UNISSULAUNISSULA

The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call Paper

Pros and cons of opinion that enlivened the governments plan among those who supported the governments plan stated that the Omnibus Law was the right solution to address the problem of overlapping laws and regulations in Indonesia. But the opponents or contra think that the omnibus laws plan is considered as an effort to delegitimize the rights of each sector of the nations life, especially concerning Labor and other sectors that can be affected due to its validity. The problem in this paper is how should the concept of the omnibus law be applied in an effort to reform regulations for the better? Laws that will be revised and / or repealed through the omnibus law need to be properly reviewed. In this case, what needs to be understood is that there are no perfect laws. However, in terms of correcting these imperfections also must pay attention to other aspects. If laws are perfected in one sector, the other sectors must not be ignored or sacrificed. For the record, referring to many reports, the government is reported to have removed the EIA and IMB obligations in the licensing process in order to facilitate investment. In this case, it certainly will not be a problem if the government already has other alternatives to prevent environmental damage that is better than EIA and IMB, so this discourse is raised. Conversely, if in a case like this the government abolished the EIA solely to facilitate investment in the presence of better alternatives for controlling environmental impacts; it would certainly be a danger alarm.

Laws that will be revised and / or repealed through the omnibus law need to be properly reviewed.In this case, what needs to be understood is that there are no perfect laws.However, in terms of correcting these imperfections also must pay attention to other aspects.If laws are perfected in one sector, the other sectors must not be ignored or sacrificed.For the record, referring to many reports, the government is reported to have removed the EIA and IMB (building permits) obligations in the licensing process to facilitate investment.In this case, it certainly would not be a problem if the government already had other alternatives to prevent better environmental damage from EIA and IMB, so this discourse is raised.Conversely, if in a case like this the government abolished the EIA solely to facilitate investment in the presence of better alternatives for controlling environmental impacts.it would certainly be a danger alarm.

The formation of laws must be participatory, so even in forming laws with the concept of the omnibus law. Regulatory problems are not enough just omnibus law. We need a special authority that is really focused on studying regulatory issues, both at the stage of formation, harmonization and evaluation. It is intended that harmonization is centralized and there is no overlapping authority. In addition, Law 12 of 2011 concerning Formation of Regulations and Regulations needs to be revised again.

Read online
File size784.06 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

JURIS Identitas Mahasiswa Uhamka Dalam Media Pembelajaran Daring 2025More at 2025

IBIK57IBIK57 Namun, untuk penggunaan foto, mahasiswa justru lebih sedikit menggunakan foto diri asli pada media resmi dibandingkan pada media daring lainnya. MahasiswaNamun, untuk penggunaan foto, mahasiswa justru lebih sedikit menggunakan foto diri asli pada media resmi dibandingkan pada media daring lainnya. Mahasiswa

JURIS Dakwah Online Dalam Perspektif Masyarakat Modern Di Media Sosial Youtube 2025More at 2025

IBIK57IBIK57 Hal ini perlu diteliti untuk melihat Perspektif Masyarakat Modern di Media Sosial Youtube. Setiap aktivitas seseorang akan digerakkan melalui serangkaianHal ini perlu diteliti untuk melihat Perspektif Masyarakat Modern di Media Sosial Youtube. Setiap aktivitas seseorang akan digerakkan melalui serangkaian

JURIS Justification of the Thematic Legislation in Indonesia Justifikasi Pembentukan Undang Undang Tematik di Indonesia 2025More at 2025

MKRIMKRI Artikel ini bertujuan melakukan kritik terhadap metode Omnibus dalam Pasal 64 (1) huruf b UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penerapannyaArtikel ini bertujuan melakukan kritik terhadap metode Omnibus dalam Pasal 64 (1) huruf b UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penerapannya

JURIS Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Menjadi Perusahaan Perseroan 2025More at 2025

FHUKIFHUKI PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai LJKK, mengalami beberapa perubahan nama, dan pada tahun 2020 secara resmi menjadiPT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai LJKK, mengalami beberapa perubahan nama, dan pada tahun 2020 secara resmi menjadi

JURIS The authority relationship of Central and Local Governments in forming laws and regulations between Indonesia and Malaysia 2025More at 2025

UMMUMM Di sebagian besar negara, pemerintah pusat bukan satu-satunya pengatur dalam pengembangan undang-undang dan regulasi. Pemerintah daerah diberi wewenangDi sebagian besar negara, pemerintah pusat bukan satu-satunya pengatur dalam pengembangan undang-undang dan regulasi. Pemerintah daerah diberi wewenang

JURIS Taking perspective between Indonesia and Germany the establishment of quo vadis house of worship 2025More at 2025

UMMUMM Indonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda. IndonesiaIndonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda. Indonesia

JURIS The Indonesian Government s Legitimation Toward Omnibus Law on Job Creation A Critical Discourse Analysis Study 2023More at 2023

UBBGUBBG Dari ketiga strategi tersebut, evaluasi moral—yakni legitimasi yang dibangun dengan merujuk pada berbagai nilai moral—digunakan secara dominan. PenelitianDari ketiga strategi tersebut, evaluasi moral—yakni legitimasi yang dibangun dengan merujuk pada berbagai nilai moral—digunakan secara dominan. Penelitian

JURIS Criticisms toward the job creation bill and ethical reconstruction of legislators based on prophetic values 2022More at 2022

UMMUMM Etika kerja yang didasarkan pada nilai‑nilai profetik—yang mencakup humanisasi, pembebasan, dan transendensi—dapat menjadi konstruksi baru untukEtika kerja yang didasarkan pada nilai‑nilai profetik—yang mencakup humanisasi, pembebasan, dan transendensi—dapat menjadi konstruksi baru untuk

Useful /

JURIS Challenges and Readiness of Islamic Education Teachers in Innovative Teaching and Learning 2025More at 2025

SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara gaya belajar dan nilai ujian semester. Hasil menunjukkan bahwa siswaData dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara gaya belajar dan nilai ujian semester. Hasil menunjukkan bahwa siswa

JURIS Omnibus Law Opportunities And Challenges Towards Entrepreneurs And Labor Comparative Review Law 2021More at 2021

UNISSULAUNISSULA Omnibus Law memiliki potensi untuk mengurangi ketidaksejajaran dan konflik norma dalam legislasi, tetapi juga memerlukan legitimasi demokratis melaluiOmnibus Law memiliki potensi untuk mengurangi ketidaksejajaran dan konflik norma dalam legislasi, tetapi juga memerlukan legitimasi demokratis melalui

JURIS Omnibus Law Opportunities and Challenges towards Entrepreneurs and Labor Comparative Review 2021More at 2021

UNISSULAUNISSULA Semakin banyak kritik yang ditujukan pada undang-undang omnibus, sebuah rancangan peraturan yang bertujuan menyederhanakan aturan yang tumpang tindih.Semakin banyak kritik yang ditujukan pada undang-undang omnibus, sebuah rancangan peraturan yang bertujuan menyederhanakan aturan yang tumpang tindih.

JURIS Omnibus Law and It s Implementation of Indonesian Country Maritime Defense and Islamic Law Views About State Defense 2021More at 2021

UNISSULAUNISSULA The omnibus law is expected to resolve overlaps and conflicts in maritime defense, fostering a more coordinated system. From an Islamic perspective, defendingThe omnibus law is expected to resolve overlaps and conflicts in maritime defense, fostering a more coordinated system. From an Islamic perspective, defending

ads-block-test