Publisher

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA

Journal Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Indonesia Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan redistribusi tanah di Indragiri Hulu di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida dan Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah karena penelitian ini mengeksplor deskripsi dampak dari . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Indragiri Hulu sudah terimplementasi dengan baik, akan tetapi perlunya evaluasi dalam siklus kinerja yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi agar pelaksanaan redistribusi tanah teklaksana secara optimal dan efesien sesuai dengan arahan Perpres No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria hasil penyempurnaan dari Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria sehingga pada tahapan lanjut dari kegiatan redistribusi tanah tersebut memberikan dampak positif dan efektif sehingga banyaknya kelompok tani dan UMKM yang tersingkronisasi dengan program pemerintah daerah yang menjadikan nilai tambah pada prospek usahanya melalui PTM. Selain itu juga terimplementasinya target sasaran dari Perpres No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria yang meliputi: (a) mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, (b) menangani Sengketa dan Konflik Agraria, (c) menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, (d) menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, (e) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, (f) meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, (g) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Conclusion

Tanah sebagai wujud pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden No 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria terkhusus pada saat ini yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu meliputi penataan akses dan penataan asset terlaksana efektif dan efisien yang meliputi pencapaian sertipikasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat.Namun perlu ditingkatkan lagi terutama pada pelaksanaan peraturan pemerintah turunan dari perpres tersebut yang terperinci sesuai variable dan indikator pada point didalamnya sehingga pelaksanaan tingkat operasionalnya dapat dilaksanakan lebih baik lagi kedepannya.Dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Indragiri Hulu lebih banyak penugasannya melalui struktur organisasi dan disposisi.Struktur organisasi dalam pelaksanaan redistribusi tanah yang tidak hirarki namun mempunyai bidang yang terukur dalam pelaksanaan redistribusi tanah.Namun adanya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dilakukan agar satuan tugas memiliki tugas pokok dan fungsi dan disposisi yang melahirkan kebijakan-kebijakan untuk dilaksanakan secara bersungguh-sungguh.Kemudian daripada itu, pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah memiliki dampak positif dalam peningkatan perekonomian masyarakat setempat dalam peningkatan usaha yang di fasilitasi akses dan asset melalui program Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM).

Future Research

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas program Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok tani dan UMKM di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PTM, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak konflik agraria terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah Indragiri Hulu. Identifikasi akar penyebab konflik, serta pengembangan strategi penyelesaian konflik yang berkelanjutan menjadi penting untuk menjaga kondusivitas wilayah. Ketiga, penelitian dapat mengkaji peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan redistribusi tanah. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa kebijakan redistribusi tanah selaras dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

References

1. Implementation of Public Policy | Journal Research of Social Science, Economics, and Management. public... jrssem.publikasiindonesia.id/index.php/jrssem/article/view/246Implementation of Public Policy Journal Research of Social Science Economics and Management public jrssem publikasiindonesia index php jrssem article view 246

Metadata

File size	313.07 KB
Pages	10
DMCA	Report