STIE AASSTIE AAS

International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)

Sementara perubahan nomenklatur Pajak Penerangan Jalan (PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Listrik (PBJT‑TL) menegaskan PBJT‑TL sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi listrik, konsumsi listrik rumah tangga dengan daya di atas 6 600 volt‑ampere masih menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekaligus PBJT‑TL. Penelitian ini menganalisis potensi double taxation pada kebijakan PPN dan PBJT‑TL serta biaya kepatuhan yang timbul. Metode kualitatif dengan tinjauan literatur menunjukkan bahwa adanya pajak ganda mengakibatkan peningkatan biaya fiskal, waktu, dan psikologis bagi wajib pajak, serta menimbulkan ketidakadilan perpajakan. Temuan ini menegaskan perlunya peninjauan kebijakan tax harmonization dan revisi regulasi untuk mengeliminasi double taxation dan meringankan beban wajib pajak.

Kebijakan pajak atas konsumsi listrik rumah tangga dengan daya di atas 6 600 VA menyebabkan double taxation antara PPN dan PBJT‑TL.Dampak negatifnya berupa peningkatan biaya kepatuhan bagi wajib pajak.Perlu peninjauan hukum dan regulasi guna mencapai kepastian perpajakan dan mengurangi beban pajak.

Penelitian lanjutan dapat menyelidiki bagaimana dan seberapa cepat kebijakan harmonisasi pajak antara pusat dan daerah dapat disepakati untuk menghilangkan double taxation pada konsumsi listrik, serta menilai dampak ekonomi dan sosial dari penghapusan PBJT‑TL pada rumah tangga kelas menengah. Selain itu, studi empiris perlu dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif biaya kepatuhan yang dialami konsumen setelah perubahan tarif pajak, dan penelitian lebih lanjut dapat mengevaluasi efektivitas mekanisme mitigasi, seperti pemberian insentif atau sistem pengkredit pajak, dalam menurunkan beban fiskal dan psikologis wajib pajak. Akhirnya, kajian komparatif antara Indonesia dan negara lain yang menerapkan pajak listrik serupa dapat memberikan perspektif best practice dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pengembangan regulasi pajak daerah.

Read online
File size387.25 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test