UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperPresident Joko Widodo stated that the enforcement of maritime sovereignty is one of the main programs to realize Indonesia as a global maritime foundation. One area, which is complicated and requires serious attention from the government, is the maritime security sector. At present, Indonesia has at least 17 laws governing law enforcement at sea with nine law enforcement agencies operating. At present, various laws regulate various law enforcement agencies at sea. Each institution has a different mandate in a particular maritime zone. For example, the Indonesian Navy and BAKAMLA and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries have the authority to carry out law enforcement through the Exclusive Economic Zone (EEZ). Water police only have authority in the waters of the Indonesian archipelago, internal water, and territorial sea. In practice, there is no single ideal model for law enforcement at sea. From the background description above, the formulation of the problem that the author wants to analyze is how is the implementation of the omnibus law in Indonesias maritime national defense as well as the Islamic legal perspective on national defense? In Islam, International Relations are characterized as Muamalat taken from Arabic or also in Islamic law as Syiar which is International Islamic law. In addition, Islam also has the principle of International Relations that regulates relations between nations in other countries both Muslim and non-Muslim. The form of the relationship is muminun and muahidun or muminun with people without an agreement. Defending the country is one form of patriotism; patriotism must be proven by practice as has been carried out by the Prophet Muhammad in personal and social life. With the existence of the omnibus law, it is hoped that there will be no overlap and conflict in maritime defense in Indonesia in particular, so that a full state defense can also be realized.
Indonesia faces complexities in maritime security with numerous laws and agencies involved.The omnibus law is expected to resolve overlaps and conflicts in maritime defense, fostering a more coordinated system.From an Islamic perspective, defending the country is a form of patriotism and aligns with religious teachings, emphasizing justice and peaceful relations while protecting national interests.
Further research should investigate the specific mechanisms for coordinating maritime law enforcement agencies under the omnibus law, focusing on practical implementation challenges and potential solutions. Additionally, a comparative study of maritime security governance models in other archipelagic nations could provide valuable insights for Indonesia. Finally, exploring the integration of traditional local knowledge and community participation in maritime defense strategies could enhance effectiveness and sustainability, building upon the Islamic principle of collective responsibility and community empowerment. These studies should be conducted with a focus on ensuring a balance between national security interests and the preservation of Indonesias rich marine biodiversity and cultural heritage, promoting a holistic and sustainable approach to maritime governance.
| File size | 779.63 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
STITMUBASTITMUBA Strategi intervensi pemerintah daerah Pamekasan dan Sumenep telah menjalankan tugas menjaga kemaslahatan umat Islam melalui sertifikasi produk halal. PendekatanStrategi intervensi pemerintah daerah Pamekasan dan Sumenep telah menjalankan tugas menjaga kemaslahatan umat Islam melalui sertifikasi produk halal. Pendekatan
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh tingkat pengungkapan terkait emisi karbon dan inovasi hijau. Namun, kinerja lingkunganHasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh tingkat pengungkapan terkait emisi karbon dan inovasi hijau. Namun, kinerja lingkungan
NUPROBOLINGGONUPROBOLINGGO Sektor halal semakin berkembang di skala global, meluas ke berbagai industri termasuk farmasi, kosmetik, logistik, keuangan, dan perjalanan. Studi iniSektor halal semakin berkembang di skala global, meluas ke berbagai industri termasuk farmasi, kosmetik, logistik, keuangan, dan perjalanan. Studi ini
UINSAIZUUINSAIZU Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum memerlukan pemulihan fondasi etis seperti keadilan yang tidak memihak, tata kelola yang bertanggung jawab, danOleh karena itu, penguatan supremasi hukum memerlukan pemulihan fondasi etis seperti keadilan yang tidak memihak, tata kelola yang bertanggung jawab, dan
UNISIUNISI Relevansinya semakin kuat di tengah dinamika globalisasi pangan, sehingga penguatan pemahaman dan implementasi fatwa menjadi penting guna meningkatkanRelevansinya semakin kuat di tengah dinamika globalisasi pangan, sehingga penguatan pemahaman dan implementasi fatwa menjadi penting guna meningkatkan
UIN SUKAUIN SUKA Melalui pendekatan hermeneutika terhadap ayat-ayat Al-Quran pilihan (Al-Baqarah [2]:164, Al-Araf [7]:56, dan Al-Ahzab [33]:72), serta analisis hukum perbandingan,Melalui pendekatan hermeneutika terhadap ayat-ayat Al-Quran pilihan (Al-Baqarah [2]:164, Al-Araf [7]:56, dan Al-Ahzab [33]:72), serta analisis hukum perbandingan,
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi konseptual pengurangan kemiskinan dan mekanisme anti-korupsi berbasis nilai maqāṣid al-sharīah dalam tataPenelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi konseptual pengurangan kemiskinan dan mekanisme anti-korupsi berbasis nilai maqāṣid al-sharīah dalam tata
YPIDATHUYPIDATHU Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerangka hukum yang terharmonisasi, mengintegrasikan prinsip‑prinsip Syariah dengan regulasi nasional serta praktikUntuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerangka hukum yang terharmonisasi, mengintegrasikan prinsip‑prinsip Syariah dengan regulasi nasional serta praktik
Useful /
LP3MZHLP3MZH Perlu adanya penyuluhan hukum terkait tindak bullying dengan memberikan edukasi hukum dan pemahaman tentang bullying. Pelaku yang merasa tindak bullyingPerlu adanya penyuluhan hukum terkait tindak bullying dengan memberikan edukasi hukum dan pemahaman tentang bullying. Pelaku yang merasa tindak bullying
LP3MZHLP3MZH Pada dimensi inilah penelitian ini menawarkan signifikansinya. Tujuan utamanya, untuk mendeskripsikan pemberdayaan remaja Gunggungan Lor dalam penggalanganPada dimensi inilah penelitian ini menawarkan signifikansinya. Tujuan utamanya, untuk mendeskripsikan pemberdayaan remaja Gunggungan Lor dalam penggalangan
UM SURABAYAUM SURABAYA Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa banyak administrator pemerintah desa tidak menerapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, terutama di desa terpencilKesimpulan penelitian ini adalah bahwa banyak administrator pemerintah desa tidak menerapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, terutama di desa terpencil
UNISSULAUNISSULA Namun, dengan rencana UU Omnibus di Indonesia, termasuk UU Omnibus Ketenagakerjaan dan UU Omnibus Pajak, perlu ditinjau dan disetujui oleh DPR. Di masaNamun, dengan rencana UU Omnibus di Indonesia, termasuk UU Omnibus Ketenagakerjaan dan UU Omnibus Pajak, perlu ditinjau dan disetujui oleh DPR. Di masa