UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperPresident Joko Widodo stated that the enforcement of maritime sovereignty is one of the main programs to realize Indonesia as a global maritime foundation. One area, which is complicated and requires serious attention from the government, is the maritime security sector. At present, Indonesia has at least 17 laws governing law enforcement at sea with nine law enforcement agencies operating. At present, various laws regulate various law enforcement agencies at sea. Each institution has a different mandate in a particular maritime zone. For example, the Indonesian Navy and BAKAMLA and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries have the authority to carry out law enforcement through the Exclusive Economic Zone (EEZ). Water police only have authority in the waters of the Indonesian archipelago, internal water, and territorial sea. In practice, there is no single ideal model for law enforcement at sea. From the background description above, the formulation of the problem that the author wants to analyze is how is the implementation of the omnibus law in Indonesias maritime national defense as well as the Islamic legal perspective on national defense? In Islam, International Relations are characterized as Muamalat taken from Arabic or also in Islamic law as Syiar which is International Islamic law. In addition, Islam also has the principle of International Relations that regulates relations between nations in other countries both Muslim and non-Muslim. The form of the relationship is muminun and muahidun or muminun with people without an agreement. Defending the country is one form of patriotism; patriotism must be proven by practice as has been carried out by the Prophet Muhammad in personal and social life. With the existence of the omnibus law, it is hoped that there will be no overlap and conflict in maritime defense in Indonesia in particular, so that a full state defense can also be realized.
Indonesia faces complexities in maritime security with numerous laws and agencies involved.The omnibus law is expected to resolve overlaps and conflicts in maritime defense, fostering a more coordinated system.From an Islamic perspective, defending the country is a form of patriotism and aligns with religious teachings, emphasizing justice and peaceful relations while protecting national interests.
Further research should investigate the specific mechanisms for coordinating maritime law enforcement agencies under the omnibus law, focusing on practical implementation challenges and potential solutions. Additionally, a comparative study of maritime security governance models in other archipelagic nations could provide valuable insights for Indonesia. Finally, exploring the integration of traditional local knowledge and community participation in maritime defense strategies could enhance effectiveness and sustainability, building upon the Islamic principle of collective responsibility and community empowerment. These studies should be conducted with a focus on ensuring a balance between national security interests and the preservation of Indonesias rich marine biodiversity and cultural heritage, promoting a holistic and sustainable approach to maritime governance.
| File size | 779.63 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Perempuan menjadi aktor utama dalam manajemen air domestik, namun juga menanggung beban ganda secara sosial dan fisik.meski demikian, mereka tampil sebagaiPerempuan menjadi aktor utama dalam manajemen air domestik, namun juga menanggung beban ganda secara sosial dan fisik.meski demikian, mereka tampil sebagai
DAARULHUDADAARULHUDA Studi ini membahas tentang bagaimana pandangan yuridis-normatif dan maqaṣid al-syariah bekerja sama untuk memahami tujuan hukum di era kontemporer. SementaraStudi ini membahas tentang bagaimana pandangan yuridis-normatif dan maqaṣid al-syariah bekerja sama untuk memahami tujuan hukum di era kontemporer. Sementara
IAIN CURUPIAIN CURUP Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi patrilineal yang kuat, yang mengutamakan putra dalam transmisi tanah dan aset inti keluarga,Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi patrilineal yang kuat, yang mengutamakan putra dalam transmisi tanah dan aset inti keluarga,
IAIN CURUPIAIN CURUP Sebaliknya, penelitian ini juga mengidentifikasi prevalensi urf fasid (adat yang korup) dalam dunia digital. Ini mencakup narasi yang mendukung kesetaraanSebaliknya, penelitian ini juga mengidentifikasi prevalensi urf fasid (adat yang korup) dalam dunia digital. Ini mencakup narasi yang mendukung kesetaraan
IAIN CURUPIAIN CURUP Studi ini berkontribusi pada evaluasi sosio-legal hukum ekonomi syariah, mengusulkan kerangka kerja yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasiStudi ini berkontribusi pada evaluasi sosio-legal hukum ekonomi syariah, mengusulkan kerangka kerja yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Penelitian ini mengkaji praktik penambangan pasir di Kabupaten Lombok Timur melalui perspektif Hifẓul al-biah (perlindungan lingkungan) dalam kerangkaPenelitian ini mengkaji praktik penambangan pasir di Kabupaten Lombok Timur melalui perspektif Hifẓul al-biah (perlindungan lingkungan) dalam kerangka
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING They are known as contemporary Islamic figures who strive to make Islamic teachings relevant in the modern world. This research uses Qualitative-DescriptiveThey are known as contemporary Islamic figures who strive to make Islamic teachings relevant in the modern world. This research uses Qualitative-Descriptive
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Informan dipilih secara purposive berdasarkan konsistensi berhijab, keterlibatan keagamaan, dan aktivitas media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwaInforman dipilih secara purposive berdasarkan konsistensi berhijab, keterlibatan keagamaan, dan aktivitas media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Pengadilan, dengan mempertimbangkan bukti dan regulasi pertanahan yang relevan, memutuskan mendukung penggugat dan memerintahkan BPN melakukan balik nama,Pengadilan, dengan mempertimbangkan bukti dan regulasi pertanahan yang relevan, memutuskan mendukung penggugat dan memerintahkan BPN melakukan balik nama,
DAARULHUDADAARULHUDA Analisis normatif menunjukkan bahwa pengaturan usia minimal dalam rekrutmen tenaga kerja di Indonesia belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip kesetaraanAnalisis normatif menunjukkan bahwa pengaturan usia minimal dalam rekrutmen tenaga kerja di Indonesia belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip kesetaraan
DAARULHUDADAARULHUDA Jenis penelitian ini adalah normatif-kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data diperoleh dari literatur klasik ushul fiqh, karya fiqh, danJenis penelitian ini adalah normatif-kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data diperoleh dari literatur klasik ushul fiqh, karya fiqh, dan
UNISSULAUNISSULA Permasalahan dalam penulisan makalah ini adalah bagaimana omnibus law ditinjau dari kelebihan dan kekurangan sistem kodifikasi hukum di Indonesia. SistemPermasalahan dalam penulisan makalah ini adalah bagaimana omnibus law ditinjau dari kelebihan dan kekurangan sistem kodifikasi hukum di Indonesia. Sistem