WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-XX/2022 memiliki implikasi signifikan terhadap keadilan pajak dan kepatuhan pada badan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi beragam dampak putusan tersebut terhadap perilaku dan persepsi terkait perpajakan dalam kalangan bisnis Indonesia. Melalui wawancara mendalam, analisis tematik, dan kerangka teoretis, studi ini bertujuan memberikan wawasan mengenai bagaimana putusan pengadian konstitusional membentuk kepatuhan pajak dan persepsi keadilan dalam ekonomi berkembang seperti Indonesia. Temuan riset ini berkontribusi terhadap pemahaman akan pengaruh hukum atas perilaku pajak dan memberi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan serta keadilan pajak di Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XX/2022 menandai tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia dengan implikasi luas terhadap keadilan dan kepatuhan pajak pelaku usaha.Studi kualitatif ini menegaskan perlunya proses yudisial yang transparan dan akuntabel serta koordinasi efektif antar pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pajak ke depan.Pemerintah disarankan memperkuat edukasi wajib pajak, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, dan membangun forum dialog lintas sektor agar sistem pajak Indonesia menjadi lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.
Bagaimana pengaruh jangka panjang Putusan MK 19/PUU-XX/2022 terhadap kepercayaan wajib pajak berbasis digital di era ekonomi berbasis data? Studi longitudinal yang membandingkan kepatuhan UMKM konvensional dan digital pasca-putusan dapat mengungkap perbedaan perilaku signifikan. Apakah model edukasi pajak berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan pemahaman keadilan pajak lebih efektif daripada pelatihan konvensional bagi pelaku usaha kelas menengah? Eksperimen kelompok kontrol dengan modul AI interaktif layak diuji untuk efisiensi biaya dan waktu. Apakah pembentukan forum multi-pihak tempat pengadilan, kementerian, dan asosiasi bisnis dapat menurunkan risiko sengketa pajak di masa depan? Penelitian tindakan partisipatif dengan pendekatan living lab pajak dapat menghasilkan mekanisme konsultasi dini yang meminimalkan litigasi berulang.
| File size | 347.11 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
RCF INDONESIARCF INDONESIA Temuan dari penelitian ini adalah jalur pajak pertambahan nilai, indeks harga konsumen, indeks produksi industri, pengangguran dan indeks kepercayaan konsumenTemuan dari penelitian ini adalah jalur pajak pertambahan nilai, indeks harga konsumen, indeks produksi industri, pengangguran dan indeks kepercayaan konsumen
STIE AASSTIE AAS Penelitian ini menganalisis potensi double taxation pada kebijakan PPN dan PBJT‑TL serta biaya kepatuhan yang timbul. Metode kualitatif dengan tinjauanPenelitian ini menganalisis potensi double taxation pada kebijakan PPN dan PBJT‑TL serta biaya kepatuhan yang timbul. Metode kualitatif dengan tinjauan
UNUSIDAUNUSIDA Temuan ini konsisten dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa tindakan perusahaan, termasuk kebijakan pajak, dapat dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial.Temuan ini konsisten dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa tindakan perusahaan, termasuk kebijakan pajak, dapat dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial.
UNIVEDUNIVED Pajak hijau diidentifikasi sebagai instrumen kebijakan yang berfungsi untuk mendorong perilaku ramah lingkungan serta menginternalisasi biaya eksternalPajak hijau diidentifikasi sebagai instrumen kebijakan yang berfungsi untuk mendorong perilaku ramah lingkungan serta menginternalisasi biaya eksternal
UCYUCY Untuk mengatasinya, diperlukan strategi pengembangan konten yang lebih interaktif, relevan, dan disesuaikan dengan karakteristik Generasi Z sebagai digitalUntuk mengatasinya, diperlukan strategi pengembangan konten yang lebih interaktif, relevan, dan disesuaikan dengan karakteristik Generasi Z sebagai digital
JURNALKUJURNALKU Secara simultan, FDI, urbanisasi, dan pengendalian korupsi sebagai variabel moderasi secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN.Secara simultan, FDI, urbanisasi, dan pengendalian korupsi sebagai variabel moderasi secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN.
MKRIMKRI Tindakan KPU yang sampai saat ini menerapkan ketentuan larangan calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik sejak Pemilu 2019 dan menolak memasukanTindakan KPU yang sampai saat ini menerapkan ketentuan larangan calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik sejak Pemilu 2019 dan menolak memasukan
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Sampel terdiri dari 97 responden dengan teknik pengambilan sampel convenience sampling. Analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas, dan regresiSampel terdiri dari 97 responden dengan teknik pengambilan sampel convenience sampling. Analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas, dan regresi
Useful /
DOKICTIDOKICTI Bna dan Putusan Nomor 2275/Pdt. G/2023/PA. Plg, serta menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas hakim dalam menentukan cacat formil errorBna dan Putusan Nomor 2275/Pdt. G/2023/PA. Plg, serta menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas hakim dalam menentukan cacat formil error
UCYUCY Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peran strategis sebagai panutan dalamPenelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peran strategis sebagai panutan dalam
UCYUCY Namun, implementasi inovasi digital juga menghadapi tantangan, seperti kesenjangan akses teknologi di berbagai daerah dan perlunya pelatihan bagi pendidikNamun, implementasi inovasi digital juga menghadapi tantangan, seperti kesenjangan akses teknologi di berbagai daerah dan perlunya pelatihan bagi pendidik
UCYUCY Seluruh dosen wajib mengikuti pelatihan dari layanan pendidikan inklusif atau lembaga bersertifikat bagi mahasiswa yang tergolong berkebutuhan khusus.Seluruh dosen wajib mengikuti pelatihan dari layanan pendidikan inklusif atau lembaga bersertifikat bagi mahasiswa yang tergolong berkebutuhan khusus.