UNIPASUNIPAS

Kertha WidyaKertha Widya

Kontribusi pajak memiliki porsi besar dalam pendapatan negara yang tercermin dalam APBN. Pendapatan negara dari pajak berasal dari berbagai jenis pajak, salah satunya PPh. Subjek pajak yang dikenai PPh adalah Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP No. 55 Tahun 2022 merupakan peraturan perpajakan yang mengatur mengenai PPh yang dikenakan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pasal 56 PP No. 55 Tahun 2022 menjadi perhatian dalam penelitian ini karena setelah melewati batasan omzet Rp500.000.000,00 selama setahun Wajib Pajak berkewajiban melakukan kewajiban perpajakan berupa pembayaran pajak. Namun, Wajib Pajak belum memahami hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Singaraja dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menggunakan tarif pajak 0,5% belum berjalan efektif, karena peran Wajib Pajak masih kurang dalam tingkat kepatuhan pelaporan pajaknya, sehingga Wajib Pajak belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar atau seusai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.Hambatan yang ditemui oleh KPP Pratama Singaraja dalam penerapan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.Hambatan internal terkait dengan data Wajib Pajak yang terdaftar tidak valid terutama untuk alamat Wajib Pajak.Sedangkan, hambatan eksternal terkait dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak baik pembayaran maupun pelaporan pajak.Berdasarkan hambatan yang ditemui tersebut, upaya yang dilakukan KPP Pratama Singaraja adalah meningkatkan pelayanan dan pengawasan serta melakukan pendekatan dengan cara melakukan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, sehingga harapannya dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan baik membayar dan melaporan pajaknya.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak, khususnya bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kedua, penelitian tentang strategi edukasi perpajakan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak, terutama dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak. Ketiga, penelitian tentang dampak penerapan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan tax ratio di Indonesia.

Read online
File size179.92 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS MSME Sales Tax Compliance Do Patriotism and Religiosity Are Sufficient to Moderate Tax Compliance 2026More at 2026

UPDMUPDM Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa alih-alih membingkai kepatuhan pajak sebagai bentuk pengorbanan bagi wajib pajak, lebih disarankan untuk memposisikannyaImplikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa alih-alih membingkai kepatuhan pajak sebagai bentuk pengorbanan bagi wajib pajak, lebih disarankan untuk memposisikannya

JURIS Implikasi Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Terhadap Pengaturan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah 2026More at 2026

UPNVJUPNVJ Salah satu tujuan utama penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) adalah upaya pemerintah untuk memperkuat sistem desentralisasiSalah satu tujuan utama penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) adalah upaya pemerintah untuk memperkuat sistem desentralisasi

JURIS Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 di Laboratorium Klinik Kanaka 2026More at 2026

YWNRYWNR 7 of 2021. These results highlight the importance of accurate tax calculation and internal controls to ensure compliance and minimize financial risk for7 of 2021. These results highlight the importance of accurate tax calculation and internal controls to ensure compliance and minimize financial risk for

JURIS Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Subsidi LPG berdasarkan PMK Nomor 11 Tahun 2025 pada Agen Gas LPG 3 Kg PT Fortuna Inti Gas di Kabupaten Minahasa Selatan 2026More at 2026

YWNRYWNR Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, masalah teknis pada sistem e-Faktur, dan kurangnya sinkronisasi data, yang memerlukanKendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, masalah teknis pada sistem e-Faktur, dan kurangnya sinkronisasi data, yang memerlukan

JURIS Pengelolaan Pembukuan Dan Strategi Pemasaran Pada Pedagang Durian Di Desa Bebetin Kecamatan Sawan 2025More at 2025

UNIPASUNIPAS Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup pedagang durian serta masyarakat sekitar. Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputiKegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup pedagang durian serta masyarakat sekitar. Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi

JURIS Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten pada Tahun 2019 2023 2025More at 2025

PORTALPUBLIKASIPORTALPUBLIKASI Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhanHasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

JURIS Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial Kepemilikan Institusional Dan Profitabiltas Terhadap Penghindaran Pajak 2025More at 2025

UNSIAUNSIA Temuan ini mendukung Political Cost Theory dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi, serta otoritas perpajakan dalam memahamiTemuan ini mendukung Political Cost Theory dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi, serta otoritas perpajakan dalam memahami

JURIS Tinjauan Regulasi Hubungan Istimewa dan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penerapan Dokumen Transfer Pricing dari Sudut Pandang Perpajakan 2024More at 2024

UPI YAIUPI YAI Pembahasan mencakup konsep transfer pricing, perspektif akuntansi manajerial dan perpajakan, serta regulasi dan tahapan analisis transfer pricing di Indonesia.Pembahasan mencakup konsep transfer pricing, perspektif akuntansi manajerial dan perpajakan, serta regulasi dan tahapan analisis transfer pricing di Indonesia.

Useful /

JURIS The Evolution of Digital Leadership Research A Systematic Literature Review on Employee Performance 2026More at 2026

SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Ada beberapa institusi sektor publik di mana hal itu tidak efektif. Selain itu, literasi digital karyawan adalah pendahulu yang vital, dan budaya digitalAda beberapa institusi sektor publik di mana hal itu tidak efektif. Selain itu, literasi digital karyawan adalah pendahulu yang vital, dan budaya digital

JURIS ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM IKLAN AQUA Tidak Semua Air Itu AQUA PADA ERA DIGITAL 2026More at 2026

SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemasaran dalam iklan Tidak Semua Air Itu AQUA di era digital dengan pendekatan kualitatif untuk memahamiPenelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemasaran dalam iklan Tidak Semua Air Itu AQUA di era digital dengan pendekatan kualitatif untuk memahami

JURIS Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Industri Tekstil 2026More at 2026

SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 dari 22 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Analisis RegresiJumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 dari 22 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Analisis Regresi

JURIS Analisis Penerapan Penentuan Harga Jual Menggunakan Metode Cost Plus Pricing Dengan Pendekatan Full Costing Pada Kopi Chuseyo Manado 2026More at 2026

YWNRYWNR Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara harga jual yang ditentukan secara terpusat dan harga yang dihitung menggunakan metode cost plus pricing.Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara harga jual yang ditentukan secara terpusat dan harga yang dihitung menggunakan metode cost plus pricing.

ads-block-test