Publisher

AKABAAKABA

Journal Jurnal Analisis HukumJurnal Analisis Hukum Abstract

Indonesia merupakan negara hukum, hukum dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD NRI 1945. Dalam upaya untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum yang demokratis, maka dibentuk MK yang berwenang menguji undang-undang atas UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim MK pada putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dan untuk mengetahui dampak dari adanya putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis yang akan menjelaskan secara deskripsi analisis data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil penelitian Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim MK dalam pertimbangannya masih belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan hukum serta lebih cenderung kepada original intent dan kurang mencerminkan contextual meaning. Secara garis besar terdapat empat dampak putusan tersebut antara lain, adanya kepastian hukum, tertutupnya peluang pengujian kembali, pemerintah harus melakukan penelitian pemanfaatan ganja, dan penentuan selanjutnya ditangan DPR.

Conclusion

Pertimbangan hakim MK dalam Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan pemohon V dan VI serta menolak seluruh permohonan berdasarkan aspek legal standing, dengan menilai bahwa pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU No.Analisis hakim MK dianggap belum sepenuhnya mencerminkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, serta lebih mengedepankan original intent daripada makna kontekstual.Dampak putusan tersebut mencakup kepastian hukum bahwa pemanfaatan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan tetap dilarang, tertutupnya upaya pengujian kembali, kewajiban pemerintah melakukan penelitian pemanfaatan narkotika golongan I, dan penetapan kebijakan selanjutnya menjadi kewenangan DPR.

Future Research

Pertama, penelitian klinis terkontrol perlu dikembangkan untuk mengevaluasi efektivitas dan keamanan ganja medis dalam pengobatan penyakit kronis di Indonesia, termasuk parameter dosis, efek samping, dan kualitas hidup pasien. Kedua, studi kualitatif mendalam dapat mengeksplorasi persepsi, sikap, dan tantangan etis serta budaya para tenaga kesehatan, pasien, dan masyarakat luas terhadap penggunaan ganja medis di berbagai wilayah Indonesia. Ketiga, kajian komparatif normatif tentang regulasi ganja medis di negara lain diharapkan mampu mengidentifikasi model legislasi, mekanisme pengawasan, dan sistem distribusi yang efektif dan sesuai dengan karakteristik hukum serta sosial budaya Indonesia. Rangkaian penelitian ini tidak hanya memperlengkapi data ilmiah dan klinis, tetapi juga menciptakan pemahaman sosial serta rancangan kerangka hukum yang terintegrasi. Dengan alur penelitian ini, pembuat kebijakan akan dapat menyusun regulasi yang lebih responsif, berbasis bukti, dan menjaga keselamatan pasien. Hasil penelitian juga akan menjadi dasar untuk legislative review Undang-Undang Narkotika, sehingga proses perubahan norma dapat berjalan transparan dan akuntabel. Penelitian tambahan diharapkan menjembatani kesenjangan antara aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang saat ini dirasakan masih kurang tercantum dalam putusan MK. Keseluruhan studi dapat dijadikan landasan kuat untuk memformulasikan kebijakan ganja medis yang aman, efektif, dan berkelanjutan di Indonesia. Secara keseluruhan, sinergi ketiga penelitian ini dapat menjadi fondasi ilmiah dan sosial yang komprehensif bagi penerapan kebijakan ganja medis, sekaligus menyediakan rekomendasi strategis untuk pemangku kepentingan di legislatif maupun eksekutif.

References

1. Prinsip Kepastian Hukum Dalam Judicial Review Undang-Undang Fidusia Terkait Kesamaan Kedudukan Sertifikat... openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/16806Prinsip Kepastian Hukum Dalam Judicial Review Undang Undang Fidusia Terkait Kesamaan Kedudukan Sertifikat openjournal unpam ac index php SKD article view 16806
2. Nilai-Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Constitution) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada... doi.org/10.15408/siclj.v3i1.13835Nilai Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat Living Constitution Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada doi 10 15408 siclj v3i1 13835
3. Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019 | Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. edition... rechten.nusaputra.ac.id/issue/view/8Vol 1 No 3 2019 Edition for December 2019 Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia edition rechten nusaputra ac issue view 8
4. PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA | Siallagan | Sosiohumaniora. penerapan prinsip negara siallagan... doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA Siallagan Sosiohumaniora penerapan prinsip negara siallagan doi 10 24198 sosiohumaniora v18i2 9947
5. Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. negara... journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4486Negara Hukum Indonesia Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM negara journal uii ac index php IUSTUM article view 4486

Metadata

File size	258.03 KB
Pages	16
DMCA	Report