UIN SGDUIN SGD
IJNIIJNICustomary marriage functions as a social institution under numerous legal systems; yet its implementation often poses significant obstacles to the safeguarding of childrens rights, especially when performed without official registration or involving minors. This paper investigates the normative boundaries of customary marriage within the context of Islamic family law, emphasizing child protection via a comparative examination of Indonesia and South Africa. Using normative legal research methods—integrating legislative, conceptual, and comparative approaches—the study analyses customary marital patterns, child protection norms, and judicial reactions in both countries. The findings indicate that Islamic family law acknowledges custom (urf) only under the condition that it aligns with the objectives of Sharīʿah (maqāṣid al‑sharīʿah), specifically the safeguarding of progeny (ḥifẓ al‑nasl), the mitigation of harm (darʾ al‑mafāsid), and the attainment of justice (adl). The prevalence of unregistered traditional marriages and lenient marriage dispensation norms in Indonesia compromises childrens legal identification, parental responsibility, and access to civil rights. Conversely, South Africa enforces more stringent normative regulations via compulsory registration and judicial measures to amend customary behaviors detrimental to children. This paper normatively asserts that child safety is an essential requirement for the legality of customary marriage and illustrates how Islamic family law serves as an internal corrective mechanism within diverse legal systems.
Customary marriage in both Indonesia and South Africa is legally valid only when it protects childrens rights, aligns with the objectives of Sharīʿah, and adheres to compulsory registration and age limits.Unregistered or early marriages undermine childrens legal status, thereby violating Islamic family laws principles of lineage protection and justice.The study demonstrates that robust, enforceable legal limits—such as mandatory registration and judicial oversight—are indispensable for safeguarding children within customary marriage systems.
Pertama, dilakukan studi empiris di tingkat desa dengan melibatkan aparat adat dan lembaga pengaman anak untuk mengidentifikasi praktik pernikahan adat yang masih tidak terdaftar serta dampaknya terhadap hak anak. Kedua, disarikan uji banding kebijakan registrasi pernikahan adat di Indonesia dengan sistem di Afrika Selatan guna menentukan mekanisme implementasi yang dapat disamakan secara kontekstual, termasuk prosedur pendaftaran dan sanksi administratif. Ketiga, ditelahukan dampak jangka panjang dari peran pengadilan adat dalam memperbaiki kebiasaan adat yang merugikan anak, termasuk evaluasi efektivitas putusan pengadilan terhadap perlindungan hak anak dan bagaimana praktik ini dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.
- Customary Marriage and Child Protection in Islamic Family Law: A Comparative Study of Indonesia and South... doi.org/10.15575/ijni.v14i1.54491Customary Marriage and Child Protection in Islamic Family Law A Comparative Study of Indonesia and South doi 10 15575 ijni v14i1 54491
- Customary Law “Merariq” Marriage in the Sasak Ethnic Society in Lombok Eastern Indonesia... doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_151Customary Law AuMerariqAy Marriage in the Sasak Ethnic Society in Lombok Eastern Indonesia doi 10 2991 978 2 38476 180 7 151
- Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. al lis maq shar ar riyyah importance relevance... doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9139Jurnal Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam al lis maq shar ar riyyah importance relevance doi 10 22373 sjhk v5i1 9139
| File size | 386.62 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Upaya preventif seperti kebijakan notice and takedown telah tersedia, namun terkendala oleh anonimitas pengguna, lambatnya respons platform, dan rendahnyaUpaya preventif seperti kebijakan notice and takedown telah tersedia, namun terkendala oleh anonimitas pengguna, lambatnya respons platform, dan rendahnya
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas bimbingan masyarakat di BAPAS Surakarta danDengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas bimbingan masyarakat di BAPAS Surakarta dan
UNIRAYAUNIRAYA Sus-Anak/2017/PN Smp). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan analisis, serta pengumpulanSus-Anak/2017/PN Smp). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan analisis, serta pengumpulan
ALJAMIAHALJAMIAH Dan proses ini menuju ke suatu tujuan yaitu tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dalam ajaran Islam, motif tersebut terutama disebabkan adanya motifDan proses ini menuju ke suatu tujuan yaitu tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dalam ajaran Islam, motif tersebut terutama disebabkan adanya motif
UHBUHB Penelitian ini menunjukkan bahwa legitime portie merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh hukum, dan setiap penyimpangan dari ketentuan hukum dapat menimbulkanPenelitian ini menunjukkan bahwa legitime portie merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh hukum, dan setiap penyimpangan dari ketentuan hukum dapat menimbulkan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Implikasi dari kajian ini menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum yang adaptif, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan tempat perlindunganImplikasi dari kajian ini menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum yang adaptif, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan tempat perlindungan
UMNUMN Partisipasi ini perlu terus dikembangkan dalam mendukung pembelajaran di sekolah serta sebagai perwujudan pendidikan ramah anak. Partisipasi anak merupakanPartisipasi ini perlu terus dikembangkan dalam mendukung pembelajaran di sekolah serta sebagai perwujudan pendidikan ramah anak. Partisipasi anak merupakan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Berdasarkan ajaran Islam, pemberian ASI eksklusif merupakan pemenuhan hak anak untuk hidup sehat serta merupakan kewajiban ibu. Pemerintah telah mengeluarkanBerdasarkan ajaran Islam, pemberian ASI eksklusif merupakan pemenuhan hak anak untuk hidup sehat serta merupakan kewajiban ibu. Pemerintah telah mengeluarkan
Useful /
ISI DPSISI DPS Metode penelitian kualitatif dilakukan di dua lokasi berbeda, yaitu Desa Ciwaru dan Desa Kedungsana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seni Gong RénténgMetode penelitian kualitatif dilakukan di dua lokasi berbeda, yaitu Desa Ciwaru dan Desa Kedungsana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seni Gong Rénténg
UIN SGDUIN SGD Konvergensi media sosial memungkinkan komunikasi terdesentralisasi, merombak otoritas tradisional, serta memperluas jangkauan ke demografi digital native.Konvergensi media sosial memungkinkan komunikasi terdesentralisasi, merombak otoritas tradisional, serta memperluas jangkauan ke demografi digital native.
UIN SGDUIN SGD Sementara itu, adopsi inovasi agribisnis, khususnya teknologi pertanian digital, manajemen berbasis koperasi, dan akses pasar yang ditingkatkan, meningkatkanSementara itu, adopsi inovasi agribisnis, khususnya teknologi pertanian digital, manajemen berbasis koperasi, dan akses pasar yang ditingkatkan, meningkatkan
ISI DPSISI DPS Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisir makna budaya dari peralatan ritual tradisional dan mendokumentasikan peralatan yang digunakan selama tradisiPenelitian ini bertujuan untuk menginventarisir makna budaya dari peralatan ritual tradisional dan mendokumentasikan peralatan yang digunakan selama tradisi