WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-XX/2022 memiliki implikasi signifikan terhadap keadilan pajak dan kepatuhan pada badan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi beragam dampak putusan tersebut terhadap perilaku dan persepsi terkait perpajakan dalam kalangan bisnis Indonesia. Melalui wawancara mendalam, analisis tematik, dan kerangka teoretis, studi ini bertujuan memberikan wawasan mengenai bagaimana putusan pengadian konstitusional membentuk kepatuhan pajak dan persepsi keadilan dalam ekonomi berkembang seperti Indonesia. Temuan riset ini berkontribusi terhadap pemahaman akan pengaruh hukum atas perilaku pajak dan memberi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan serta keadilan pajak di Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XX/2022 menandai tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia dengan implikasi luas terhadap keadilan dan kepatuhan pajak pelaku usaha.Studi kualitatif ini menegaskan perlunya proses yudisial yang transparan dan akuntabel serta koordinasi efektif antar pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pajak ke depan.Pemerintah disarankan memperkuat edukasi wajib pajak, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, dan membangun forum dialog lintas sektor agar sistem pajak Indonesia menjadi lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.
Bagaimana pengaruh jangka panjang Putusan MK 19/PUU-XX/2022 terhadap kepercayaan wajib pajak berbasis digital di era ekonomi berbasis data? Studi longitudinal yang membandingkan kepatuhan UMKM konvensional dan digital pasca-putusan dapat mengungkap perbedaan perilaku signifikan. Apakah model edukasi pajak berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan pemahaman keadilan pajak lebih efektif daripada pelatihan konvensional bagi pelaku usaha kelas menengah? Eksperimen kelompok kontrol dengan modul AI interaktif layak diuji untuk efisiensi biaya dan waktu. Apakah pembentukan forum multi-pihak tempat pengadilan, kementerian, dan asosiasi bisnis dapat menurunkan risiko sengketa pajak di masa depan? Penelitian tindakan partisipatif dengan pendekatan living lab pajak dapat menghasilkan mekanisme konsultasi dini yang meminimalkan litigasi berulang.
| File size | 347.11 KB |
| Pages | 6 |
| Short Link | https://juris.id/p-2eV |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.
UMMUMM Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknyaArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknya
APPIHIAPPIHI Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan konsep dasar partisipasi warga. Implementasinya bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya dan hukum.Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan konsep dasar partisipasi warga. Implementasinya bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya dan hukum.
STAISAMSTAISAM tv membingkai krisis demokrasi Indonesia melalui warna biru dan tulisan Peringatan Darurat. Respons DPR terhadap putusan MK berupa pembuatan undang-undangtv membingkai krisis demokrasi Indonesia melalui warna biru dan tulisan Peringatan Darurat. Respons DPR terhadap putusan MK berupa pembuatan undang-undang
HAMJAHDIHAHAMJAHDIHA Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan tentang sejarah lokal di daerah mereka disertai dengan visualisasi bahan ajar yang lebih banyak. Penelitian iniOleh karena itu, perlu adanya pembahasan tentang sejarah lokal di daerah mereka disertai dengan visualisasi bahan ajar yang lebih banyak. Penelitian ini
UNHASUNHAS Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja disusun sebagai badan independen dan dianggap sebagai institusi tertinggi yang tidak berada dalam cabang peradilan maupunDewan Konstitusi Kerajaan Kamboja disusun sebagai badan independen dan dianggap sebagai institusi tertinggi yang tidak berada dalam cabang peradilan maupun
UMMUMM 2 dan Article. 27. 3 Perjanjian TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha2 dan Article. 27. 3 Perjanjian TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha
UNIGRESUNIGRES Sementara menurut hukum islam persetubuhan kategori apapun tetap dianggap sebagai perzinaan dan dapat dikenakan hukuman. Untuk dapat mengakomodir kelemahanSementara menurut hukum islam persetubuhan kategori apapun tetap dianggap sebagai perzinaan dan dapat dikenakan hukuman. Untuk dapat mengakomodir kelemahan
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Hal ini melibatkan pengembangan sumber daya manusia, kontrol keuangan, dan pengelolaan konflik sebagai elemen kunci. Transformasi UIN Ar-Raniry menunjukkanHal ini melibatkan pengembangan sumber daya manusia, kontrol keuangan, dan pengelolaan konflik sebagai elemen kunci. Transformasi UIN Ar-Raniry menunjukkan
UMMUMM Untuk meningkatkan efektivitas transisi ini, intervensi strategis diperlukan. Ini meliputi perluasan infrastruktur perbankan syariah, pengenalan produkUntuk meningkatkan efektivitas transisi ini, intervensi strategis diperlukan. Ini meliputi perluasan infrastruktur perbankan syariah, pengenalan produk
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Meskipun terdapat tantangan regulasi seperti penegakan hukum yang tidak konsisten dan intervensi politik, ditemukan pula peluang perbaikan melalui reformasiMeskipun terdapat tantangan regulasi seperti penegakan hukum yang tidak konsisten dan intervensi politik, ditemukan pula peluang perbaikan melalui reformasi
UNDIRAUNDIRA Kegiatan ini membutuhkan kompetensi di bidang komunikasi massa, khususnya jurnalistik televisi. Mentor dalam kegiatan ini tidak hanya menguasai teori-teoriKegiatan ini membutuhkan kompetensi di bidang komunikasi massa, khususnya jurnalistik televisi. Mentor dalam kegiatan ini tidak hanya menguasai teori-teori