UMSJUMSJ
SRODJA : Sroedji Journal AdministrationSRODJA : Sroedji Journal AdministrationPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemimpin pesantren dalam menangani dan mencegah bullying di Pondok Pesantren Darul Hidayah, Desa Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember. Tujuan khususnya adalah mengidentifikasi langkah-langkah dan strategi yang diterapkan pemimpin dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta menggali bagaimana pendekatan kepemimpinan diterapkan dalam pembinaan karakter santri. Penelitian ini didasarkan pada teori kepemimpinan transformasional dan pendidikan karakter dalam konteks islam. Kepemimpinan Kyai dipahami sebagai kunci utama dalam membentuk budaya pesantren yang religius dan anti-kekerasan. Nilai-nilai Islam seperti empati, tanggung jawab, dan kesadaran diri dijadikan landasan utama dalam upaya pembinaan serta penyelesaian konflik sosial di kalangan santri. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, dengan informan berjumlah sembilan orang yang terdiri dari ketua yayasan, pengurus pesantren, wali santri, dan santri. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles & Huberman, serta keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.
Kyai Badrus Shodiq sebagai tokoh utama di Pondok Pesantren Darul Hidayah memegang peran yang sangat strategis dalam membina dan mengatur kehidupan santri.Selain sebagai pengajar, beliau juga menjadi teladan dalam akhlak, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik.Penanganan terhadap kasus bullying dilakukan tidak semata-mata melalui sanksi, melainkan lebih mengedepankan pendekatan edukatif.Pembinaan karakter dilakukan melalui bimbingan personal, serta penguatan nilai-nilai Islam seperti tanggung jawab, empati, dan kesadaran diri bagi pelaku maupun korban.Upaya pengendalian bullying di pesantren ditopang oleh beberapa faktor positif, antara lain.Pendidikan akhlak yang diterapkan secara konsisten dan terjalinnya komunikasi yang baik antara santri dan jajaran pengurus dan ustadz.
Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas program bimbingan konseling dalam menangani kasus bullying di pondok pesantren, dengan fokus pada pendekatan berbasis agama dan nilai-nilai Islam. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan lingkungan yang paling berpengaruh terhadap perilaku bullying pada santri, sehingga dapat dirumuskan program pencegahan yang lebih tepat sasaran. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan antara beberapa pondok pesantren dengan pendekatan penanganan bullying yang berbeda, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan model yang paling efektif dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan kondusif bagi perkembangan santri. Dengan menggabungkan temuan-temuan ini, diharapkan dapat dikembangkan model penanganan bullying yang komprehensif dan berdaya guna, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan sanksi, tetapi juga pada aspek preventif, rehabilitatif, dan pemberdayaan seluruh elemen pesantren.
- FENOMENA BULLYING DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil Penelitian... Doi.Org/10.30651/Sr.V8i1.22136FENOMENA BULLYING DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Pendahuluan Metode Penelitian Hasil Penelitian Doi Org 10 30651 Sr V8i1 22136
- PERAN KEPEMIMPINAN KH. ABDULLAH SHIDDIQ DALAM PEMBENTUKKAN KARAKTER SANTRI PONDOK PESANTREN BUSTANUL... journalfai.unisla.ac.id/index.php/kuttab/article/view/616PERAN KEPEMIMPINAN KH ABDULLAH SHIDDIQ DALAM PEMBENTUKKAN KARAKTER SANTRI PONDOK PESANTREN BUSTANUL journalfai unisla ac index php kuttab article view 616
- Implementasi Manajemen Konflik Terhadap Perilaku Bullying Di Pondok Pesantren Al-Fattah, Jember | Jurnal... Doi.Org/10.47233/Jebs.V3i2.807Implementasi Manajemen Konflik Terhadap Perilaku Bullying Di Pondok Pesantren Al Fattah Jember Jurnal Doi Org 10 47233 Jebs V3i2 807
| File size | 451.19 KB |
