Publisher

UMMUMM

Journal Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum Abstract

Setelah diterbitkannya Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, masyarakat semakin aktif melakukan protes dan kritik. Respons ini muncul karena terdapat beragam penyimpangan legislatif dalam proses pembuatan RUU Cipta Kerja yang tidak mematuhi prinsip dan prosedur pembentukan undang‑undang. Penyimpangan utama disebabkan oleh etika legislator yang kurang patuh dan taat terhadap peraturan perundang‑undangan serta etika sosial, serta dipengaruhi oleh pandangan materialistik‑positivistik yang menimbulkan sikap konsumtif, hedonistik, dan sekuler. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini berupaya mengkritik serta merekonstruksi etika legislator dalam legislasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan RUU Cipta Kerja cenderung mengesampingkan prinsip transparansi dan partisipasi publik melalui pola tertutup dan tergesa‑gesa, sehingga menjadi agenda terselubung yang memprioritaskan regulasi dan pengawasan secara top‑down. Etika kerja yang didasarkan pada nilai‑nilai profetik—yang mencakup humanisasi, pembebasan, dan transendensi—dapat menjadi konstruksi baru untuk menghasilkan proses legislasi yang lebih baik dan adil.

Conclusion

Kritik terhadap proses perancangan UU Cipta Kerja mengungkap penyimpangan legislatif yang bersifat tertutup, tergesa‑gesa, serta mengabaikan transparansi dan partisipasi publik, sehingga nilai‑nilai sosial warga tidak dapat terakomodasi secara proporsional.Pola legislasi top‑down yang memprioritaskan kepentingan penguasa dan investor menghasilkan produk hukum yang represif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.Pendekatan paradigma profetik, dengan mengedepankan humanisasi, liberalisme, dan transendensi, menawarkan rekonstruksi etika legislatif yang berlandaskan nilai moral, kesejahteraan rakyat, dan keberkahan Allah.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris sejauh mana partisipasi publik dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja berkontribusi pada legitimasi hukum, misalnya dengan melakukan survei persepsi masyarakat terhadap transparansi dan keterlibatan mereka. Selanjutnya, dapat dilakukan studi perbandingan antara penerapan paradigma profetik dalam etika legislatif Indonesia dengan negara lain yang memiliki kerangka nilai religius serupa, untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memfasilitasi integrasi nilai moral ke dalam praktik legislasi. Terakhir, disarankan penelitian mendalam mengenai dampak implementasi nilai‑nilai humanisasi, liberalisme, dan transendensi pada kualitas regulasi yang dihasilkan, termasuk analisis kasus hukum pasca‑RUU Cipta Kerja untuk menilai perubahan perilaku legislator dan konsekuensi sosial‑ekonomi yang timbul.

References

1. POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA | Darmawan | Indonesian Journal... doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Darmawan Indonesian Journal doi 10 31000 ijlp v1i1 2655
2. Criticisms toward the job creation bill and ethical reconstruction of legislators based on prophetic... doi.org/10.22219/ljih.v29i1.14991Criticisms toward the job creation bill and ethical reconstruction of legislators based on prophetic doi 10 22219 ljih v29i1 14991
3. KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN | Arena Hukum. omnibus... doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN Arena Hukum omnibus doi 10 21776 ub arenahukum 2017 01002 4

Metadata

File size	292.8 KB
Pages	17
DMCA	ReportReport