UNIGRESUNIGRES

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik

Perkawinan lari (Pakondang) yang terjadi di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur merupakan kekaburan norma hukum karena pasangan yang melakukan perkawin lari tidak tentang keinginan untuk melangsungkan perkawinan, merupakan pasangan yang tidak di restui hubungannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat? (2) bagaimana akibat hukum perkawinan lari di Sumba barat berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974?. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara sedangkan data sekunder dikaji berdasarkan Undang-Undang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (pakondang) di wilayah kabupaten Sumba Barat propinsi Nusa Tenggara Timur dengan melakukan dekontruksi.

1 Tahun 1974 dapat mencegah perkawinan lari di Sumba Barat melalui dekonstruksi perilaku dan penyuluhan masyarakat.Perkawinan lari dapat diakui sah secara adat dengan prosedur pelaporan kepada kepala desa serta penyerahan simbolik seperti kain, babi, dan kuda sebagai tanda persetujuan dan permintaan maaf.Proses ini memperlihatkan interaksi antara hukum nasional dan adat dalam penyelesaian kasus perkawinan lari.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas program penyuluhan Undang-Undang No.1/1974 di tingkat desa dalam mengurangi praktik perkawinan lari, dengan mengukur perubahan sikap masyarakat sebelum dan sesudah intervensi. Selanjutnya, studi komparatif antara wilayah Sumba Barat yang menerapkan prosedur adat (seperti penyerahan simbolik) dengan wilayah yang tidak, dapat mengidentifikasi faktor-faktor budaya yang mempengaruhi keberhasilan legalisasi perkawinan lari secara adat. Terakhir, penelitian kualitatif mengenai persepsi pasangan muda terhadap batas usia pernikahan, persetujuan orang tua, dan pencatatan pernikahan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial di daerah tersebut.

Read online
File size435.88 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Akibat Hukum Perbedaan Baku Mutu Udara Ambien Parameter Debu Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Debu/TSP dalam baku mutu udara ambien Jawa Timur tidak sesuai dengan penerapan asas perundang-undangan. Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturanDebu/TSP dalam baku mutu udara ambien Jawa Timur tidak sesuai dengan penerapan asas perundang-undangan. Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI 138/PUU‑VII/2009 bahwa tidak boleh ada peraturan perundang‑undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa dapat diuji yudisial. Oleh karena itu,138/PUU‑VII/2009 bahwa tidak boleh ada peraturan perundang‑undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa dapat diuji yudisial. Oleh karena itu,

JURIS Orientasi Rigid dan Moderat dalam Penafsiran Original Intent dan Praktiknya di Indonesia Rigid and Moderate Orientation on Original Intent Method and Practice in Indonesia 2025More at 2025

MKRIMKRI Pola penerapan dapat dilihat dari perspektif cara penggunaan sumber yang berbeda dan tujuan penggunaan metode ini untuk mengungkap baik makna tersuratPola penerapan dapat dilihat dari perspektif cara penggunaan sumber yang berbeda dan tujuan penggunaan metode ini untuk mengungkap baik makna tersurat

JURIS Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Judicial Activism vs Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman Judicial Review by the Constitutional Court Judicial Activism vs Judicial Res 2025More at 2025

MKRIMKRI Penerapan judicial activism didukung oleh konstitusi, nilai kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan semangat UUD 1945 yang dinamis, serta pentingPenerapan judicial activism didukung oleh konstitusi, nilai kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan semangat UUD 1945 yang dinamis, serta penting

JURIS Peran Kewarganegaraan Dalam Penegakan Hukum Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam 2024More at 2024

APPIHIAPPIHI Metode yang diterapkan adalah penelitian normatif atau doktrinal, yang sering juga disebut sebagai penelitian perpustakaan. Pendekatan ini melibatkan penggunaanMetode yang diterapkan adalah penelitian normatif atau doktrinal, yang sering juga disebut sebagai penelitian perpustakaan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan

JURIS Tinjauan Kritis Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam 2024More at 2024

APPIHIAPPIHI Kajian ini menangkap pendekatan pemeriksaan yang esensial dan komparatif untuk mengevaluasi persamaan dan perbedaan antara kedua perspektif ini. Temuan-temuanKajian ini menangkap pendekatan pemeriksaan yang esensial dan komparatif untuk mengevaluasi persamaan dan perbedaan antara kedua perspektif ini. Temuan-temuan

JURIS Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Sebagai Kekuatan Politikdalam Proses Demokratisasi di Indonesia Studi Kasus Gugatan terhadap Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyar 2023More at 2023

DINASTIREVDINASTIREV Pembatasan ini secara khusus menyentuh kebebasan untuk berkreativitas, berserikat, dan berkumpul yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Akibatnya, berbagaiPembatasan ini secara khusus menyentuh kebebasan untuk berkreativitas, berserikat, dan berkumpul yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Akibatnya, berbagai

JURIS Respon Perokok Aktif Tentang Pesan Bahaya Merokok Dalam Kemasan Rokok Yang Dilakukan Pada Mahasiswa Universitas Islam Majapahit Mojokerto Fakultas Teknik 2021More at 2021

STIKES MAJAPAHITSTIKES MAJAPAHIT Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons afektif menduduki peringkat pertama, artinya meskipun pengetahuan dan emosi responden terhadap pesan bahayaHasil penelitian menunjukkan bahwa respons afektif menduduki peringkat pertama, artinya meskipun pengetahuan dan emosi responden terhadap pesan bahaya

Useful /

JURIS Perjanjian Kerja Antara Atlet Sepakbola Profesional Dengan Klub Sepakbola 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Dalam klausul kontrak pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola secara eksplisit mencantumkan bahwa kontrak pemain sepakbola bersifat khusus danDalam klausul kontrak pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola secara eksplisit mencantumkan bahwa kontrak pemain sepakbola bersifat khusus dan

JURIS Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 PUU XII 2014 2025More at 2025

MKRIMKRI Pasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas, yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastianPasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas, yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian

JURIS Gambaran Kepadatan Larva Aedes sp di Kelurahan Hanga hanga Permai 2025More at 2025

FKM UNTIKAFKM UNTIKA di Kelurahan Hanga-Hanga Permai. Metode Penelitian ini menggambarkan kepadatan larva Aedes sp. dengan Jenis penelitian Observasional Deskriptif yang dilakukandi Kelurahan Hanga-Hanga Permai. Metode Penelitian ini menggambarkan kepadatan larva Aedes sp. dengan Jenis penelitian Observasional Deskriptif yang dilakukan

JURIS Digital Marketing Strategy Utilizing Social Media Influencers to Reach Target Consumers 2025More at 2025

GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Ketiga jenis influencer, yaitu mikro, makro, dan mega, mampu menciptakan konten yang menarik dan menyampaikan promosi dengan bahasa visual mereka sendiri,Ketiga jenis influencer, yaitu mikro, makro, dan mega, mampu menciptakan konten yang menarik dan menyampaikan promosi dengan bahasa visual mereka sendiri,

ads-block-test