UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian eksploratif ini, berbasis sumber sekunder, melakukan studi hukum perbandingan terhadap ketentuan konstitusional dan undang-undang serta perkembangan yurisprudensi terkini di India dan Indonesia untuk mempromosikan toleransi agama dalam dua negara demokrasi multikultural yang memiliki sejarah konflik sosial dan politik agama yang sangat kontroversial. Dengan menerapkan metode fungsional untuk analisis hukum perbandingan terhadap dua yurisdiksi yang berasal dari tradisi hukum perdata (Indonesia) dan hukum umum (India), konvergensi implementasi dan kesetaraan fungsional dari undang-undang pidana untuk mencegah komunalisme serta mempromosikan inklusivitas dan persahabatan antaragama di kedua negara dijelaskan. Pada saat yang sama, perbedaan konseptual dan doktrinal dalam pemahaman yurisprudensial mengenai isi, cakupan, dan mekanisme pelestarian persahabatan antaragama di kedua yurisdiksi dianggap sebagai hasil dari perbedaan jejak sejarah pasca-kolonial kedua negara.
Penelitian eksploratif ini, berbasis sumber sekunder, melakukan studi hukum perbandingan terhadap ketentuan konstitusional dan undang-undang serta perkembangan yurisprudensi terkini di India dan Indonesia untuk mempromosikan toleransi agama dalam dua negara demokrasi multikultural yang memiliki sejarah konflik sosial dan politik agama yang sangat kontroversial.Dengan menerapkan metode fungsional untuk analisis hukum perbandingan terhadap dua yurisdiksi yang berasal dari tradisi hukum perdata (Indonesia) dan hukum umum (India), konvergensi implementasi dan kesetaraan fungsional dari undang-undang pidana untuk mencegah komunalisme serta mempromosikan inklusivitas dan persahabatan antaragama di kedua negara dijelaskan.Pada saat yang sama, perbedaan konseptual dan doktrinal dalam pemahaman yurisprudensial mengenai isi, cakupan, dan mekanisme pelestarian persahabatan antaragama di kedua yurisdiksi dianggap sebagai hasil dari perbedaan jejak sejarah pasca-kolonial kedua negara.Analisis hukum perbandingan terhadap regulasi toleransi agama di India dan Indonesia menunjukkan konvergensi fungsional dalam pengaturan pidana terhadap penyimpangan, meskipun terdapat perbedaan doktrinal mendasar dalam konsepsi hubungan negara dan agama.Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana pengalaman hukum India dan Indonesia dalam menyeimbangkan kebebasan beragama dan ketertiban umum dapat menjadi model untuk negara-negara lain yang menghadapi konflik agama pasca-kolonial, terutama dalam konteks media sosial yang mempercepat penyebaran kebencian.Selain itu, perlu diteliti dampak keputusan pengadilan konstitusional Indonesia yang semakin memperluas perlindungan kebebasan beragama terhadap kelompok minoritas agama yang tidak diakui secara resmi, dan apakah pendekatan serupa dapat diterapkan di India untuk melindungi kelompok ateis dan agnostik dari diskriminasi sosial.Terakhir, studi mendalam tentang bagaimana pendidikan sejarah dan kewarganegaraan di sekolah-sekolah di kedua negara membentuk sikap toleransi antarumat beragama di kalangan generasi muda, bisa memberi petunjuk tentang cara memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif tanpa mengandalkan hukum pidana semata.Struktur hukum kedua negara mencerminkan upaya mereka mempertahankan integritas negara sambil membangun nasionalisme tanpa menghancurkan keberagaman masyarakat, yang hanya dapat dipahami melalui pendekatan historis dan konteks kolonial.a comparative legal study of Indonesia and India.Penelitian eksploratif ini, berbasis sumber sekunder, melakukan studi hukum perbandingan terhadap ketentuan konstitusional dan undang-undang serta perkembangan yurisprudensi terkini di India dan Indonesia untuk mempromosikan toleransi agama dalam dua negara demokrasi multikultural yang memiliki sejarah konflik sosial dan politik agama yang sangat kontroversial.Dengan menerapkan metode fungsional untuk analisis hukum perbandingan terhadap dua yurisdiksi yang berasal dari tradisi hukum perdata (Indonesia) dan hukum umum (India), konvergensi implementasi dan kesetaraan fungsional dari undang-undang pidana untuk mencegah komunalisme serta mempromosikan inklusivitas dan persahabatan antaragama di kedua negara dijelaskan.Pada saat yang sama, perbedaan konseptual dan doktrinal dalam pemahaman yurisprudensial mengenai isi, cakupan, dan mekanisme pelestarian persahabatan antaragama di kedua yurisdiksi dianggap sebagai hasil dari perbedaan jejak sejarah pasca-kolonial kedua negara.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana pengalaman hukum India dan Indonesia dalam menyeimbangkan kebebasan beragama dan ketertiban umum dapat menjadi model untuk negara-negara lain yang menghadapi konflik agama pasca-kolonial, terutama dalam konteks media sosial yang mempercepat penyebaran kebencian. Selain itu, perlu diteliti dampak keputusan pengadilan konstitusional Indonesia yang semakin memperluas perlindungan kebebasan beragama terhadap kelompok minoritas agama yang tidak diakui secara resmi, dan apakah pendekatan serupa dapat diterapkan di India untuk melindungi kelompok ateis dan agnostik dari diskriminasi sosial. Terakhir, studi mendalam tentang bagaimana pendidikan sejarah dan kewarganegaraan di sekolah-sekolah di kedua negara membentuk sikap toleransi antarumat beragama di kalangan generasi muda, bisa memberi petunjuk tentang cara memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif tanpa mengandalkan hukum pidana semata.
