UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperPresident Joko Widodo stated that the enforcement of maritime sovereignty is one of the main programs to realize Indonesia as a global maritime foundation. One area, which is complicated and requires serious attention from the government, is the maritime security sector. At present, Indonesia has at least 17 laws governing law enforcement at sea with nine law enforcement agencies operating. At present, various laws regulate various law enforcement agencies at sea. Each institution has a different mandate in a particular maritime zone. For example, the Indonesian Navy and BAKAMLA and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries have the authority to carry out law enforcement through the Exclusive Economic Zone (EEZ). Water police only have authority in the waters of the Indonesian archipelago, internal water, and territorial sea. In practice, there is no single ideal model for law enforcement at sea. From the background description above, the formulation of the problem that the author wants to analyze is how is the implementation of the omnibus law in Indonesias maritime national defense as well as the Islamic legal perspective on national defense? In Islam, International Relations are characterized as Muamalat taken from Arabic or also in Islamic law as Syiar which is International Islamic law. In addition, Islam also has the principle of International Relations that regulates relations between nations in other countries both Muslim and non-Muslim. The form of the relationship is muminun and muahidun or muminun with people without an agreement. Defending the country is one form of patriotism; patriotism must be proven by practice as has been carried out by the Prophet Muhammad in personal and social life. With the existence of the omnibus law, it is hoped that there will be no overlap and conflict in maritime defense in Indonesia in particular, so that a full state defense can also be realized.
Indonesia faces complexities in maritime security with numerous laws and agencies involved.The omnibus law is expected to resolve overlaps and conflicts in maritime defense, fostering a more coordinated system.From an Islamic perspective, defending the country is a form of patriotism and aligns with religious teachings, emphasizing justice and peaceful relations while protecting national interests.
Further research should investigate the specific mechanisms for coordinating maritime law enforcement agencies under the omnibus law, focusing on practical implementation challenges and potential solutions. Additionally, a comparative study of maritime security governance models in other archipelagic nations could provide valuable insights for Indonesia. Finally, exploring the integration of traditional local knowledge and community participation in maritime defense strategies could enhance effectiveness and sustainability, building upon the Islamic principle of collective responsibility and community empowerment. These studies should be conducted with a focus on ensuring a balance between national security interests and the preservation of Indonesias rich marine biodiversity and cultural heritage, promoting a holistic and sustainable approach to maritime governance.
| File size | 779.63 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIMASWONOGIRISTAIMASWONOGIRI Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan perangkat desa dalam mengelola konten website, meningkatnya jumlah informasi publikHasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan perangkat desa dalam mengelola konten website, meningkatnya jumlah informasi publik
STAIMASWONOGIRISTAIMASWONOGIRI Selain itu, melalui informasi tentang platform e-commerce, pelaku UMKM RW 14 Kalibaru, Cilincing, mampu memperluas pasar dan mengembangkan usaha baru.Selain itu, melalui informasi tentang platform e-commerce, pelaku UMKM RW 14 Kalibaru, Cilincing, mampu memperluas pasar dan mengembangkan usaha baru.
STAIMASWONOGIRISTAIMASWONOGIRI Melalui pendekatan PAR yang diterapkan dalam dua siklus (perencanaan, tindakan, observasi, refleksi), pengabdian ini melibatkan partisipasi aktif siswa,Melalui pendekatan PAR yang diterapkan dalam dua siklus (perencanaan, tindakan, observasi, refleksi), pengabdian ini melibatkan partisipasi aktif siswa,
STAIMASWONOGIRISTAIMASWONOGIRI Oleh karena itu, kajian fikih perempuan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan sekaligus pemahaman akan materi fikih perempuan, baik terkait haid,Oleh karena itu, kajian fikih perempuan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan sekaligus pemahaman akan materi fikih perempuan, baik terkait haid,
STAIMASWONOGIRISTAIMASWONOGIRI Kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan optimalisasi pekarangan rumah tangga ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar aktif mengelola pekarangan rumahKegiatan pemberdayaan masyarakat dengan optimalisasi pekarangan rumah tangga ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar aktif mengelola pekarangan rumah
STIBASTIBA Para pedagang hendaknya menerapkan konsep perdagangan yang diatur agama Islam berdasarkan nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama,Para pedagang hendaknya menerapkan konsep perdagangan yang diatur agama Islam berdasarkan nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama,
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Untuk menjatuhkan sanksi/pidana rajam (Surat An-Nur ayat 2-3 dan Surat An-Nisa ayat 15) berdasarkan prinsip *Legi a posterior derogat legi a priori*, hukumanUntuk menjatuhkan sanksi/pidana rajam (Surat An-Nur ayat 2-3 dan Surat An-Nisa ayat 15) berdasarkan prinsip *Legi a posterior derogat legi a priori*, hukuman
UNISSULAUNISSULA Rencana Omnibus Law di Indonesia meliputi Omnibus Law Ketenagakerjaan, Hak Cipta, dan Perpajakan, serta pembentukan Omnibus Law Task Force oleh PemerintahRencana Omnibus Law di Indonesia meliputi Omnibus Law Ketenagakerjaan, Hak Cipta, dan Perpajakan, serta pembentukan Omnibus Law Task Force oleh Pemerintah
Useful /
STAIMASWONOGIRISTAIMASWONOGIRI Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah ceramah, dialog, dan praktik lapangan terkait peternakan modern. Jamaah diberi pemahamanMetode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah ceramah, dialog, dan praktik lapangan terkait peternakan modern. Jamaah diberi pemahaman
STAIMASWONOGIRISTAIMASWONOGIRI Model ini berpotensi direplikasi di komunitas rawan bencana lainnya di Indonesia untuk memperkuat ketahanan iklim berbasis budaya lokal. Program pengabdianModel ini berpotensi direplikasi di komunitas rawan bencana lainnya di Indonesia untuk memperkuat ketahanan iklim berbasis budaya lokal. Program pengabdian
USNIUSNI Kajian ini relevan karena membantu dalam mengembangkan sistem yang efisien untuk memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran di sekolah dasar. SistemKajian ini relevan karena membantu dalam mengembangkan sistem yang efisien untuk memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran di sekolah dasar. Sistem
STIBASTIBA Mazhab Syāfiiyyah yaitu Al-Quran, sunah, ijmak dan Mazhab Ḥanafiyyah yaitu selain yang sebutkan juga Aqwal al-Ṣahābah, Qiyas, al-Istiḥsān, al-Furu.Mazhab Syāfiiyyah yaitu Al-Quran, sunah, ijmak dan Mazhab Ḥanafiyyah yaitu selain yang sebutkan juga Aqwal al-Ṣahābah, Qiyas, al-Istiḥsān, al-Furu.