WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-XX/2022 memiliki implikasi signifikan terhadap keadilan pajak dan kepatuhan pada badan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi beragam dampak putusan tersebut terhadap perilaku dan persepsi terkait perpajakan dalam kalangan bisnis Indonesia. Melalui wawancara mendalam, analisis tematik, dan kerangka teoretis, studi ini bertujuan memberikan wawasan mengenai bagaimana putusan pengadian konstitusional membentuk kepatuhan pajak dan persepsi keadilan dalam ekonomi berkembang seperti Indonesia. Temuan riset ini berkontribusi terhadap pemahaman akan pengaruh hukum atas perilaku pajak dan memberi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan serta keadilan pajak di Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XX/2022 menandai tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia dengan implikasi luas terhadap keadilan dan kepatuhan pajak pelaku usaha.Studi kualitatif ini menegaskan perlunya proses yudisial yang transparan dan akuntabel serta koordinasi efektif antar pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pajak ke depan.Pemerintah disarankan memperkuat edukasi wajib pajak, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, dan membangun forum dialog lintas sektor agar sistem pajak Indonesia menjadi lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.
Bagaimana pengaruh jangka panjang Putusan MK 19/PUU-XX/2022 terhadap kepercayaan wajib pajak berbasis digital di era ekonomi berbasis data? Studi longitudinal yang membandingkan kepatuhan UMKM konvensional dan digital pasca-putusan dapat mengungkap perbedaan perilaku signifikan. Apakah model edukasi pajak berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan pemahaman keadilan pajak lebih efektif daripada pelatihan konvensional bagi pelaku usaha kelas menengah? Eksperimen kelompok kontrol dengan modul AI interaktif layak diuji untuk efisiensi biaya dan waktu. Apakah pembentukan forum multi-pihak tempat pengadilan, kementerian, dan asosiasi bisnis dapat menurunkan risiko sengketa pajak di masa depan? Penelitian tindakan partisipatif dengan pendekatan living lab pajak dapat menghasilkan mekanisme konsultasi dini yang meminimalkan litigasi berulang.
| File size | 347.11 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
BPKBPK Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan subsidi BBM diperlukan dan memiliki hubungan tidak langsung dengan kesejahteraan rakyat. PemeriksaanHasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan subsidi BBM diperlukan dan memiliki hubungan tidak langsung dengan kesejahteraan rakyat. Pemeriksaan
IUSIUS Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendirikan BPR Aceh Utara sebagai upaya pelayanan publik dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPR Aceh Utara mengelolaPemerintah Kabupaten Aceh Utara mendirikan BPR Aceh Utara sebagai upaya pelayanan publik dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPR Aceh Utara mengelola
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan legitimasi pengangkatan, sehingga perlu adanya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasanHal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan legitimasi pengangkatan, sehingga perlu adanya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan
FHUKIFHUKI 329/Pid. Sus/2021/PN. Mdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselves are subject to imprisonment. However, if329/Pid. Sus/2021/PN. Mdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselves are subject to imprisonment. However, if
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH OJK memiliki wewenang luas dalam perbankan, termasuk perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai standar perbankan. OJK juga menekankan perlindunganOJK memiliki wewenang luas dalam perbankan, termasuk perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai standar perbankan. OJK juga menekankan perlindungan
MKRIMKRI Keberadaan posisi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia pernah menjadi isu konstitusional, baik dalam pengangkatannya maupun dalam isu laranganKeberadaan posisi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia pernah menjadi isu konstitusional, baik dalam pengangkatannya maupun dalam isu larangan
JURNALKUJURNALKU Adanya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah termasuk pemerintah kabupaten dan kota di kawasan aglomerasi Kedungsepur, untuk dapat meningkatkan kemandirianAdanya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah termasuk pemerintah kabupaten dan kota di kawasan aglomerasi Kedungsepur, untuk dapat meningkatkan kemandirian
SEBISEBI Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitianJenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian
Useful /
PPISHKPPISHK Platform digital telah meningkatkan akses, tetapi hambatan geografis dan kesenjangan digital terus membatasi keadilan. Secara keseluruhan, kualitas klinisPlatform digital telah meningkatkan akses, tetapi hambatan geografis dan kesenjangan digital terus membatasi keadilan. Secara keseluruhan, kualitas klinis
STIESTIE Jus bayam merah sangat bermanfaat untuk meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester III dengan tetap mengkonsumsi tablet tambah darah sebagaiJus bayam merah sangat bermanfaat untuk meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester III dengan tetap mengkonsumsi tablet tambah darah sebagai
IUSIUS Penelitian ini memiliki implikasi untuk kebutuhan reformasi penegakan hukum, penguatan pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam prosesPenelitian ini memiliki implikasi untuk kebutuhan reformasi penegakan hukum, penguatan pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
MKRIMKRI alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabatalasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabat