UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperUndang-undang Omnibus Bill Cipta Kerja mengandung banyak masalah dari berbagai aspek, mulai dari konvensi hukum hingga artikel sektoral. Semakin banyak kritik yang ditujukan pada undang-undang omnibus, sebuah rancangan peraturan yang bertujuan menyederhanakan aturan yang tumpang tindih. Di Indonesia, undang-undang omnibus Cipta Kerja akan digunakan untuk memfasilitasi investasi. Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo percaya bahwa tumpang tindih peraturan menyebabkan investasi tidak berkembang sehingga ekonomi tidak cepat maju. Dalam penulisan kertas ini, masalahnya adalah bagaimana undang-undang omnibus dilihat dari perspektif hukum adat di Indonesia? Undang-undang omnibus adalah produk undang-undang yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang-undang yang tersebar dalam beberapa peraturan, lalu disederhanakan dalam satu undang-undang untuk menargetkan solusi konflik antara administrator pemerintah dan peraturan perundang-undangan dengan tujuan khusus untuk meningkatkan iklim investasi dan sebagai jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan.
Undang-undang omnibus adalah produk undang-undang yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang-undang yang tersebar dalam beberapa peraturan, lalu disederhanakan dalam satu undang-undang untuk menargetkan solusi konflik antara administrator pemerintah dan peraturan perundang-undangan dengan tujuan khusus untuk meningkatkan iklim investasi dan sebagai jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan.Dalam hierarki/perurutan hukum dan peraturan di Indonesia, konsep undang-undang omnibus belum dianggap sebagai prinsip dalam sumber hukum, tetapi harmonisasi hukum dan peraturan di Indonesia terus dilakukan untuk meminimalkan konflik hukum dan peraturan.Asumsi dan perspektif terhadap masalah tersebut tidak komprehensif, sehingga sejak awal ide pembentukan undang-undang omnibus, pemerintah gagal memeriksa fakta yang terjadi di lapangan dan juga gagal menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang tepat.Penghormatan berlebihan terhadap investasi berskala besar menunjukkan fakta yang sangat merugikan masyarakat adat.Di atas penghormatan tersebut, wilayah adat disita dan kemudian diberi izin untuk berinvestasi dalam sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan sektor lainnya.
Pertama, penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak undang-undang omnibus terhadap hak-hak masyarakat adat secara lebih mendalam, termasuk konflik antara aturan investasi dan kebijakan perlindungan budaya. Kedua, perlu dilakukan studi perbandingan antara undang-undang omnibus Indonesia dengan standar internasional seperti Konvensi ILO 111/1958 untuk melihat kesesuaian dan kelemahan dalam perlindungan pekerja tradisional. Ketiga, penelitian dapat fokus pada alternatif kebijakan investasi yang lebih berkelanjutan, seperti pengembangan model kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku usaha yang mengutamakan keseimbangan ekonomi dan lingkungan.
| File size | 764.07 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
LLDIKTI13LLDIKTI13 Pengelolaan aset TI menggunakan framework COBIT 2019 memberikan panduan terstruktur dalam mengelola siklus hidup aset, mulai dari identifikasi hingga penghapusan.Pengelolaan aset TI menggunakan framework COBIT 2019 memberikan panduan terstruktur dalam mengelola siklus hidup aset, mulai dari identifikasi hingga penghapusan.
FHUKIFHUKI Akibat hukum perubahan ini adalah pembagian saham menjadi Seri A Dwiwarna dan Seri B, yang tunduk pada Undang‑Undang Perseroan Terbatas dan Undang‑UndangAkibat hukum perubahan ini adalah pembagian saham menjadi Seri A Dwiwarna dan Seri B, yang tunduk pada Undang‑Undang Perseroan Terbatas dan Undang‑Undang
UMMUMM Namun, delegasi wewenang tersebut juga menghadirkan potensi untuk konflik regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara daerah ituNamun, delegasi wewenang tersebut juga menghadirkan potensi untuk konflik regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara daerah itu
UMMUMM Namun, peraturan tersebut mengandung celah yang memungkinkan penolakan pendirian rumah ibadah sehingga berpotensi menghambat kebebasan beribadah. Sebaliknya,Namun, peraturan tersebut mengandung celah yang memungkinkan penolakan pendirian rumah ibadah sehingga berpotensi menghambat kebebasan beribadah. Sebaliknya,
STIEPANCASETIASTIEPANCASETIA Manfaat investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi.meskipun mahasiswa tersebut yakin akan manfaat dari investasi, tetapi minat untuk berinvestasiManfaat investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi.meskipun mahasiswa tersebut yakin akan manfaat dari investasi, tetapi minat untuk berinvestasi
UBBGUBBG Penelitian ini bertujuan untuk menjawab strategi legitimasi yang digunakan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat mengenai sisi positif dari implementasiPenelitian ini bertujuan untuk menjawab strategi legitimasi yang digunakan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat mengenai sisi positif dari implementasi
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Dalam konsepnya, Muhammadiyah menegaskan pentingnya sinkronisasi antara lembaga dengan mengedepankan transparansi, membuat undang-undang harus serius dalamDalam konsepnya, Muhammadiyah menegaskan pentingnya sinkronisasi antara lembaga dengan mengedepankan transparansi, membuat undang-undang harus serius dalam
UNISSULAUNISSULA 3) RUU Omnibus Law mungkin menjadi alat untuk mengendalikan kekuatan modal elit. Oleh karena itu, semua pihak harus melihat secara kritis di balik rancangan3) RUU Omnibus Law mungkin menjadi alat untuk mengendalikan kekuatan modal elit. Oleh karena itu, semua pihak harus melihat secara kritis di balik rancangan
Useful /
SANIYASANIYA Strategi efektif mencakup diskusi kelompok, bermain peran, umpan balik dari teman sebaya, dan tugas pemecahan masalah kolaboratif yang mendorong komunikasiStrategi efektif mencakup diskusi kelompok, bermain peran, umpan balik dari teman sebaya, dan tugas pemecahan masalah kolaboratif yang mendorong komunikasi
UMMUMM Penelitian ini meneliti otoritas Pemerintah Aceh dalam mengonversi lembaga keuangan konvensional menjadi entitas yang patuh syariah di bawah Qanun AcehPenelitian ini meneliti otoritas Pemerintah Aceh dalam mengonversi lembaga keuangan konvensional menjadi entitas yang patuh syariah di bawah Qanun Aceh
UMMUMM Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusiPenelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusi
STIEPANCASETIASTIEPANCASETIA Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan digital menjadi faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan strategiOleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan digital menjadi faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan strategi