerminkan dialektika dinamis antara prinsip keagamaan normatif, kemajuan ilmiah, danKesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi fatwa MUI mencerminkan dialektika dinamis antara prinsip keagamaan normatif, kemajuan ilmiah, dan
IAINPTKIAINPTK 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat—khususnya kontroversi hukuman cambuk—dimediasi secara kompleks dalam ranah media digital yang membentuk persepsi6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat—khususnya kontroversi hukuman cambuk—dimediasi secara kompleks dalam ranah media digital yang membentuk persepsi
MKRIMKRI Perubahan konstitusi otokratik terjadi karena lemahnya peran oposisi, minimnya pembatasan terhadap elit atau aktor perubahan, serta penggunaan kriteriaPerubahan konstitusi otokratik terjadi karena lemahnya peran oposisi, minimnya pembatasan terhadap elit atau aktor perubahan, serta penggunaan kriteria
ISI YogyakartaISI Yogyakarta Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru dari apa yang telah ada maupun yang belum pernah ada, yang secaraKreativitas adalah kemampuan seseorang untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru dari apa yang telah ada maupun yang belum pernah ada, yang secara