| File size | 286.91 KB |
| Pages | 17 |
| Short Link | https://juris.id/p-11 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu |
| DMCA | Report |
Related /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa Islam menganggap manusia sebagai makhluk paling terhormat, yang dianugerahi akal dan kehendak, serta menganggapSebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa Islam menganggap manusia sebagai makhluk paling terhormat, yang dianugerahi akal dan kehendak, serta menganggap
ALJAMIAHALJAMIAH Kelompok-kelompok spiritual hibrida seperti Bhakti Nusantara dan Bionergi dapat bertahan dan berkembang di Indonesia karena mereka berhasil memposisikanKelompok-kelompok spiritual hibrida seperti Bhakti Nusantara dan Bionergi dapat bertahan dan berkembang di Indonesia karena mereka berhasil memposisikan
UMMUMM Untuk meningkatkan kepastian hukum dan kerukunan, Indonesia dapat mempertimbangkan adaptasi pendekatan Jerman, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketaUntuk meningkatkan kepastian hukum dan kerukunan, Indonesia dapat mempertimbangkan adaptasi pendekatan Jerman, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa
UMMUMM Penelitian lanjutan dapat menggali bagaimana interpretasi teks Al-Quran tentang hak asasi manusia berubah seiring waktu di berbagai negara Muslim, terutamaPenelitian lanjutan dapat menggali bagaimana interpretasi teks Al-Quran tentang hak asasi manusia berubah seiring waktu di berbagai negara Muslim, terutama
UMMUMM Metode yang digunakan adalah penelitian non-empiris, dengan semua data dan informasi diperoleh dari berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian ini menemukanMetode yang digunakan adalah penelitian non-empiris, dengan semua data dan informasi diperoleh dari berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian ini menemukan
UMMUMM Data dianalisis menggunakan uji-t dan uji MANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PBL berbasis etnosains secara signifikan berpengaruhData dianalisis menggunakan uji-t dan uji MANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PBL berbasis etnosains secara signifikan berpengaruh
UINUIN Inisiatif paralel saat ini untuk merasionalisasi pengakuan semua jenis pernikahan di Afrika Selatan, meskipun ada duplikasi, telah lama tertunda dan patutInisiatif paralel saat ini untuk merasionalisasi pengakuan semua jenis pernikahan di Afrika Selatan, meskipun ada duplikasi, telah lama tertunda dan patut
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Agama memiliki peran penting di seluruh dunia, namun keragaman keyakinan sering memicu konflik. Dalam abad ke-21, prinsip hak asasi manusia seharusnyaAgama memiliki peran penting di seluruh dunia, namun keragaman keyakinan sering memicu konflik. Dalam abad ke-21, prinsip hak asasi manusia seharusnya
Useful /
IAINPTKIAINPTK Sehingga tidak ada signifikansi untuk menikah kembali di hadapan pegawai negara tersebut jika sebelumnya sudah dilakukan pernikahan secara Islam di luarSehingga tidak ada signifikansi untuk menikah kembali di hadapan pegawai negara tersebut jika sebelumnya sudah dilakukan pernikahan secara Islam di luar
UMMUMM Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap awak kapal penangkapData yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap awak kapal penangkap
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa kulit kopi memiliki potensi biogas sebesar 0,35 m³/kg volatile solid dengan kandungan metana mencapai 65%. Rasio C/NHasil penelitian menunjukkan bahwa kulit kopi memiliki potensi biogas sebesar 0,35 m³/kg volatile solid dengan kandungan metana mencapai 65%. Rasio C/N
UMBUMB Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pemodelan sistem PV berbasis Matlab/Simulink. Kontribusi penelitian ini dapat menyediakan berbagai karakteristikOleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pemodelan sistem PV berbasis Matlab/Simulink. Kontribusi penelitian ini dapat menyediakan berbagai karakteristik