UIN SGDUIN SGD
IJNIIJNICustomary marriage functions as a social institution under numerous legal systems; yet its implementation often poses significant obstacles to the safeguarding of childrens rights, especially when performed without official registration or involving minors. This paper investigates the normative boundaries of customary marriage within the context of Islamic family law, emphasizing child protection via a comparative examination of Indonesia and South Africa. Using normative legal research methods—integrating legislative, conceptual, and comparative approaches—the study analyses customary marital patterns, child protection norms, and judicial reactions in both countries. The findings indicate that Islamic family law acknowledges custom (urf) only under the condition that it aligns with the objectives of Sharīʿah (maqāṣid al‑sharīʿah), specifically the safeguarding of progeny (ḥifẓ al‑nasl), the mitigation of harm (darʾ al‑mafāsid), and the attainment of justice (adl). The prevalence of unregistered traditional marriages and lenient marriage dispensation norms in Indonesia compromises childrens legal identification, parental responsibility, and access to civil rights. Conversely, South Africa enforces more stringent normative regulations via compulsory registration and judicial measures to amend customary behaviors detrimental to children. This paper normatively asserts that child safety is an essential requirement for the legality of customary marriage and illustrates how Islamic family law serves as an internal corrective mechanism within diverse legal systems.
Customary marriage in both Indonesia and South Africa is legally valid only when it protects childrens rights, aligns with the objectives of Sharīʿah, and adheres to compulsory registration and age limits.Unregistered or early marriages undermine childrens legal status, thereby violating Islamic family laws principles of lineage protection and justice.The study demonstrates that robust, enforceable legal limits—such as mandatory registration and judicial oversight—are indispensable for safeguarding children within customary marriage systems.
Pertama, dilakukan studi empiris di tingkat desa dengan melibatkan aparat adat dan lembaga pengaman anak untuk mengidentifikasi praktik pernikahan adat yang masih tidak terdaftar serta dampaknya terhadap hak anak. Kedua, disarikan uji banding kebijakan registrasi pernikahan adat di Indonesia dengan sistem di Afrika Selatan guna menentukan mekanisme implementasi yang dapat disamakan secara kontekstual, termasuk prosedur pendaftaran dan sanksi administratif. Ketiga, ditelahukan dampak jangka panjang dari peran pengadilan adat dalam memperbaiki kebiasaan adat yang merugikan anak, termasuk evaluasi efektivitas putusan pengadilan terhadap perlindungan hak anak dan bagaimana praktik ini dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.
- Customary Marriage and Child Protection in Islamic Family Law: A Comparative Study of Indonesia and South... doi.org/10.15575/ijni.v14i1.54491Customary Marriage and Child Protection in Islamic Family Law A Comparative Study of Indonesia and South doi 10 15575 ijni v14i1 54491
- Customary Law “Merariq” Marriage in the Sasak Ethnic Society in Lombok Eastern Indonesia... doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_151Customary Law AuMerariqAy Marriage in the Sasak Ethnic Society in Lombok Eastern Indonesia doi 10 2991 978 2 38476 180 7 151
- Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. al lis maq shar ar riyyah importance relevance... doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9139Jurnal Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam al lis maq shar ar riyyah importance relevance doi 10 22373 sjhk v5i1 9139
| File size | 386.62 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, intensitas penggunaan tersebut turut meningkatkan risiko paparan konten tidak layak, eksploitasi seksual daring, perundungan digital, hingga kebocoranNamun, intensitas penggunaan tersebut turut meningkatkan risiko paparan konten tidak layak, eksploitasi seksual daring, perundungan digital, hingga kebocoran
UIN SGDUIN SGD Amid this trend, it is important to understand the fundamental factors that influence company value, so that investors can make more rational decisionsAmid this trend, it is important to understand the fundamental factors that influence company value, so that investors can make more rational decisions
UIN SGDUIN SGD Konvergensi media sosial memungkinkan komunikasi terdesentralisasi, merombak otoritas tradisional, serta memperluas jangkauan ke demografi digital native.Konvergensi media sosial memungkinkan komunikasi terdesentralisasi, merombak otoritas tradisional, serta memperluas jangkauan ke demografi digital native.
UIN SGDUIN SGD Strategi pemasaran politik yang diterapkan tidak hanya fokus pada kampanye pemilihan, melainkan juga pada penciptaan makna sosial dan simbolik yang menguatkanStrategi pemasaran politik yang diterapkan tidak hanya fokus pada kampanye pemilihan, melainkan juga pada penciptaan makna sosial dan simbolik yang menguatkan
UIN SGDUIN SGD Dari populasi total 185 tutor, 165 kuesioner yang lengkap dianalisis. Penelitian menggunakan strategi sampling non-probabilitas, yaitu sampling purposiveDari populasi total 185 tutor, 165 kuesioner yang lengkap dianalisis. Penelitian menggunakan strategi sampling non-probabilitas, yaitu sampling purposive
UIN SGDUIN SGD BP4 Kota Bandung berhasil mengimplementasikan bimbingan pernikahan terstruktur yang menggabungkan prinsip hukum Islam, praktik psikologis, dan nilai sosial,BP4 Kota Bandung berhasil mengimplementasikan bimbingan pernikahan terstruktur yang menggabungkan prinsip hukum Islam, praktik psikologis, dan nilai sosial,
UIN SGDUIN SGD Gerakan ini berakar pada gerakan tajdid, yang diimplementasikan melalui jaringan pendidikan tinggi Muhammadiyah, khususnya Al-Islam dan lembaga pendidikan.Gerakan ini berakar pada gerakan tajdid, yang diimplementasikan melalui jaringan pendidikan tinggi Muhammadiyah, khususnya Al-Islam dan lembaga pendidikan.
UIN SGDUIN SGD 6 Tahun 2023), dan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Kajian ini mengintegrasikan pendekatan normatif, kelembagaan, dan komparatif untuk6 Tahun 2023), dan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Kajian ini mengintegrasikan pendekatan normatif, kelembagaan, dan komparatif untuk
Useful /
UIN SGDUIN SGD Metode kuantitatif silang sektioner diterapkan pada tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terpilih; data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur danMetode kuantitatif silang sektioner diterapkan pada tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terpilih; data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan
UIN SGDUIN SGD Pendekatan ini menciptakan lingkungan dinamis untuk pertumbuhan kognitif, moral, dan sosial, dengan menekankan pelatihan guru dan infrastruktur teknologi.Pendekatan ini menciptakan lingkungan dinamis untuk pertumbuhan kognitif, moral, dan sosial, dengan menekankan pelatihan guru dan infrastruktur teknologi.
UIN SGDUIN SGD Media sosial kini menjadi panggung bagi tokoh seperti Bang Zuma untuk membela keyakinannya melalui gerakan berani dan narasi berorientasi identitas. FenomenaMedia sosial kini menjadi panggung bagi tokoh seperti Bang Zuma untuk membela keyakinannya melalui gerakan berani dan narasi berorientasi identitas. Fenomena
UIN SGDUIN SGD Tingkat partisipasi guru dalam pengembangan profesional dan klinik literasi AI yang dipimpin siswa memperkuat budaya tanggung jawab etis. Temuan ini menantangTingkat partisipasi guru dalam pengembangan profesional dan klinik literasi AI yang dipimpin siswa memperkuat budaya tanggung jawab etis. Temuan ini menantang