MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Putusan ini bermula dari permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan politik perempuan. Dasar permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dinilai masih diskriminatif terhadap perempuan yang mencalonkan diri. Mahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya karena pasal-pasal yang dimohonkan dinilai inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah jaminan kepastian hukum bagi tindakan khusus untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, secara empiris, putusan tersebut tidak berdampak positif di pemilu legislatif 2014-2019 dimana perbedaan jumlah keterwakilan yang masih terlampau jauh. Diperlukan instrumen hukum yang lebih tegas dan efektif untuk peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, yang dimana sasaran implementasinya haruslah kepada partai politik dan budaya masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut.1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah.a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas berbagai model sistem Pemilihan Umum dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dapat mengeksplorasi berbagai pendekatan seperti sistem kuota proporsional, sistem daftar prioritas, atau kombinasi keduanya, serta menganalisis dampaknya terhadap representasi perempuan. Kedua, penting untuk meneliti bagaimana cara meningkatkan komitmen partai politik dalam memberikan pendidikan politik yang memadai kepada kader-kader perempuan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen partai politik, serta merumuskan strategi untuk mendorong partai politik dalam mengembangkan program-program pelatihan dan pendampingan bagi perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap perempuan dalam politik. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana media menggambarkan perempuan sebagai calon legislatif atau politisi, serta dampaknya terhadap dukungan publik terhadap perempuan dalam politik. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik.

  1. #putusan mahkamah agung#putusan mahkamah agung
  2. #norma mahkamah konstitusi#norma mahkamah konstitusi
Read onlineRead online
File size396.36 KB
Pages21
DMCAReportReport

Related /

juris Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 PUU XII 2014 2025More at 2025

MKRIMKRI Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebarDengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar

juris Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada 2025More at 2025

MKRIMKRI Pergeseran yang terjadi berimplikasi pada hadirnya produk legislasi pemilu yang cenderung lebih liberal, di mana pembatasan hak pilih hanya boleh dilakukanPergeseran yang terjadi berimplikasi pada hadirnya produk legislasi pemilu yang cenderung lebih liberal, di mana pembatasan hak pilih hanya boleh dilakukan

juris Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia 2025More at 2025

MKRIMKRI Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya melalui penolakan kewarganegaraan, penghapusan identitas, dan tindakan kekerasanMyanmar telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya melalui penolakan kewarganegaraan, penghapusan identitas, dan tindakan kekerasan

juris Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusionalTulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional

Useful /

juris Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Oleh karena itu, setiap UU APBN yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 harus dapat dikoreksi melalui mekanisme pengujian Mahkamah Konstitusi. HalOleh karena itu, setiap UU APBN yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 harus dapat dikoreksi melalui mekanisme pengujian Mahkamah Konstitusi. Hal

juris Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUU XIII 2015 2025More at 2025

MKRIMKRI Pengujian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang‑Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok‑Pokok Agraria dan Undang‑UndangPengujian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang‑Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok‑Pokok Agraria dan Undang‑Undang

juris Sistem Pendukung Keputusan untuk Verifikasi dan Validasi Data Permohonan Pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya 2025More at 2025

APTIIAPTII Dengan demikian, sistem ini berpotensi menjadi solusi efektif dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik di bidang pertanahan Kabupaten Sumba BaratDengan demikian, sistem ini berpotensi menjadi solusi efektif dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik di bidang pertanahan Kabupaten Sumba Barat

juris Kudus local wisdom and tobacco industry historical trajectory of the employment relationship between scissoring workers and the company 2025More at 2025

UMMUMM Dalam perusahaan rokok di Kudus, sistem kerja yang diterapkan pada pekerja penggulung tangan dan pemotong tembakau mencerminkan kearifan lokal yang mendalamDalam perusahaan rokok di Kudus, sistem kerja yang diterapkan pada pekerja penggulung tangan dan pemotong tembakau mencerminkan kearifan lokal yang mendalam

ads-block-test