MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Putusan ini bermula dari permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan politik perempuan. Dasar permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dinilai masih diskriminatif terhadap perempuan yang mencalonkan diri. Mahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya karena pasal-pasal yang dimohonkan dinilai inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah jaminan kepastian hukum bagi tindakan khusus untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, secara empiris, putusan tersebut tidak berdampak positif di pemilu legislatif 2014-2019 dimana perbedaan jumlah keterwakilan yang masih terlampau jauh. Diperlukan instrumen hukum yang lebih tegas dan efektif untuk peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, yang dimana sasaran implementasinya haruslah kepada partai politik dan budaya masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut.1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah.a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas berbagai model sistem Pemilihan Umum dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dapat mengeksplorasi berbagai pendekatan seperti sistem kuota proporsional, sistem daftar prioritas, atau kombinasi keduanya, serta menganalisis dampaknya terhadap representasi perempuan. Kedua, penting untuk meneliti bagaimana cara meningkatkan komitmen partai politik dalam memberikan pendidikan politik yang memadai kepada kader-kader perempuan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen partai politik, serta merumuskan strategi untuk mendorong partai politik dalam mengembangkan program-program pelatihan dan pendampingan bagi perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap perempuan dalam politik. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana media menggambarkan perempuan sebagai calon legislatif atau politisi, serta dampaknya terhadap dukungan publik terhadap perempuan dalam politik. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik.
| File size | 396.36 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Keberhasilan keadilan pemilu secara substantif bergantung pada kerangka institusional multilayered yang melibatkan Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, danKeberhasilan keadilan pemilu secara substantif bergantung pada kerangka institusional multilayered yang melibatkan Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, dan
MKRIMKRI Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusionalTulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional
MKRIMKRI Terjadinya pelanggaran hukum inilah yang menimbulkan daya dorong bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam upaya menyelesaikan sengketa guna menegakkanTerjadinya pelanggaran hukum inilah yang menimbulkan daya dorong bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam upaya menyelesaikan sengketa guna menegakkan
APPIHIAPPIHI Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.
MKRIMKRI Penafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiranPenafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiran
MKRIMKRI Tren legislasi otokratik dewasa ini mengalami diversifikasi pada level perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi yang dahulunya dipahami sebagai instrumenTren legislasi otokratik dewasa ini mengalami diversifikasi pada level perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi yang dahulunya dipahami sebagai instrumen
MKRIMKRI Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatanMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan
MKRIMKRI Dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkaraDalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkara
Useful /
IJBLEIJBLE Temuan ini menunjukkan bahwa merek elektronik dapat meningkatkan niat pembelian dengan menyediakan pengalaman digital yang mulus, mengoptimalkan interaksiTemuan ini menunjukkan bahwa merek elektronik dapat meningkatkan niat pembelian dengan menyediakan pengalaman digital yang mulus, mengoptimalkan interaksi
IJBLEIJBLE Analisis mediasi menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen tidak memediasi hubungan antara citra merek dan keputusan pembelian, namun memediasi sebagian hubunganAnalisis mediasi menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen tidak memediasi hubungan antara citra merek dan keputusan pembelian, namun memediasi sebagian hubungan
MKRIMKRI Meskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknyaMeskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknya
MKRIMKRI Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasiBerdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi