IAINPTKIAINPTK
Journal of Islamic LawJournal of Islamic LawArtikel ini mengkaji perdebatan yang sedang berlangsung dan upaya reformasi seputar Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Muslim tahun 1951 di Sri Lanka. Undang-undang tersebut telah menghadapi kritik besar karena gagal beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang, yang sering kali memprioritaskan kepentingan laki-laki di atas hak-hak perempuan. Meskipun ada banyak upaya reformasi, mencapai konsensus tentang ketentuan-ketentuan utama telah terbukti menantang, menciptakan hambatan signifikan terhadap amandemennya. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan, artikel ini menganalisis laporan dari berbagai komite untuk menilai praktik terkini, di mana terdapat pandangan yang saling bertentangan antara komite dan organisasi masyarakat sipil. Studi ini mengevaluasi kembali ketentuan-ketentuan tersebut untuk menilai apakah reformasi yang diusulkan selaras dengan hukum Syariah sekaligus memenuhi standar hukum internasional, khususnya kewajiban Sri Lanka untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sambil mempertimbangkan kepekaan agama dan budaya. Artikel ini menggarisbawahi perlunya dialog kolaboratif di antara para pemangku kepentingan untuk mendorong reformasi yang memenuhi kebutuhan hukum komunitas Muslim yang terus berkembang dengan menekankan keadilan dan kesetaraan.
Reformasi Undang‑Undang Perkawinan dan Perceraian Muslim (MMDA) 1951 di Sri Lanka telah lama dibutuhkan, dengan fokus pada struktur peradilan, peran perempuan sebagai Quazi, persyaratan umur dan wali, poligami, serta isu‑isu keuangan seperti mahr, kaikuli, dan mataa.Upaya reformasi melibatkan kolaborasi antara ulama, pakar hukum, dan praktisi dari negara mayoritas Muslim, serta menekankan dialog konstruktif untuk menyeimbangkan syariah dengan keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.Meskipun terdapat tantangan berupa perbedaan latar belakang komite dan interpretasi syariah, hasil penelitian menegaskan pentingnya kerja sama pemangku kepentingan guna menghasilkan rekomendasi terintegrasi yang menyesuaikan kebutuhan hukum Islam dengan aspirasi masyarakat modern.
Pertama, diperlukan studi empiris yang membandingkan hasil keputusan pengadilan ketika Quazi perempuan ditunjuk versus Quazi laki-laki, guna menilai apakah kehadiran perempuan meningkatkan kepuasan dan keadilan bagi wanita Muslim; kedua, peneliti dapat melakukan analisis komparatif antara ketentuan usia dan keharusan wali dalam MMDA dengan standar internasional serta mengukur dampaknya terhadap tingkat pernikahan anak di Sri Lanka; ketiga, sebuah evaluasi mendalam tentang reformasi mekanisme keuangan mahr, kaikuli, dan mataa dapat mengungkap bagaimana perubahan tersebut memengaruhi kesejahteraan ekonomi perempuan Muslim, termasuk kemampuan mereka untuk memperoleh hak properti dan perlindungan finansial setelah perceraian. Semua penelitian ini harus melibatkan partisipasi komunitas Muslim, pakar hukum, serta lembaga hak asasi manusia untuk menghasilkan rekomendasi yang praktis dan kontekstual.
- Women Quazi in a Minority Context: An Overview of Sri Lankan Experience. women quazi minority context... doi.org/10.3390/soc9010013Women Quazi in a Minority Context An Overview of Sri Lankan Experience women quazi minority context doi 10 3390 soc9010013
- Islamic Law and Gender Equality: Challenges and Reforms in Sri Lanka’s Muslim Marriage and Divorce... doi.org/10.24260/jil.v5i2.2833Islamic Law and Gender Equality Challenges and Reforms in Sri LankaAos Muslim Marriage and Divorce doi 10 24260 jil v5i2 2833
- آیا سیستمی از حقوق بشر در شریعت وجود دارد؟. https english system human... doi.org/10.22096/hr.2020.521266.1275U UIU COC U OO https english system human doi 10 22096 hr 2020 521266 1275
| File size | 572.09 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Selain itu, selaras dengan konsep akuntabilitas keamanan informasi Al Farabi, penekanan ditempatkan pada tanggung jawab sosial kolaboratif antara pemilikSelain itu, selaras dengan konsep akuntabilitas keamanan informasi Al Farabi, penekanan ditempatkan pada tanggung jawab sosial kolaboratif antara pemilik
IAINPTKIAINPTK Dengan menggunakan metodologi kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis sembilan fatwa yang diterbitkan antara 1975–2024 terkaitDengan menggunakan metodologi kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis sembilan fatwa yang diterbitkan antara 1975–2024 terkait
IAINPTKIAINPTK Hasil temuan menunjukkan bahwa kesadaran kolektif berbasis etnis memengaruhi kecenderungan untuk lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan ketentuanHasil temuan menunjukkan bahwa kesadaran kolektif berbasis etnis memengaruhi kecenderungan untuk lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan ketentuan
UMMUMM Pola linguistik yang disebut kolokasi menggambarkan bagaimana kedua konsep ini sering muncul bersama dalam struktur kalimat. Dengan penekanan pada penyembuhanPola linguistik yang disebut kolokasi menggambarkan bagaimana kedua konsep ini sering muncul bersama dalam struktur kalimat. Dengan penekanan pada penyembuhan
Useful /
UKIUKI Abstrak ini menyimpulkan bahwa media sosial menjadi faktor utama dalam transformasi pola komunikasi yang signifikan di kalangan generasi milenial. MediaAbstrak ini menyimpulkan bahwa media sosial menjadi faktor utama dalam transformasi pola komunikasi yang signifikan di kalangan generasi milenial. Media
UPIUPI Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pembelajaran untuk mengenali perubahan warna pada anak-anak dengan disabilitas intelektual melalui strategiHasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pembelajaran untuk mengenali perubahan warna pada anak-anak dengan disabilitas intelektual melalui strategi
IAINPTKIAINPTK Penelitian ini mengembangkan model segmentasi pelanggan ritel menggunakan algoritma K-Means berbasis data transaksi harian selama dua tahun. Dataset sebanyakPenelitian ini mengembangkan model segmentasi pelanggan ritel menggunakan algoritma K-Means berbasis data transaksi harian selama dua tahun. Dataset sebanyak
UGMUGM Penambahan limbah plastik PET hingga 6% meningkatkan stabilitas Marshall campuran aspal. Kadar optimum 6% memenuhi persyaratan umum perkerasan lentur.Penambahan limbah plastik PET hingga 6% meningkatkan stabilitas Marshall campuran aspal. Kadar optimum 6% memenuhi persyaratan umum perkerasan lentur.