UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperOmnibus Law dapat diartikan sebagai suatu undang‑undang yang dibuat untuk menangani isu utama yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang‑undang secara sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Dari sisi pemerintah, terdapat setidaknya tiga manfaat penerapan Omnibus Law, yaitu: pertama, menghilangkan tumpang‑tindih antara peraturan perundang‑undangan; kedua, meningkatkan efisiensi proses perubahan atau pembatalan peraturan; ketiga, menghapus ego sektoral yang terdapat dalam berbagai undang‑undang. Permasalahan yang diangkat dalam makalah ini adalah bagaimana kebijakan Omnibus Law dapat menjawab kebutuhan investasi ekonomi Indonesia dari perspektif hukum Islam terkait ekonomi. Rencana Omnibus Law di Indonesia meliputi Omnibus Law Ketenagakerjaan, Hak Cipta, dan Perpajakan. Pemerintah bersama Kadin telah membentuk Omnibus Law Task Force untuk meningkatkan peluang investasi baik dari investor domestik maupun asing demi kemajuan ekonomi Indonesia. Bila ditinjau dari formulasi ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam mencakup pengelolaan sumber daya ekonomi Islam pada tingkat individu maupun institusional untuk mencapai manfaat kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, keberadaan Omnibus Law seharusnya diarahkan untuk mewujudkan manfaat tersebut.
Rencana Omnibus Law di Indonesia meliputi Omnibus Law Ketenagakerjaan, Hak Cipta, dan Perpajakan, serta pembentukan Omnibus Law Task Force oleh Pemerintah dan Kadin untuk meningkatkan peluang investasi domestik dan asing demi kemajuan ekonomi Indonesia.Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari aturan produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan serta perilaku manusia dalam penggunaan sumber daya alam, yang bertujuan memberikan kepastian partisipasi umat Muslim dalam pembangunan ekonomi, mencakup pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja penuh, efisiensi, stabilitas harga, kebebasan ekonomi, distribusi pendapatan yang adil, dan neraca perdagangan internasional.Dengan demikian, implementasi Omnibus Law diharapkan dapat mengelola sumber daya ekonomi Islam secara individu maupun institusional untuk mencapai manfaat kehidupan manusia di dunia dan akhirat.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi dampak nyata Omnibus Law terhadap aliran investasi di Indonesia dengan menganalisis data statistik investasi sebelum dan sesudah penerapan regulasi tersebut, sehingga dapat menilai efektivitas kebijakan dalam meningkatkan investasi domestik dan asing. Selanjutnya, studi kasus pada sektor perpajakan dapat meneliti sejauh mana penerapan Omnibus Law selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, misalnya dalam hal keadilan fiskal dan distribusi beban pajak, untuk mengidentifikasi potensi penyesuaian kebijakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Terakhir, penelitian kualitatif dapat menggali persepsi serta tingkat kepatuhan pemerintah daerah dan pelaku usaha terhadap Omnibus Law, serta menilai bagaimana harmonisasi regulasi mempengaruhi proses perizinan dan transparansi birokrasi, yang pada gilirannya dapat memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan mekanisme pelaksanaan kebijakan di tingkat regional.
| File size | 765.85 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
AMSIRAMSIR This phenomenon has created a legal gap between normative frameworks and social realities, necessitating reinterpretation and reform of family law to ensureThis phenomenon has created a legal gap between normative frameworks and social realities, necessitating reinterpretation and reform of family law to ensure
UIIDALWAUIIDALWA Khalifah—Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali—mengimplementasikan prinsip pengawasan melalui pembagian tugas kepada hakim (qadi) serta musyawarah denganKhalifah—Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali—mengimplementasikan prinsip pengawasan melalui pembagian tugas kepada hakim (qadi) serta musyawarah dengan
UIIDALWAUIIDALWA Impulsive marriages, or bondo nekat (reckless determination) marriages, within the pondok pesantren environment can indeed be harmonious and happy whenImpulsive marriages, or bondo nekat (reckless determination) marriages, within the pondok pesantren environment can indeed be harmonious and happy when
UIIDALWAUIIDALWA Contemporary fiqh emerged as a solution to this challenge, by offering a more flexible and responsive interpretation to social, political, and technologicalContemporary fiqh emerged as a solution to this challenge, by offering a more flexible and responsive interpretation to social, political, and technological
IAIN CURUPIAIN CURUP Fiqh Siyasa mengatur hubungan negara dan warga serta interaksi dengan non-Muslim, tetapi penerapannya kontemporer terbatas akibat kolonialisme Eropa danFiqh Siyasa mengatur hubungan negara dan warga serta interaksi dengan non-Muslim, tetapi penerapannya kontemporer terbatas akibat kolonialisme Eropa dan
IAIN CURUPIAIN CURUP Furthermore, survey tools were used to test ideological consistency and commitment to Islamic governance principles for a sample of five diaspora groups.Furthermore, survey tools were used to test ideological consistency and commitment to Islamic governance principles for a sample of five diaspora groups.
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Oleh karena itu, diperlukan upaya implementasi yang lebih konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip maqāṣid qāryah dan maqāṣid as-siyasatul qāryahOleh karena itu, diperlukan upaya implementasi yang lebih konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip maqāṣid qāryah dan maqāṣid as-siyasatul qāryah
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Pada intinya, hukum Islam dan hukum positif bukanlah entitas yang terpisah dalam sistem hukum Indonesia, melainkan sumber hukum yang saling melengkapiPada intinya, hukum Islam dan hukum positif bukanlah entitas yang terpisah dalam sistem hukum Indonesia, melainkan sumber hukum yang saling melengkapi
Useful /
POLTEKES OSPOLTEKES OS Proses pengembangan desain dilakukan secara kolaboratif melalui tahapan perencanaan, aksi, observasi, dan refleksi bersama. Hasil penelitian menunjukkanProses pengembangan desain dilakukan secara kolaboratif melalui tahapan perencanaan, aksi, observasi, dan refleksi bersama. Hasil penelitian menunjukkan
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR BPRS Carana Kiat Andalas Padang Panjang. Sumber data primer yaitu pimpinan cabang PT. BPRS Carana Kiat Andalas Padang Panjang dan AO Lending atau pegawaiBPRS Carana Kiat Andalas Padang Panjang. Sumber data primer yaitu pimpinan cabang PT. BPRS Carana Kiat Andalas Padang Panjang dan AO Lending atau pegawai
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR P/2022/PA. Pn (Decision II), the judge rejected the application. Philosophically, the judge noted that the adolescents involvement in premarital sex reflectedP/2022/PA. Pn (Decision II), the judge rejected the application. Philosophically, the judge noted that the adolescents involvement in premarital sex reflected
UNISSULAUNISSULA Pros and cons of opinion that enlivened the governments plan among those who supported the governments plan stated that the Omnibus Law was the right solutionPros and cons of opinion that enlivened the governments plan among those who supported the governments plan stated that the Omnibus Law was the right solution