UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperPros and cons of opinion that enlivened the governments plan among those who supported the governments plan stated that the Omnibus Law was the right solution to address the problem of overlapping laws and regulations in Indonesia. But the opponents or contra think that the omnibus laws plan is considered as an effort to delegitimize the rights of each sector of the nations life, especially concerning Labor and other sectors that can be affected due to its validity. The problem in this paper is how should the concept of the omnibus law be applied in an effort to reform regulations for the better? Laws that will be revised and / or repealed through the omnibus law need to be properly reviewed. In this case, what needs to be understood is that there are no perfect laws. However, in terms of correcting these imperfections also must pay attention to other aspects. If laws are perfected in one sector, the other sectors must not be ignored or sacrificed. For the record, referring to many reports, the government is reported to have removed the EIA and IMB obligations in the licensing process in order to facilitate investment. In this case, it certainly will not be a problem if the government already has other alternatives to prevent environmental damage that is better than EIA and IMB, so this discourse is raised. Conversely, if in a case like this the government abolished the EIA solely to facilitate investment in the presence of better alternatives for controlling environmental impacts; it would certainly be a danger alarm.
Laws that will be revised and / or repealed through the omnibus law need to be properly reviewed.In this case, what needs to be understood is that there are no perfect laws.However, in terms of correcting these imperfections also must pay attention to other aspects.If laws are perfected in one sector, the other sectors must not be ignored or sacrificed.For the record, referring to many reports, the government is reported to have removed the EIA and IMB (building permits) obligations in the licensing process to facilitate investment.In this case, it certainly would not be a problem if the government already had other alternatives to prevent better environmental damage from EIA and IMB, so this discourse is raised.Conversely, if in a case like this the government abolished the EIA solely to facilitate investment in the presence of better alternatives for controlling environmental impacts.it would certainly be a danger alarm.
The formation of laws must be participatory, so even in forming laws with the concept of the omnibus law. Regulatory problems are not enough just omnibus law. We need a special authority that is really focused on studying regulatory issues, both at the stage of formation, harmonization and evaluation. It is intended that harmonization is centralized and there is no overlapping authority. In addition, Law 12 of 2011 concerning Formation of Regulations and Regulations needs to be revised again.
| File size | 784.06 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI kesulitan utama terletak pada ketidaksesuaian dengan prinsip kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan, yang berasal dari karakter silang‑referensi metodekesulitan utama terletak pada ketidaksesuaian dengan prinsip kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan, yang berasal dari karakter silang‑referensi metode
FHUKIFHUKI From the results of this study it can be concluded that in granting restitution to victims in criminal acts it has been regulated in Law Number 21 of 2007From the results of this study it can be concluded that in granting restitution to victims in criminal acts it has been regulated in Law Number 21 of 2007
UMMUMM Sebaliknya, Jerman menerapkan pendekatan ekologi, spasial, dan arsitektural dalam perizinan rumah ibadah dengan menganut Baugesetzbuch dan memperhatikanSebaliknya, Jerman menerapkan pendekatan ekologi, spasial, dan arsitektural dalam perizinan rumah ibadah dengan menganut Baugesetzbuch dan memperhatikan
UNSURIUNSURI Pemerintah disarankan menerbitkan Perpu untuk memperbaiki pasal bermasalah dan melakukan sosialisasi kepada buruh. Alternatif lain adalah mengajukan judicialPemerintah disarankan menerbitkan Perpu untuk memperbaiki pasal bermasalah dan melakukan sosialisasi kepada buruh. Alternatif lain adalah mengajukan judicial
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Masalah pemenuhan hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama masih terjadi karena lemahnya elemen pendukung putusan pengadilan serta prosedurnya,Masalah pemenuhan hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama masih terjadi karena lemahnya elemen pendukung putusan pengadilan serta prosedurnya,
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Kontradiksi fikih dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya tidak relevan untuk perlindungan hak konstitusional penghayat kepercayaan. Di sisiKontradiksi fikih dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya tidak relevan untuk perlindungan hak konstitusional penghayat kepercayaan. Di sisi
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Bahan baku tersebut adalah Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat. Sebagai salah satu dari the living law, Hukum Islam juga mewarnai Sistem Hukum Nasional,Bahan baku tersebut adalah Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat. Sebagai salah satu dari the living law, Hukum Islam juga mewarnai Sistem Hukum Nasional,
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia mendesak Pemerintah Arab Saudi untuk tidak menempatkan pihak individu sebagai kafil bagi paraPenelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia mendesak Pemerintah Arab Saudi untuk tidak menempatkan pihak individu sebagai kafil bagi para
Useful /
UMMUMM Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan interpretasiDengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan interpretasi
UMMUMM Analisis menunjukkan bahwa di negara-negara yang diteliti, penundaan pemilihan umum dapat terjadi dalam keadaan darurat atau ketika negara dalam bahaya.Analisis menunjukkan bahwa di negara-negara yang diteliti, penundaan pemilihan umum dapat terjadi dalam keadaan darurat atau ketika negara dalam bahaya.
UNISSULAUNISSULA Omnibus Law dalam pemahaman instrumental-demokratis, di satu sisi dapat digunakan sebagai alat dan berorientasi pada pemenuhan serta penguatan hukum jangkaOmnibus Law dalam pemahaman instrumental-demokratis, di satu sisi dapat digunakan sebagai alat dan berorientasi pada pemenuhan serta penguatan hukum jangka
UNISSULAUNISSULA Penerapan hukum omnibus juga bukan hal baru, di Amerika Serikat, yang bercirikan sistem hukum Anglo-Saxon, hukum omnibus sering digunakan sebagai hukumPenerapan hukum omnibus juga bukan hal baru, di Amerika Serikat, yang bercirikan sistem hukum Anglo-Saxon, hukum omnibus sering digunakan sebagai hukum