MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Putusan ini bermula dari permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan politik perempuan. Dasar permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dinilai masih diskriminatif terhadap perempuan yang mencalonkan diri. Mahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya karena pasal-pasal yang dimohonkan dinilai inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah jaminan kepastian hukum bagi tindakan khusus untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, secara empiris, putusan tersebut tidak berdampak positif di pemilu legislatif 2014-2019 dimana perbedaan jumlah keterwakilan yang masih terlampau jauh. Diperlukan instrumen hukum yang lebih tegas dan efektif untuk peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, yang dimana sasaran implementasinya haruslah kepada partai politik dan budaya masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut.1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah.a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas berbagai model sistem Pemilihan Umum dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dapat mengeksplorasi berbagai pendekatan seperti sistem kuota proporsional, sistem daftar prioritas, atau kombinasi keduanya, serta menganalisis dampaknya terhadap representasi perempuan. Kedua, penting untuk meneliti bagaimana cara meningkatkan komitmen partai politik dalam memberikan pendidikan politik yang memadai kepada kader-kader perempuan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen partai politik, serta merumuskan strategi untuk mendorong partai politik dalam mengembangkan program-program pelatihan dan pendampingan bagi perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap perempuan dalam politik. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana media menggambarkan perempuan sebagai calon legislatif atau politisi, serta dampaknya terhadap dukungan publik terhadap perempuan dalam politik. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik.
| File size | 396.36 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Pengujian hukum mengandung falasi, kurangnya pertimbangan dampak, dan pemisahan pertimbangan yang membuat analisa tidak utuh. Putusan tidak berhasil menjawabPengujian hukum mengandung falasi, kurangnya pertimbangan dampak, dan pemisahan pertimbangan yang membuat analisa tidak utuh. Putusan tidak berhasil menjawab
UNISMUHUNISMUH Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.
HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Media sosial berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat Desa Merah Mata melalui Program Kampung Laos Serumpun, tidak hanya sebagai alat promosi tetapiMedia sosial berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat Desa Merah Mata melalui Program Kampung Laos Serumpun, tidak hanya sebagai alat promosi tetapi
APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantifPasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantif
MKRIMKRI Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam praktik judicial review, MK telah mempraktikkan judicial activism maupun judicial restraint dengan segala dinamikanya.Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam praktik judicial review, MK telah mempraktikkan judicial activism maupun judicial restraint dengan segala dinamikanya.
MKRIMKRI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MahkamahUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah
UMAUMA Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk memperoleh informasi dan data‑data digunakan teknik pengumpulan data berupa studiPenelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk memperoleh informasi dan data‑data digunakan teknik pengumpulan data berupa studi
UNEJUNEJ Namun, model penegakan umum ini sering kali dikritik karena terlalu lemah atau tidak konsisten untuk penerapan universal yang sebenarnya. Meskipun penegakanNamun, model penegakan umum ini sering kali dikritik karena terlalu lemah atau tidak konsisten untuk penerapan universal yang sebenarnya. Meskipun penegakan
Useful /
APPIHIAPPIHI Tindak pidana penyelundupan merupakan permasalahan yang sangat serius dalam penyelenggaraan perekonomian negara, hal ini dikarenakan jika penyelundupanTindak pidana penyelundupan merupakan permasalahan yang sangat serius dalam penyelenggaraan perekonomian negara, hal ini dikarenakan jika penyelundupan
NINETYJOURNALNINETYJOURNAL Sementara itu, SVM mencatat akurasi 78%, tetapi memiliki keterbatasan pada data berdimensi tinggi. Kesimpulannya, CNN lebih unggul untuk klasifikasi citraSementara itu, SVM mencatat akurasi 78%, tetapi memiliki keterbatasan pada data berdimensi tinggi. Kesimpulannya, CNN lebih unggul untuk klasifikasi citra
NINETYJOURNALNINETYJOURNAL Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi proses ujian, meminimalkan potensi kecurangan, dan memberikan hasil ujianHasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi proses ujian, meminimalkan potensi kecurangan, dan memberikan hasil ujian
NINETYJOURNALNINETYJOURNAL OKR (Objectives and Key Results) merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menetapkan dan memantau tujuan serta hasil kunci yang ingin dicapai olehOKR (Objectives and Key Results) merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menetapkan dan memantau tujuan serta hasil kunci yang ingin dicapai oleh