IAINPTKIAINPTK
Journal of Islamic LawJournal of Islamic LawArtikel ini mengkaji perdebatan yang sedang berlangsung dan upaya reformasi seputar Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Muslim tahun 1951 di Sri Lanka. Undang-undang tersebut telah menghadapi kritik besar karena gagal beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang, yang sering kali memprioritaskan kepentingan laki-laki di atas hak-hak perempuan. Meskipun ada banyak upaya reformasi, mencapai konsensus tentang ketentuan-ketentuan utama telah terbukti menantang, menciptakan hambatan signifikan terhadap amandemennya. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan, artikel ini menganalisis laporan dari berbagai komite untuk menilai praktik terkini, di mana terdapat pandangan yang saling bertentangan antara komite dan organisasi masyarakat sipil. Studi ini mengevaluasi kembali ketentuan-ketentuan tersebut untuk menilai apakah reformasi yang diusulkan selaras dengan hukum Syariah sekaligus memenuhi standar hukum internasional, khususnya kewajiban Sri Lanka untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sambil mempertimbangkan kepekaan agama dan budaya. Artikel ini menggarisbawahi perlunya dialog kolaboratif di antara para pemangku kepentingan untuk mendorong reformasi yang memenuhi kebutuhan hukum komunitas Muslim yang terus berkembang dengan menekankan keadilan dan kesetaraan.
Reformasi Undang‑Undang Perkawinan dan Perceraian Muslim (MMDA) 1951 di Sri Lanka telah lama dibutuhkan, dengan fokus pada struktur peradilan, peran perempuan sebagai Quazi, persyaratan umur dan wali, poligami, serta isu‑isu keuangan seperti mahr, kaikuli, dan mataa.Upaya reformasi melibatkan kolaborasi antara ulama, pakar hukum, dan praktisi dari negara mayoritas Muslim, serta menekankan dialog konstruktif untuk menyeimbangkan syariah dengan keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.Meskipun terdapat tantangan berupa perbedaan latar belakang komite dan interpretasi syariah, hasil penelitian menegaskan pentingnya kerja sama pemangku kepentingan guna menghasilkan rekomendasi terintegrasi yang menyesuaikan kebutuhan hukum Islam dengan aspirasi masyarakat modern.
Pertama, diperlukan studi empiris yang membandingkan hasil keputusan pengadilan ketika Quazi perempuan ditunjuk versus Quazi laki-laki, guna menilai apakah kehadiran perempuan meningkatkan kepuasan dan keadilan bagi wanita Muslim; kedua, peneliti dapat melakukan analisis komparatif antara ketentuan usia dan keharusan wali dalam MMDA dengan standar internasional serta mengukur dampaknya terhadap tingkat pernikahan anak di Sri Lanka; ketiga, sebuah evaluasi mendalam tentang reformasi mekanisme keuangan mahr, kaikuli, dan mataa dapat mengungkap bagaimana perubahan tersebut memengaruhi kesejahteraan ekonomi perempuan Muslim, termasuk kemampuan mereka untuk memperoleh hak properti dan perlindungan finansial setelah perceraian. Semua penelitian ini harus melibatkan partisipasi komunitas Muslim, pakar hukum, serta lembaga hak asasi manusia untuk menghasilkan rekomendasi yang praktis dan kontekstual.
- Women Quazi in a Minority Context: An Overview of Sri Lankan Experience. women quazi minority context... doi.org/10.3390/soc9010013Women Quazi in a Minority Context An Overview of Sri Lankan Experience women quazi minority context doi 10 3390 soc9010013
- Islamic Law and Gender Equality: Challenges and Reforms in Sri Lanka’s Muslim Marriage and Divorce... doi.org/10.24260/jil.v5i2.2833Islamic Law and Gender Equality Challenges and Reforms in Sri LankaAos Muslim Marriage and Divorce doi 10 24260 jil v5i2 2833
- آیا سیستمی از حقوق بشر در شریعت وجود دارد؟. https english system human... doi.org/10.22096/hr.2020.521266.1275U UIU COC U OO https english system human doi 10 22096 hr 2020 521266 1275
| File size | 572.09 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Pelayanan publik yang efektif dan partisipatif adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola yang baik, terutama di era digitalisasi saat ini. Artikel iniPelayanan publik yang efektif dan partisipatif adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola yang baik, terutama di era digitalisasi saat ini. Artikel ini
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian mengidentifikasiAnalisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian mengidentifikasi
UNANDUNAND Maroko telah mengalami perubahan besar dalam lanskap sosiolinguistiknya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, politik, dan ideologi. KebijakanMaroko telah mengalami perubahan besar dalam lanskap sosiolinguistiknya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, politik, dan ideologi. Kebijakan
APPIHIAPPIHI Makna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitasMakna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitas
APPIHIAPPIHI Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang hanya berlangsung selama 42 hari mengindikasikan adanya percepatan yang berpotensi mengabaikan substansi dan kualitasPembahasan Rancangan Undang-Undang yang hanya berlangsung selama 42 hari mengindikasikan adanya percepatan yang berpotensi mengabaikan substansi dan kualitas
DHARMAWACANADHARMAWACANA Pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom selama ini masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisienPengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom selama ini masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien
AKABAAKABA Bentuk penyelesaian konflik norma adalah dengan menggunakan asas preferensi. Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase diatur dalam Undang-UndangBentuk penyelesaian konflik norma adalah dengan menggunakan asas preferensi. Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang
UIBUIB Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah.Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah.
Useful /
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Hasil penelitian menghasilkan model konseptual perencanaan kolaboratif sebagai solusi intervensi stunting untuk menentukan tujuan dan program yang akanHasil penelitian menghasilkan model konseptual perencanaan kolaboratif sebagai solusi intervensi stunting untuk menentukan tujuan dan program yang akan
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Penelitian ini memeriksa trajektori masa depan ilmu administrasi publik di Indonesia, mempertimbangkan tuntutan pemerintahan yang berkembang dan masalahPenelitian ini memeriksa trajektori masa depan ilmu administrasi publik di Indonesia, mempertimbangkan tuntutan pemerintahan yang berkembang dan masalah
UNIGRESUNIGRES Jaminan merupakan hal yang pada umumnya dijumpai masyarakat khususnya pada kredit. Suatu benda dapat dibebankan jaminan fidusia apabila memang dikehendakiJaminan merupakan hal yang pada umumnya dijumpai masyarakat khususnya pada kredit. Suatu benda dapat dibebankan jaminan fidusia apabila memang dikehendaki
UGMUGM Makalah ini mengkaji pergerakan jangka panjang antara pasar saham Malaysia dan dua pasar saham terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. DenganMakalah ini mengkaji pergerakan jangka panjang antara pasar saham Malaysia dan dua pasar saham terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Dengan