| Pages | 9 |
| Short Link | https://juris.id/p-2qd |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Sex services, as well as intermediaries. This study also shows the reluctance of law enforcers at the investigation and court levels to enforce ArticleSex services, as well as intermediaries. This study also shows the reluctance of law enforcers at the investigation and court levels to enforce Article
ULUMUNAULUMUNA Setelah lebih dari 17 tahun, aliran lumpur panas Lapindo masih merusak lingkungan dan infrastruktur sosial-ekonomi masyarakat. Bencana ini bukan hanyaSetelah lebih dari 17 tahun, aliran lumpur panas Lapindo masih merusak lingkungan dan infrastruktur sosial-ekonomi masyarakat. Bencana ini bukan hanya
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana para hakim mengambil keputusan terkait sengketa hibah properti perkawinan dari perspektif dua sistemPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana para hakim mengambil keputusan terkait sengketa hibah properti perkawinan dari perspektif dua sistem
IAIN CURUPIAIN CURUP Kemudian menurut Heidegger, ayat di atas berbicara tentang keadilan untuk anak-anak yatim. Selanjutnya Gadamer bahwa poligami dilakukan dengan 2 syarat;Kemudian menurut Heidegger, ayat di atas berbicara tentang keadilan untuk anak-anak yatim. Selanjutnya Gadamer bahwa poligami dilakukan dengan 2 syarat;
IAIN CURUPIAIN CURUP Meskipun demikian, bagi tokoh agama untuk menunjukkan sikap yang berlawanan, aturan hukum pernikahan usia 19 tahun sangat diperlukan karena melibatkanMeskipun demikian, bagi tokoh agama untuk menunjukkan sikap yang berlawanan, aturan hukum pernikahan usia 19 tahun sangat diperlukan karena melibatkan
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini menemukan bahwa saksi mahkota dalam kasus pidana di Indonesia dapat digunakan sebagai bukti, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu.Penelitian ini menemukan bahwa saksi mahkota dalam kasus pidana di Indonesia dapat digunakan sebagai bukti, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
POLNESPOLNES Dengan demikian, keempat hipotesis yang diuji diterima secara statistik. Temuan ini menegaskan pentingnya modernisasi, penegakan sanksi, dan peningkatanDengan demikian, keempat hipotesis yang diuji diterima secara statistik. Temuan ini menegaskan pentingnya modernisasi, penegakan sanksi, dan peningkatan
IDEBAHASAIDEBAHASA Gurindam 12 memuat ajaran moral Islam yang mengajak umat untuk menaati perintah Allah, menghindari larangan-Nya, dan berperilaku sesuai Al‑Quran sertaGurindam 12 memuat ajaran moral Islam yang mengajak umat untuk menaati perintah Allah, menghindari larangan-Nya, dan berperilaku sesuai Al‑Quran serta
Useful /
UMSJUMSJ Metode pengambilan data pada penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam kepada setiap informan dan dokumentasi untuk menghimpun data berupa dokumen.Metode pengambilan data pada penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam kepada setiap informan dan dokumentasi untuk menghimpun data berupa dokumen.
STAINUPASTAINUPA Namun, implementasi pendekatan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kompetensi guru, kurangnya bahan ajar kontekstual, dan dominasi sistemNamun, implementasi pendekatan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kompetensi guru, kurangnya bahan ajar kontekstual, dan dominasi sistem
STAINUPASTAINUPA Integrasi nilai budaya bangsa dengan kerangka modern membuktikan pentingnya pendidikan karakter yang holistik, adaptif, dan humanis. Artikel ini menegaskanIntegrasi nilai budaya bangsa dengan kerangka modern membuktikan pentingnya pendidikan karakter yang holistik, adaptif, dan humanis. Artikel ini menegaskan
IAIN CURUPIAIN CURUP 20/2001 tentang Revisi UU No. 31/1999 tentang Korupsi, UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan20/2001 tentang Revisi UU No. 31/1999 tentang Korupsi, UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan