WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-XX/2022 memiliki implikasi signifikan terhadap keadilan pajak dan kepatuhan pada badan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi beragam dampak putusan tersebut terhadap perilaku dan persepsi terkait perpajakan dalam kalangan bisnis Indonesia. Melalui wawancara mendalam, analisis tematik, dan kerangka teoretis, studi ini bertujuan memberikan wawasan mengenai bagaimana putusan pengadian konstitusional membentuk kepatuhan pajak dan persepsi keadilan dalam ekonomi berkembang seperti Indonesia. Temuan riset ini berkontribusi terhadap pemahaman akan pengaruh hukum atas perilaku pajak dan memberi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan serta keadilan pajak di Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XX/2022 menandai tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia dengan implikasi luas terhadap keadilan dan kepatuhan pajak pelaku usaha.Studi kualitatif ini menegaskan perlunya proses yudisial yang transparan dan akuntabel serta koordinasi efektif antar pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pajak ke depan.Pemerintah disarankan memperkuat edukasi wajib pajak, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, dan membangun forum dialog lintas sektor agar sistem pajak Indonesia menjadi lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.
Bagaimana pengaruh jangka panjang Putusan MK 19/PUU-XX/2022 terhadap kepercayaan wajib pajak berbasis digital di era ekonomi berbasis data? Studi longitudinal yang membandingkan kepatuhan UMKM konvensional dan digital pasca-putusan dapat mengungkap perbedaan perilaku signifikan. Apakah model edukasi pajak berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan pemahaman keadilan pajak lebih efektif daripada pelatihan konvensional bagi pelaku usaha kelas menengah? Eksperimen kelompok kontrol dengan modul AI interaktif layak diuji untuk efisiensi biaya dan waktu. Apakah pembentukan forum multi-pihak tempat pengadilan, kementerian, dan asosiasi bisnis dapat menurunkan risiko sengketa pajak di masa depan? Penelitian tindakan partisipatif dengan pendekatan living lab pajak dapat menghasilkan mekanisme konsultasi dini yang meminimalkan litigasi berulang.
| File size | 347.11 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
YWNRYWNR Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews and document analysis of the companys 2023 tax records. The findings revealUsing a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews and document analysis of the companys 2023 tax records. The findings reveal
YWNRYWNR 1/101. 1. Pelaporan dilakukan setiap bulan melalui sistem e-Faktur. Namun, perusahaan menghadapi beberapa kendala, termasuk sumber daya manusia yang terbatas1/101. 1. Pelaporan dilakukan setiap bulan melalui sistem e-Faktur. Namun, perusahaan menghadapi beberapa kendala, termasuk sumber daya manusia yang terbatas
45MATARAM45MATARAM Penelitian ini menyimpulkan bahwa edukasi pajak, sistem e-filing, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadiPenelitian ini menyimpulkan bahwa edukasi pajak, sistem e-filing, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
JOURNAL IASSSFJOURNAL IASSSF Kesimpulan: Pendidikan pajak merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan kepatuhan UMKM; upaya meningkatkan kesadaran atau menerapkan sanksi saja tidakKesimpulan: Pendidikan pajak merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan kepatuhan UMKM; upaya meningkatkan kesadaran atau menerapkan sanksi saja tidak
FHUKIFHUKI Akibatnya, konsumen yang berada dalam posisi lemah mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya, termasuk ganti rugi, akibat gangguan layanan yang tidakAkibatnya, konsumen yang berada dalam posisi lemah mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya, termasuk ganti rugi, akibat gangguan layanan yang tidak
ULBIULBI Undang-Undang Nomor 7 Pasal 2 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkanUndang-Undang Nomor 7 Pasal 2 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan
SEBISEBI Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun pemahaman tentang nilai-nilai inti akuntansi Islam dan komunikasi pedagang dalam transaksi jual beli.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun pemahaman tentang nilai-nilai inti akuntansi Islam dan komunikasi pedagang dalam transaksi jual beli.
SEBISEBI Integrasi akuntansi dengan nilai-nilai filosofi Bugis dapat menginspirasi penelitian lebih lanjut dan mengatasi keterbatasan penelitian akuntansi kritisIntegrasi akuntansi dengan nilai-nilai filosofi Bugis dapat menginspirasi penelitian lebih lanjut dan mengatasi keterbatasan penelitian akuntansi kritis
Useful /
JOURNAL IASSSFJOURNAL IASSSF Kesimpulan: Diperlukan peta jalan nasional yang koheren dengan target jelas, pemantauan kuat, dan struktur tata kelola inklusif yang melibatkan aktor informalKesimpulan: Diperlukan peta jalan nasional yang koheren dengan target jelas, pemantauan kuat, dan struktur tata kelola inklusif yang melibatkan aktor informal
JOURNAL IASSSFJOURNAL IASSSF Penelitian ini telah berhasil merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi sistem berbasis IoT berbiaya rendah untuk pemantauan suhu otomatis dan pengendalianPenelitian ini telah berhasil merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi sistem berbasis IoT berbiaya rendah untuk pemantauan suhu otomatis dan pengendalian
JOURNAL IASSSFJOURNAL IASSSF The study successfully designed and evaluated a 4. 48 kWp rooftop solar photovoltaic (PV) system at Universitas Papua, demonstrating its ability to generateThe study successfully designed and evaluated a 4. 48 kWp rooftop solar photovoltaic (PV) system at Universitas Papua, demonstrating its ability to generate
FHUKIFHUKI 11 Tahun 2008 melindungi karya cipta digital sebagai informasi elektronik. Pemegang hak cipta dapat menggunakan berbagai upaya hukum represif seperti gugatan11 Tahun 2008 melindungi karya cipta digital sebagai informasi elektronik. Pemegang hak cipta dapat menggunakan berbagai upaya hukum represif seperti gugatan