UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperUndang-undang Omnibus Bill Cipta Kerja mengandung banyak masalah dari berbagai aspek, mulai dari konvensi hukum hingga artikel sektoral. Semakin banyak kritik yang ditujukan pada undang-undang omnibus, sebuah rancangan peraturan yang bertujuan menyederhanakan aturan yang tumpang tindih. Di Indonesia, undang-undang omnibus Cipta Kerja akan digunakan untuk memfasilitasi investasi. Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo percaya bahwa tumpang tindih peraturan menyebabkan investasi tidak berkembang sehingga ekonomi tidak cepat maju. Dalam penulisan kertas ini, masalahnya adalah bagaimana undang-undang omnibus dilihat dari perspektif hukum adat di Indonesia? Undang-undang omnibus adalah produk undang-undang yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang-undang yang tersebar dalam beberapa peraturan, lalu disederhanakan dalam satu undang-undang untuk menargetkan solusi konflik antara administrator pemerintah dan peraturan perundang-undangan dengan tujuan khusus untuk meningkatkan iklim investasi dan sebagai jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan.
Undang-undang omnibus adalah produk undang-undang yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang-undang yang tersebar dalam beberapa peraturan, lalu disederhanakan dalam satu undang-undang untuk menargetkan solusi konflik antara administrator pemerintah dan peraturan perundang-undangan dengan tujuan khusus untuk meningkatkan iklim investasi dan sebagai jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan.Dalam hierarki/perurutan hukum dan peraturan di Indonesia, konsep undang-undang omnibus belum dianggap sebagai prinsip dalam sumber hukum, tetapi harmonisasi hukum dan peraturan di Indonesia terus dilakukan untuk meminimalkan konflik hukum dan peraturan.Asumsi dan perspektif terhadap masalah tersebut tidak komprehensif, sehingga sejak awal ide pembentukan undang-undang omnibus, pemerintah gagal memeriksa fakta yang terjadi di lapangan dan juga gagal menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang tepat.Penghormatan berlebihan terhadap investasi berskala besar menunjukkan fakta yang sangat merugikan masyarakat adat.Di atas penghormatan tersebut, wilayah adat disita dan kemudian diberi izin untuk berinvestasi dalam sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan sektor lainnya.
Pertama, penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak undang-undang omnibus terhadap hak-hak masyarakat adat secara lebih mendalam, termasuk konflik antara aturan investasi dan kebijakan perlindungan budaya. Kedua, perlu dilakukan studi perbandingan antara undang-undang omnibus Indonesia dengan standar internasional seperti Konvensi ILO 111/1958 untuk melihat kesesuaian dan kelemahan dalam perlindungan pekerja tradisional. Ketiga, penelitian dapat fokus pada alternatif kebijakan investasi yang lebih berkelanjutan, seperti pengembangan model kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku usaha yang mengutamakan keseimbangan ekonomi dan lingkungan.
| File size | 764.07 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia sudah mencapai titik yang parah, karena kegiatan illegal logging dan sebagainya.Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia sudah mencapai titik yang parah, karena kegiatan illegal logging dan sebagainya.
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil dari penyelesaian sengketa melalui peradilan adat berupa keputusan, kemudian seperti apa kedudukan keputusan pengadilan adat dalam pembuktian peradilanHasil dari penyelesaian sengketa melalui peradilan adat berupa keputusan, kemudian seperti apa kedudukan keputusan pengadilan adat dalam pembuktian peradilan
DINASTIREVDINASTIREV Peran ini menimbulkan tantangan, karena Indonesia harus terus beradaptasi dengan negara-negara mitra dan memastikan perlindungan pengguna. ImplementasiPeran ini menimbulkan tantangan, karena Indonesia harus terus beradaptasi dengan negara-negara mitra dan memastikan perlindungan pengguna. Implementasi
DINASTIREVDINASTIREV Upaya manajemen pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga program terkait sampah dapat mencapai kebersihan dan keindahan KabupatenUpaya manajemen pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga program terkait sampah dapat mencapai kebersihan dan keindahan Kabupaten
NEWINERANEWINERA Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan Paruman dipengaruhi oleh faktor internal masyarakat adat dan faktor eksternal dari pemerintah. Implementasi ParumanHasil studi menunjukkan bahwa keberadaan Paruman dipengaruhi oleh faktor internal masyarakat adat dan faktor eksternal dari pemerintah. Implementasi Paruman
NEWINERANEWINERA Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The research identifies three main functions of Wurumana:Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The research identifies three main functions of Wurumana:
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Furthermore, from the aspect of protecting lineage (ḥifẓ al-nasl), the program aims to build more stable and higher-quality families. Finally, in termsFurthermore, from the aspect of protecting lineage (ḥifẓ al-nasl), the program aims to build more stable and higher-quality families. Finally, in terms
UNIPASUNIPAS Analisis dilakukan terhadap norma dalam KUH Perdata dan Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023, yang berperan dalam mengatur implikasiAnalisis dilakukan terhadap norma dalam KUH Perdata dan Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023, yang berperan dalam mengatur implikasi
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan notaris membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di luar wilayah jabatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisisNamun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan notaris membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di luar wilayah jabatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis
LLILLI Selain itu, keterlibatan aktif siswa dalam menyusun dan mempresentasikan mind map juga mendorong terjadinya pembelajaran yang lebih bermakna. SementaraSelain itu, keterlibatan aktif siswa dalam menyusun dan mempresentasikan mind map juga mendorong terjadinya pembelajaran yang lebih bermakna. Sementara
UNISSULAUNISSULA Dalam hierarki /urutan undang-undang dan peraturan di Indonesia, konsep Omnibus Law belum termasuk sebagai prinsip dalam sumber hukum, tetapi harmonisasiDalam hierarki /urutan undang-undang dan peraturan di Indonesia, konsep Omnibus Law belum termasuk sebagai prinsip dalam sumber hukum, tetapi harmonisasi
UNISSULAUNISSULA Undang-undang omnibus adalah produk undang-undang yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang-undang yang tersebar dalam beberapa peraturan, laluUndang-undang omnibus adalah produk undang-undang yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang-undang yang tersebar dalam beberapa peraturan, lalu